Mendagri: Berpolitik Itu Harus Tahu Beretika

Tjahjo Kumolo
Menteri Dalam Negeri

Semarang-Dalam berpolitik, seseorang atau kelompok masyarakat harus tahu tentang etika ataupun sopan santun. Salah satunya, tidak memaksakan kehendak politiknya. Pernyataan itu dikatakan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, menyikapi pro dan kontra penggunaan kaos bertulis #2019GantiPresiden.

Menurutnya, kaos tidak bisa dinilai sebagai sikap politik secara keseluruhan. Hanya saja, memang perlu adanya ketegasan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk menentukan penggunaan kaos itu menyalahi aturan atau tidak.

Namun demikian, jelas Tjahjo, jika kaos tersebut selama ini tidak ada identitas yang jelas. Sehingga, persoalan tersebut tidak perlu dipermasalahkan. Hanya, tetap harus ada aturan mainnya, agar tidak menimbulkan perpecahan di masyarakat.

Politikus PDI Perjuangan itu menjelaskan, desain kaos itu memang bermuatan politik. Namun, jika sudah melakukan perkosaan politik atau memaksakan kehendak politik kepada masyarakat, maka harus ditindak. Sebab, sudah tidak etis.

"Bawaslu harus punya aturan tegas, bahwa kaos model itu larangan atau tidak. Memang kalau kita lihat, sepanjang tidak ada namanya mungkin engga ada masalah. Yang menjadi masalah, ini kan memaksakan kehendak. Mau ada model kaos 10 macam silakan, tapi jaga dong itu etika bermasyarakat dan etika berpolitik. Setiap orang punya pilihan politik, setiap orang punya hak politik dan setiap orang punya hak politik. Hargai dong, jangan memaksakan kehendak," kata Tjahjo di Semarang.

Lebih lanjut Tjahjo menjelaskan, Bawaslu perlu mengeluarkan aturan yang tegas tentang model kaos itu menyalahi aturan atau tidak.

"Bawaslu memang harus punya aturan tegas, aturan mainnya seperti apa," ujarnya.

Menurut Tjahjo, dirinya menyayangkan peristiwa yang terjadi di Jakarta beberapa waktu lalu terkait sejumlah orang memakai kaos tersebut di arena car free day (CFD). Yakni, terjadi pemaksaan kehendak kepada seorang ibu dan anak. (K-08)