Kamis, 01 Februari 2018

Pemda Yang Mau Terbitkan Obligasi Daerah Harus Tahu Syaratnya

Project Leader OJK Pendalaman Pasar Keuangan Gonthor R. Aziz (kiri)
menyampaikan informasi kepada media tentang penerbitan obligasi
daerah di Kanreg 3 OJK Jateng-DIY, Kamis (1/2).
Semarang-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi meluncurkan contact center obligasi daerah (Concact Center ObDa) di Kantor Regional 3 OJK Jateng-DIY, Kamis (1/2). Contact Center ObDa tersebut sebagai bentuk dukungan OJK, untuk membantu pemerintah daerah dalam rangka pembangunan infrastruktur setempat yang dicanangkan pemerintah.

Contact Center ObDa menjadi media penyampaian informasi mengenai obligasi daerah, yang nantinya bisa diakses pemerintah daerah maupun masyarakat yang membutuhkan informasi.

Kepala Bagian Penilaian Perusahaan Non Pabrikan Direktorat Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil Ludy Arlianto mengatakan untuk mendorong pengembangan obligasi daerah, OJK bersama stakeholder terkait membentuk Tim Fasilitasi dan Pendampingan Obligasi Daerah. Tugas utamanya, untuk meningkatkan kapasitas dan kesiapan internal pemerintah daerah untuk penerbitan obligasi daerah.

Menurutnya, pemerintah daerah harus mengetahui proyek yang bisa dijadikan obligasi daerah, agar tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Karena, tidak semu proyek didanai pemerintah daerah. 

"Proyek apa saja yang bisa didanai oleh obligasi daerah, misalnya rumah sakit ada penghasilannya walau bukan pofit oriented. Ada juga misalnya instalasi air bersih dan pasar. Kenapa persiapannya lama, karena obligasi daerah rangkaiannya panjang untuk menerbitkan obligasi. Mulai izin DPRD setempat, Kementerian Keuangan dan Kemendagri," kata Ludy.

Lebih lanjut Ludy menjelaskan, apabila persyaratan sudah terpenuhi maka disampaikan ke OJK untuk dilakukan penawaran umum. 

Project Leader OJK untuk Pendalaman Pasar Keuangan Gonthor R. Aziz menambahkan, pihaknya menetapkan Jateng sebagai pilot project penerbitan obligasi daerah. Untuk di wilayah Jateng, ada lima proyek yang akan ditawarkan menjadi obyek obligasi daerah. 

"Hal ini sebagai tindak lanjut dari pertemuan dengan Pak Gubernur Ganjar Pranowo pertengahan Desember kemarin. Sekarang, kami dampingi pegawai di Dinas Pengelolaan Daerah untuk persiapannya," ujarnya. (K-08)

BMKG Ingatkan Warga Pesisir Potensi Rob Tinggi Masih Terjadi Sampai 3 Februari

Para pengguna jalan yang melintas Kaligawe bisa berjalan lancar, usai
rob yang menggenang mulai surut. 
Semarang-Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengingatkan kepada warga yang tinggal di daerah pesisir utara, untuk mewaspadai peningkatan permukaan air laut atau dikenal air pasang (rob).

Kepala Seksi Data dan Informasi BMKG Stasiun Klimatologi Semarang Iis Widya Harmoko mengatakan fenomena super blue blood moon yang terjadi pada 31 Januari 2018 kemarin, memang berpotensi memicu air pasang tinggi.

Menurutnya, BMKG sudah mengeluarkan peringatan dini sejak 30 Januari dan berlaku sampai 3 Februari besok.

"Untuk rob sendiri, kami sudah mengeluarkan peringatan tinggi muka permukaan air laut sampai dengan tanggal 3 Februari masih tinggi. Dimulai dari tanggal 30-31 Januari dan 1-3 Februari, kita sudah mengeluarkan warning tinggi muka air laut. Sehingga, ini perlu diwaspadai untuk daerah-daerah yang tinggal di wilayah pesisir," kata Iis, Kamis (1/2).

Iis menjelaskan, sejak fenomena gerhana bulan pihaknya terus melakukan pemantauan dengan mengukur tinggi muka air laut. Saat pagi hari, ketinggian muka air laut masih dalam batas aman. Yakni antara 50-60 sentimeter.

"Kalau malam hari tinggi muka air laut antara 100-110 sentimeter, tapi puncaknya pada pukul 21 bisa 110-120 sentimeter," ujarnya.

Oleh karenanya, BMKG Stasiun Klimatologi Semarang memberi peringatan kepada warga yang tinggal di daerah pesisir, terutama berdekatan dengan Pelabuhan Tanjung Emas Semarang. Misalnya wilayah Sayung di Kabupaten Demak, Kendal dan juga Kota Pekalongan serta Tegal. (K-08)

Bawaslu Rangkul Netizen Jadi Pengawas Partisipatif di Medsos

Ketua Bawaslu Jateng Fajar menyebutkan, keterlibatan netizen sangat
dibutuhkan sebagai pengawas partisipatif di media sosial. 
Semarang-Gerakan pengawas partisipatif terus digiatkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Tengah, selama pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018.

Ketu Bawaslu Jateng Fajar SAKA mengatakan pengawas partisipatif memerlukan peran aktif dari masyarakat, untuk ikut mengawasi kegiatan Pilkada, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Wilayah yang menjadi ruang kampanye, baik kampanye positif, negatif hingga black campaign adalah media sosial (medsos).

Menurutnya, yang paling memungkinkan untuk dirangkul menjadi pengawas partisipatif di medsos dalam kegiatan Pilkada di Jateng adalah kelompok netizen atau warga net. Sebab, netizen yang kebanyakan adalah anak muda lebih banyak berada di ruang dunia maya.

"Peran pengawas partisipatif yang kami harapkan bisa memberikan laporan awal, misalnya di medsos berkembang informasi macam-macam soal pemilu, termasuk indikasi ada pelanggaran. Maka itu adalah informasi awal bagi Bawaslu untuk ditindaklanjuti sebagai sebuah temuan, apakah ini mengandung unsur pelanggaran atau tidak. Bisa pelanggaran administrasi, kode etik atau pidana," kata Fajar.

Selain para netizen yang dilibatkan menjadi pengawas partisipatif, jelas Fajar, kelompok jurnalis juga turut dilibatkan. Sehingga, peran insan pes di dalam mengawasi jalannya Pilkada sangat dibutuhkan. (K-08)

OJK: Secara Nasional, Penyerapan KUR di Jateng Paling Tinggi di 2017

Bambang Kiswono
Kepala Kanreg 3 OJK Jateng-DIY
Semarang-Penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) pada tahun kemarin mencapai Rp96,7 triliun secara nasional atau mengalami kenaikan sebanyak Rp2,3 triliun dari realisasi tahun sebelumnya yang mencapai Rp94,4 triliun.

Kepala Kantor Regional (Kanreg) 3 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jawa Tengah-DIY Bambang Kiswono mengatakan sepanjang 2017 kemarin, Jateng menduduki peringkat pertama penyerap KUR terbesar secara nasional. Hal itu mengindikasikan, para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di provinsi ini mulai dilirik kalangan perbankan sebagai usaha visible dan bankable.

Menurutnya, berdasarkan data per 31 Oktober 2017 Jateng menyerap KUR sebanyak Rp16,89 triliun dan tertinggi secara nasional. Tingginya penyerapan KUR di Jateng itu, tidak lepas dari peran para pelaku industri jasa keuangan, khususnya perbankan dan industri keuangan nonbank serta pemerintah daerah melalui UMKM binaannya.

"Dari nominal KUR yang disalurkan, memang kita yang terbesar, mencapai 17,46 persen lebih dari nasional. Kan pemerintah menetapkan target selama setahun sekian triliun, dan Jatengg realisasinya terbesar dibanding provinsi lain. Saya berharap, tahun ini bisa dipertahankan," kata Bambang, Kamis (1/2).

Bambang menjelaskan, penyaluran kredit per sektor ekonomi di Jateng didominiasi sektor perdagangan besar dan eceran, yakni mencapai 31,69 persen. Kemudian sektor bukan lapangan usaha sebesar 30,75 persen. Sementara, jika ditinjau per jenis penggunaannya, penyaluran kredit di Jateng masih didominasi kredit modal kerja sebesar 53,85 persen.

"Penyaluran KUR di Jateng tidak hanya tinggi secara nominal, namun benar-benar optimal. Baik itu secara kualitas penggunaan maupun membantu UMKM dalam mendorong pengembangan ekonomi daerah," tandasnya. (K-08)

Pertamina Siap Tambah Pasokan BBM ke Karimunjawa Jadi 135 KL

Kapal pengangkut BBM Pertamina ke Karimunjawa masih bersandar di
Dermaga Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, dan belum bisa melaut
karena cuaca buruk. 
Semarang-Biasanya, PT Pertamina Marketing Operation Region (MOR) IV mengirimkan bahan bakar minyak (BBM) ke Kepulauan Karimunjawa, Kabupaten Jepara hanya 75 Kilo Liter. Namun, karena pengiriman BBM selalu mengalami kendala cuaca buruk, maka pasokan akan ditambahi.

General Manager PT Pertamina MOR IV Yanuar Budi Hartanto mengatakan rencananya, apabila izin berlayar dikeluarkan otoritas Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, maka pihaknya langsung menambah pasokan BBM ke Karimunjawa. Karena, stok yang biasanya dikirimkan itu 75 KL dengan ketahanan 7-10 hari. Sehingga, kapal yang berkapasitas 200 KL itu akan ditambah muatan BBM-nya menjadi 135 KL.

Rinciannya, jelas Yanuar, untuk BBM jenis Pertalite sebanyak 55 KL, Dexlite sebanyak 10 KL dan Bio Solar sebanyak 70 KL. 

"Kita juga sudah siap-siap menambah muatan kapal yang biasanya mengirim BBM ke Karimunjawa. Sehingga, ketika sudah bisa dikirimn stok akan difloating di kapal dan tidak semuanya diturunkan ke SPBU. Nanti akan kita tambah jadi 135 KL dari sebelumnya 75 KL," kata Yanuar, Kamis (1/2).

Lebih lanjut Yanuar menjelaskan, ketika BBM sudah sampai di Karimunjawa, maka kan dilakukan pengaturan pembelian agar tidak terjadi pembelian secara besar-besaran. Masyarakat bisa membeli BBM sesuai kebutuhannya, dan tidak dibatasi. Sedangkan untuk para pengecer di Karimunjawa, akan diberi jatah 30-35 persen dari seluruh total penjualan BBM.

"Karena di Karimunjawa ada lima pulau yang besar, jadi pengecer kita beri bagian tapi terbatas. Sehingga, mereka bisa menjualnya ke masyarakat di sekitaran Kepulauan Karimunjawa," pungkasnya. (K-08)