Cek Kesiapan Pemilu 2019, DPR RI Audiensi Dengan Pemprov Jateng

Sekda Jateng Sri Puryono (kanan) dan Ketua Komisi 2 DPR RI Zainudin
Amali usai menggelar rapat tertutup kesiapan menggelar Pemilu 2019.

Semarang-Guna mengetahui kesiapan sejumlah wilayah dalam melaksanakan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019, Komisi 2 DPR RI melakukan pengecekan dan monitoring ke Jawa Tengah, Selasa (27/11).

Ketua Komisi 2 DPR RI Zainudin Amali mengatakan dengan melihat langsung ke lapangan, maka pihaknya memiliki gambaran tentang kesiapan daerah di dalam melaksanakan pesta demokrasi rakyat di tahun depan.

Menurutnya, tidak hanya pemerintah daerah saja yang dicek kesiapannya, namun juga para penyelenggara pemilu. Yakni KPU dan Bawaslu setempat. Termasuk juga perangkat keamanan, yaitu Polda Jateng dan Kodam IV/Diponegoro.

"Secara umum yang kami dapatkan bahwa Jawa Tengah siap melaksanakan Pemilu 2019. Namun, masih ada beberapa hal yang harus diperbaiki. Misalnya tentang daftar pemilih yang berbasis KTP elektronik," kata Zainudin.

Lebih lanjut Zainudin menjelaskan, ada beberapa hal yang harus diperbaiki dan segera disempurnakan dari hasil monitoring di Jateng. Salah satu yang krusial dan perlu mendapat perhatian serius, adalah soal data daftar pemilih tetap (DPT).

"Data KPT elektronik sangat dinamis, pemprov harus bisa memelihara data yang sangat dinamis itu. Jawa Tengah sudah sangat baik saat pelaksanaan pilkada kemarin, jangan sampai pileg dan pilpres tidak sama suksesnya dengan pilkada," ujarnya.

Sementara itu, Sekda Jateng Sri Puryono menyatakan, berbagai pihak terkait dengan pelaksanaan Pemilu 2019 sudah berkomitmen untuk menyukseskan pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan tersebut.

Pihaknya, jelas Sri Puryono, berupaya menciptakan situasi dan kondisi untuk menghadapi Pemilu 2019 aman dan kondusif. Beberapa persoalan yang muncul dibahas bersama, sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing.

"Pada prinsipnya, Jawa Tengah siap untuk melaksanakan itu. Ada beberapa permasalahan yang perlu diangkat di pusat, misalnya TPS rumah sakit dan di Lapas. Sehingga, akan diberi regulasi yang sekiranya itu membuat aman dan nyaman di dalam pelaksanaan Pemilu 2019," ucap sekda.

Menurut Sri, pengalaman pelaksanaan Pilkada serentak 2017 dan 2018 menjadi dasar untuk bisa mewujudkan Pemilu 2019 berjalan lancar.

"Deteksi dini dan pencegahan terhadap potensi ancaman stabilitas daerah sudah dilakukan intensif, baik dari unsur kepolisian dan TNI serta pemangku kebijakan lain. Di lapangan, koordinasi dan komunikasi selalu dilakukan secara intens terhadap potensi kerawanan," pungkasnya. (K-08)