Jumat, 09 Februari 2018

Pemprov Jateng Belum Terima Balasan Surat Izin Cuti Yang Diajukan Gubernur ke Mendagri

Sri Puryono
Sekda Jawa Tengah
Semarang-Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah mengajukan surat izin cuti untuk Gubernur Ganjar Pranowo kepada Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, terkait keikutsertaannya di Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2018. Namun, surat izin cuti di luar tanggungan negara itu belum mendapat balasan dari mendagri.

Sekretaris Daerah Sri Puryono mengatakan surat izin tersebut, sudah diajukan ke mendagri sejak pertengahan Januari 2018 kemarin. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, jika petahana maju di pilkada, maka harus mengajukan cuti di luar tanggungan negara. 

Namun, surat yang diajukan tersebut belum mendapat balasan dari mendagri.

"Belum itu, saya belum tahu. Kayaknya belum turun. Kan kampanyenya mulai 15 Februari sampai 23 Juni, ya. Mudah-mudahan segera turun," kata Sri, Jumat (9/2).

Lebih lanjut sekda menjelaskan, apabila surat balasan cuti dari mendagri turun, maka Wakil Gubernur Heru Sudjatmoko akan menjalankan tugas sebagai pelaksana harian (Plh) gubernur. Hal tersebut dilakukan, agar birokrasi dan kepemimpinan di Pemprov Jateng tetap berjalan lancar.

Sebelumnya, Gubernur Ganjar Pranowo mengaku jika sudah mengajukan cuti di luar tanggungan negara kepada mendagri untuk mengikuti kontestasi Pilgub Jateng 2018. Selain mengajukan cuti, dirinya juga bersiap mencari rumah kontrakan untuk meninggalkan Puri Gedeh, rumah dinas gubernur.

"Untuk rumah kontrakan sudah dicarikan tim relawan," ujarnya.

Diketahui, untuk menghadapi Pilgub Jateng 2018, Ganjar Pranowo berpasangan dengan Taj Yasin dan diusung PDI Perjuangan, Demokrat, NasDem, Golkar dan PPP. (K-08)

Mendagri Optimistis Pilkada 2018 Bisa Capai Angka Partisipasi Pemilih 78 Persen

Tjahjo Kumolo
Menteri Dalam Negeri
Semarang-Pada tahun ini di seluruh wilayah di Indonesia, akan menggelar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak. Baik memilih bupati/wali kota maupun gubernur.

Total daerah yang menggelar pilkada ada 171 daerah, terdiri dari 17 provinsi, 39 kota dan 115 kabupaten. Rencananya, pemungutan suara akan dilakukan pada 27 Juni 2018.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan untuk pilkada tahun ini, dirinya berharap akan ada peningkatan angka partisipasi pemilih. Sebab, dirinya menargetkan angka partisipasi pemilih mencapai 78 persen dan optimistis bisa tercapai.

"Itung-itungan kami dengan KPU itu, karena di 2015 pencapaian suaranya 70 persen. Kemudian, di Pilkada 2017 dengan 101 daerah sudah meningkat 74 persen. Sekarang 78 persen itu minimal dan maksimalnya 87 persen," kata Tjahjo ketika menghadiri pra musrenbang Provinsi Jateng di Grhadika Bhakti Praja, Jumat (9/2).

Lebih lanjut Tjahjo menjelaskan, optimisme tersebut dilandasi dengan semangat para penyelenggara pilkada, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu yang siap bekerja dan mengamankan proses pelaksanaannya. Termasuk, dibantu dari jajaran TNI/Polri.

"Kalau ada satu atau dua masalah tidak apa. Apalagi, tahun pilkadanya akan beraroma pileg dan pilpres," ujarnya.

Politikus PDI Perjuangan itu berharap, masyarakat yang memiliki hak suara di pilkada bisa menggunakannya dengan baik. Sehingga, antusias pemilih datang ke tempat pemungutan suara (TPS) mampu mendongkrak angka partisipasi pemilih di pilkada. (K-08)

PLN Hari Ini Normalkan Aliran Listrik di Wilayah Yang Tergenang Banjir di Jateng

Sejumlah pegawai PLN tengah memeragakan penanganan gangguan
listrik sesuai dengan K3. 
Semarang-Sejumlah wilayah di Jawa Tengah diterjang banjir karena hujan yang mengguyur dengan intensitas tinggi. Wilayah yang dilanda bencana banjir itu ada di Kabupaten Kudus, Jepara, Pati, Kabupaten Pekalongan dan Pemalang.

General Manager PLN Distribusi Jateng-DIY Agung Nugraha mengatakan khusus untuk wilayah di Kabupaten Pemalang, segera dilakukan normalisasi aliran listriknya. Sehingga, pemadaman listrik tidak terlalu lama.

Menurutnya, PLN terpaksa melakukan pemadaman aliran listrik di daerah yang diterjang banjir untuk tujuan keamanan masyarakat setempat. Sehingga, tidak ada laporan warga yang terkena sengatan jaringan listrik di daerah banjir.

"Saat ini banjir yang mengakibatkan padam di Pemalang, hari ini kita normalkan. Pemadaman saat banjir memang kami sengaja, untuk mengamankan masyarakat supaya tidak terjadi sengatan aliran listrik," kata Agung, usai memimpin Apel Bersama Bulan K3 Nasional 2018 di kantor PLN Distribusi Jateng-DiY, Jumat (9/2).

Lebih lanjut Agung menjelaskan, pihaknya sejak jauh hari sudah melakukan antisipasi jika terjadi bencana di daerah. Terutama, ketika akan memasuki musim hujan.

"Upaya prefentifnya sudah kita lakukan sebelum musim hujan. Salah satunya adalah memangkas dahan pohon yang mendekati jaringan kabel listrik," ujarnya.

Sementara, untuk wilayah-wilayah yang mengalami bencana, lanjut Agung, pihaknya juga meyiagakan petugas serta peralatan memadai untuk penanganan kebencanaan. Sehingga, bila ada kejadian bencana langsung petugas di lapangan bertindak cepat.

Oleh karena itu, dengan apel K3 tersebut, jelas Agung, dirinya mengingatkan para petugas di lapangan untuk mengedepankan faktor keselamatan dan kesehatan Kerja. Sehingga, petugas selalu membudayakan memakai alat pelindung diri saat bekerja. (K-08)

Ganjar: Data Penerima Rastra Idealnya Diupdate 3 Bulan Sekali

Gubernur Ganjar Pranowo memberikan air kendi kepada salah satu
sopir truk, yang akan mengirim rastra ke Kabupaten Semarang dan
Demak, Jumat (9/2).
Semarang-Data keluarga penerima manfaat (KPM) beras sejahtera (rastra) di Jawa Tengah, harus bisa dikelola dengan baik dan diperbaiki secara periodik. Sehingga, penerima rastra di Jateng benar-benar tepat sasaran. Pernyataan itu dikatakan Gubernur Ganjar Pranowo, di sela peluncuran bantuan sosial (Bansos) Rastra 2018 di halaman kantor gubernuran, Jumat (9/2) untuk wilayah Kabupaten Semarang dan Demak.

Menurut Ganjar, penyerapan rastra di provinsi ini pada tahap pertama belum mencapai 100 persen. Sehingga, pada tahapan berikutnya harus lebih baik lagi.

Pada tahap pertama, yakni akhir Januari 2018, jelas Ganjar, di 29 titik distribusi di 29 kabupaten di Jateng baru terserap 93,76 persen saja. Padahal, jumlah KPM di Jateng sebanyak 2.437.680 orang dengan total beras sebanyak 24.736.800 kilogram.

"Agar memastikan bahwa itu ya sampai pada tangan yang benar. Barang kali bisa dilakukan evaluasi dan pendataan validasi, sehingga dinamika pergerakan data itu bisa terus dilakukan. Saya sudah mengusulkan data ini di update by system setiap tiga bulan sekali, sehingga diharap tepat sasaran," kata Ganjar.

Lebih lanjut Ganjar menjelaskan, kepada Perum Bulog Divisi Regional Jateng untuk terus melakukan pemantauan terhadap penyaluran beras kepada keluarga penerima. 

Sementara, Kepala Dinas Sosial Nur Hadi menambahkan, dengan adanya bantuan beras ini diharapkan para keluarga miskin bisa terbantu. Karena, jika sebelumnya harus melakukan penebusan beras sebanyak 15 kiilogram seharga Rp24 ribu, sekarang cukup menunjukkan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) saja.

"Dan tentu ini akan membantu banyak hal, terutama membantu mengatasi melonjaknya harga beras. Setiap keluarga akan menerima 10 kilogram beras," ujar.

Kepala Perum Bulog Divre Jateng Djoni Nur Ashari menambahkan, untuk penyaluran Bansos rastra kali ini untuk warga penerima manfaat di Kabupaten Semarang dan Demak. Totalnya mencapai 60 ton yang disalurkan. (K-08)