Sudirman: Pelayan Publik Harus Hindari Tindakan Korupsi

Cagub Sudirman Said bertemu dengan Handoko yang bersepeda dari
Jepara ke Brebes untuj memberikan dukungan kepada dirinya.
Foto: ISTIMEWA

Surakarta-Tindakan korupsi atau memerkaya diri sendiri dan juga orang lain harus dihindari. Sebab, korupsi mencuri uang rakyat dan menambah kemiskinan masyarakat.

Calon Gubernur (Cagub) Sudirman Said mengatakan para pelayan publik atau pegawai negeri sipil (PNS), harus bisa menjaga dirinya dari praktik korupsi dengan mengambil uang rakyat.

Menurutnya, tindakan seperti itu harus dihentikan dan tidak dilakukan lagi. Pegawai atau pejabat negara yang sudah tertangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah cukup banyak, dan tersebar merata di seluruh Indonesia.

Mantan menteri ESDM itu menjelaskan, di Jawa Tengah pejabat negara atau kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi atau terkena operasi tangkap tangan (OTT) juga sudah banyak. Oleh karenanya, kasus korupsi di Jateng jangan sampai terjadi lagi.

Dirinya merasa prihatin, jika masih ada pegawai atau pejabat yang tertangkap penegak hukum karena kasus korupsi. Oleh karena itu, ia bertekad menjadikan Jateng mukti tanpa korupsi.

"Saya sedih dan prihatin betul dan itu membuat saya penasaran. Temen-temen yang masih terus mencoba praktik semacam itu mengabaikan bahwa dunia sudah semakin terbuka. Saya sering mengingatkan praktik korupsi itu tidak ada cerita aman. Tentang praktik korupsi pasti suatu ketika akan ketahuan. Jadi saya mengimbau para pejabat publik, pelayan masyarakat, fokus pada pekerjaan. Bawa pulang uang yang halal itu akan lebih menenangkan keluarga," kata Sudirman di Solo.

Lebih lanjut Sudirman menjelaskan, tindakan korupsi menjadi sebab beragam persoalan di provinsi ini. Salah satunya adalah persoalan kemiskinan.

"Kuncinya pada komitmen pemimpin pada pemberantasan korupsi. Cukuplah 93 kepala daerah yang ditangkap KPK, kita tidak akan menambah jumlah itu lagi," ujarnya.

Dirinya bersama pasangannya, Ida Fauziyah berharap, benar-benar bisa membawa Jateng semakin lebih baik.

"Pertama, akan kita kerjakan penekanan angka kemiskinan. Kedua, penyediaan lima juta lapangan kerja. Ketiga, membangun pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi," tandasnya. (K-08)