Kamis, 01 Maret 2018

Pertamina Bagi 1500 Bantuan ke Korban Banjir Demak

Senior Supervisor CSR & SMEPP Pertamina MOR IV Ujang Supriadi (kiri)
menyerahkan bantuan kepada Camat Karang Tengah, Bekti Utomo. Foto:
ISTIMEWA 
Demak-Sebanyak 1.500 paket bantuan dari PT Pertamina Marketing Operation Region (MOR) IV diberikan kepada warga di Kecamatan Karang Tengah, Kabupaten Demak yang mengalami kebanjiran, kemarin. Bantuan untuk 1.500 kepala keluarga (KK) itu diserahkan Senior Supervisor CSR & SMEPP Pertamina MOR IV Ujang Supriadi kepada Camat Karang Tengah, Bekti Utomo.

Manager Communication and CSR Pertamina Andar Titi Lestari mengatakan melalui Pertamina Peduli, pihak mencoba meringankan beban para korban bencana banjir. 

Bantuan yang disalurkan itu, jelas Andar, terdiri dari 7.500 kilogram beras, 7.500 bungkus mi instan, 7.500 kilogram gula pasir dan 1.500 liter minyak goreng kemasan. Ribuan paket bantuan itu, akan diarahkan untuk tiga desa di Kecamatan Karamg Tengah yang direndam banjir. Yakni Desa Tambak Bulusan sebanyak 982 KK, Desa Batu (118 KK) dan Desa Pilangsari (400 KK).

Bantuan tersebut, lanjut Andar, merupakan komitmen Pertamina sebagai bagian dari "BUMN Hadir Untuk Negeri" yang hadir dalam memberikan bantuan tanggap darurat bagi korban bencana. 

"Dalam penyalurannya, Pertamina Peduli berkordinasi penuh dengan pihak-pihak terkait dan otoritas daerah, agar penyaluran bantuan bisa lebih tepat sasaran dan langsung dimanfaatkan secara masif untuk masyarakat," kata Andar dikutip dari rilis yang diterima kilas9.com

Lebih lanjut Andar menjelaskan, selain menyerahkan paket bantuan, pihaknya juga membuka dapur umum di lokasi bencana. Sehingga, kebutuhan pangan yang memadai dan terjamin bagi masyarakat bisa terpenuhi. 

Sementara, Camat Karang Tengah Bekti Utomo menambahkan, dengan adanya bantuan dari Pertamina untuk warganya diharapkam bisa mengurangi beban. 

"Kami berterima kasih atas respon cepat Pertamina dalam menyalurkan bantuan untuk meringankan beban pengungsi pascabanjir di Karang Tengah," ujarnya. (K-08) 

BNN Awasi Jalur Tikus Distribusi Narkotika Masuk ke Jateng

Kepala BNNP Jateng Brigjen Pol Tri Agus Heru (kanan) menunjukkan
barang bukti berupa sabu yang disimpan dalam kemasan teh hijau asal
Tiongkok. 
Semarang-Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Jawa Tengah akan terus melakukan pencegahan, terhadap masuknya narkoba ke provinsi ini. Sejumlah wilayah atau jalur tikus yang menjadi pintu masuk sudah dipetakan, sehingga upaya memasukkan narkoba ke Jateng bisa dicegah.

Kepala BNN Provinsi Jateng Brigjen Pol Tri Agus Heru mengatakan kasus peredaran narkoba di provinsi ini, sudah masuk kategori mengkhawatirkan. Sehingga, jajarannya mulai memetakan jalur-jalur tikus yang biasa digunakan sebagai distribusi narkotika.

Menurutnya, jalur-jalur tikus distribusi narkoba di Jateng hampir merata tersebar di sejumlah kabupaten/kota. Salah satunya adalah pelabuhan-pelabuhan ilegal di wilayah pantai utara (Pantura) Jawa Tengah. Misalnya di Kabupaten Jepara.

Oleh karena itu, lanjut Tri Agus, pihaknya bekerjasama dengan pemerintah daerah setempat untuk menutup pelabuhan-pelabuhan ilegal yang bisa dimanfaatkan jaringan pengedar narkoba di Jateng.

"Ternyata memang pasokan barang itu masih banyak di Jawa Tengah. Pintu masuk di Jawa Tengah ada cukup banyak karena wilayahnya memang luas. Jadi, ada beberapa wilayah yang kita anggap rawan untuk pintu masuk narkotika. Ada banyak sekali jalur tikus yang merupakan pelabuhan tidak resmi dan bisa dilalui," kata Tri Agus saat pemusnahan sabu seberat 1,1 kilogram di kantornya, Kamis (1/3).

Lebih lanjut Tri Agus menjelaskan, agar Jateng tidak masuk wilayah darurat narkoba pihaknya terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk ikut memerangi narkoba. Salah satunya dengan melibatkan kader-kader di lingkungan masyarakat, untuk ikut mengawasi jika terdeteksi ada peredaran narkoba di wilayahnya.

Sebelumnya diwartakan, Presiden Joko Widodo menegaskan untuk memberantas peredaran narkoba di Indonesia. Bahkan, dua institusi penegak hukum, yaitu Polri dan BNN diminta bertindak tegas terhadap para pengedar narkoba. Sebab, Indonesia sudah masuk darurat narkoba karena peredarannya hingga ke pelosok desa dan sudah menyasar kelompok usia anak-anak sebagai korbannya. (K-08)

Dinkop Jateng Ajak Dubes Negara Sahabat Wisata UKM

Ema Rachmawati
Kepala Dinas Koperasi dan UKM
Semarang-Guna memfasilitasi dan mengangkat potensi dari para pelaku usaha kecil dan menengah (UMK), Dinas Koperasi dan UKM Jawa Tengah akan mengajak sejumlah duta besar (dubes) negara sahabat berkeliling di provinsi ini.

Kepala Dinkop dan UKM Jateng Ema Rachmawati mengatakan para dubes dari negara-negara sahabat yang akan diundang berkeliling di provinsi ini tersebut, akan diajak mencicip beragam produk makanan dan minuman khas yang dihasilkan para pelaku UKM. Termasuk, mengunjungi sentra-sentra kerajinan tangan asli Jateng.

Menurut Ema, pola pengenalan dan fasilitasi dengan mengajak sejumlah dubes negara sahabat itu dianggap cukup efektif dan berhasil. Sebab, beberapa waktu lalu ketika mengajak dubes dari Cekoslovakia ke sentra produksi tempe kaleng di Magelang, langsung meminta produknya diekspor dalam jumlah banyak. Sehingga, produk tempe kaleng dari Magelang mampu menembus pasar ekspor ke negara Eropa.

Selain mengajak dubes negara sahabat, jelas Ema, pihaknya juga mengikutsertakan sejumlah jurnalis dalam wisata UKM tersebut. Tujuannya, agar para jurnalis bisa mengenalkan produk UKM ke dunia luar lewat publikasi media.

"Tahun ini kita akan coba ajak para dubes negara sahabat berwisata UKM di Jateng. Syukur-syukur nanti, ada yang berinvestasi membantu UKM kita. Selain dubes negara sahabat, kita juga akan ajak para jurnalis berkeliling ke UKM di Jawa Tengah, sehingga mereka bisa memotret kondisi pelaku UKM kita," kata Ema, Kamis (1/3).

Lebih lanjut Ema menjelaskan, pihaknya juga serius memfasilitasi para pelaku UKM di Jateng untuk membuka pasar di seluruh Tanah Air. Sehingga, pihaknya membuka kran kerja sama dengan beberapa provinsi lain, misalnya Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan untuk mendongkrak penjualan domestik.

Diketahui, di Jateng ada 63 ribu pelaku UKM yang sudah terdaftar di i-UKM dan 90 persen di antaranya merupakan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). (K-08)

KPID Bisa Usulkan ke KPU dan Bawaslu Untuk Gugurkan Paslon Yang Melanggar Aturan Kampanye di Lembaga Penyiaran

Komisioner KPID Jateng Rofiudin (dua dari kiri) saat memaparkan pe-
mantauan iklan dan pemberitaan kampanye di lembaga penyiaran di
diskusi yang diadakan Bawaslu, kemarin. 
Semarang-Aturan berkampanye melalui lembaga penyiaran sudah diatur di Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 4 Tahun 2017 Pasal 47, tentang Kampanye Pemilihan Gubernur, Bupati atau Wali Kota. 

KPU di setiap daerah sudah memfasilitasi setiap pasangan calon (paslon), memasang iklan di lembaga penyiaran. Baik di radio maupun televisi. Setiap lembaga penyiaran akan mendapatkan porsi yang sama, untuk menyiarkan kampanye masing-masing paslon.

Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Tengah Rofiudin mengatakan lembaga penyiaran akan mendapatkan sanksi, jika memutarkan iklan kampanye paslon yang tidak difasilitasi KPU setempat.

Menurutnya, iklan kampanye di lembaga penyiaran itu termasuk juga reality show, talk show ataupun sinetron serta berbentuk pemberitaan. Apabila ada lembaga penyiaran diketahui melakukan pelanggaran, maka akan diberi sanksi sesuai dengan UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Sementara, jelas Rofiudin, bagi paslon yang melanggar akan dilaporkan ke KPU dan Bawaslu. Jika tidak mengindahkan teguran, maka sanksi terberatnya adalah digugurkan status pencalonannya.

"KPID juga akan merekomendasikan ke KPU dan Bawaslu, untuk menindak paslonnya yang melanggar aturan kampanye di lembaga penyiaran. Jadi, calonnya masuk ranah KPU dan Bawaslu yang lembaga penyiaran di kami. Sehingga, kami bisa menilai lembaga penyiaran ini netral atau engga," kata Rofi, kemarin.

Oleh karena itu, lanjut Rofiundin, dirinya meminta kepada masyarakat untuk ikut mengawasi dan mewaspadai pemberitaan yang tidak seimbang dari lembaga penyiaran di Jateng. Sehingga, jika diketahui ada yang melakukan pelanggaran, bisa melapor ke KPID Jateng.

"Di Jateng itu ada 257 radio dan 40-an televisi lokal yang kami awasi selama pelaksanaan Pilkada Serentak ini," tandasnya. (K-08)

Bawaslu: Belasan Kades di Jateng Yang Terbukti Tidak Netral Akan Dipidana

Komisioner Bawaslu Jateng Sri Wahyu Ananingsih menyebut, ada 19
kades di Jateng yang diduga tidak netral karena mendukung salah satu
pasangan calon. 
Semarang-Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Tengah saat ini sedang melakukan proses klarifikasi terhadap 19 kepala desa (Kades), yang diduga tidak netral di pelaksanaan kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018. Di samping itu, seorang camat juga sedang diproses tim Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) karena diduga ikut menghadiri deklarasi salah satu pasangan calon (paslon) kepala daerah.

Koordinator Divisi Penindakan dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Jateng Sri Wahyu Ananingsih mengatakan seorang camat dan 19 kades yang diduga tidak netral itu, dituduh telah melanggar UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Pasal 71 ayat (3).

Menurutnya, sesuai dengan aturan tersebut, pejabat negara dan aparatur sipil negara (ASN) serta kepala desa dan perangkat desa yang melakukan kegiatan menguntungkan atau merugikan salah satu paslon, maka akan mendapat sanksi hukum. Sehingga, terhadap para terduga yang dianggap melanggar ketentuan itu, saat ini sudah diproses dan dimintakan kelengkapan serta pendapat dari saksi ahli.

"Kalau terbukti, nanti ada sanksi hukumnya. Sanksinya sesuai dengan pasal yang dilanggar, bisa pidana penjara dan atau denda," kata Ana, kemarin.

Lebih lanjut Ana menjelaskan, kades yang diduga melakukan pelanggaran pidana pemilu karena menghadiri deklarasi untuk mendukung paslon tertentu itu tersebar di sejumlah wilayah di Jateng. Di Kabupaten Purworejo ada 14 kades yang diduga tidak netral, dan lima kades tidak netral serta satu camat ada di Kudus.

"Di kedua wilayah itu, mereka secara sengaja datang ke acara sebuah partai," ujarnya.

Oleh karena itu, lanjut Ana, pihaknya akan terus memantau perkembangan kasus ketidaknetralan dari unsur ASN ataupun kades di kedua kabupaten tersebut.

Sementara itu, kasus pelanggaran lain yang dicatat Bawaslu Jateng selama kampanye Pilkada Serentak 2018 adalah soal pemasangan alat peraga kampanye (APK). Tercatat, ada ribuan APK yang bukan resmi disetujui Komisi Pemilihan Umum (KPU) namun sudah dipasang di sejumlah tempat. (K-08)

Sekda: Tanggap Darurat di Brebes Harus Bisa Dikerjakan Maksimal Dan Mengutamakan Keselamatan

Jalur Desa Pasir Panjang, Kecamatan Salem yang nyaris putus karena
tanah yang longsor. Foto: ISTIMEWA
Semarang-Para petugas gabungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BNPB) Jawa Tengah terus berupaya, untuk mencari korban hilang atau korban meninggal dunia dari kejadian bencana alam di Kabupaten Brebes.

Sekretaris Daerah Jateng Sri Puryono mengatakan upaya tanggap darurat bencana sudah ditetapkan, dan sejumlah pihak terus berusaha untuk melakukan evakuasi para korban.

Namun, jelas sekda, dari informasi yang didapat jika petugas di lapangan kesulitan untuk menjangkau lokasi bencana dan mencari korban hilang. Sebab, lokasi bencana masih dianggap rawan dan alat berat di lokasi jumlahnya masih kurang.

Sri Puryono menjelaskan, yang perlu diperhatikan para petugas di lapangan adalah tetap mengutamakan keselamatan diri sebelum mengevakuasi para korban.

"Adakan tanggap darurat secara maksimal, tapi juga perhatikan situasi dan kondisi di lapangan yang ada. Jangan sampai, kita menolong korban tapi malah menambah koban. Jadi, upaya pertolongan yang cemat," kata sekda, Kamis (1/3).

Lebih lanjut Sri menjelaskan, dirinya juga sudah meminta para kepala BPBD di setiap kabupaten/kota yang ada di sekitar Kabupaten Brebes untuk terus berkoordinasi. Sebab, kasus bencana tidak hanya terjadi di Brebes saja dan juga ada di beberapa kabupaten lain di Jateng. 

Diwartakan sebelumnya, bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi di Kabupaten Brebes menyebabkan 245 warga harus diungsikan ke tempat yang aman. Pemkab setempat juga sudah menetapkan status tanggap darurat bencana hingga 7 Maret 2018.

Kejadian musibah tanah longsor terjadi di Desa Pasir Panjang, kecamatan Salem dan mencatatkan korban meninggal dunia sebanyak tujuh orang dan 13 orang dilaporkan hilang. 

Sementara, sejumlah tanggul di Brebes juga dilaporkan jebol di beberapa titik dan meluapnya Sungai Cisnggaung. Akibatnya, jalur pantura tidak bisa dilewati. Bahkan, delapan desa di Kecamatan Losari dilaporkan terendam banjir. (K-08)