Rabu, 31 Januari 2018

KPU Beri Waktu 3 Hari Bagi PKPI Untuk Lengkapi Persyaratannya

Ketua KPU Jateng Joko Purnomo (kanan) menyerahkan tanda bukti
verifikasi faktual kepada Sekretaris DPW PKB Jateng Sukirman di kantor
KPU Jateng, Rabu (31/1).
Semarang-Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Tengah sudah menyelesaikan verifikasi faktual kepada 12 partai politik (parpol) lama, yang ada di provinsi ini. Dari 12 parpol lama yang dilakukan verifikasi faktual, hanya ada satu parpol dianggap belum memenuhi syarat.

Ketua KPU Jateng Joko Purnomo mengatakan parpol yang belum memenuhi syarat saat dilakukan verifikasi faktual, yakni Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).

Menurutnya, pengurus PKPI ketika didatangi ke kantor sekretariatannya dianggap tidak memenuhi ketentuan. Yakni sekretaris partai tidak berada di tempat, dan jumlah keterwakilan perempuan tidak mencapai jumlah minimal 30 persen dari total pengurus yang ada.

"Ada satu partai yakni PKPI yang memang masih belum memenuhi syarat, istilahnya BMS. Belum lengkapnya terkait dengan sekretarisnya tidak ada di tempat, kemudian keterwakilan perempuan kurang dari 30 persen. Nanti tanggal 3 akan kita lakukan verifikasi perbaikan," kata Joko, Rabu (31/1).

Joko menjelaskan, pengurus PKPI akan diberikan waktu masa perbaikan pada 3-5 Februari 2018.

Sementara, Kabid Pengkaderan PKPI Jateng Bagus Ariyanto menambahkan, pihaknya akan memenuhi persyarakat yang masih dianggap kurang.

"Untuk yang perempuan sudah memenuhi semua, karena kemarin pas proses verifikasi ada yang tidak datang. Sekretarisnya juga pas waktu itu sedang tugas ke Jakarta. Kami insyaallah tanggal 3 besok siap datangg ke KPU untuk melengkapi berkas," ujarnya.

Diketahui, sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018, setiap partai politik (parpol) peserta Pemilu 2019 harus dilakukan verifikasi. Sehingga, semua parpol yang terdaftar mulai dari tingkatan pusat hingga kabupaten/kota dilakukan verifikasi faktual di lapangan. (K-08)

Pertamina Anggap Belum Perlu Bangun Bungker BBM di Karimunjawa

Yanuar Budi Hartanto
Gm Pertamina MOR IV
Semarang-PT Pertamina Marketing Operation Region (MOR) IV terus berupaya untuk bisa mengirimkan bahan bakar minyak (BBM) ke Karimunjawa, Kabupaten Jepara.

General Manager PT Pertamina MOR IV Yanuar Budi Hartanto mengatakan pihaknya masih menunggu informasi dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), mengenai status di perairan laut Jawa apakah sudah bisa dinyatakan aman atau belum. Sehingga, ketika ketinggian ombak dinyatakan aman maka pihaknya akan merapatkan kapal BBM ke Karimunjawa.

Menurutnya, terkait dengan usulan dari Gubernur Ganjar Pranowo yang menginginkan Pertamina membangun bungker BBM di Karimunjawa masih dievaluasi. Namun, untuk mewujudkannya masih dalam pengkajian. Sebab, kondisi cuaca buruk hanya berlangsung musiman bukan sepanjang tahun.

"Memang kami belum punya rencana untuk membangun bungker di sana (Karimunjawa), dan belum ada wacana seperti itu. Jadi, kalau pun ada permintaan belum kita evaluasi apakah kita perlu untuk membangun di sana atau kapal pengangkut BBM dibesarkan ukurannya untuk floating storage. Karena, kondisi cuaca buruk ini kan tidak satu tahun penuh tapi musiman," kata Yanuar, Rabu (31/1).

Yanuar menjelaskan, pembangunan bungker BBM akan disampaikan ke pimpinan Pertaminan pusat. Namun, solusi yang bisa dilakukan dalam jangka panjang adalah dengan memerbesar ukuran kapal yang selama ini digunakan. Sebab, kapasitas kapal yang ada sekarang hanya mampu mengangkut 200 Kilo Liter (KL) dan baru dipakai 75 KL.

"Yang memungkinkan sebagai solusi adalah membesarkan ukuran kapal floating storage," ujarnya.

Diketahui, Gubernur Ganjar Pranowo mengusulkan Pertamina, agar membuat bungker BBM di Karimunjawa. Pembangunan bungker BBM dimaksudkan, untuk antisipasi pasokan dari Pertamina yang terhambat karena cuaca buruk.

"Pertamina harus segera membuat bungker untuk menyimpan minyak di Karimunjawa, sehingga stok ini tidak akan terganggu seperti hari ini," kata Ganjar. (K-08)

Ikuti Aturan, Grab Terus Dorong Mitranya Agar Diakui Pemerintah

Managing Director Grab Indonesia Ridzki Kramadibrata (kiri) mendam-
pi Kepala Dinas Perhubungan Jateng Satriyo Hidayat, saat melakukan
penempelan stiker di armada taksi online, kemarin. 
Semarang-Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelengaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, akan berlaku efektif pada 1 Februari 2018.

Managing Director Grab Indonesia Ridzki Kramadibrata mengatakan pihaknya berkomitmen, untuk membantu mitranya di dalam memenuhi aturan yang akan diterapkan.

Menurutnya, Kementerian Perhubungan sudah diajak berbicara dan mengetahui persoalan yang dihadapi. Namun demikian, pihaknya juga mendukung aturan tersebut untuk melindungi masyarakat sebagai konsumen dan mitranya tetap bisa mendapat penghasilan.

Ridzki menyatakan, dengan mengarahkan mitranya menjadi pengemudi taksi online yang resmi, maka kendala di lapangan bisa teratasi.

"Penerapan aturan Permenhub 108 Tahun 2017 berlaku penuh pada 1 Februari 2018, dan kita memberikan komunikasi aktif kepada mitra untuk menjadi legal. Jadi, para mitra bersama-sama bisa menjadi resmi dan diakui pemerintah. Mitra akan coba kita dorong bisa menjadi resmi dan diakui pemerintah," kata Ridzki.

Oleh karenanya, lanjut Ridzki, manajemen akan membantu mitra pengemudi bisa memenuhi aturan tersebut. Di samping itu, agar keselamatan penumpang tetap terjaga, pihaknya juga secara berkala akan melakukan uji kendaraan bemoto terhadap mitranya. (K-08)

Ganjar: Biar Stok BBM Tidak Terganggu, di Karimunjawa Harus Dibangun Bungker

Ganjar Pranowo
Gubernur Jawa Tengah
Semarang-Upaya pengiriman bahan bakar minyak (BBM) ke Karimunjawa, Kabupaten Jepara terus dilakukan PT Pertamina Marketing Operation Region (MOR) IV. Salah satunya, dengan memantau kondisi cuaca dan perairan laut Jawa apakah sudah bisa dilalui dengan kapal atau belum.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan pada masa sekarang memang diakui, jika gelombang laut dan cuaca sedang tidak bersahabat. Sehingga, pasokan BBM ke Karimunjawa terganggu.

Menurutnya, Pertamina perlu membangun tempat penyimpanan khusus untuk stok BBM di Karimunjawa. Hal itu dimaksudkan, untuk mengantisipasi terlambatnya pasokan BBM karena dampak cuaca buruk.

"Pertamina harus segera membuat bungker untuk menyimpan minyak di Karimunjawa, sehingga stok ini tidak akan terganggu seperti hari ini. Mudah-mudahan besok cuaca bagus, sehingga bisa dikirimkan BBM-nya. Tapi, jangka panjangnya ada bungker untuk menyimpan BBM," kata Ganjar.

Lebih lanjut Ganjar menjelaskan, pembuatan bungker BBM di Karimunjawa sudah disampaikannya ke Pertamina. Terkait kapasitas dan tempatnya diserahkan sepenuhnya kepada Pertamina.

"Yang jelas, tempat penyimpanan itu nantinya bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Karimunjawa. Tujuannya, tidak ada lagi kekhawatiran akan kehabisan stok BBM," ujarnya.

Diketahui, Sekretaris Camat Karimunjawa Nor Soleh menyatakan jika sepekan terakhir stok BBM sudah menipis. Pasokan terakhir BBM jenis Pertalite dilakukan pada 13 Desember 2017, dan saat ini sudah habis. (K-08)

KPU Jateng Plenokan Hasil Verifikasi Faktual Parpol Peserta Pemilu 2019

Semarang-Sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018, setiap partai politik (parpol) peserta Pemilu 2019 harus dilakukan verifikasi. Sehingga, semua parpol yang terdaftar mulai dari tingkatan pusat hingga kabupaten/kota dilakukan verifikasi faktual di lapangan.

Komisioner KPU Jateng Hakim Djunaedi mengatakan dari data yang ada, 16 parpol peserta Pemilu 2019 di provinsi ini sudah didatangi ke masing-masing kantornya. Di antaranya PDI Perjuangan, Demokrat, Partai Golkar, Gerindra dan PKS. Sedangkan parpol baru yang terdaftar, juga sudah dilakukan verifikasi faktual.

Menurutnya, hampir semua parpol yang didatangi dan dilakukan verifikasi faktual sudah memenuhi ketentuan yang dipersyaratan.

"Ada tiga hal yang dilakukan selama proses verifikasi parpol, pertama adalah terkait dengan keberadaan kepengurusan partai. Kemudian yang kedua terkait dengan keterwakilan atau keberpihakan perempuan dalam pengurus, untuk level provinsi adalah 30 persen dari seluruh total pengurus partai. Dan yang ketiga mengenai keberadaan kantor partainya, termasuk status kantornya," kata Hakim.

Lebih lanjut Hakim menjelaskan, setelah semua parpol dilakukan verifikasi faktual, maka jajaran komisioner KPU Jateng akan melakukan sidang pleno. Hasilnya, akan muncul kategori memenuhi syarat atau tidak memenuhi. Apabila masih ada dokumen yang perlu dilakukan perbaikan, maka pengurus parpol akan diberikan kesempatan waktu perbaikan.

"Masa perbaikannya kita berikan pada 3-5 Februari. Kalau lewat masa itu, ya langsung dicoret sebagai peserta pemilu," pungkasnya. (K-08)

Sekda: Pak Heru Jadi Plh Gubernur Jateng

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo saat melakukan peninjauan harga
beras di relokasi Pasar Johar, belum lama ini. 
Semarang-Pemprov Jawa Tengah saat ini sedang menunggu turunnya surat izin cuti yang diajukan Gubernur Ganjar Pranowo, yang akan mengikuti kampanye Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2018. Ganjar akan cuti di luar tanggungan negara hingga 24 Juni 2018 mendatang.

Sekda Jateng Sri Puryono mengatakan untuk menjaga roda pemerintahan dan birokrasi di provinsi ini tetap jalan, akan ditunjuk pelaksana harian yang menjalankan tugas-tugas gubernur.

Menurutnya, Wakil Gubernur Heru Sudjatmoko secara otomatis nanti akan menjalankan tugas-tugas yang ditinggalkan Ganjar Pranowo karena mengikuti gelaran Pilgub Jateng 2018. Hanya saja, untuk proses pelantikannya, akan menunggu arahan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Ya menunggu pusat (Kemendagri). Yang jelas kan Pak Wagub jadi plh gubernurnya. Pak Heru yang akan menjalankan tugas gubernur," kata Sri Puryono.

Sri Puryono berharap, roda pemerintahan di lingkungan pemprov maupun pemerintahan kabupaten/kota di bawah Jateng tetap berjalan dan tidak ada kendala.

Diketahui, Ganjar Pranowo yang merupakan petahana Gubernur Jateng maju di Pilkada 2018 setelah mendapat rekomendasi dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Ganjar berpasangan dengan Taj Yasin dan akan bertarung merebutkan kursi Jateng-1 melawan pasangan Sudirman Said-Ida Fauziyah yang diusung koalisi Partai Gerindra, PAN, PKS dan PKB. (K-08)

Selasa, 30 Januari 2018

Pemprov Akan Minta Bantuan Kapal TNI Kirim BBM ke Karimunjawa

Sri Puryono
Sekda Jateng
Semarang-Pasokan bahan bakar minyak (BBM) di Kepulauan Karimunjawa, Kabupaten Jepara terus menipis dalam beberapa hari terakhir ini. Bahkan, Pertamina Marketing Operation Region (MOR) IV kesulitan mengirimkan BBM akibat cuaca buruk karena gelombang laut yang cukup tinggi.

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sri Puryono mengatakan pihaknya sudah mendapat laporan tersebut, dan akan mencoba mencarikan solusi bagi warga Karimunjawa untuk mendapatkan pasokan BBM.

Menurutnya, kondisi pada saat sekarang karena faktor cuaca buruk memang tidak bisa dipungkiri. Oleh karena itu, solusi untuk mengatasi keadaan darurat dengan peralatan khusus.

Sri Puryono menjelaskan, yang paling memungkinkan dengan meminta bantuan kapal milik Tentara Republik Indonesia (TNI) untuk mengirimkan BBM ke Karimunjawa. Sebab, kapal-kapal berukuran besar yang didesain khusus akan mampu menerjang ombak tinggi.

"Nanti coba kita carikan bantuan, ya pakai kapal yang bisa menjangkau ke sana. Memang ya kalau sudah cuaca begini, kita harus ada bantuan khusus melalui alat yang khusus juga. Kalau yang biasa-biasa saja gak mampu. Mungkin kami akan minta bantuan kapal TNI atau Basarnas untuk membantu ke sana," kata sekda, Selasa (30/1).

Dirinya berharap, dengan menggunakan kapal berukuran besar, maka pengiriman BBM ke Karimunjawa bisa dilakukan.

Diketahui, kondisi perairan laut Jawa yang tidak bersahabat berdampak terhadap pasokan BBM bagi warga Karimunjawa. Dalam beberapa hari terakhir ini, persediaan BBM di kepulauan terluar di wilayah Kabupaten Jepara terus menipis. Bahkan, SPBU kompak yang disediakan Pertamina sudah kehabisan stok. (K-08)

Cuaca Buruk, Pertamina Sulit Kirim BBM ke Karimunjawa

Armada mobil tangki Pertamina saat akan melakukan pengisian BBM
di TBBM Pengapon Semarang. 
Semarang-PT Pertamina Marketing Operation Region (MOR) IV mengaku kesulitan mengirimkan bahan bakar minyak (BBM) ke Karimunjawa, Kabupaten Jepara. Padahal, pasokan BBM untuk warga di Karimunjawa sudah disiapkan sejak 10 Januari 2018 kemarin.

Unit Manager Communication and CSR Pertamina Andar Titi Lestari mengatakan pihaknya belum bisa mengirimkan BBM ke Karimunjawa karena cuaca buruk, sehingga otoritas Pelabuhan Tanjung Emas Semarang tidak bisa memberikan izin berlayar. 

Menurutnya, informasi dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) setempat yang mengeluarkan peringatan cuaca buruk, membuat otoritas pelabuhan tidak bisa mengeluarkan izin berlayar untuk semua kapal. Terlebih lagi, tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah, laut Jawa bagian tengah dan perairan selatan Kalimantan Tengah mencapai 1,25 meter hingga 2,5 meter. Sehingga, pasokan BBM jenis Pertalite sebanyak 25 Kilo Liter (KL), Bio Solar (45 KL) dan Dexlite (5 KL) tidak bisa dikirimkan.

Menurut Andar, masyarakat di Karimunjawa memang kebutuhan BBM-nya tergantung dari pengiriman Pertamina. 

"Jadi, memang karena kondisinya seperti ini, tidak ada cara lain selain menunggu pengiriman. Kita sebenarnya sudah siap kirim sejak tanggal 10 Januari kemarin," kata Andar ketika dihubungi, Selasa (30/1).

Lebih lanjut Andar menjelaskan, informasi dari Karimunjawa, stok BBM sudah kosong dan harus segera dilakukan pengisian segera.

"Kendala kami sekarang bukan karena operasionalnya tapi karena cuaca buruk. Kalau sudah begini ya tidak bisa diprediksi dan dilawan," ujarnya.

Apabila izin berlayar sudah dikeluarkan Syahbandar Pelabuhan Tanjung Emas, lanjut Andar, pihaknya akan segera mengirimkan BBM ke Karimunjawa

Namun demikian, dirinya berharap pemerintah daerah setempat bisa ikut membantu dan memikirkan upaya pengiriman BBM ke Karimunjawa pada masa cuaca buruk saat ini. Sebab, Pertamina tidak bisa berlayar ke Karimunjawa tanpa izin dari otoritas pelabuhan. (K-08)

Pangdam Siap Antisipasi Ancaman dan Tak Pernah Remehkan Kerawanan di Pilgub Jateng 2018

Anggota TNI berlatih kekompakan melalui yel-yel pembakar semangat.
Semarang-Indonesia pada umumnya dan Jawa Tengah pada khususnya, tahun ini memasuki fase tahun politik. Di Jawa Tengah akan digelar tujuh pemilihan kepala daerah kabupaten/kota, dan ditambah pemilihan gubernur/wakil gubernur.

Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Wuryanto mengatakan wilayah Jateng diprediksi suasananya kondusif dan damai, karena selama sejarahnya pemilihan kepala daerah (pilkada) tidaak pernah terjadi gesekan.

Namun, tahun ini akan sedikit berbeda dibanding pelaksanaan pilkada sebelumnya. Mengingat, gelaran Pilkada DKI Jakarta yang terjadi pada 2017 kemarin masih terbawa hingga sekarang. Sehingga, sebagai pimpinan TNI di provinsi ini dirinya siap mengantisipasi berbagai kerawanan keamanan yang menyangkut pesta demokrasi rakyat tersebut.

Dirinya juga telah memerintahkan jajaran, untuk membuat peta kewilayahan terkait pemetaan kerawanan yang menjadi ancaman di pelaksanaan Pilkada Serentak 2018.

"Kalau Pilkada Jakarta yang terjadi dua kelompok saling berhadapan. Antara nasionalis dan agama. Semua diusung ke Jakarta dan kelihatannya, tema-tema tersebut dibawa sampai ke pilkada sekarang dan mungkin akan dibawa ke Pemilu 2019. Sebab, Pemilu 2019 sarat dengan kepentingan dan semua harus menang," kata pangdam.

Lebih lanjut mantan kepala Pusat Penerangan TNI itu menjelaskan, untuk melakukan antisipasi pengamanan kewilayahan, TNI berkoordinasi dengan Polda Jateng dan kepolisian setempat di wilayah yang menggelar pilkada. Termasuk, menggandeng tokoh agama dan masyarakat setempat untuk memberi kesejukan dan kedamaian kepada warga serta umatnya. 

"Semua orang puny peran masing-masing, terutama tokoh agama dan masyarakat. Jadi, beda pilihan boleh saja asal jangan korbankan kesatun dan keutuhan bangsa," tandas Wuryanto. (K-08)

Mengenang Masa Kecil, Ganjar Bikin Novel Biografi "Anak Negeri"

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menyerahkan novel biografi tentang
dirinya kepada sejumlah tokoh masyarakat di Desa Kunti, Kecamatan
Andong, Kabupaten Boyolali. 
Boyolali-Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sepertinya memiliki masa kecil yang cukup indah dikenang, sehingga dibukukan dalam novel biografi berjudul "Anak Negeri: Kisah Masa Kecil Ganjar Pranowo".

Sebagai bentuk rasa syukur dengan terbitnya buku biografi itu, sesi peluncuran buku dilakukan di tengah sawah di Dusun Sawit, Desa Kunti, Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali, Senin (29/1) sore.

Ganjar Pranowo dalam rilis yang diterima kilas9.com mengatakan buku tersebut merupakan bukunya yang ketiga, dan buku tersebut ditulis Gatotkoco Suroso.

Menurutnya, intisari dari buku yang ditulis selama dua tahun itu menyuguhkan masa kecil dirinya ketika tinggal di desa.

"Buku ini ditulis dalam proses yang cukup lama, dan penulis melakukan wawancara serta riset langsung ke teman-teman masa kecil dan keluarga saya," kata Ganjar.

Dalam buku itu diceritakan, masa kecil Ganjar hidup dengan kesederhanaan. Ayahnya yang merupakan polisi betpangkat rendahan, harus bekerja keras menghidupi istri dan enam anaknya.

Sang ibu, Sri Suparni, mencoba membantu perekonomian keluarga dengan berjualan kelontong dan bensin. 

"Waktu kecil saya bantu jualan bensin. Kulakan angkat jeriken, kalau Lebaran lek-lekan sama kakak saya jaga warung," kenangnya. 

Satu hal yang ia rindukan dari masa kecil adalah berangkat ke sekolah bareng teman-temannya. "Kalau berangkat itu saling ngampiri, nyeker bareng karena nggak punya sepatu," ujarnya. 

Satu kenangan pahit yang membekas dan masih diingatnya, ketika sekeluarga harus "terusir" dari rumahnya di Tawangmangu. Rumah tersebut dijual, namun pembelinya memberi izin masih bisa menempati hingga mendapat rumah kontrakan. Namun, suatu malam si pembeli rumah meminta keluarganya segera pindah.

Meski merasa dilanggar perjanjiannya, ayah Ganjar mengalah. Semalaman hingga subuh pergi mencari rumah kontrakan, dan terpaksa tinggal di rumah bersebalahan dengan pabrik gamping. 

Sementara, Gatotkoco Suroso menambahkan, buku dengan tebal 344 halaman itu memang ditulis selama dua tahun.

Novel tentang masa kecil gubernur Jateng diharapkan bisa memberi inspirasi kepada pembacanya, bahwa keterbatasan kondisi ekonomi pada masa kecil tidak perlu menjadi penghalang untuk terus berjuang mencapai cita-cita.

"Terlahir dari keluarga sederhana, menjadikan Pak Ganjar menjalani hidup penuh dengan perjuangan. Melalui sang ayah, anak kelima dari enam bersaudara itu terdidik dengan disiplin tinggi," paparnya.

Diketahui, Gatotkoco Suroso kerap menulis biografi tokoh-tokoh terkenal di negeri ini. Satu di antaranya adalah Presiden RI Joko Widodo. Kisah Jokowi dituangkan melalui buku berjudul Jokowi: Si Tukang Kayu yang terbit pada 2012. (K-08)

Senin, 29 Januari 2018

BPJS Kesehatan Siap Terapkan Close Payment System

Pegawai BPJS Kesehatan tengah melayani masyarakat
yang mengurus jaminan kesehata. 
Semarang-Kabar gembira bagi para peserta Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang didaftarkan badan usaha atau sektor pekerja penerima upah (PPU), saat ini bisa menikmati sistem pembayaran tertutup atau close payment system dari BPJS Kesehatan.

Dalam rilis yang diterima kilas9.com, Direktur Keuangan dan Investasi BPJS Kesehatan Kemal Imam Santoso mengatakan sistem pembayaran tertutup akan diterapkan mulai 1 Februari 2018. Dengan diterapkannya sistem tersebut, maka data peserta terdaftar terkini (updated) akan selalu sesuai dengan perubahan yang terjadi di masing-masing badan usaha atau perusahaan. 

Menurutnya, melalui sistem pembayaran tertutup itu akan menyesuaikan dengan jumlah tagihan yang dikirimkan ke badan usaha atau perusahaan.

Kemal menjelaskan, close payment hanya bisa dilakukan sesuai dengan jumlah tagihan yang ditagihkan BPJS Kesehatan. Artinya, badan usaha atau perusahaan harus membayar besaran iuran sesuai dengan jumlah yang ditagihkan.

"Kebijakan ini kami tetapkan dengan tujuan untuk kepentingan peserta. Terutama, untuk memastikan tidak ada kendala saat peserta membutuhkan pelayanan kesehatan. Misalnya kartu tidak aktif karena badan usaha membayar iuran tidak sesuai dengan yang ditagihkan. Pembayaran iuran tidak boleh kurang dan kalau lebih harus sesuai dengan kelipatannya," kata Kemal, Senin (29/1).

Lebih lanjut Kemal menjelaskan, dengan sistem tersebut badan usaha atau perusahaan akan lebih mudah dalam memprediksi biaya yang harus dikeluarkan untuk jaminan kesehatan pegawai atau karyawannya.

Untuk saat ini, iuran JKN-KIS sektor pekerja penerima upah dibayar pemberi kerja sebesar lima persen dari gaji atau upah per bulan sesuai ketentuan. Perusahaan mempunyai kewajiban membayar besaran iuran kepesertaan pegawai sebesar empat persen, dan pegawai membayar sisanya.

Bagi perusahaan yang belum melakukan rekonsiliasi data untuk segera melakukannya, dan BPJS Kesehatan membuka akses kepada badan usaha atau perusahaan terkait rekonsiliasi data itu. 

 "Kami imbau badan usaha menggunakan aplikasi new e-dabu (aplikasi online untuk perubahan data karyawan badan usaha atau perusahaan), sehingga tidak perlu repot datang ke kantor BPJS Kesehatan," pungkasnya. (K-08) 

LP2K: Operasi Pasar Beras Bulog Tidak Laku di Pasaran

Seorang pekerja di Gudang Bulog Mangkang Kulon ber-
jalan memeriksa stok beras. 
Semarang-Operasi pasar (OP) beras yang dilakukan Perum Bulog Divisi Regional Jawa Tengah sejak Desember 2017 kemarin, dianggap tidak mendapat sambutan positif di masyarakat. Bahkan, tidak jarang sebagian kuota beras OP yang diselewengkan mitra Bulog.

Ketua LP2K Jateng Ngargono mengatakan ketika harga beras mengalami kenaikan, tetapi masyarakat justru tidak memanfaatkan untuk membelinya.

Menurutnya, konsumsi beras masyarakat rerata di atas kualitas beras milik Bulog. Namun, ketika harganya naik dan Bulog menggelar OP beras besar-besaran tidak menarik minat masyarakat. Alasannya, kualitas yang ditawarkan di bawah rerata beras yang biasa dikonsumsi.

Bahkan, lanjut Ngargono, para pedagang di pasar tradisional juga menyebut kualitas beras OP Bulog jelek. Akibatnya, masyarakat tidak mau mengambilnya.

Oleh karena itu, lebih baik untuk menekan harga beras di pasaran dan penyerapan beras Bulog di masyarakat tepat sasaran dengan mengarahkan beras sejahtera (rastra) untuk 2,4 juta kepala keluarga (KK). Alasannya, data tersebut akurat dan bisa dipertanggungjawabkan.

"Yang dimaksimalkan data base penerima raskin 2,4 juta KK karena sudah berjalan dan datanya ada. Kalau masih belum mujarab, menurut saya harus ada tambahan alokasi. Kalau normal 12 kali, ya bisa ditambah tiga kali bonus. Penggenjotan ini jauh lebih tepat sasaran daripada OP. Karena, OS saya yakin tidak terserap sesuai target," kata Ngargono, Senin (29/1).

Lebih lanjut Ngargono menjelaskan, apabila pemerintah lebih mengedepankan rastra yang memiliki data 2,4 juta KK maka penekanan harga beras bisa tercapai. (K-08)

Pemprov Maksimalkan Luas Tambah Tanam Untuk Tingkatkan Produksi Beras di Jateng

Pedagang beras di relokasi Pasar Johar sedang menanti
pembeli yang datang. 
Semarang-Masih mahalnya harga beras di Jawa Tengah, terus mendapat perhatian dari Pemprov Jateng. 

Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Jateng Yuni Astuti mengatakan pihaknya terus melakukan sejumlah upaya, untuk menekan harga beras di pasaran agar terjangkau masyarakat.

Pada Januari 2018 ini, diperkirakan akan ada panen di 108.638 hektare lahan padi dan tersebar di sejumlah wilayah sentra beras. Di antaranya di Kabupaten Cilacap, Grobogan, Blora dan Sragen. Sedangkan pada bulan berikutnya, prediksi panen padi di lahan seluas 286.210 hektare. Serta, pada saat panen raya di Maret 2018 luasan panen padi mencapai 233.407 hektare.

Menurut Yuni, prediksi produksi beras di Jateng dalam tiga bulan ke depan masing-masing 649.787 ton, 2.491.059 ton dan 1.483m658 ton.

Yuni menyebut, dengan memaksimalkan luasan tambah tanam di Jateng ini diharapkan bisa memenuhi kebutuhan beras di wilayah Jateng. Sehingga, untuk kebutuhan beras di masyarakat tercukupi dan mampu menekan harga di pasaran.

"Ada data namanya luas tambah tanam padi, jagung dan kedelai. Jadi itu berantai. Setiap kabupaten/kota punya staf yang mendata luasan lahan untuk direkap. Berdasarkan data itu, maka kita memprediksi tiga bulan kemudian ada panen padi, jagung dan kedelai di beberapa tempat di Jateng," kata Yuni.

Lebih lanjut Yuni menjelaskan, karena Jateng merupakan lumbung beras nasional, maka produksi beras yang ada tidak semuanya dinikmati warga di provinsi ini. Namun demikian, kontribusi untuk nasional dari Jateng hanya 15-16 persen dari kebutuhan nasional.

"Tahun kemarin angka produksi Jateng 11,6 juta ton beras," tandasnya. (K-08)

DPRD: Polemik Harga Beras Harus Diselesaikan Dengan Data Yang Jujur

Ahsin Makruf
Anggota Komisi B DPRD Jateng
Semarang-Harga beras di sejumlah pasar tradisional di beberapa daerah di Jawa Tengah masih tinggi, sehingga masyarakat belum bisa memenuhinya. Salah satu faktornya, karena pasokan beras yang terbatas.

Anggota Komisi B DPRD Jateng Ahsin Makruf mengatakan secara realitas di lapangan, memang diakui pasokan beras di provinsi ini kurang. Sehingga, hukum pasar yang berlaku harga beras mengalami kenaikan akibat barang sedikit.

Menurutnya, perlu ada evaluasi data akurat mengenai produksi beras di Jateng. Bahkan, data yang tersaji mengenai produksi dan konsumsi beras di Jateng bisa dipertanggungjawabkan.

Oleh karena itu, jelas Ahsin, pemerintah harus bisa memaksimalkan peran dari Bulog untuk mengelola beras secara nasional. Maksimal, data yang tersaji bisa dipadukan dengan kondisi di lapangan.

"Kalau melihat realita yang ada di pasaran, harga beras tinggi karena secara ekonomi barang kurang. Maka harus duduk bersama dan bicara sejujurnya, produksinya itu berapa. Oleh karena itu, peran Bulog dalam mengelola logistik terutama beras harus dimaksimalkan," kata Ahsin, di sela diskusi mengenai harga beras di Hotel Grasia, Senin (29/1).

Lebih lanjut politikus PAN itu menjelaskan, selain memaksimalkan peran Bulog untuk menyeimbangkan harga beras di pasaran agar terjangkau masyarakat, perlu ada perubahan aturan harga pembelian pemerintah (HPP). Sebab, HPP yang diterapkan sangat merugikan petani dan bisa berpengaruh pada nilai tukar petani (NTP) di Jateng.

"Kalau HPP murah, petani dapat untung dari mana? Makanya petani minta HPP bisa diubah, dan Bulog membeli gabah petani," pungkasnya. (K-08)

Sudirman: Desa Adalah Garda Terdepan Pembangunan Nasional

Sudirman Said
Calon Gubernur Jateng
Jepara-Desa merupakan wilayah terkecil dalam suatu wilayah. Namun, meski wilayahnya kecil bukan berarti desa harus terpinggirkan. Hal itu ditegaskan Calon gubernur (Cagub) Sudirman Said, dalam acara Jagong Ndeso Paguyuban Perangkat Desa (PPD) se-Kabupaten Jepara, Minggu (28/1). 

Menurutnya, apabila dirinya mendapat kepercayaan memimpin Jawa Tengah, maka dirinya akan memberikan perhatian lebih untuk pembangunan desa. Selain pembangunan desa, pemberdayaan perangkat dan masyarakat desanya juga ikut diperhatikan. Karena, desa merupakan garda terdepan dalam pembangunan nasional. 

"Kalau desa-desa kuat, insyaallah negara juga akan menjadi kuat,"  kata Sudirman.

Dikutip dari rilis yang diterima kilas9.com menjelaskan, sudah sewajarnya jika desa mendapat perhatian dari pemerintah. Perhatian tersebut bisa datang dari pusat maupun daerah.

Langkah yang akan dilakukannya, jelas mantan menteri ESDM itu dengan mengalokasikan dana bantuan desa lebih besar dari APBD. Sejauh yang diketahuinya, Jawa Timur mengalokasikan dana bantuan Rp85 juta per desa per tahun dan Jawa Barat memberikan dana bantuan desa Rp100 juta per desa per tahun. Sedangkan Jawa Tengah, bantuan dana desanya di APBD 2017 hanya Rp30 juta per desa.

"Jika saya terpilih, saya akan lihat postur APBD Jateng. Bantuan provinsi untuk desa, saya kira sangat mungkin untuk di tingkatkan," tegasnya.

Oleh karena itu, apabila terpilih menjadi gubernur Jateng, ia akan menyisihkan anggaran untuk program pendampingan para kepala desa, agar bisa memanfaatkan dana desa secara benar dan tidak bertentangan dengan hukum.

"Saya sudah mengikrarkan diri akan menjadi gubernurnya orang miskin, gubernurnya orang desa. Saya sendiri lahir di desa. Jadi, saya akan beri perhatian khusus untuk desa, baik masyarakat maupun perangkatnya," pungkasnya. (K-08)

PLN Dampingi Sertifikasi Produk Rumah Wisata Kedelai Salatiga

Pemilik Rumah Wisata Kedelai Salatiga, Eko Susilo
menjelaskan kepada tim monitoring Kementerian
BUMN dan PLN saat berkunjung ke tempat usahanya.
Salatiga-Manajer Senior CSR PLN Zubaidah mengatakan UKM Rumah Wisata Kedelai di Salatiga merupakan satu dari sekian pelaku usaha, yang mendapat perhatian khusus jajarannya. Sebab, usaha tersebut sempat mengalami masa keterpurukan. Namun, setelah dilakukan pendamping sektor usaha tersebut mulai menapaki kemandiriaan. 

Menurutnya, bantuan PLN tidak hanya sekadar permodalan saja. Namun, dengan melihat perkembangan usaha, pihaknya terus mendorong Rumah Wisata Kedelai untuk bisa menyertifikasi produk-produknya ke Balai POM.

"PLN akan terus mendukung dan mendampingi Rumah Wisata Kedelai sebagai mitra binaannya dalam hal sertifikasi dari Balai POM untuk produk-produk yang belum tersertifikasi," kata Zubaidah dikutip dari rilis yang diterima kilas9.com. 

Pemilik Rumah Wisata Kedelai Sehati, Eko Susilo menyatakan, usaha yang dirintisnya sejak 2006 memang sempat mengalami keterpurukan. Penyebabnya, keterbatasan alat produksi untuk mengembangkan usahanya. 

"Saat itu ada kendala di proses produksi yang memakan waktu lama. Belum lagi hasil produksi cepat rusak (tengik), sehingga banyak merugi," ujarnya ketika dikunjungi tim kerja monitoring dan evaluasi program PKBL Kementerian BUMN, belum lama ini.

Eko menjelaskan, lewat pendampingan dan dukungan dari PLN pada 2010 lalu, usahanya mulai bangkit kembali. Dengan pendampingan dan dukungan pendanaan itu, kini Rumah Wisata Kedelai memiliki banyak varian produk. Di antaranya kedelai goreng rendah lemak, satru kedelai dan kacang hijau. 

"Sekarang pemasarannya sudah meluas sampai ke Bali," jelas Eko. 

Sementara, salah satu anggota Tim Kementerian BUMN Indriani Widiastuti menyebutkan, upaya PLN di dalam membangkitkan usaha kecil patut diapresiasi. Sehingga, pelaku usaha kecil bisa berinovasi dalam mengembangkan produknya. (K-08) 

Minggu, 28 Januari 2018

DGCI Semarang Touring Wisata ke Pantai Bandengan Awali Agenda 2018

Anggota DGCI Semarang dan keluarga berfoto bersama di Pantai
Bandengan Jepara, Minggu (28/1).
Jepara-Mengawali agenda rutin tahunan ini, DGCI Semarang menggelar touring ke Pantai Bandengan, Kabupaten Jepara, Minggu (28/1).

Sebagai salah satu komunitas mobil Datsun Go/Go+ terbesar di Jawa Tengah, DGCI Semarang mencoba merekatkan tali persaudaraan di antara para anggota. Terutama bagi anggota yang baru bergabung dengan komunitas.

Pelaksana tugas Ketua DGCI Semarang Andi Setiawan mengatakan kegiatan di awal tahun ini membuka agenda rutin tahunan yang sudah disusun, salah satunya mengadakan touring ke Pantai Bandengan.

Menurutnya, di dalam touring ada beberapa faktor yang harus ditonjolkan selama dalam perjalanan. Yakni, tetap mengedepankan tata tertib dalam berlalulintas.

Karena anggota yang mengikuti touring cukup banyak, sehingga harus dibagi dalam beberapa kelompok mobil.

"Total yang mengikuti touring ada 50 mobil. Biar tidak terlalu panjang rombongan, kita bagi dalam beberapa kelompok," kata Andi.

Dengan pembagian kelompok antara enam sampai tujuh mobil dan dipimpin kepala rombongan, jelas Andi, maka akan meminimalkan potensi kemacetan yang bisa ditimbulkan di jalan. Sehingga, pengguna jalan yang lain tidak merasa terganggu.

Salah satu anggota baru, Uriel mengaku cukup antusias mengikuti seluruh kegiatan touring ke Pantai Bandengan. Sebab, konvoi menggunakan mobil Datsun merupakan pengalaman pertamanya.

"Cukup senang, ya. Saya dan istri kebetulan baru bergabung dan ingin yang pertama ikut konvoi," ujarnya. 

Sementara itu, Kepala Cabang Carfix Majapahit, Susilo menyatakan, pihaknya sebagai bengkel rekanan komunitas DGCI Semarang mengirimkan mobil servis untuk mengiringi konvoi di perjalanan. Sehingga, apabila dibutuhkan untuk perbaikan ringan bisa membantu.

"Tim kami ikut serta dengan maksud, kalau ada sesuatu kendala teknis mobil bisa ditangani langsung," ucapnya.

Sudah menjadi kebiasan DGCI Semarang, usai menggelar kegiatan diakhiri dengan tukar kado dengan sesama anggota sebagai wujud rasa saling memiliki dan mengutamakan kekeluargaan. (K-08)

Sabtu, 27 Januari 2018

KPU: Timses Wajib Daftarkan Akun Medsos Sebelum Penetapan Paslon

Nur Syarifah
Kepala Biro Teknis dan Hubungan
Partisipasi Masyarakat KPU RI
Semarang-Gegap gempita kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018 akan segera dimulai 15 Februari mendatang. Hiruk pikuk tidak hanya terjadi di dunia nyata saja, tetapi juga di ranah media sosial (medsos).

Guna memberikan batasan ruang kampanye di medsos bagi para tim sukses (timses) para pasangan calon (paslon), Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengeluarkan regulasi melalui Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2015.

Kepala Biro Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat KPU RI Nur Syarifah mengatakan khusus kampanye lewat medsos, maka harus ada akun medsos milik timses paslon yang sudah terverifikasi untuk didaftarkan ke KPU setempat. Setiap paslon, akun medsos yang bisa didaftarkan maksimal tiga akun.

KPU, jelas Inung, sapaan akrabnya, juga bertransformasi dengan medsos melalui akun Facebook, Twitter dan Instagram.

"KPU tidak bisa memverifikasi, tapi tim sukses kampanyenya yang mendaftar ke KPU setelah pasangan calon ditetapkan. Yang didaftarkan adminnya siapa, yang bisa dihubungi siapa dan media sosialnya apa. Pendaftarannya bersamaan setelah ditetapkan pasangan calon," kata Inung, Sabtu (27/1).

Lebih lanjut Inung menjelaskan, di dalam berkampanye melalui medsos terdaftar, juga diatur mengenai konten yang akan diposting. Apabila diketahui isi postingan melanggar ketentuan, maka yang diterapkan adalah UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

"Itu menjadi ranah Bawaslu untuk mengawasi kampanyenya," pungkasnya. (K-08)

Dinhub Jateng Minta Driver Takol Segera Urus SIM A Umum

Kepala Dinhub Jateng Satriyo Hidayat (kanan) menunjukkan stiker yang
akan ditempel di kaca depan mobil armada taksi online di halaman
kantor gubernuran, Sabtu (27/1).
Semarang-Pemprov Jateng melalui Dinas Perhubungan (Dinhub) mengeluarkan perizinan kepada 28 armada taksi online (takol) yang beroperasi di wilayah Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga dan Purwodadi (Kedungsapur), Sabtu (27/1). Ke-28 armada tersebut mewakili 330 armada yang sudah memenuhi persyaratan, sesuai dengan Peraturan Menhub Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

Kepala Dinhub Jateng Satriyo Hidayat mengatakan dari hasil pembahasan dan kesepakatan bersama dengan Organisasi Angkutan Darat (Organda) pengemudi takol dan operator, disepakati kuota takol di wilayah Kedungsapur sebanyak 600 armada.

Menurutnya, dari 600 armada takol yang disepakati sebagai kuotanya, baru 330 armada mengajukan proses perizinan.

Sebagai regulator, pihaknya akan mengeluarkan perizinan operasional kepada para pengemudi takol. Nantinya, setiap armada yang sudah lengkap persyaratannya akan ditempel stiker di kaca depan dan belakang sebagai identitas operasional.

"Saat ini baru ada 28 armada yang sudah keluar surat izin operasionalnya," kata Satriyo.

Lebih lanjut Satriyo menjelaskan, yang ditemukan kendala di lapangan dan dihadapi para pengemudi takol adalah mengenai kepemilikan surat izin mengemudi (SIM) A umum dan KIR.

Khusus untuk pengurusan KIR, akan difasilitasi koperasi atau lembaga badan hukum sebagai wadah pengemudi takol. Aturan tersebut juga sudah diatur di Permenhub 108 Tahun 2017.

"Yang selalu menjadi masalah adalah kepemilikan SIM A umum bukan SIM A biasa. Kalau SIM A biasa ngurus ikut ujian selesai, tapi SIM A umum ada tambahan tes sikap dan perilaku pengemudi. SIM A umum itu kan yang dilatih perilaku di jalan," kata Satriyo.

Satriyo menjelaskan, untuk beberapa wilayah lain di Jateng juga akan diberlakukan aturan yang sama. Yakni di wilayah Barlingmascakep (wilayah selatan) dan Bergasmalang (wilayah barat). Termasuk, mobil operasional mempunyai plat nomor areal setempat.

"Kita sudah petakan, agar tidak ada diskriminasi dan perebutan wilayah," pungkasnya. (K-08)

Jumat, 26 Januari 2018

Tim Sudirman-Ida Bekerja Kumpulkan Relawan di 6 Karesidenan

Cagub Sudirman Said (kiri) berkunjung ke kediaman rumah mantan
Wagub Jateng Achmad. 
Semarang-Calon gubernur (Cagub) Sudirman Said mengatakan pihaknya terus mematangkan strategi, untuk pemenangan di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Tengah 2018.

Menurut Sudirman, pematangan struktur tim pemenangan tersebut menggabungkan kekuatan kader partai politik (parpol) pengusung dengan tim relawan. Sehingga, gerakan gerilya menjadi intisari dari gerakan yang akan dilakukan.

Sudirman menjelaskan, dengan semakin banyak yang bekerja untuk pemenangan dirinya di Pilgub, maka masyarakat akan semakin dekat dan mengenalnya.

"Sebetulnya strukturnya sudah terbentuk dan formalnya sudah kita sampaikan ke KPU. Tim kerja sedang kita tata, tapi yang penting semua tim sedang bergerak sekarang. Baik yang ada di partai maupun dari relawan," kata Sudirman.

Lebih lanjut mantan menteri ESDM itu menjelaskan, tim pemenangannya itu akan menerapkan strategi yang pernah dipakai Panglima Jenderal Sudirman dalam perang gerilya. Yakni strategi supit udang, artinya untuk memompa semangat masyarakat meraih perubahan.

Diketahui, Sudirman Said-Ida Fauziyah diusung Partai Gerindra, PAN, PKS dan PKB. Koalisi parpol pengusung Sudirman-Ida memiliki 42 kursi di parlemen, dan dianggap memenuhi persyaratan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jateng. (K-08)

Ganjar Siap "Tinggalkan" Puri Gedeh Cari Kontrakan

Ganjar Pranowo
Gubernur Jawa Tengah
Semarang-Ganjar Pranowo yang menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah sudah mengajukan cuti di luar tanggungan negara, ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Cuti tersebut diajukan, dalam rangka untuk mengikuti Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2018.

Menurut Ganjar, cuti diambil karena sesuai aturan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan untuk menghadapi masa kampanye.

Ganjar menjelaskan, karena mengajukan izin cuti ke Kemendagri dengan alasan maju di Pilgub Jateng 2018, maka dirinya harus meninggalkan rumah dinas gibernur "Puri Gedeh". 

"Surat cuti sudah dikirimkan ke Kemendagri dan tinggal menunggu. Soal rumah kontrakan nanti akan dicari, sudah ada yang menangani dari temen-temen," kata Ganjar.

Sementara itu, untuk menghadapi masa kampanye yang akan digelar mulai 15 Februari 2018, pasangan Ganjar Pranowo-Taj Yasin melakukan koordinasi dan konsolidasi seluruh kekuatan yang ada. Mulai dari kader partai politik (parpol) pengusung, tim relawan hingga kalangan santri.

"Kita dapat tambahan amunisi dari 50 ribuan santri alumni Sarang. Gus Yasin kan ketuanya, dan alumni tersebar di sejumlah daerah," pungkasnya. (K-08)

Springbed Medium Up Paling Laku di Pasaran

Seorang pengunjung Mal Ciputra tengah bertanya tentang produk yang
ditawarkan dalam Bazaar Springbed. 
Semarang-Meskipun masuk kategori barang yang bukan kebutuhan pokok, namun keberadaan springbed dengan mudah ditemukan di beberapa rumah.

Masyarakat membeli springbed sesuai kebutuhan mereka, walau terkadang ada juga yang mengikuti gaya hidup. Misalnya springbed yang memiliki daya tarik tersendiri, salah satunya mengurangi risiko pembengkokan tulang belakang karena tekstur pegas springbed merata dan fleksibel.

Pengusaha sekaligus pemilik RumahKita Jiimmy Jati Utomo mengatakan penjualan springbed pada tahun kemarin, bisa dibilang cukup fluktuatif. Artinya, tidak terlalu jatuh atau meningkat permintaannya. Namun demikian, secara umum penjualannya lebih baik dari tahun sebelumnya.

Menurutnya, penjualan springbed pada 2017 kemarin berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. 

"Ada tiga bulan dalam setahun yang paling tinggi angka penjualannya. Setelah Lebaran naik hingga akhir tahun dan di awal tahun kembali tinggi. Fluktuasinya cukup drastis, jika di rata-rata overall dengan 2016 masih oke dan relatif tidak mengalami penurunan. Jadi, bisa dibilang stabil," kata Jimmy.

Lebih lanjut Jimmy menjelaskan, dari seluruh penjualan springbed yang terjadi pada tahun kemarin, kelas medium up hingga premium paling laku di pasaran. Springbed dengan harga di atas Rp10 juta tersebut, ternyata mendominasi penjualan dan cukup diminati masyarakat. 

Oleh karena itu, ia memprediksi jika di tahun ini penjualan springbed kelas medium up hingga premium masih menjadi primadona.

"Tahun ini harapannya penjualan akan tumbuh antara 15-20 persen. Prediksi saya kelas medium up hingga premium masih punya pasar," pungkasnya. (K-08)

Smartfren Tahun Ini Tambah 10 Ribu BTS Untuk Penuhi Kebutuhan Pelanggan

Deputy CEO Smartfen Djoko Tata Ibrahim menunjukkan paket unlimited
yang ditawarkan kepada masyarakat. 
Semarang-Perusahaan jasa komunikasi di Tanah Air terus berlomba, untuk meningkatkan pelayanan jaringan berkualitas kepada pelanggannya. Salah satunya adalah PT Smartfen Telecom.

Deputy CEO Smartfen Djoko Tata Ibrahim mengatakan koneksi internet pada masa sekarang ini merupakan kebutuhan mutlak, yang selalu dibutuhkan masyarakat. Baik untuk bermedia sosial maupun melakukan aktivitas pekerjaan.

Guna memerlancar jaringan telekomunikasi, jelas Djoko, pada tahun ini pihaknya bakal menambah perluasan jaringan 4G LTE melalui pembangunan base transceiver station (BTS) di seluruh Indonesia. Sehingga, pelanggan tetap dimanjakan dengan jaringan 4G LTE tanpa putus.

"Tahun ini kami melipatgandakan kapasitas. Kalau dulu ada 10 ribuan BTS, tahun ini akan mulai digelar tambahan 10 ribuan BTS lagi. Mudah-mudahan akhir tahun bisa selesai," kata Djoko.

Sementara, untuk penetrasi pasar, lanjut Djoko, pihaknya membentuk tim khusus yang menyasar pangkalan ojek online. Sebab, mereka lebih banyak berinteraksi dengan dunia internet.

Menurut Djoko, dari hasil survei selama dua tahun terakhir, para pengemudi ojek online paling banyak melakukan pembelian produk Smartfren. Baik perangkat handset dengan kartu perdananya, ataupun pembelian modem.

"Kalau dilihat pangsa pasar Smarfren di line online ini paling besar. Bukan hanya handphone, mereka ini investasinya cukup dengan modem," pungkasnya. (K-08)

Menag Minta Tokoh Agama Rangkul Kaum LGBT Arahkan ke Jalan Benar

Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin ketika menandatangani 32
prasasti peresmian penggunaan kantor KUA se Jateng di Wisper. 
Semarang-Kaum lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) harus mendapat bimbingan dari para tokoh agama dan masyarakat, agar para pelaku bisa kembali ke jalan yang benar. Pernyataan itu dikatakan Menteri Agama Lukman Hakiim Syaifuddi, menyikapi tren penolakan dari masyarakat terkait keberadaan para kaum LGBT.

Menurut Lukman, para tokoh agama dan masyarakat diharapkan bisa melakukan pendekatan persuasif kepada pelaku LGBT. Sehingga, penolakan dari masyarakat terhadap keberadaan kaum LGBT bisa dikikis dan tidak dijauhi.

"Terkait dengan LGBT itu yang harus kita pahami adalah yang kita tolak dan tidak setujui adalah tindakannya, perilakunya melakukan tindakan seks menyimpang sejenis yang melanggar ketentuan agama. Jadi tindakan perilaku hubungan sesama jenis ini yang harus dihindari," kata Lukman.

Lebih lanjut Lukman menjelaskan, peran para ulama atau tokoh agama di dalam mengarahkan para pelaku LGBT sangat dibutuhkan. Upaya yang bisa dilakukan, dengan memberikan bimbingan spiritual keagamaan agar tidak mengulang perilaku menyimpang dan bisa kembali ke jalan yang benar.

Lukman menyebut, kebanyakan para pelaku LGBT jarang mendapatkan bimbingan keagamaan, sehingga melanggar ketentuan agama.

"Pelakunya jangan dijauhi, tapi harus diarahkan kembali ke jalan yang benar," pungkasnya. (K-08)

BNPB Waspadai Jalur Seismic Gap Sebagai Daerah Rawan Gempa

Sutopo Purwo Nugroho
Kepala Pusdatin BNPB 
Semarang-Sepanjang 2017 kemarin, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat terjadi 6.893 kejadian pergerakan tanah di seluruh Indonesia. Sebanyak 208 kali gempa di antaranya memiliki kekuatan di atas lima skala richter (SR).

Kepala Pusat Data dan Informasi BNPB Sutopo Purwo Nugroho mengatakan di sepanjang tahun kemarin, gempa dirasakan 573 kali dan beberapa kali gempa dengan potensi merusak.

Menurutnya, kemunculan gempa tidak bisa diprediksi secara pasti datangnya. Sehingga, beberapa wilayah yang berpotensi terjadi gempa sudah dilakukan mitigasi. Salah satunya di jalur selatan Pulau Jawa.  

Sutopo menjelaskan, di jalur selatan Jawa ada daerah yang disebut sebagai seismic gap. Yakni, kawasan yang aktif secara tektonik namun jarang terjadi gempa dalam jangka waktu lama.

Terjadinya gempa di Tasikmalaya pada akhir 2017 kemarin dengan kekuatan 6,9 SR diharapkan tidak memicu gempa-gemp besar di selatan Jawa.

"Jadi, kalau melihat data potensi gempa yang perlu kita waspadai terutama di jalur-jalur sepi atau rawan longsor yang tidak pernah terlepaskan energinya. Selatan Jawa, termasuk selatan Jawa Tengah ini bergerak rata-rata tujuh sentimeter per tahun. Yang lepas energinya itu hanya di selatan Pangandaran dan selatan Banyuwangi. Di antara Pangandaran-Banyuwangi belum ada data tentang kejadian-kejadian gempa yang besar. Jalur sepi ini yang saya sebut seismic gap," kata Sutopo.

Lebih lanjut Sutopo menjelaskan, untuk di wilayah jalur seismic gap tersebut belum ada data yang pasti tentang kejadian bencana gempa bumi. Namun, pihaknya menemukan adanya jejak tsunami raksasa di selatan Jawa dan merupakan kejadian besar. Jejak tsunami raksasa tersebut umurnya diketahui 500 ribu tahun, seribu tahun dan 1.800 tahun yang lalu.

"Potensi gempa di selatan Jawa itu mencapai 8,7 SR sampai 9,2 SR. Oleh karenanya, masyarakat perlu waspada ketika muncul warning gempa yang disertai potensi tsunami," tandasnya. (K-08)

Kamis, 25 Januari 2018

Bandara Ahmad Yani Jadi Bandara Pertama Yang Disurvei Kepuasan Pelanggan Tahun ini

Seorang petugas survei sedang menjelaskan kepada salah satu calon
penumpang di Bandara Internasional Ahmad Yani Semarang tentang
pengisian survei kepuasan pelanggan. 
Semarang-Sudah menjadi kebiasaan, PT Angkasa Pura I bekerjasama dengan The Indonesiam National Air Carries Association (INACA) menggelar survei kepuasan pelanggan jasa bandara tahun ini. Yang kali pertama dilakukan survei dari 13 bandara di bawah PT Angkasa Pura I adalah Bandara Ahmad Yani Semarang, Selasa (23/1).

Sekretaris Jenderal INACA Tengku Burhanuddin mengatakan survei tersebut, dalam mengutamakan kepuasan pelanggan melalui peningkatan pelayanan. Tujuannya, untuk mengukur indeks kepuasan pelanggan atau customer satisfaction index (CSI).

Survei tersebut, untuk melakukan perbaikan layanan dengan mendengar suara pengguna jasa bandara. 

"Survei kepuasan pelanggan sudah dilakukan sejak beberapa tahun terakhir, dan berdampak pada peningkatan pelayanan yang ditindaklanjuti Angkasa Pura I," kata Burhanuddin dikutip dari rilis yang diterima kilas9.com.

Burhanuddi menjelaskan, berbenahnya Bandara Ahmad Yani dengan membangun bandara dan terminal baru merupakan salah satu upaya mengakomodir saran-saran yang didapat dari survei sebelumnya.

"Diharapkan dengan adanya terminal baru nanti, pelayanan menjadi lebih baik lagi dan menjawab kebutuhan para pelanggan jasa Bandara Ahmad Yani Semarang," tegasnya.

General Manager Bandara Ahmad Yani Maryanto menambahkan, selain pembangunan terminal baru yang masih berlangsung, pihaknya juga telah melakukan berbagai inovasi pelayanan. Baik dari sisi udara maupun sisi darat. 

Survei tahun kemarin, jelas Maryanto, pihaknya hanya memeroleh suara sebesar 4,17 poin dan berada di bawah target yang ditetapkan sebelumnya, yaitu 4,18 poin. Saat ini, kami telah melakukan beberapa pembenahan dan penambahan. Di antaranya penambahan dua pintu gerbang tol untuk akses keluar menjadi empat pintu dan peningkatan kecepatan wifi terminal bandara menjadi 20 Mbps.

"Kami berharap dengan berbagai pembenahan dan inovasi layanan yang sudah dilakukan, hasil survei kepuasan pelanggan bisa memuaskan," terangnya.

Diketahui, pada tahun kemarin Angkasa Pura I meraih hasil memuaskan dengan tingkat kepuasan pelanggan (CSI) dengan nilai rerata 4,25 (sangat puas) dari skala 5. (K-08) 

Jasa Marga Siap Bangun Tol Probolinggo-Banyuwangi Tahun Ini

Jakarta-PT Jasamarga Probolinggo Banyuwangi (JPB) siap membangun jalan tol dengam nilai investasi sebesar Rp23,4 triliun tersebut.

Dalam rilisnya, AVP Corporate Communication PT Jasa Marga Dwimawan Heru mengatakan pihaknya akan membangun jalan tol dengan panjang 172,91 kilometer, dan menentukan jajaran manajemen PT JPB selaku anak usaha PT Jasa Marga. Sebagai direktur utamanya ditunjuk Dominicus Hari Pratama dan Direktur JPB dijabat Rudi Kurniadi.

Heru menjelaskan, proyek jalan tol Probolinggo-Banyuwangi akan tergabung dengan proyek jalan tol Trans Jawa.

"Kami targetkan untuk tahap pembangunan konstruksi pada awal tahun ini, dan bisa dioperasikan penuh pada 2020 mendatang," katanya.

Lebih lanjut Heru menjelaskan, sebagai bagian dari proyek jalan tol Trans Jawa, jalan tol Probolinggo-Banyuwangi juga tergabung dalam Proyek Strategis Nasional (PSN). "Proyek ini juga dibangun untuk meningkatkan kelancaran distribusi barang dan jasa serta meningkatkan konektivitas di Pulau Jawa," ujarnya.

Nantinya, lanjut Heru, jalan tol Probolinggo-Banyuwangi akan terbagi menjadi tiga seksi. Ketiga seksi tersebut meliputi seksi Probolinggo-Besuki sepanjang 46,1 kilometer, seksi Besuki-Curahkalak (59,5 km), dan seksi Curahkalak-Ketapang (66,4 km). (K-08)

KPU: Perbaikan Berkas Calon Sudah Dinyatakan Sesuai Ketentuan

Joko Purnomo
Ketua KPU Jateng
Semarang-Kekurangan dan perbaikan berkas para calon yang diminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Tengah, sudah dipenuhi para calon. 

Ketua KPU Jateng Joko Purnomo mengatakan perbaikan yang diminta untuk dilengkapi, di antaranya soal salinan identitas berupa e-KTP yang harus dicopy sesuai ukuran aslinya dan kartu nomor pokok wajib pajak (NPWP).

Joko menjelaskan, perbaikan sudah diterima jajarannya pada 20 Januari 2018 kemarin.

"Perbaikan sudah diserahkan ke KPU itu per tanggal 20 kemarin. Kita tadi malam melakukan pleno untuk memverifikasi semua dokumen perbaikan. Alhamdulillah, seluruh perbaikannya selesai sesuai dengan ketentuan dan insyaallah tidak ada masalah lagi," kata Joko, Kamis (25/1).

Lebih lanjut Joko menjelaskan, terkait dengan dokumen laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) yang diminta KPU berupa tanda terima juga telah dilengkapi. Nantinya, lembaran LHKPN akan diumumkan bersamaan dengan penetapan para pasangan calon (paslon) pada 12 Februari 2018 mendatang.

Diwartakan sebelumnya, KPU Jateng menyatakan para calon dalam kondisi sehat jasmani dan rohani usai menjalani pemeriksaan kesehatan di RSUP dr Kariadi Semarang. Sedangkan dokumen calon masih ada yang perlu dilakukan perbaikan. Sementara dokumen pencalonan, sudah dinyatakan lengkap saat pendaftaran. (K-08)