Rabu, 01 November 2017

Smartfren Dorong Pelanggannya Registrasi Ulang Kartu Prabayarnya

Pengguna handphone sedang melakukan registrasi ulang kartu
prabayarnya melalui pesan singkat ke nomor 4444. Foto: K-08
Semarang, Sesuai dengan kebijakan dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Nomor 14 Tahun 2017, harus melakukan registrasi ulang untuk keperluan validasi dengan mencantumkan nomor induk kependudukan (NIK) dan kartu keluarga (KK).

Registrasi ulang kartu prabayar bisa dilakukan melalui pesan singkat ke nomor 4444, atau mendatangi gerai resmi masing-masing operator seluler. Registrasi ulang dilakukan mulai 31 Oktober 2017 sampai dengan 28 Februari 2018 mendatang.

Apabila sampai batas waktu yang ditentukan belum melakukan registrasi ulang, maka kartu prabayar pengguna lama akan diblokir secara bertahap. Mulai dari fasilitas menelepon, kirim pesan singkat dan aplikasi lainnya tidak bisa digunakan.

Regional Head North Central Java PT. Smartfren Telecom Arinto Utama mengatakan dari sekira 15 ribuan pelanggan, masih sedikit pelanggan lama yang melakukan daftar ulang kartu prabayarnya. Oleh karenanya, ia mendorong pelanggannya bisa melakukan registrasi ulang hingga batas waktu yang sudah ditentukan.

Namun, jelas Arinto, para pelanggannya merupakan pelanggan aktif dan bukan pelanggan abal-abal.

"Ini sebenarnya cukup membahayakan, kalau pelanggan prabayar lama belum registrasi ulang dengan peraturan dari BRT (Badan Regulasi Telekomunikasi) yang terbaru. Kami sangat yakin dengan data pelanggan cukup valid, karena ada yang namanya RGO atau usage," kata Arinto, Rabu (1/11).

Menurut Arinto, saat ini terus mengarahkan pelanggan lama untuk mendaftarkan ulang kartu prabayarnya. 

Terpisah, Menkominfo Rudiantara menyatakan, pihaknya terus menguji kapasitas dan kapabilitas operator seluler di dalam melaksanakan kebijakan tersebut. 

Namun, lanjut Rudiantara, kebingungan dan kekhawatiran masyarakat tentang beberapa operator meminta nama ibu kandung dalam proses registrasi ulang sudah diambil kebijakan lain. Yakni dengan aturan baru Peraturan Menkominfo Nomor 21 Tahun 2017, yang menyatakan memertimbangkan perlindungan terhadap informasi bersifat pribadi, maka tidak memerlukan nama ibu kandung.

"Kalau memang operator masih pakai cara lama dengan meminta nama ibu kandung, tinggal lapor saja ke BRTI," tegasnya. (K-08) 

DPRD: Regulasi Elpiji Bersubsidi Perlu Diperbaiki

Sebuah agen elpiji di Kota Semarang didatangi warga yang
membutuhkan elpiji bersubsidi. Foto: Dok
Semarang, Regulasi mengenai pendistribusian elpiji bersubsidi yang diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pengawasan Migas, merupakan kewenangan dari pemerintah pusat. Padahal, data tentang kebutuhan riil di masyarakat yang mengetahui adalah pemerintah daerah setempat. Hal itu dikatakan anggota Komisi B DPRD Jawa Tengah Riyono, menyikapi persoalan "kelangkaan" elpiji bersubsidi yang terjadi di masyarakat.

Menurut Riyono, selama ini banyak masyarakat kelas menengah ke atas yang ikut menikmati elpiji bersubsidi. Sehingga, terjadi over kuota di beberapa kabupaten/kota di Jawa Tengah. 

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menjelaskan, perlu ada perbaikan regulasi tentang pengawasan pendistribusian gas elpiji ukuran tiga kilogram di masyarakat. Apabila regulasi diperbaiki dan diatur penggunanya, maka potensi kelangkaan elpiji melon itu bisa dicegah.

Selain itu, pelibatan pemerintah daerah setempat untuk mengawasi pendistribusian elpiji bersubsidi juga perlu dilakukan. Sehingga, pemerintah pusat bisa mendelegasikan kewenangannya kepada pemda setempat.

"Yang jelas kami mendorong regulasinya diperbaiki. Faktarnya, end user tidak mendapatkan barang elpiji bersubsidi dari pangkalan tapi pengecer. Ini yang harus diperbaiki dan segera dikeluarkan regulasi yang barunya," kata Riyono.

Terpisah, pengamat ekonomi dari Universitas Diponegoro Semarang, Firmansyah menjelaskan, sampai dengan sekarang belum jelas siapa yang berhak mendapatkan subsidi dari elpiji ukuran tiga kilogram itu. Karena, pengawasan yang dilakukan Pertamina hanya sampai di tingkatan agen saja. 

"Dari awal tidak ada kelangkaan tetapi hanya salah sasaran saja," ujarnya.

Oleh karena itu, jelas Firmansyah, perlu ada sosialisasi dan pendataan terhadap pengguna elpiji bersubsidi yang berhak. (K-08) 

Butuh Banyak Edukasi Arahkan Warga Tak Pakai Elpiji Bersubsidi

Kepala Dinas ESDM Jateng Teguh Dwi Paryono (dua dari kiri) memaparkan tentang kuota elpiji bersubsidi di Jawa Tengah. Foto:K-08
Semarang, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Tengah Teguh Dwi Paryono mengatakan untuk bisa mengarahkan masyarakat beralih dari elpiji bersubsidi ke nonsubsidi, memang diperlukan kerja keras dan dukungan semua pihak. Karena, selama ini elpiji ukuran tiga kilogram masih bisa dinikmati semua orang. Baik kalangan masyarakat yang mampu dan masyarakat miskin.

Menurutnya, elpiji bersubsidi itu sebenarnya diperuntukkan bagi masyarakat menengah ke bawah dan juga pelaku usaha mikro beromzet kecil. Hal itu sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan.

Selama ini, jelas Teguh, edukasi kepada masyarakat untuk tidak menggantungkan pemakaian elpiji bersubsidi terkesan masih tebang pilih. Misalnya, intervensi dari Pertamina kepada para pegawai negeri sipil (PNS) yang sebelumnya banyak menggunakan elpiji gas melon dialihkan ke tabung elpiji Bright Gas ukuran 5,5 kilogram. Namun, karena langkah edukasi yang dilakukan tidak didukung semua pihak, akhirnya penggunaan elpiji bersubsidi masih banyak di tengah masyarakat.

"Selama itu memang distribusi terbuka ya seperti ini yang terjadi. Karena, semua orang bisa dan semua berhak. Cuma masalahnya adalah edukasi kepada orang-orang bahwa ini barang untuk rakyat miskin. Lha yang miskin siapa, seharusnya mereka (orang mampu) tahu," kata Teguh usai diskusi tentang "Mekanisme Distribusi Elpiji", kemarin.

Lebih lanjut Teguh menjelaskan, kuota elpiji bersubsidi tahun ini di Jawa Tengah sebesar 311 juta tabung lebih. Sampai saat ini, sudah terserap hampir 70 persen atau telah didistribusikan. 

"Jebolnya kuota itu ada pada saat distribusinya," tegasnya.

Guna mengantisipasi agar tidak jebol lagi kuota di Jawa Tengah, lanjut Teguh, pihaknya mengusulkan di satu desa ada satu pangkalan elpiji. Sehingga, bisa diketahui pemakai elpiji bersubsidi kategori warga miskin atau bukan. (K-08) 

Daop 5 Beri Bantuan Rp400 Juta Untuk 14 Pelaku UMKM

Manajemen PT. KAI Daop 5 Purwokerto menyerahkan bantuan
CSR kepada salah satu pelaku UMKM Kabupaten Wonosobo,
di pendapa baru-baru ini. Foto: Dok.
Wonosobo, Sebagai bentuk kepedulian kepada pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang belum terjangkau kalangan perbankan, PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daop 5 Purwokerto memberikan bantuan kepada UMKM di wilayah Kabupaten Wonosobo, Selasa (31/10).

Deputy Vice President Daop 5 Purwokerto Wisnu Pramudyo mengatakan bantuan yang disalurkan itu, dalam rangka kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) atau Program Kemitraan (PK) untuk UMKM binaan di Kabupaten Wonosobo. 

Menurutnya, PT. KAI Daop 5 Purwokerto memberikan dana bantuan pinjaman sebesar Rp400 juta kepada 14 pelaku UMKM. Yakni bergerak di bidang usaha ternak ayam potong, kerajinan, usaha tata rias, usaha peternak jual beli kambing dan juga makanan ringan serta bengkel motor. 

"Kami merasa, bahwa Kabupaten Wonosobo sangat baik dalam pelaksanaan UMKM-nya. Sebelumnya, program ini juga telah berjalan lancar mulai dari proses sampai dengan pengembalian tiada kendala," kata Wisnu dikutip dari rilis yang diterima kilas9.com

Sementara, Wakil Bupati Wonosobo Agus Subagyo menambahkan, wilayahnya merupakan kota wisata yang potensial. Sehingga, ia berterima kasih atas perhatian dari PT. KAI Daop 5 Purwokerto kepada pelaku UMKM. 

"Terima kasih atas dukungannya selama ini, sehingga UMKM yang ada di Wonosobo bisa terbantukan," ujarnya. (K-08) 


Kapolda: Petugas Harus Humanis Saat Gelar Operasi Zebra

Kapolda Jateng Irjen Pol. Condro Kirono memeriksa kelengkapan anggota, sebelum bertugas melaksanakan
Operasi Zebra Candi 2017, di halaman Mapolrestabes Semarang, Rabu (1/11). Foto: K-08
Semarang, Mulai Rabu (1/11) hingga ke-14 hari ke depan, jajaran kepolisian menggelar operasi lalu lintas bersandi "Zebra" atau biasa dikenal istrilah "Operasi Zebra".

Sasaran dari Operasi Zebra kali ini adalah para pengendara sepeda motor dan mobil. Untuk pengendara sepeda motor mengenai kelengkapan surat-surat kendaraan, pengendara melawan arus dan penumpang tidak menggunakan helm. Selain itu juga, beberapa kesalahan standar yang membahayakan keselamatan berlalulintas.

Sementara untuk pengendara mobil, titik berat operasi selain kelengkapan surat-surat kendaraan juga dilihat keaslian dan kesesuaian plat nomor yang digunakan. Selain itu, penggunaan sabuk keselamatan serta penambahan lampu strobo serta sirine juga akan ditindak.

Kapolda Jateng Irjen Pol. Condro Kirono mengatakan meski petugas kepolisian berhak menindak pengendara kendaraan yang melanggar aturan berlalulintas, tetap harus memegang aturan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan. Pernyataan itu ditegaskan kapolda, usai memimpin apel gelar pasukan Operasi Zebra Candi 2017, di halaman Mapolrestabes Semarang, Rabu (1/11).

Menurutnya, titik berat dari Operasi Zebra Candi 2017 adalah penegakan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran lalu lintas yang berpotensi pada kecelakaan. Di antaranya adalah melawan arus dan menerobos lampu merah, merupakan tindakan pelanggaran lalu lintas yang membahayakan keselamatan diri sendiri dan orang lain.

Namun demikian, jelas Condro, petugas kepolisian di lapangan yang bertugas melakukan penertiban dan penindakan terhadap pelanggar lalu lintas, harus tetap simpatik. Sehingga, tidak ada masyarakat yang merasa tersakiti ataupun kecewa dengan tindakan polisi saat bertugas.

"Oleh karenanya, ini kami tekankan kepada petugas hati-hati di dalam melakukan penegakan hukum itu harus tetap simpatik. Sampaikan, tetap simpatik dan jangan menyalahgunakan kewenangan untuk menegakkan hukum itu," kata kapolda.

Menurut kapolda, setiap petugas yang bertindak di lapangan harus tetap humanis. Sebab, masyarakat sekarang sudah mulai cerdas dengan memposting foto atau video terhadap tindakan polisi yang dianggap terlalu reaktif.

"Masyarakat akan mengawasi setiap tindakan-tindakan petugas kepolisian di lapangan," tegasnya.

Diketahui, data pelanggaran lalu lintas di Jawa Tengah sejak Januari-Agustus 2017 sudah mencapai 13 ribu kasus lebih. Setiap harinya, rerata ada 12-14 korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas di provinsi ini. (K-08)