Senin, 30 Oktober 2017

Kemenkeu: Nilai Ekspor Ikan Indonesia Capai US$1,5 Miliar di Semester I/2017

Direktur Eksekutif LPEI Sinthya Roesly menyerahkan bantuan kepada pelaku UKME, di PT. Dua Putra Utama Makmur Mandiri Pati, Minggu (29/10). K-08
Pati, Luas wilayah laut Indonesia yang mencapai 5,8 juta kilometer persegi, menempatkan menjadi negara eksportir ikan terbesar nomor 12 di dunia. Hal itu dikatakan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata, ketika mengunjungi pabrik PT. Dua Putra Utama Makmur Mandiri Pati, Minggu (29/10).

Menurut Isa, potensi kekayaan laut Indonesia terutama hasil ikannya menjadikan potensi hasil laut sebagai andalan devisa negara.

Negara-negara yang menjadi tujuan ekspor ikan dari Indonesia, jelas Isa adalah Amerika Serikat, Jepang, Tiongkok, Vietnam, Thailand dan Malaysia.

Pada semester pertama 2017, lanjut Isa, nilai ekspor ikan Indonesia tumbuh 1,08 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

"Berdasarkan data 2016, Indonesia adalah negara eksportir ikan dan hasil laut terbesar di dunia nomor 12. Nilai ekspor ikannya mencapai US$1,5 miliar di semester pertama 2017," kata Isa.

Menurut Isa, dengan luasan wilayah laut Indonesia sangat memungkinkan jika hasil lautnya bisa menguasai pasar dunia. Oleh karenanya, untuk mengembangkan sektor perikanan Tanah Air dibutuhkan pembangunan sarana dan prasarana penunjang.

"Pelabuhan-pelabuhan ikan, baik besar dan kecil perlu ditambah jumlahnya di seluruh wilayah di Indonesia," ujarnya.

Isa menjelaskan, dukungan lainnya untuk meningkatkan ekspor ikan Indonesia dengan memberdayakan pelaku usaha kecil menengah (UKM) di sektor perikanan yang potensial untuk ekspor. Misalnya dengan meningkatkan kompetensi dan mendekatkan dengan akses permodalan ke perbankan. Di samping itu juga, perlu ada pendampingan mengenai sertifikasi eksportir untuk bisa bersaing dengan pelaku perikanan dari negara lainnya.

"Pelaku UKM perikanan yang potensial ekspor ini jumlahnya cukup banyak dan tersebar di seluruh Indonesia," pungkasnya. (K-08) 

Sekda: Banyak Pemda Belum Paham Tentang Obligasi Daerah

Sri Puryono, Sekda Jateng. Doc
Semarang, Sekretaris Daerah Sri Puryono mengaku, pihaknya telah melakukan komunikasi dengan pemerintah kabupaten/kota se Jawa Tengah tentang obligasi daerah yang ditawarkan Kantor Regional 3 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jateng-DIY. Namun, tawaran tentang obligasi daerah masih dipertimbangkan.

Menurutnya, banyak aset milik pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang "nganggur" dan bisa diberdayakan dengan pihak ketiga untuk penambahan pendapatan asli daerah (PAD). Namun, karena minimnya pengetahuan tentang obligasi daerah membuat tawaran dari OJK belum bisa dilaksanakan.

"Kemarin sudah kita bicarakan dengan pemkab/pemkot, kayaknya masih perlu pencerahan. Masih belum clear tentang obligasi daerah. Mereka masih ragu-ragu terhadap obligasi tawaran dari OJK itu," kata Sri.

Sebelumnya, Kepala Kanreg 3 OJK Jateng-DIY Bambang Kiswono menyatakan, penerbitan obligasi untuk pembiayaan infrastruktur di kabupaten/kota belum banyak dilirik. Padahal, penerbitan obligasi bisa menjadi sumber pembiayaan baru di tengah terbatasnya anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). 

Obligasi daerah, jelas Bambang Kiswono, bisa menghasilkan sumber dana langsung dari masyarakat. Di samping itu, pembiayaan obligasi lebih murah dibanding pembiayaan melalui perbankan.

Apabila ada pemkab/pemkot di Jawa Tengah yang berminat menerbitkan obligasi daerah, lanjut Bambang Kiswono, pihaknya siap membantu kelancarannya. OJK akan menyiapkan tim khusus untuk mendamping dan mendorong pemda, sehingga penerbitan obligasi daerah tidak terjadi masalah.

"Tim kita siapkan, sehingga pemda bisa menyiapkan persyaratan yang diperlukan untuk penerbitan obligasi itu," tandasnya. (K-08) 

KPU: Pendidikan Politik Terus Ditingkatkan Untuk Naikkan Kualitas Partisipasi Pemilih di Pilgub 2018

Semarang, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Tengah terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat, terkait tahapan pemilihan gubernur (Pilgub) 2018 mendatang. Tujuannya, untuk meningkatkan angka partisipasi masyarakat pemilih.

Sosialisasi terus digelar KPU, mulai dari tingkatan kabupaten/kota hingga ke tingkat kecamatan dan desa/kelurahan. Sehingga, masyarakat bisa mengetahui proses Pilgub Jateng yang sedang berjalan. Termasuk, nanti ketika memasuki tahapan kampanye.

Ketua KPU Jateng Joko Purnomo mengatakan pihaknya tidak terlalu terpatok pada target pencapaian angka partisipasi, namun lebih kepada kualitas partisipasi masyarakat di Pilgub 2018 mendatang. Sebab, pengalaman dari Pilgub 2013 lalu pencapaian angka partisipasi pemilih tidak tercapai sesuai target. Bahkan, ada beberapa kabupaten/kota di Jawa Tengah angka partisipasi pemilihnya dinilai cukup rendah. Salah satunya adalah Kabupaten Pemalang.

Joko menjelaskan, angka partisipasi pemilih di Pemalang masuk rendah karena banyak pemilihnya yang merantau di luar daerah. Sehingga, ketika dilaksanakan pemungutan suara tidak bisa pulang ke kampung halaman.

Oleh karena itu, pada gelaran Pilgub 2018 mendatang, pihaknya akan menekankan kepada kualitas bukan kuantitas angka partisipasi pemilih. Yakni melalui media sosialisasi kepada masyarakat, baik di wilayah perkotaan atau perdesaan.

"Karena yang kita risaukan adalah kualitas partisipasi, bukan kuantitasnya. Maka saya katakan di beberapa tempat, KPU tidak risau dengan jumlah partisipasi pemilih. Dengan angka 60 persen saja, orang di dunia melihat sudah luar biasa," kata Joko, kemarin.

Lebih lanjut Joko menjelaskan, agar masyarakat pemilih bisa menggunakan hak pilihnya saat pemungutan suara, perlu diedukasi lebih terstruktur, masif dan sistematis. Tujuannya, agar pemilih lebih cerdas memilih calon pemimpin yang berkualitas.

"Jangan mudah percaya dengan janji-janji tinggi tapi tidak tahu maksudnya, dan hindari money politik," tegasnya. (K-08)