Selasa, 21 November 2017

REI Jateng Dorong Anggotanya Bisa Garap Hunian Vertikal Tahun Depan

Maket apartemen milik Candiland siap jual untuk
ditawarkan kepada calon konsumennya. 
Semarang, Anggota DPD Real Estat Indonesia (REI) Jawa Tengah yang menggarap hunian vertikal, masih bisa dihitung dengan sebelah tangan. Bahkan, jumlahnya terbilang sedikit. Padahal, potensi pasar dari hunian vertikal di Jawa Tengah cukup besar.

Hunian vertikal yang digarap anggota DPD REI Jateng di Kota Semarang misalnya, hanya ada satu dan saat ini mengerjakan apartemen Candiland. Sedangkan lainnya, merupakan pemain besar dari Jakarta.

Wakil Ketua DPD REI Jateng Bidang Diklat Harmawan Mardiyanto mengatakan sebenarnya para anggota REI sudah mampu untuk membuat hunian vertikal, baik apartemen maupun rumah susun (rusun). Namun, karena kurang berani dalam mengambil keputusan, banyak pemain dari luar Jawa Tengah yang mengambil peluang tersebut.

Oleh karena itu, jelas Harmawan, agar anggota DPD REI Jateng berani menggarap hunian vertikal di Semarang atau kota-kota lainnya di provinsi ini, pihaknya akan mengadakan pendidikan dan latihan (diklat) selama tiga hari. Tujuannya, untuk memberi pemahaman sekaligus mendorong anggota REI menggarap hunian vertikal.

Diklat akan diadakan selama tiga hari, mulai 14-16 Desember 2017 mendatag di Hotel Grand Candi. Sasarannya adalah anggota REI Jateng sebanyak 100 orang. Kalau di luar REI mau ikut silakan, tapi prioritas diklat ini adalah anggota REI, kata Harmawan.

Lebih lanjut Harmawan menjelaskan, nantinya selama diklat para anggota akan dibekali tentang proses perizinan, perencanaan dan pelaksanaan serta pemasaran hunian vertikal kepada masyarakat sebagai calon konsumennya. Bahkan, para peserta juga akan diajak meninjau lokasi apartemen milik anggota REI sebagai bahan kajian. (K-08)

BI Jamin Uang Kertas Sampai ke Daerah Pelosok Masih Dalam Kondisi Layak

Direktur Eksekutif Departemen Pengelolaan Uang Bank Indonesia
Suhaedi menjelaskan mengenai program BI Jangkau dalam rangka 
mendistribusikan uang kepada masyarakat hingga ke daerah pelosok.
Jakarta, Sesuai dengan aturan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, di dalam pasal 14 mengatur jika pencetakan uang Rupiah dilakukan di dalam negeri menunjuk badan usaha milik negara (BUMN). Pelaksana pencetakan uang Rupiah harus menjaga mutu dan keamanannya.

Direktur Eksekutif Departemen Pengelolaan Uang Bank Indonesia Suhaedi mengatakan untuk memenuhi amanat dari UU tentang Mata Uang itu, diatur mengenai ciri umum uang Rupiah. Bahkan, uang Rupiah emisi terbaru tahun 2016 Bank Indonesia menerbitkan 11 pecahan uang, terdiri dari tujuh pecahan uang kertas dan empat pecahan uang logam.

Menurutnya, di dalam mengedarkan uang Rupiah tersebut, Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang mengedarkan Rupiah kepada masyarakat. Termasuk, peredaran kepada masyarakat di daerah pelosok.

Suhaedi menjelaskan, pihaknya tetap memerhatikan pendistribusian uang Rupiah hingga sampai ke tangan masyarakat dengan aman.

"Mengenai jumlahnya kita pastikan tercukupi. Jadi, Bank Indonesia menjamin peredarannya. Misalnya di Kalimantan Barat kita ada kantor di Pontianak, di Papua ada di Jayapura dan kalau di NTT ada di Kupang. Itu untuk memastikan, bahwa uang yang beredar di perbatasan cukup tersedia," kata Suhaedi usai memberi pelatihan wartawan daerah Bank Indonesia 2017.

Lebih lanjut Suhaedi menjelaskan, Bank Indonesia di dalam melakukan pendistribusian uang Rupiah juga bisa bersinergi dengan pihak eksternal ke seluruh wilayah di Indonesia. Khususnya, dalam rangka clean money policy atau kondisi layak edar uang Rupiah sampai di tangan masyarakat.

"Kita juga kerja sama dengan perbankan yang punya jaringan ke daerah pelosok, paling tidak di kecamatan. Termasuk, kantor pegadaian untuk memastikan uang yang beredar itu cukup dan layak edar," ucapnya.

Diketahui, sejak 2015 sampai dengan November 2017 telah dibuka 67 kas titipan (KT) terbaru di seluruh Indonesia. Sehingga, total kas titipan sudah mencapai 102 di seluruh Indonesia atau menjangkau 97,5 persen dari seluruh wilayah nusantara.

Saat ini, sudah ada 10 kantor titipan disetujui dan menunggu proses pembukaan serta dua kantor titipan masih dalam proses persetujuan. (K-08)

2 Daerah Yang Belum 100 Persen KHL Diberi Waktu Sampai 2019

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo saat memberi paparan
tentang SiHaTi di acara Pelatihan Wartawan Daerah Bank
Semarang di Jakarta. 
Semarang, Besaran upah buruh pada tahun depan sudah disepakati, dan dewan pengupahan di Jawa Tengah sepakat menggunakan formula dari PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. 

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan pihaknya sudah bertemu dan berdialog dengan dewan pengupahan, mengenai formula yang dipakai untuk penetapan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2018 di provinsi ini. Dewan pengupahan sudah membaca usulan dari masing-masing kabupaten/kota dan menghormati usulan tersebut. Sehingga, usulan yang tidak bermasalah langsung ditetapkan menjadi UMK tahun depan.

Menurutnya, penetapan besaran upah memang harus dibicarakan semua pihak. Baik kalangan pengusaha maupun kalangan buruh. Sehingga, bisa memenuhi keinginan semua pihak. Termasuk, keinginan para buruh yang meminta UMK hanya diterapkan kepada pekerja dengan masa kerja kurang dari setahun.

Namun demikian, jelas Ganjar, mesti sudah ada kesepakatan UMK 2018 di dewan pengupahan, masih ada persoalan lain yang menjadi ganjalan. Yakni, masih ada dua kabupaten di Jawa Tengah yang belum mencapai 100 persen kebutuhan hidup layak (KHL).

Kedua kabupaten itu adalah Kabupaten Batang dan Pati. Keduanya masih belum mencapai 100 persen KHL.

"Ada catatan dari Kabupaten Batang dan Pati. Buruhnya menghendaki 100 persen KHL. Tapi, di dalam PP 78 diberikan waktu sampai 2019. Pengusahanya minta waktu sampai 2019 untuk bisa mencapai 100 persen KHL," kata Ganjar.

Lebih lanjut Ganjar menjelaskan, untuk di Kabupaten Pati saat ini baru 96 persen pencapaian KHL-nya. Sedangkan di Batang masih lebih baik, yakni sudah mencapai 98 persen.

Pada masa mendatang, lanjut politikus PDIP tersebut, dirinya mengusulkan pembahasan UMK 2019 bisa dilakukan jauh hari sebelumnya. Sehingga, ketika menjelang akhir tahun tidak selalu dihadapkan dengan persoalan yang sama tentang besaran pengupahan. Harapannya, UMK 2019 sudah bisa dibahas pada pertengahan tahun depan.

"Kalau perlu, sudah ada formula yang disepakati bersama, agar penghitungan upah pekerja lebih mudah," pungkasnya. (K-08)

Kemenparekraf Minta Bandara Semarang Sumbang 25 Persen Wisman Tahun Depan

Maket Bandara Internasional Ahmad Yani Semarang 
Semarang, Staf Khusus Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bidang Infrastruktur Judi Rifajantoro mengatakan di dalam mengembangkan potensi pariwisata setiap daerah, tidak bisa berdiri sendiri atau dilakukan sepihak saja. Pariwisata merupakan kerja keroyokan antara pemerintah, agen wisata, masyarakat dan juga instansi lain untuk menggerakan dan menarik wisatawan datang. Karena, sektor pariwisata di Indonesia sekarang sedang motor penggerak ekonomi daerah dan juga negara.

Pada 2016 kemarin, jelas Judi, pemerintah menargetkan kunjungan wisatawan mancanegara sebanyak 12 juta orang dan di tahun ini targetnya dinaikkan menjadi 15 juta wisatawan. Sedangkan hingga berakhirnya pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla pada 2019 mendatang, target wisawatan mancanegaranya mencapai 20 juta orang.

Selama ini, lanjut Judi, Bandara Ngurah Rai Bali dijadikan tulang punggung sebagai pintu gerbang masuknya wisatawan mancanegara. Bandara di Pulau Dewata itu, ditargetkan bisa memberi kontribusi sebesar 40 persen wisatawan mancanegara. Namun, periode Januari-September 2017 kemarin baru tercapai 25 persen saja. Artinya, target yang ditetapkan terancam tidak bisa tercapai.

Oleh karena itu, jelas Judi, Bandara Ahmad Yani Semarang yang baru pada tahun depan resmi beroperasi, diharapkan bisa memberi kontribusi sebesar 25 wisatawan mancanegara sebagai pintu masuk ke wilayah Jawa Tengah.

Bandara Semarang sedang berbenah dan diharap bisa turut menyumbang kunjungan wisatawan mancanegara yang datang. Silakan kalau mau eksplor Semarang, Solo atau Yogya melalui bandara Semarang. Yang penting, Bandara Ahmad Yani Semarang bisa dioptimalkan potensinya, kata Judi.

Menurut Judi, dengan saling bekerjasama untuk menggarap pariwisata di Jawa Tengah agar wisatawan mancanegara datang maka industri di provinsi ini akan tumbuh dan terus berkembang. Sehingga, dampak akhirnya bisa memberikan kontribusi kepada perekonomian di Jawa Tengah. (K-08)

Urip: Baturraden Tahun Depan Siap Jadi Destinasi Wisata Unggulan Jateng

Urip Sihabudin
Kepala Dinpora Jateng
Semarang, Selama ini, Jawa Tengah mengandalkan empat destinasi wisata yang sudah cukup terkenal bagi para wisatawan. Baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara. Yakni Candi Borobudur, Karimunjawa, Sangiran dan Dataran Tinggi Dieng.

Saat ini, salah satu destinasi wisata di Jawa Tengah sedang bersolek untuk bisa menjadi obyek wisata unggulan di Provinsi ini. Yaitu, Obyek Wisata Baturraden di Purwokerto, Kabupaten Banyumas.

Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Jawa Tengah Urip Sihabudin mengatakan obyek wisata Baturraden sekarang terus berkembang cukup pesat, dan mencoba menandingi empat destinasi wisata unggulan di Jawa Tengah.

Pada saat libur Lebaran kemarin, jelas Urip, tercatat lebih dari 22 ribu wisatawan mengunjungi obyek wisata di kaki Gunung Slamet tersebut. Di dalam kompleks Baturraden terdapat sejumlah obyek wisata yang bisa menarik wisatawan datang. Yakni Wanawisata Baturraden, Kebun Raya Baturraden dan Taman Miniatur Dunia.

Menurut Urip, dengan Obyek Wisata Baturraden terus bersolek diri maka diharapkan tahun depan bisa menyalip popularitas empat destinasi yang sudah ada. Misalnya di Candi Borobudur atau Karimunjawa.

"Baturraden saya lihat terus menggeliat. Baturraden bisa jadi nanti sejajar dengan empat destinasi yang sudah maju dan jadi unggulan. Harapan saya, daya tarik Baturraden melalui taman bunganya akan memikat wisatawan datang berkunjung," kata Urip.

Dengan terus berbenahnya Obyek Wisata Baturraden tersebut, jelas Urip, pemprov akan mendukung pemkab setempat. Salah satunya dengan pengoperasian bandara di Purbalingga, sehingga membuat akses ke Baturraden semakin dekat. Baik dari Semarang atau Solo melalui jalur udara.

"Akses ke sana ini yang terus dkebut dan dibangun. Mudah-mudahan bisa berjalan sesuai rencana," ujarnya.

Urip berharap, daerah lainnya yang mempunyai obyek wisata unggulan juga bisa berbenah untuk menarik wisatawan datang ke Jawa Tengah. Terutama wisatawan mancanegara. (K-08)