Senin, 06 November 2017

Tangki Tercampur Air, SPBU Jambu Tak Jual Pertamax

SPBU 44.506.02 Jambu sementara tidak menjual Pertamax karena
tangki timbunnya tercampur air dan sedang dalam prose pengurasan. 
Semarang, Demi menjaga dan mengutamakan kepuasan pelanggan, untuk sementara waktu penjualan produk Pertamax di SPBU 44.506.02 Jambu dihentikan sementara. Hal itu dilakukan, untuk proses pengurasan air di tangki timbun yang digunakan untuk menyimpan Pertamax. 

Tindakan tersebut diambil, menyusul insiden sejumlah kendaraan mogok usai mengisi bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax di SPBU tersebut. 

Area Manager Communication and Relations Jawa Bagian Tengah PT. Pertamina (Persero) Andar Titi Lestari mengatakan pihak SPBU langsung tanggap melihat kejadian tersebut, dan segera memanggil teknisi bengkel untuk memerbaiki kendaraan yang mogok itu. Setidaknya ada satu mobil dan 20 sepeda motor yang mengalami mogok usai mengisi Pertamax. 

Setelah kendaraan selesai diperbaiki, jelas Andar, pihak SPBU langsung memberi pengganti BBM jenis Pertalite hingga penuh.

"Hasil pemeriksaan sementara, ada air yang disebabkan drainase tidak bisa membendung debit air, sehingga air membanjiri sekitar tangki timbun Pertamax. Hanya tangki timbun Pertamax yang terendam air, lainnya tidak," kata Andar.

Menurutnya, saat kejadian di wilayah Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang sedang diguyur hujan deras. Sehingga, karena drainase tidak mampu menampung debit air hujan mengakibatkan sebagian air masuk ke tangki timbun. 

Saat ini, SPBU Jambu untuk sementara tidak menjual Pertamax. "Kami selalu memerhatikan kepuasan dan kualitas produk yang diberikan kepada pelanggan. Maka dari itu, ke depannya kami berharap kejadian ini tidak terjadi kembali.", tegas Andar. 

Sebelumnya diberitakan, pada Minggu (5/11) malam sejumlah kendaraan mogok usai mengisi Pertamax di SPBU 44.506.02 Jambu, Kabupaten Semarang. Dugaan sementara, tangki Pertamax tercampur dengan air. (K-08) 

Telkomsel Tetap Ikuti Aturan Kominfo Soal Registrasi Kartu Prabayar

Anggota KNCI Jateng mendatangi kantor Telkomsel,
meminta registrasi masal kartu prabayar. 
Semarang, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi Nomor 14 Tahun 2017 memang mewajibkan, semua pelanggan prabayar kartu telekomunikasi melakukan registrasi ulang. Tahapannya, dimulai pada 31 Oktober 2017 sampai 28 Februari 2018 mendatang.

Validasi berlaku bagi pelanggan prabayar baru maupun lama. Kementerian Kominfo lewat Direktorat Jenderal Penyelengga Pos dan Informatika telah berkoordinasi dengan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI), Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri dan penyelenggara jasa telekomunikasi untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

General Manager Sales Telkomsel Region Jateng-DIY Djony Heru Suprijatno mengatakan pihaknya mengapresiasi masukan dari Kesatuan Niaga Celluler Indonesia (KNCI) Jawa Tengah, yang meminta ada penghapusan aturan dari Kominfo tentang pembatasan registrasi nomor kartu prabayar maksimal tiga kartu untuk satu identitas. 

Namun demikian, jelas Djony, pihaknya tetap mengikuti petunjuk dan aturan dari pemerintah pusat itu tentang registrasi ulang pelanggan prabayar lama maupun baru. Apabila tidak melakukan registrasi ulang hingga batas waktu yang ditentukan, yakni pada 28 Februari 2018 maka kartunya akan dilakukan pemblokiran secara bertahap.

Hanya saja, pihaknya tidak bisa mengabulkan keinginan dari mitra bisnisnya itu tentang penghapusan aturan Kominfo soal pembatasan kepemilikan nomor kartu prabayar.

"Prinsipnya gini, Telkomsel harus taat pada aturan yang sudah oleh pemerintah. Bahwa, registrasi itu kan sudah dicanangkan sejak 31 Oktober 2017 hingga 28 Februari 2018 mendatang. Proses itu berjalan dulu sampai batas waktu yang ditentukan," kata Djony, Senin (6/11).

Menurutnya, aspirasi dan masukan dari KNCI Jateng akan coba dibawa ke tingkat pusat apabila pemerintah meminta masukan soal kebijakan yang diberlakukan tersebut. Namun, untuk membantu proses registrasi kartu prabayar bagi mitra bisnis, pihaknya tetap akan membantu.

"Kami akan sediakan outlet khusus yang nantinya akan membantu teman-teman ketika melakukan registrasi. Akan kami bedakan dengan masyarakat umum," tandasnya. (K-08) 

Pemkab Pati Minta Dana ke Pemerintah Pusat Untuk Pembangunan Tambatan Kapal di Pelabuhan Juwana

Saiful Arifin
Wakil Bupati Pati 
Pati, Pembuatan lahan tambatan atau parkir kapal di Pelabuhan Juwana, membutuhkaan pengadaan tanah kurang lebih 12 hektare.

Wakil Bupati Pati Saiful Arifin mengatakan saat ini, pemkab sudah memulai proses pembuatan tambatan kapal dan diharapkan pada 2018 sudah selesai dibangun. Namun, untuk bisa membangun tambatan kapal baru di Pelabuhan Juwana membutuhkan dana yang cukup besar. Sedangkan dana dari anggaran belanja dan pendapatan daerah (APBD) Pemkab Pati belum cukup untuk menyelesaikan pembangunannya.

Oleh karena itu, ia meminta pemerintah pusat bisa membantu mengucurkan dana, agar pembangunan lahan tambatan kapal baru segera terwujud.

"Saya berharap dari pusat untuk membantu, khususnya di Juwana dibangun tambatan kapal. Sehingga, di sana tidak terlalu macet. Pelabuhan Juwana itu kan kapal yang bersandar ada ratusan," kata Saiful.

Lebih lanjut Saiful menjelaskan, lalu lintas kapal di Pelabuhan Juwana cukup padat. Banyaknya kapal yang bersandar, membuat alur Sungai Juwana menjadi sempit. 

"Saat ini, kapal yang bisa merapat hanya ada empat unit. Sedangkan tambatan kapal belum maksimal," jelasnya.

Dengan adanya penambahan tambatan kapal baru, lanjut Saiful, diharapkan bisa mengurai kepadatan lalu lintas di Pelabuhan Juwana. (K-08) 

Nelayan Minta Pelebaran Alur Pelabuhan Juwana

Win Ice Setyo Edi
Kepala Urusan Teknik Lelang TPI Juwana 2 
Pati, Pelabuhan di Juwana merupakan satu di antara pelabuhan besar di Jawa Tengah. Tidak kurang, ada seratusan kapal nelayan berbagai ukuran yang merapat di pelabuhan di Kabupaten Pati itu. Namun, karena alur menuju ke pelabuhan sempit membuat kapal kesulitan untuk merapat.

Kepala Urusan Teknik Lelang TPI Juwana 2 Win Ice Setyo Edi mengatakan kapal-kapal yang merapat di Pelabuhan Juwana berasal dari Tegal, Pekalongan dan Batang. Sebagian besar berukuran 30 Gross Ton (GT) ke atas.

Oleh karena sempitnya alur di pelabuhan, jelas Win, mengharuskan kapal yang akan bersandar bergantian untuk bongkar muatan. Akibatnya, mengganggu jadwal keberangkatan atau kedatangan kapal yang membawa ikan ke TPI Juwana.

Guna melancarkan jalur kapal di TPI Juwana, para nelayan meminta ada penambahan lebar alur pelabuhan. Sehingga, kapal-kapal mudah untuk masuk dan parkir di sepanjang TPI Juwana.

"Kendalanya ada pada alur sungai, karena alur sungai di TPI Juwana 2 mengalami kemacetan ketika jumlah kapal melebihi kapasitas. Sekarang saja, 60 kapal yang datang sudah macet," kata Win, Senin.

Win menjelaskan, terus bertambahnya jumlah kapal yang datang ke Pelabuhan Juwana harus diimbangi dengan fasilitas penunjang. Yakni, pelebaran alur sungai ke pelabuhan. Karena, ketika kapal yang datang melebihi kapasitas membuat pelabuhan penuk sesak. 

'Memang ada wacana pembuatan fasilitas tambatan kapal yang baru," ujarnya.

Dirinya berharap, Pemkab Pati bisa segera merealisasikan keinginan dari para nelayan Juwana. (K-08) 

5 Tahun Mendatang, Pemkab Pati Targetkan Angka Kemiskinan di Bawah 9 Persen

Haryanto
Bupati Pati
Pati, Bupati Pati Haryanto mengatakan pertumbuhan ekonomi di daerahnya terbilang bagus, bahkan di atas angka Jawa Tengah dan nasional.

Menurut bupati, pada awal tahun ini pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pati mencapai 5,98 persen. Bila dibandingkan daerah-daerah lain di sekitarnya, angka pertumbuhan ekonomi Pati juga cukup baik. Di Kudus saja, angka pertumbuhan ekonominya hanya 4,6 persen.

Haryanto menyebutkan, naiknya angka perekonomian di wilayahnya tidak lepas karena peluang usaha terbuka lebar. Di samping itu, pemkab juga terus memudahkan perizinan investasi bagi pengusaha yang akan masuk ke Kabupaten Pati.

Dengan semakin mudah dan terbukanya peluang berinvestasi di Pati, membuat pengusaha bergairah membuka usahanya di Bumi Mina Tani itu. Sehingga, mendongkrak dibukanya sejumlah lapangan pekerjaan bagi warga yang membutuhkan.

"Kemiskinan di Pati turun sedikit. Pada 2012 di awal saya masuk 14 persen angka kemiskinannya, sekarang tinggal 11,65 persen. Mudah-mudahan lima tahun yang akan datang, angka kemiskinannya tinggal di bawah sembilan persen. Perkiraan saya begitu. Tapi memang butuh waktu," kata Haryanto.

Lebih lanjut Haryanto menjelaskan, untuk angka pengangguran di Kabupaten Pati juga mengalami penurunan. Dari sebelumnya 13,6 persen pada 2012 menjadi 4,7 persen di awal 2017. 

"Munculnya perusahaan-perusahaan baru berskala nasional di Pati, juga turut menurunkan angka pengangguran di daerah ini," pungkasnya. (K-08) 

KNCI Jateng Tolak Pembatasan 3 Nomor Kartu Prabayar Untuk 1 Nomor Identitas

Kesattuan Niaga Celluler Indonesia (KNCI) Jateng mendatangi kantor
Telkomsel, untuk melakukan registrasi seribu kartu prabayar, Senin (6/11).
Semarang, Menyikapi peraturan dari Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2017 yang mewajibkan seluruh pengguna kartu prabayar telekomunikasi melakukan pendaftaran ulang, menimbulkan persoalan dan kegelisahan dari masyarkat. Terutama para pemilik konter handphone, yang memang mengandalkan usahanya berjualan kartu perdana provider.

Akibat dari kebijakan itu, para pemilik konter HP menganggap aturan tersebut telah mengancam dan mematikan usaha mereka. Yakni, dari sisi pendapatan setiap harinya.

Sebagai bentuk aksi protes atas kebijakan itu, ratusan pemilik konter HP yang tergabung dalam Kesatuan Niaga Celluler Indonesia (KNCI) Jawa Tengah mendatangi salah satu provider telekomunikasi yang terletak di Jalan Pahlawan, Senin (6/11). Aksi mereka sambil membawa seribu kartu perdana untuk dilakukan registrasi ulang, dan tidak ada batasan nomor untuk satu identitas.

Salah satu koordinator aksi, Rahman RR mengatakan kebijakan itu dianggap memersulit pelanggan dan calon konsumen, serta mengancam kelangsungan bisnis dari pemilik konter HP. Sebab, satu nomor identitas hanya dibatasi maksimal tiga nomor kartu prabayar saja. Padahal, para pemilik konter HP memiliki jumlah kartu perdana yang lumayan banyak. Sehingga, jika tidak laku maka akan mengakibatkan kerugian.

Dirinya dan para pemilik konter HP sebenarnya tidak memersoalkan daftar ulang kartu prabayar, dan mendukung program pemerintah tersebut. Namun, yang disesalkan adalah soal pembatasan maksimal tiga nomor untuk satu nomor identitas. Sedangkan nomor keempat dan seterusnya, dilakukan di kantor provider. 

Oleh karena itu, jelas Rahmah, pihaknya meminta provider bisa menjembatani keluhan dan aspirasi mereka untuk disampaikan kepada pemerintah.

"Kebijakan itu sangat merugikan kami. Di tempat saja saja, sepekan ini terjadi penurunan penjualan kartu perdana sebanyak 20 persen dari sebelumnya. Kami tidak menolak registrasi ulang, tapi soal pembatasan nomor itu yang kami masalahkan," kata Rahman.

Oleh karena itu, KNCI Jateng menuntut penghapusan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 14 Tahun 2017 terutama soal pembatasan jumlah nomor untuk registrasi. Selain itu, para operator atau provider menyediakan fasilitas Unregistrasi sebagai bentuk kepedulian terhadap pemilik konter HP sebagai mitra bisnisnya. 

"Kami menuntut penyedia jasa telekomunikasi berperan aktif untuk menyuarakan ke pemerintah, agar menghapus pembatasan registrasi satu nomor identitas untuk tiga kartu prabayar," pungkasnya. (K-08)