Jumat, 27 Oktober 2017

Dekati Mahasiswa, Ombudsman Jateng Dorong Generasi Muda Peduli Pelayanan Publik

Semarang, Generasi milenial atau generasi muda dari kalangan mahasiswa, didekati Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah untuk ikut peduli terhadap pelayanan publik. Yakni melalui Ombudsman Goes To Campus dengan tema "Generasi Muda Peduli Pelayanan Publik", Senin (26/10) di Gedung Litigasi, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. 

Kepala Perwakilan Ombudsman Jawa Tengah Sabarudin Hulu mengatakan pihaknya melakukan sosialisasi kepada mahasiswa, sebagai upaya pencegahan maladministrasi dan mendorong partisipasi masyarakat ikut mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik di Jawa Tengah.


Menurutnya, universitas merupakan sumber mata air nilai-nilai moralis di dalam membangun integritas. Oleh karena itu, sinergitas antara Ombudsman dengan penyelenggara negara atau pemerintah daerah perlu dijalin. Sehingga, kerja sama antara Ombudsman dengan universitas dalam melaksanakan pengawasan pelayanan publik untuk mewujudkan pelayanan publik yang baik bisa tercapai. 

"Ombudsman Jawa Tengah telah melakukan kerja sama dengan beberapa universitas, untuk menyelenggarakan kegiatan sosialisasi pelayanan publik dan pencegahan maladministrasi bersama mahasiswa KKN di sejumlah daerah di Jawa Tengah," kata Sabarudin. 

Sementara itu, Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Prof. Benny Riyanto mengapresiasi upaya Ombudsman dalam melakukan pendekatan terhadap masyarakat untuk ikut mengawasi pelayanan publik.

Dirinya menilai, keberadaan Ombudsman merupakan amanah reformasi. Selain karena Ombudsman lahir pada saat awal reformasi, Ombudsman membawa harapan besar pemerintah untuk mewujudkan good governance. 

Terpisah, anggota Ombudsman RI Alvin Lie yang hadir dalam acara Goes To Campus menjelaskan, kehadiran Ombudsman menekankan kepada perbaikan permanen dalam penyelenggaraan pelayanan publik. 

Menurutnya, Ombudsman telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hak dan kewajibannya atas pelayanan publik. Di antaranya adalah sosialisasi dengan membekali masyarakat peningkatan keterampilan dalam menyampaikan pengaduan dan memermudah akses menyampaikan pengaduan kepada Ombudsman serta memerluas jaringan komunikasi dengan komunitas masyarakat.

"Kesadaran akan pelayanan publik diharapkan bisa meningkatkan kepedulian masyarakat untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, dan mendorong penyelenggara layanan melakukan perbaikan dalam memberikan pelayanan," ujarnya. 

Alvin Lie menegaskan, mahasiswa tidak boleh cuek terhadap pelayanan publik kepada masyarakat. Jika membiarkan, sama halnya memberi jalan terjadinya maladministrasi berupa diskriminasi dalam pelayanan publik.

Ia mendorong generasi muda bisa memanfaatkan media elektronik dan komunikasi, sebagai bukti pendukung atas laporan pengaduan.

Diketahui, pada kurun waktu 2017, Ombudsman Jawa Tengah telah menerima 208 laporan masyarakat. Sebanyak 50 persen laporan yang diterima adalah terkait penundaan berlarut, dan 30 persen terkait tidak memberikan pelayanan.

Sementara itu, instansi yang banyak dikeluhkan pelayanannya adalah kepolisian, badan pertanahan dan perbankan. (K-08)

6 Persen Wilayah Jateng Belum Tersambung Listrik

Semarang, Rasio elektrifikasi di wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta hingga saat ini sudah mencapai 93,7 persen. Masih ada kurang lebih tujuh persen wilayah di Jateng-DIY yang belum teraliri listrik. Hal itu dikatakan General Manager PT. PLN (Persero) Distribusi Wilayah Jateng-DIY Agung Nugraha, di sela peringatan Hari Listrik Nasional (HLN) ke-72, di halaman kantor PLN, Jumat (27/10) pagi.

Menurutnya, antara wilayah Jawa Tengah dengan Yogyakarta rasio elektrifikasi listrik mengalami perbedaan. Untuk di Yogyakarta, masih banyak wilayah yang belum tersambung listrik. Di antaranya di wilayah Gunungkidul dan Kulon Progo. Hal itu dikarenakan geografis kedua daerah itu menyulitkan pembangunan infrastruktur listrik, terutama di wilayah perdesaan dan dusun.

Agung menjelaskan, untuk wilayah Jawa Tengah rasio eletrifikasi listriknya masih lebih baik dibanding Yogyakarta. Yakni mencapai 94 persen. Namun, juga masih ada wilayah tertentu yang belum semuanya tersambung listrik. Di antaranya adalah Kabupaten Banjarnegara dan Purbalingga. Keduanya memiliki permasalahan yang hampir sama, yakni wilayahnya berupa gunung dan permukimannya tersebar.

Namun demikian, pihaknya tepat berkomitmen memberikan pelayanan listrik kepada semua warga di wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta.

"Kalau pada umumnya di Jateng-DIY sudah semua desa teraliri listrik, yang dusun memang sedikit terkendala. Terutama wilayah pemekaran. Di Jateng itu ada Banjarnegara dan Purbalingga yang masih banyak daerah belum teraliri listrik," kata Agung.

Lebih lanjut Agung menjelaskan, pada 2019 mendatang pihaknya ditargetkan bisa mencapai 98 persen rasio elektrifikasinya. Dengan waktu dua tahun ini, pihaknya optimistis bisa tercapai.

"Kita koordinasi dengan kades dan camat untuk mendata warganya yang belum tersambung listrik. Kalau masuk kategori miskin, maka peran pemda setempat untuk memfasilitasinya," tandasnya. (K-08)

Warga Wajib Ikut Safety Driving Center Sebelum Buat SIM

Semarang, Mau mengajukan permohonan pembuatan surat izin mengemudi (SIM), maka siap-siap harus melakukan tahapan yang disyaratkan petugas kepolisian. Hal itu ditegaskan Direktur Lalu Lintas Polda Jateng Kombes Pol. Bakharudin, menyikapi masih banyaknya kasus kecelakaan karena faktor human error atau kesalahan manusia.

Dirinya yang mengikuti pelatihan keselamatan berlalulintas di luar negeri beberapa waktu menjelaskan, rencana umum nasional keselamatan berlalulintas sudah menjadi prioritas. Sehingga, polisi berkewajiban untuk mewujudkan sopir yang berkeselamatan. 

Bakharudin menyatakan, sesuai dengan peraturan yang berlaku itu pihaknya berupaya melaksanakan. Sehingga, para pengguna jalan merasa aman dan nyaman dalam berkendara.

Oleh karena itu, sebagai tahap awal dalam mewujudkan keselamatan berlalulintas melalui uji kompetensi, pihaknya mendirikan Safety Driving Center di kawasan Mijen. Pihaknya sudah bekerjasama dengan Pemkot Semarang sebagai pemilik tempat dan menggandeng Satlantas Polrestabes Semarang serta Polres Klaten. Sebab, kedua kota itu akan dijadikan proyek percontohan pelatihan berkendara sebelum mendapatkan SIM. Pelatihan akan berlangsung kurang lebih sepekan, sesuai dengan tingkat kompetensi yang dipilih.

"Kita membuat media yang namanya Safety Driving Center di Mijen. Ini tujuannya bagi yang akan mendapatkan SIM, ada proses pelatihan yang akan dilalui. Ini akan diimplementasikan ke seluruh Jawa Tengah, karena di provinsi lain sudah melakukannya," kata Bakharudin.

Lebih lanjut Bakharudin menjelaskan, para pemohon SIM nantinya aka diberi pelatihan dan praktik mengemudi dengan benar. Teori dan praktik yang diberikan, sudah disesuaikan dengan standar kompetensi berlalu.

"Intinya, kami mencoba meminimalkan terjadinya kecelakaan di jalan," ujarnya.

Sementara itu, terkait dengan masih banyaknya kasus kecelakaan di wilayah Jawa Tengah pihaknya terus melakukan pemetaan dan inventarisasi masalahnya. Mulai dari pelanggaran yang ada, baik pelanggaran penggunanya atau pelanggaran muatan yang dibawanya. (K-08) 

Aptrindo Siapkan Lembaga Sertifikasi Kompetensi Bagi Sopir Truk

Semarang, Sekretaris Jenderal DPP Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Wisnu W. Pettalolo mengatakan uji kompetensi dan sertifikasi bagi para sopir truk kontainer, dianggap suatu hal yang penting bagi keselamatan selama bekerja. Pihaknya juga telah menyiapkan lembaga sertifikasi bagi para anggotanya.

Menurutnya, para pengemudi angkutan yang ada di pelabuhan harus benar-benar mempunyai kualitas dan berkualifikasi khusus. Sehingga, memang perlu ada sertifikasi kompetensi yang harus dimiliki.

Wisnu menjelaskan, dengan era perdagangan bebas melalui masyarakat ekonomi ASEAN sekarang ini tentu pengakuan kualitas sangat dibutuhkan. Apabila sopir truk dari Indonesia akan pergi ke luar negeri, misalnya ke Singapura atau Thailand, maka harus dibekali dengan kompentensi yang jelas.

Oleh karenanya, Aptrindo sudah menyiapkan lembaga khusus untuk melakukan sertifikasi bagi sopir truk yang tergabung dalam Aptrindo.

"Kompetensi dari sopir harus dipersiapkan. Kami Aptrindo sangat mendukung dan itu perlu disiapkan. Kami juga sudah ada lembaga yang akan melakukan sertifikasi," kata Wisnu.

Saat ini, lanjut Wisnu, pihaknya sudah melakukan sosialisasi keponakanada para pengurus Aptrindo di seluruh Indonesia. Harapannya, seluruh awak sopir truk yang dinaungi Aptrindo telah mengantongi sertifikasi kompetensi.

Pihaknya juga meminta kepada pemerintah daerah ikut memikirkan sertifikasi kompetensi bagi sopir truk dan angkutan barang lainnya. Salah satunya, dengan menerbitkan aturan hukum untuk melakukan sertifikasi sopir truk. (K-08) 

Satriyo: Wacana Sertifikasi Sopir Truk Masih Dalam Tahap Uji Publik

Semarang, Wacana adanya sertifikasi sopir truk dari Organisasi Angkutan Darat (Organda), masih dalam tataran uji publik dan terus bergulir belum menemukan titik terang kepastiannya.

Kepala Dinas Perhubungan Jawa Tengah Satriyo Hidayat mengatakan sebenarnya sertifikasi bagi sopir truk, hanya dikhususkan untuk angkutan di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang saja. Sebab, sekarang Tanjung Emas sudah masuk kategori pelabuhan internasional. Sehingga, awak dari armada angkutan di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang harus mengantongi sertifikasi nasional maupun internasional.

Menurutnya, para sopir angkutan truk kontainer di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang memang harus uji kompetensi. Yakni harus memiliki lisensi International Ship and Port Fasility Security Code atau ISPS Code. Yakni, aturan yang menyeluruh mengenai langkah-langkah meningkatkan keamanan, tidak hanya kapal saja tetapi juga fasilitas di pelabuhan.

Satriyo menjelaskan, apabila para awak angkutan tidak memiliki sertifikasi kompetensi yang disyaratkan, dikhawatirkan pelabuhan di Semarang dicap tidak aman. 

Namun, lanjut Satriyo, khusus untuk para sopir angkutan umum, misalnya angkutan penumpang masih dipikirkan apakah juga akan menjalani sertifikasi kompetensi atau tidak.

"Ini (sertifikasi bagi sopir truk angkutan) lagi uji publik terus, gak tahu kapan selesainya. Tapi memang, harus ada manajemen keselamatan bagi angkutan umum," kata Satriyo, Jumat (27/10).

Satriyo menjelaskan, selama ini jika terjadi kecelakaan di jalan dan melibatkan angkutan umum, yang disalahkan adalah sopirnya. Namun, jika sudah ada manajemen keselamatan angkutan umum bisa dinilai faktor utama penyebabnya dari sopir atau perusahaannya.

"Kalau di laut dan di udara ada manajemen keselamatan, bagi angkutan umum darat khususnya truk juga harus punya," tandasnya. (K-08)