Senin, 13 November 2017

Pakai Teknologi Inverter, LG Kenalkan AC Komersial Terbarunya

Dua SPG menunjukkan produk teranyar dari PT. LG Electronics Indonesia berupa
AC komersial terbaru yang lebih handal.
Jakarta, Tuntutan zaman sekarang ini yang serba moderen, turut memengaruhi penggunaan teknologi inverter pada produk PT. LG Electronics Indonesia. Yang terbaru adalah produk penyejuk ruangan komersial, agar semakin kuat dan memikat hati konsumen.

Melalui produk AC Multi V 5 VRF (Variable Refrigerant Flow), PT. LG Electronics Indonesia mencoba memberikan solusi pendingin ruangan bagi gedung lebih hemat energi dengan penggunaan kompresor inverter.

Air Conditioning Business Leader PT. LG Electronics Indonesia Dae Hyun Kim mengatakan produk teranyar itu merujuk pada berbagai inovasi yang terbenam dalam Multi V 5 VRF, dan menjadi generasi kelima dan terkini dari solusi pendingin ruangan skala gedung. Dengan pengembangan Multi V 5 VRF yang berfokus pada dua faktor utama, penggunaan energi lebih efisien dan kenyamanan penggunaan, penyejuk ruangan tersebut menjanjikan kenyamanan kepada penggunanya.

AC Multi V 5 VRF ini, jelas Kim, memiliki empat fitur utama, yaitu Dual Sensing Control, Ultimate Inverter Compressor, Ocean Black Fin dan Continuous Heating.

”Kehadiran Multi V 5 menjadi wujud bagian filosofi perusahaan, yaitu inovasi untuk kehidupan lebih baik. Lebih dari sekadar pengaplikasian teknologi inverter, pendingin ruangan skala gedung ini menjadi cerminan keberhasilan inovasi kami membawa teknologi inverter pada tingkatan lebih tinggi,” kata Kim dikutip dari rilis yang diterima kilas9.com.

Masing-masing fitur utama itu, lanjut Kim, memiliki peran dan fungsi berbeda. Misalnya dual sensing control menjadi andalan LG MULTI V 5 yang membantu unit pendingin ruangan, untuk mengevaluasi kondisi iklim hingga detail terkecil. Bila sistem pendingin ruangan konvensional hanya melacak suhu, LG MULTI V 5 melakukan pengukuran suhu dan tingkat kelembaban dalam ruangan maupun lingkungan luar ruang yang melingkupinya.

”Dengan parameter pengukuran lebih komprehensif, LG Multi V 5 memiliki kemampuan lebih baik dalam menentukan tingkat efisiensi energi optimal dalam pengoperasiannya. Di sisi lain, kerja pintar fitur ini sekaligus membuatnya bisa memastikan kondisi pendinginan ruang berada pada tingkat kenyamanan lebih tepat,” jelasnya.


Dirinya berharap, kehadiran AC komersial terbaru itu bisa diterima pasar dan menjadi produk andalan. Karena, produk LG memberikan usia penggunaan lebih panjang dan biaya pemeliharaan yang lebih rendah. (K-08)

Ditanya UMK 2018, Hendi Jawab Alhamdulillah

Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi ketika berfoto bersama para aktivis
P3D dan penyandang disabilitas yang menerima bantuan kaki palsu. 
Semarang, Penetapan besaran upah minimum kota (UMK) 2018 di Kota Semarang masih ada perbedaan nilai, antara usulan yang disampaikan pihak buruh dengan pengusaha. Masing-masing pihak menyodorkan nilai UMK 2018 yang berbeda kepada Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi.

Menurutnya, dari pihak buruh mengusulkan UMK 2018 sebesar Rp2,7 juta per bulan dengan sejumlah pertimbangan yang menjadi dasarnya. Sedangkan dari kalangan pengusaha, mendasarkan penghitungan pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dan mengusulkan UMK 2018 sebesar Rp2,3 juta per Bobulan.

Namun, ketika ditanya tentang memertemukan kedua pihak untuk mencari kesepakatan besaran UMK 2018, Hendi mengaku belum sampai ke sana. Dirinya juga enggan menyebut, berapa nilai yang bakal dipakai sebagai besaran baku gaji buruh tahun depan.

"Alhamdulillah. Ya alhamdulillah kalau ada yang memfasilitasi. Tapi, kami dari pemkot belum ada besaran nilai UMK tahun depan," jawab Hendi singkat.

Lebih lanjut Hendi menyatakan, setiap tahun ketika akan menetapkan besaran UMK persoalan yang dihadapi selalu sama. Yakni, tentang perbedaan usulan dari pengusaha dan buruh. Padahal, pemerintah sudah memberikan regulasi tentang penghitungan upah buruh setiap tahunnya.

Sebelumnya, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Tengah Frans Kongi menyatakan, sesuai dengan kebijakan dari pemerintah, kenaikan upah pekerja sebesar 8,71 persen untuk tahun depan. Sehingga, para pengusaha di Kota Semarang mengusulkan upah 2018 sebesar Rp2,3 juta per bulan.

Oleh karena itu, pemerintah tidak perlu ragu dan segera menetapkan upah buruh tahun depan. "Kan setiap tahun selalu ada kenaikan upah," ujarnya.

Lebih lanjut Frans menjelaskan, usulan upah yang diajukan buruh sebesar Rp2,7 juta per bulan dianggap tidak realistis. Karena, usulan tu dianggap melebihi dan tidak melihat kemampuan pengusaha.

"Mereka meminta kenaikan upah boleh saja, tapi sudah ada aturannya. Terus terang saja, pengusaha berusaha tetap jalan usahanya dan buruh tetap dapat gaji," tegasnya.

Hendi: Penyandang Disabilitas Layak Untuk Dapat Pekerjaan Layak

Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi akan memasangkan kaki palsu
kepada salah satu penyandang disabilitas di Sekretariat P3D Semarang
Senin (13/11).
Semarang, Para penyandang disabilitas di Kota Semarang juga membutuhkan perhatian dan kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan dan kesempatan yang sama dengan orang normal lainnya.

Setiap orang sekarang tidak boleh membedakan, antara orang normal dengan penyandang disabilitas. Pernyataan itu dikatakan Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi, usai menyaksikan pemberian bantuan kaki palsu dari Paguyuban Peduli Penyandang Disabilitas (P3D) kepada 31 orang difabel di Sekretariat P3D Jalan Anjasmoro III Nomor 29 Karangayu, Semarang Barat, Senin (13/11) pagi.

Menurutnya, yang dilakukan aktivis dari P3D itu merupakan upaya dari konsep bergerak bersama membangun Semarang menjadi lebih hebat. Sehingga, sekarang zamannya tidak lagi membandingkan fisik tetapi lebih kepada kemampuan intelektualnya. Karena, eranya sekarang negara membutuhkan semangat berprestasi melalui lomba ide dan kreativitas.

Oleh karena itu, lanjut Hendi, dunia pendidikan, kesehatan dan lapangan pekerjaan tidak boleh menolak para penyandang disabilitas untuk mendapatkan haknya sebagai masyarakat Kota Semarang.

"Tidak boleh ada jurang pemsah antara yang penyandang difabel dengan orang normal. Kita bicaranya tidak ada pemisah, tapi sudah bicara tentang prestasi dan intelektualitas tidak lagi bicara soal kekurangan fisik. Di dunia luar sana banyak orang sukses yang merupakan penyandang disabilitas," kata Hendi.

Lebih lanjut politikus PDIP itu menjelaskan, yang sekarang sedang diusahakan adalah kaum disabilitas bisa bekerja dan diterima bekerja di perusahaan atau pabrik. Para pengusaha diimbau untuk bisa memekerjakan kaum difabel di perusahaannya, sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.

"Sepanjang menempati posisi yang tidak mengganggu aktivitas kerja, kenapa tidak harus mendukung itu. Sesuaikan dengan kebutuhan di kantor itu," tandas Hendi. (K-08) 

Megawati Belum Mau Bersuara, Semua Calon Tunggu Perintah

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri ketika mengunjungi Panti
Marhaen Semarang, belum lama ini. 
Semarang, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri belum lama ini mengunjungi kantor DPD PDIP Jateng di Panti Marhaen. Namun, Megawati enggan bersuara siapa yang bakal diusung di Pemilihan Gubernur (Plgub) Jateng 2018 mendatang.

Padahal, rekomendasi dari Megawati sudah ditunggu semua pihak. Tidak hanya para bakal calon gubernur (bacagub) atau wakil gubernur yang sudah mendaftar, tetapi juga lawan politik PDIP.

Bupati Kudus Musthofa yang ikut mendaftar sebagai bacagub mengatakan pihaknya juga sedang menanti, keputusan rekomendasi Megawati menjadi miliknya atau bukan. 

Menurutnya, ia yang menjabat sebagai bupati Kudus dua periode itu mengimplementasikan perintah dari ketua umumnya di Kabupaten Kudus. Karena, Megawati setiap saat selalu mengingatkan kepala daerah dari PDIP untuk turun ke tengah masyarakat, agar mengetahui persoalan dan keluhan dari masyarakat.

Musthofa menjelaskan, terkait dengan Pilgub Jateng 2018 yang akan diusung PDIP masih belum jelas dan menjadi kewenangan mutlak Megawati.

"Karena pilgub adalah otoritas beliau (Megawati) dan tahapannya masih panjang, sebagai petugas partai tidak bisa menanyakan. Semua calon dlihat dan dinilai beliau langsung. Semua harus tegak lurus dengan ucapan beliau," kata Musthofa.

Sementara, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo yang juga mendaftar ke PDIP masih harap-harap cemas menanti rekomedasi dari Megawati. Karena, keputusan Pilgub Jateng 2015 ada di tangan Megawati.

"Saya siap jadi jurkam jika rekomendasi tidak jatuh pada saya. Kita tunggu keputusan dari Bu Mega sebagai pimpinan partai. Biar DPP yang menentukan dan melihat akun itu pajak," kata  Ganjar.

Diwartakan sebelumnya, sejumlah tokoh di Jawa Tengah mendaftar sebagai bacagub PDIP Jateng. Di antaranya adalah Ganjar Pranowo, Musthofa dan Sunarna.

Sementara, untuk para kandidat bakal calon wakil gubernur (bacawagub) di antaranya adalah Heru Sudjatmoko (incumbent) dan Jaswandi (mantan Pangdam IV/Diponegoro). (K-08)

Pertamina Tegaskan Pengguna Gas Melon Hanya Untuk Masyarakat Miskin

Seorang penjual elpiji bersubsidi menghitung stok yang dimiliki. 
Semarang, Pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Perubahan 2017 alokasi tabung elpiji ukuran tiga kilogram sebanyak 6,1 juta ton. Namun, realisasinya hingga akhir September 2017 kemarin terjadi over kuota sebesar satu persen dari kuota revisi APBNP 2017.

Manager External Communcation Pertamina Arya Dwi Permana mengatakan berdasarkan data dari Tim Nasional Percepatan Penanggulan Kemiskinan (TNP2K), saat ini ada sekira 26 juta rumah tangga miskin yang berhak menggunakan elpiji melon tersebut. Sedangkan untuk segmen usaha mikro, ada kurang lebih 2,3 juta pelaku usaha.

Menurutnya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku kedua sektor itu, yaitu rumah tangga miskin dan pelaku usaha mikro adalah paling berhak menggunakan gas elpiji bersubsidi. 

Namun kenyataannya, sebagai bahan bakar termurah di Indonesia gas melon banyak dimanfaatkan semua orang, selain rumah tangga miskin dan usaha mikro. Bahkan, karena kreativitas masyarakat, banyak yang memanfaatkan gas melon untuk beberapa kebutuhan lainnya. Misalnya industri perikanan, peternakan dan juga usaha pencucian pakaian.

Karena tersedot untuk kalangan yang tidak berhak tersebut, jelas Arya, terjadi over kuota dari elpiji ukuran tiga kilogram di masyarakat. Sehingga, penggunaannya di lapangan menjadi salah sasaran.

"Penggunaan elpiji tiga kilogram sebenarnya sudah dibatasi pemerintah, dalam hal in yang diperbolehkan hanya untuk rumah tangga kategori miskin dan pelaku usaha mikro. Namun demikian, memang di pasar masih terjadi distorsi terkait dari pihak yang tidak berhak. Jadi, sekarang ini lagi banyak pengguna yang berada di luar ketentuan saat ibi," kata Arya.

Lebih lanjut Arya menjelaskan, yang saat ini bisa dilakukan Pertamina dengan pemerintah, mengatur konsumsi elpiji bersubsidi itu tepat sasaran. Oleh karenanya, Pertamina tidak biisa sendiri dalam bekerja dan membutuhkan dukungan dari banyak pihak.

"Mekanisme distribusi terbuka atau tertutup menjadi urusan dari Kementerian ESDM. Pertamina hanya menyediakan produknya dan terdistribusi tepat sasaran," pungkasnya. (K-08)