Selasa, 07 November 2017

KPw BI Jateng Sebut Transaksi Nontunai di Jalan Tol Sukses

Rahmat Dwisaputra
Kepala Grup Advisory dan Pengembangan Ekonomi 
Semarang, Sistem pembayaran transaksi nontunai di jalan tol di seluruh Indonesia, atau yang dikenal dengan elektronifikasi bertujuan untuk melancarkan pembayaran di gerbang tol. Upaya itu terbilang berhasil untuk mengatasi kemacetan yang terjadi.

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah menilai, jika program transaksi nontunai berjalan lancar dan berhasil. Hal itu terlihat sejak dimulai pada 30 September 2017, dan berlaku secara nasional pada 31 Oktober 2017 kemarin.

Kepala Grup Advisory dn Pengembangan Ekonomi Rahmat Dwisaputra mengatakan untuk jalan tol di Kota Semarang dan ruas jalan tol Semarang-Solo, semuanya sudah menerapkan pembayaran nontunai di gerbang tolnya. Apabila dibandingkan sebelum penerapan elektronifikasi, pembayaran nontunai di jalan tol di Jawa Tengah masuk kategori rendah. Yakni, tidak lebih dari 30 persen.

Saat ini, jelas Rahmat, setelah pemberlakukan pembayaran nontunai di gerbang tol, transaksi elektronik nontunai sudah 100 persen. 

Namun demikian, diakuinya masih ada beberapa pengguna jalan tol belum menggunakan transaksi nontunai. Sehingga, petugas jalan tol membantu proses taping di satu gardu yang disediakan khusus.

"Wilayah Jabodetabek sudah 99 persen. Wilayah Jawa nonJabodetabek 95 persen dan luar Jawa 82 persen. Secara nasional, sudah mencapai 97 persen. Kita terus tingkatkan pembayaran nontunai di jalan tol hingga keseluruhan mencapai 100 persen," kata Rahmat.

Lebih lanjut Rahmat menjelaskan, kebijakan transaksi elektronifikasi di jalan tol itu sebagai bagian dari upaya meningkatkan Gerakan Nasional Nontunai 2019 yang ditargetkan mencapai 75 persen di semua sektor.

Sebagai konektivitas dari program nontunai tu, beragam aplikasi uang elektronik diintegrasikan dalam satu mesin pembaca. Sehingga, uang elektronik yang diterbitkan sejumlah bank, mampu terbaca dengan hanya satu mesin.

"Yang sudah menerbitkan uang elektronik kan lima bank.Bank BRI, Mandiri, BNI, BTN dan BCA," ujarnya.

Diketahui, pada Desember 2017 nanti  akan ada tambahan tiga bank yang juga berencana menerbitkan uang elektronik. Yaitu Bank Mega, Bank Nobu dan Bank DKI. Sehingga, masyarakat semakin bebas di dalam memilih uang elektronik yang akan digunakannya. (K-08) 

DPRD Minta Pengusaha-Buruh Sepakat Soal Besaran UMK 2018

Rukma Setiabudi
Ketua DPRD Jateng
Semarang, Persoalan mengenai besaran upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2018 harus bisa menjadi kesepakatan kedua belah pihak. Yakni dari kalangan buruh dan pengusaha.

Ketua DPRD Jawa Tengah Rukma Setyabudi mengatakan di antara kedua pihak tidak boleh memaksakan kehendak, dan tidak memikirkan kepentingan perorangan. Karena, keduanya merupakan unsur yang tidak bisa dipisahkan. 

Unsur buruh membutuhkan pengusaha untuk memekerjakan dan memberi gaji, sedangkan pengusaha memberikan jaminan hak pekerja melalui upah yang layak.

Oleh karena itu, jelas Rukma, di dalam menyepakati besaran UMK 2018 di masing-masing kabupaten/kota di Jawa Tengah antara pihak buruh dengan pengusaha bisa duduk bersama. Sehingga, nantinya dihasilkan keputusan yang bisa memihak keduanya.

Menurutnya, antara pengusaha dengan buruh juga diminta menjaga iklim kondusif di Jawa Tengah dan tidak merusak suasana nyaman yang telah dibangun hanya karena perbedaan pendapat soal besaran UMK 2018.

"Jateng punya budaya yang baik dan sosial ekonomi yang bagus. Kita selalu adem ayem, ini tolong dijaga bersama. Kalau suasana adem dan nyaman, calon investor banyak yang masuk dan dampakny pada perekonomian," kata Rukma.


Lebih lanjut Rukma menjelaskan, apabila besaran UMK 2018 menjadi kesepakatan bersama di antara para buruh dengan pengusaha maka menjadi nilai positif untuk menarik investor datang ke daerah tersebut.

Diketahui, Pemprov Jateng sudah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2018 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan pada 1 November 2017 kemarin. UMP 2018 di Jateng naik 8,71 persen dari Rp1.367.000 menjadi Rp1.486.065.

Penentuan UMP 2018 itu, sudah dihitung berdasarkan upah buruh sekarang ditambah inflasi dan pertumbuhan ekonomi. UMP 2018 bukan menjadi patokan UMK 2018 di masing-masing kabupaten/kota di Jawa Tengah. (K-08) 

Sekda: Semua Daerah di Jateng 2018 Harus Sudah 100 Persen KHL

Sri Puryono
Sekda Jateng 
Semarang, Sampai dengan saat ini, masih ada dua daerah di Jawa Tengah belum menerapkan 100 persen upah buruhnya sesuai dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Kedua daerah itu adalah Kabupaten Magelang dan Batang.

Sekretaris Daerah Jawa Tengah Sri Puryono mengatakan sesuai dengan arahan dari Gubernur Ganjar Pranowo, semua kabupaten/kota di provinsi ini upah buruhnya sudah 100 persen KHL. Sehingga, apabila masih ada yang belum menerapkan 100 persen KHL pada tahun depan akan terus didorong.

"Sesuai instruksi Pak Gubernur, semua daerah upah buruhnya sudah KHL ya. Kalau yang sudah ya tidak perlu diubah-ubah. Nanti, pada 21 November Pak Gub akan menetapkan UMK 2018 untuk seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah," kata Sri, Selasa.

Menurutnya, Pemprov Jateng sudah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2018 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. UMP 2018 di Jateng naik 8,71 persen dari Rp1.367.000 menjadi Rp1.486.065.

Penentuan UMP 2018 itu, lanjut sekda, sudah dihitung berdasarkan upah buruh sekarang ditambah inflasi dan pertumbuhan ekonomi. UMP 2018 bukan menjadi patokan UMK 2018 di masing-masing kabupaten/kota di Jawa Tengah.

Terpisah, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmgrasi Jateng Wika Bintang menambahkan, UMP 2018 di Jawa Tengah masih lebih tinggi dibanding UMP 2018 Yogyakarta yang hanya Rp1.454.154. Namun, bila dibanding Jawa Barat dan Jawa Timur maka nilainya masih jauh. Untuk di Jawa Timur Rp1.508.800 dan Jawa Barat Rp1.544.360.

Saat ini, lanjut Wika, pihaknya mash menunggu usulan UMK dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah. "Baru delapan daerah yang sudah mengajukan usulan UMK 2018," ujarnya. (K-08) 

Operator Seluler Dukung Transaksi Nontunai Program Pemerintah

Semarang , Pemerintah bersama Bank Indonesia (BI) mengeluarkan kebijakan mengenai transaksi nontunai, dengan alasan penggunaan transaksi tunai dan peredaran uang tunai telah melebihi penggunaannya. Sehingga, dikeluarkan aturan tentang kebijakan pembayaran nontunai.

Kebijakan pembayaran nontunai ditangkap para operator seluler untuk ikut mendukung program tersebut. Salah satunya adalah Telkomsel melalui Tcash. 

General Manager Sales Telkomsel Region Jateng-DIY Djony Heru Suprijatno mengatakan pihaknya mencoba membantu pemerintah, di dalam memaksimalkan gerakan nontunai. 

Oleh karena itu, pihaknya terus memasifkan produk Tcash tersebut kepada pelanggan. 

Namun, produk Tcash lebih diarahkan kepada generasi muda yang mudah teredukasi. Yakni, pemberian diskon apabila menggunakan Tcash di setiap transaksi pembayarannya.

"Memang perlu ada edukasi di dalam mendorong pelanggan memanfaatkan pembayaran nontunai. Yakni melalui penetrasi dan kebiasaan di dalam menggunakan uang nontunai," kata Djony.



Menurutnya, pada masa mendatang orang akan membutuhkan pembayaran transaksi yang mudah. Yaitu dengan penggunaan uang elektronik.

Sementara, Regional Head North Central Java PT. Smartfren Telecom Arinto Utama menyatakan, pihaknya juga sedang gencar melakukan sosialisasi tentang uang elektronik. Hanya saja, modelnya berbeda dengan Telkomsel yang menggunakan stiker Tcash. Smartfren memanfaatkan aplikasi di dalam fitur gawainya, untuk pembayaran transaksi pelanggan.

"Kalau kami kan ada grup Bank Sinar Mas dengan aplikasi Uangku. Tapi sifatnya tidak pakai stiker. Hanya saja, masih belum banyak yang memanfaatkannya," ujarnya.



Arinto menjelaskan, aplikasi "Uangku" masih sebatas digunakan di kawasan Jakarta dan sekitarnya. Sedangkan di kota-kota lain masih dalam tahap penjajakan. "Masih butuh sosialisasi kepada pelanggan untuk mau beralih ke pembayaran nontunai," jelasnya. (K-08)