Kilas9.com

Media merupakan perantara, atau pengantar pesan dalam sebuah proses komunikasi. Media online merupakan hal yang berkaitan dengan komunikasi, terutama pesan yang ingin disampaikan ke pembacanya. Harapannya, kehadiran kilas9.com bisa menambah informasi kepada masyarakat sebagai pembacanya. Salam.

KPU: Uji Publik DPS Tujuannya Agar Pemilih Aktif Ikuti Tahapan Pilkada

Semarang-Dalam waktu dekat, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Tengah akan menggelar uji publik terhadap daftar pemilih sementara (DPS) Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2018.

Ketua KPU Jateng Joko Purnomo mengatakan uji publik DPS itu dilakukan di tingkat panitia pemungutan suara (PPS), yang ada di masing-masing kelurahan atau desa dengan melibatkan seluruh ketua RT setempat.

Menurutnya, DPS dari hasil pencocokan dan penelitian yang dilakukan sejak 20 Januari sampai 18 Februari 2018 itu akan diumumkan selama sembilan hari di kantor kelurahan atau desa setempat. Sehingga, seluruh warga bisa mengetahui namanya atau anggota keluarganya sudah masuk di DPS atau belum.

Sehingga, jelas Joko, setiap kepala keluarga bisa mencermati DPS yang ditempel di kantor kelurahan atau desa tersebut. Dengan demikian, upaya tersebut bisa menggugah antusiasme masyarakat untuk proaktif dengan setiap tahapan di Pilgub Jateng 2018.

"Uji publik itu kita lakukan nanti setelah DPS tersusun dan diumumkan selama sembilan hari. Ketentuannya diumumkan sembilan hari untuk mendapatkan tanggapan dari masyarakat. Di saat pengumuman inilah yang sebenarnya kita undang setiap kepala keluarga, untuk ngecek anggota keluarganya apakah sudah masuk DPS atau belum. Ini upata kita untuk mendorong masyarakat aktif ngecek DPS, ya setengah memaksa memang," kata Joko, Rabu (7/3).

Lebih lanjut mantan ketua KPU Wonogiri itu menjelaskan, apabila pada saat pengecekan atau uji publik DPS didapati ada nama masyarakat belum masuk, maka kepala keluarga yang bersangkutan bisa melapor ke ketua RT dan petugas PPS. Sehingga, menjadi catatan dan segera disusulkan untuk masuk di daftar pemilih tetap (DPT).

"Jadi, kami setengah memaksa istilahnya agar masyarakat sadar arti pentingnya hak pilih. Kalau sebelum-sebelumnya kan paling hanya 0,01 persen saja yang mau ngecek DPS," tandasnya. (K-08)
Share on Google Plus

About kilas9.com

0 komentar:

Posting Komentar