Jelang Lebaran, Ganjar Ajak Ulama Bisa Kelola Zakat Dari ASN

Cagub Ganjar Pranowo menawarkan pengelolaan zakat ASN untuk
pembangunan masyarakat Jateng. Foto: ISTIMEWA

Semarang-Calon Gubernur (Cagub) Ganjar Pranowo mengatakan ketika masih berdinas, dalam sebulan zakat dari aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov Jawa Tengah, bisa mencapai Rp1,7 miliar. Jumlah itu baru dihitung melalui tunjangan penghasilan pegawai (TPP), belum gaji atau honor serta pendapatan lainnya.

Menurutnya, menjelang Lebaran ini dan saat pengumpulan zakat pengelolaannya bisa dimaksimalkan. Sehingga, perlu ada pelibatan dari para ulama untuk mendorongnya.

Pernyataan Ganjar itu dikatakannya, ketika menggelar silaturahim dan buka puasa bersama dengan struktual Nahdlatul Ulama (NU) Jateng serta 35 ketua PCNU di wilayah Jateng di Hotel Semesta, Selasa (12/6) petang kemarin.

Ganjar menjelaskan, untuk memudahkan menggulirkan bantuan dari zakat ASN di lingkungan Pemprov Jateng yang dikelola Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) bisa menggandeng para alim ulama. Terutama, ketika menyalurkannya untuk bantuan pendidikan, pembangunan, panti asuhan ataupun untuk dana sosial orang miskin.

Sebab, lanjut Ganjar, jika mengandalkan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), tentu prosesnya akan ribet dan berbelit. Karena, harus melalui persetujuan dari DPRD setempat.

"Maka potensi zakat dari pegawai ASN di Pemprov Jateng itu, kalau sekian dikali 2,5 persen dan diambil dari TPP itu bisa sampai Rp1,7 miliar. Nah, tentu saja pendapatan itu bukan TPP. Ada gaji dan honor serta macam-macam pendapatan lainnya. Semua ini yang harus dizakati. Ini lagi coba kita dorong potensinya dan kita sudah latihan. Selama 2017, Baznas provinsi sudah berkontribusi terhadap Pemprov Jateng melalui pondok pesantren dan lain sebagainya," kata Ganjar di Semarang.

Lebih lanjut Ganjar menjelaskan, menjelang Lebaran ini selain mengajak ulama membahas tentang pengelolaan zakat ASN, juga meminta peran sertanya ikut menjaga suasana kondusif menjelang hari pemungutan suara Pilgub 2018.

Sementara, Wakil Rais Syuriah PWNU Jateng Muhhammad Adnan mengaku tertarik dengan model pembiayaan pembangunan yang tidak selalu mengandalkan APBD.

Menurutnya, pemerintah memang harus kreatif mencari sumber pendanaan baru di samping APBD.

"Negara harus membantu, karena itu untuk pendidikan dan sudah kewajiban. Saya mencari pemimpin yang tidak menjadikan pembiayaan masyarakat itu jadi beban, tapi sebuah kewajiban" ujarnya. (K-08)