Selasa, 20 Maret 2018

Ganjar Pertanyakan Sikap Panwas Jepara Yang Tolak Bersalaman Dengan Dirinya

Cagub Ganjar Pranowo belajar cara melinting rokok tanpa mengguna-
kan mesin di salah satu pabrik rokok di Kudus. Foto: ISTIMEWA 
Jepara-Calon Gubernur (Cagub) Ganjar Pranowo mengaku terkejut, ketika berkunjung ke Kabupaten Jepara belum lama ini. Sebab, saat di kota ukir tersebut ia mendapati sikap petugas Pengawas Pemilu (Panwaslu) setempat yang bertindak di luar kewajaran.

Menurut Ganjar, ketika dirinya sedang mengikuti sebuah kegiatan dan berpapasan dengan anggota panwaslu kemudian mengajaknya berjabat tangan. Namun, uluran tangan dari politikus PDI Perjuangan tersebut tidak mendapat sambutan.

Kejadian serupa juga terjadi di Pasar Kota Jepara. Lagi-lagi tangan Ganjar tidak mendapat sambutan dari anggota Panwaslu Jepara. Karena merasa aneh, dirinya mencoba mencari tahu dan bertanya.

Namun, jelas Ganjar, bukannya mendapat jawaban yang memuaskan, anggota panwas tersebut memilih diam.

Dirinya menjelaskan, bahwa setiap kegiatannya sebagai calon kandidat silakan diawasi dan diikuti, namun bukan berarti harus bersikap antipati. Sehingga, tradisi berjabat tangan orang Jawa ketika bertemu tidak diciderai karena pelaksanaan Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2018. 

"Silakan saya diawasi dan ditegur, kalau mau dilarang pun silakan. Mau dilarang bagaimanapun silakan saja diomongkan. Kalau saya ajak bersalaman tidak mau kan itu sudah aneh. Nilai-nilai kultural silaturahim kita hancur gara-gara pilgub," kata Ganjar di Jepara.

Lebih lanjut mantan anggota DPR RI itu menjelaskan, sikap dari anggota panwaslu di daerah tidak demikian. Dirinya memberi contoh ketika berada di Kabupaten Demak dan bertemu dengan anggota panwaslu setempat, malah mendapat perhatian. Ia juga memersilakan anggota Panwaslu Demak ikut memberi edukasi dan menjelaskan aturan kampanye kepada warga.

"Mereka (Panwaslu Demak) dengan senang hati mau ikut nimbrung dan menjelaskan soal aturan kampanye kepada warga. Lha ini di Jepara kok beda. Diajak salaman kok menghindar," pungkasnya. (K-08)

Sudirman: Kekayaan Batik Jateng Layak Dijual ke Dunia Internasional

Cagub Sudirman Said menikmati keindahan alam di Desa
Sikunir yang merupakan desa tertinggi di Pulau Jawa.
Foto: ISTIMEWA 
Semarang-Calon Gubernur (Cagub) Sudirman Said mengaku kagum dengan kekayaan budaya Jawa Tengah, yakni kain batik.

Menurutnya, batik Jateng cukup dikenal di seluruh Indonesia. Bahkan, beberapa sentra batik terdapat di wilayah Jateng. Di antaranya Pekalongan, Surakarta dan juga Lasem.

Mantan menteri ESDM itu menjelaskan, dengan potensi kekayaan kain batik yang luar biasa tersebut, dirinya mempunyai pikiran untuk menjadikan Jateng sebagai sentra produksi batik dunia. Karena, kain batik Jateng kaya corak dan makna.

"Tidak ada provinsi lain yang batiknya sekaya Jawa Tengah, dan layak kalau nanti Jawa Tengah kita doron menjadi pusat produksi batik dunia. Kita coba akan angkat ke dunia internasional. Ini semua bisa kita kembangkan ke depan," kata Sudirman di Semarang.

Lebih lanjut Sudirman menjelaskan, agar potensi budaya batik Jateng bisa berkembang dan menjadi perhatian dunia, maka perlu ada dorongan masif dari pemerintah. Mulai dari penyediaan bahan baku, permodalan sampai dengan membuka pasar batik Jateng.

"Batik Jateng perlu kita dorong. Karena perajinnya kesulitan bahan baku, ya kita upayakan. Kalau masalahnya modal, kita dekatkan dengan perbankan," ujarnya.

Sudirman menjelaskan, apabila upaya menduniakan batik Jateng berhasil maka akan berdampak pada sektor lain. Salah satunya adalah penurunan angka kemiskinan di Jateng.

"Penurunan angka kemiskinan adalah target kami dari 13 persen, turun jadi enam persen selama lima tahun," tandasnya. (K-08)

Ajak Warga Lapor SPT, DJP Jateng I Gelar Spectaxcular

Petugas Kanwil DJP Jateng I melayani dua wayang yang
akan menyampaikan SPT Tahunan. Foto: ISTIMEWA 
Semarang-Batas akhir penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pajak penghasilan (PPh) orang pribadi, yaitu pada 31 Maret 2018 mendatang. 

Guna menarik wajib pajak orang pribadi menyampaikan SPT tepat sebelum batas waktu, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jateng I terus gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Salah satunya dengan menggelar kegiatan "Spectaxcular 2018" di arena car free day (CFD) Kota Semarang belum lama ini. 

Dikutip dari rilis yang diterima kilas9.com, Kepala Kanwil DJP Jateng I Irawan mengatakan penyampaian SPT PPh orang pribadi tersebut bisa dilakukan melalui eFilling. Yakni, dengan mengakses di website djponline.paja.go.id

Menurutnya, melalui kegiatan "Spectaxcular 2018" tersebut, pihaknya mencoba mengingatkan kepada wajib pajak orang pribadi agar tidak sampai terlambat menyampaikan SPT-nya. 

"Kanwil DJP Jateng I membuka gerai pajak yang melayani pengisian SPT Tahunan PPh secara online, pencetakan e-FIN dan konsultasi seputar perpajakan," kata Irawan. 

Irawan menjelaskan, selain di Kota Semarang, jajarannya juga menggelar kegiatan serupa sepanjang pantura barat dan timur serta di wilayah selatan hingga Kota Salatiga.

Sosialiasi yang sudah dilakukan itu, lanjut Irawan, diharapkan mampu mengingatkan masyarakat terkait batas akhir penyampaian SPT Tahunan PPh orang pribadi. 

"Kami imbau masyarakat untuk segera menyampaikan SPT Tahunan tepat waktu sebelum berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh WP orang pribadi. Sebab, denda keterlambatan penyampaian SPT Tahunan PPh orang pribadi sebesar Rp100 ribu," tandasnya. (K-08) 

Terapkan Green Economy, Phapros Hemat Rp1,3 Miliar Per Tahun

Barokah Sri Utami
Dirut PT Phapros
Semarang-Guna mendukung pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) yang digalakkan pemerintah, PT Phapros menerapkan green economy atau ekonomi hijau dalam setiap kebijakan perusahaan yang dibuat. 

Dikutip dari rilis yang diterima kilas9.com, Direktur Utama PT Phapros Barokah Sri Utami mengatakan pihaknya berusaha menjadi yang terbaik, di dalam mengimplemetasikan program pemerintah tersebut.

Emmy, panggilan akrabnya menyatakan, dukungan Phapros terhadap pemerintah dalam mewujudkan SDGs tersebut tertuang dalam kebijakan strategis perusahaan lewat penerapan green economy. 

Prinsip ekonomi hijau yang diterapkan Phapros tersebut, melingkupi efisiensi energi, konservasi air, perlindungan keanekaragaman hayati dan penurunan emisi. Beberapa kebijakan perseroan dalam menerapkan prinsip ekonomi hijau berhasil melakukan efisiensi biaya yang dikeluarkan untuk energi hingga Rp1,3 miliar per tahunnya. 

"Dalam melaksanakan proses bisnisnya, Phapros selalu menerapkan prinsip ekonomi hijau. Dalam hal ini, kami tak hanya fokus terhadap profit, tapi juga memperhatikan aspek sosial (people) dan lingkungan (planet), agar pembangunan keberlanjutan bisa tercapai sesuai dengan yang tertuang dalam rencana strategis Kementerian Kesehatan RI 2015-2019," kata Emmy.

Lebih lanjut Emmy menjelaskan, dari penerapan green economy tersebut, pihaknya selama enam kali berturut meraih PROPER Hijau dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta 2nd Runner-up kategori manufaktur pada Sustainability Report Awards 2017 dari National Center for Sustainability Reporting.

"Pada dasarnya, prinsip dasar pembangunan berkelanjutan adalah memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kebutuhan generasi yang akan datang. Sehingga, ekonomi hijau merupakan kunci utama keberhasilan pembangunan keberlanjutan," pungkasnya. (K-08) 

Tol Ngawi-Kertosono Siap Operasional

Gerbang Tol Madiun merupakan satu dari lima gerbang tol yang ada di
jalan tol Ngawi-Kertosono Seksi Ngawi-Wilangan yang siap operasi.
Foto: ISTIMEWA 
Semarang-Usai mendapatkan sertifikat, jalan tol Ngawi Kertosono Seksi Ngawi-Wilangan siap operasional. Sertifikat yang dikantongi tersebut adalah Sertifikat Laik Fungsi Jalan Tol dan Sertifikat Laik Operasi. Artinya, ruas jalan tol sepanjang 52 kilometer itu siap untuk dioperasionalkan. 

Dikutip dari rilis yang diterima kilas9.comDirektur Utama PT Ngawi Kertosono Jaya Iwan Moedyarno mengatakan Sertifikat Laik Fungsi Jalan Tol dikeluarkan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, sedangkan Sertifikat Laik Operasi dikeluarkan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT). 

Menurutnya, sebelum diterbitkan kedua sertifikat tersebut, Tim Evaluasi Laik Fungsi dan Laik Operasi Jalan Tol telah melakukan dua kali kunjungan lapangan. Tujuannya, untuk memastikan terpenuhinya semua spesifikasi teknis, persyaratan serta fasilitas lalu lintas dan perlengkapan jalan yang ada di ruas jalan tol Ngawi Kertosono sesuai standar manajemen dan keselamatan lalu lintas.

Hasil evaluasi dan observasi dari Tim Uji Laik menyatakan, jika ruas jalan tol Ngawi Kertosono Seksi Ngawi-Wilangan telah memenuhi persyaratan teknis sebagai jalan tol dan sebagai jalan yang terbuka bagi lalu lintas untuk umum.

"Tim Evaluasi  Laik Fungsi dan Laik Operasi Jalan Tol terdiri atas unsur Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Korlantas Polri dan BPJT," kata Iwan. 

Guna mendukung kesiapan operasi, jelas Iwan, PT Ngawi Kertosono Jaya telah melakukan uji peralatan tol bersama dengan Divisi Management Operasi PT Jasa Marga, PT Jasamarga Toll Road Operator selaku operator pelayanan transaksi dan lalu lintas dan PT Module Intrac Yasatama selaku vendor peralatan tol.

"Pengujian mencakup kesiapan empat gerbang tol, yaitu Ngawi, Madiun, Caruban dan Wilangan. Hasil pengujian menyatakan, keempat pintu gerbang tol siap dioperasikan," ujarnya. 

Lebih lanjut Iwan menjelaskan, dengan segera dioperasionalkan jalan tol Ngawi-Kertosono, maka jalan tol Trans Jawa dari Merak hingga Banyuwangi mulai tersambung. Diharapkan, jalan tol Trans Jawa bisa membawa peranan penting dalam proses distribusi barang dan jasa di Pulau Jawa. (K-08) 

Ombudsman Selidiki Dugaan Pungli 2 BPN di Jateng

Sabarudin Hulu
Plt Kepala Ombudsman Jateng
Semarang-Kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) dugaan pungutan liar (pungli) yang ada di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Semarang, membuka kasus-kasus pungli lain di instansi tersebut di Jawa Tengah. Hal itu dikatakan Pelaksana tugas (Plt) Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Jateng, Sabarudin Hulu.

Menurutnya, Ombudsman saat in sedang menyelidiki dua kasus pungli di kantor BPN di Jateng.

Hanya saja, dua kantor BPN mana yang sedang diperiksa, Sabarudin masih merahasiakannya.

Untuk dua kasus dugaan pungli soal tanah yang masuk di Ombudsman, jelas Sabarudin, diterimanya sejak Januari sampai pertengahan Maret 2018. Kasus yang dilaporkan tersebut, masih dalam pemeriksaan secara mendalam.

Pendalaman pemeriksaan tersebut dilakukan, lanjut Sabar, karena salah satu pelapornya meminta dirahasiakan identitasnya. 

"Ada dua laporan dari masyarakat tentang BPN yang ada di Jawa Tengah. Pelaporannya sama, tentang dugaan pungli dan kami sedang melakukan pemeriksaan. Kita masih kumpulkan alat bukti yang cukup," kata Sabarudin di Semarang.

Lebih lanjut Sabarudin menjelaskan, dari pengalaman di 2017 ketika menangani kasus pungli soal tanah masih menemukan hambatan. Sebab, masyarakat masih enggan menyebutkan identitasnya dengan alasan khawatir dilaporkan balik karena pencemaran.

"Tahun kemarin ada tiga laporan dugaan pungli yang masuk, tapi pelapornya enggan menyebutkan identitas. Kendala ini yang membuat kami kerepotan mengungkapnya," ujarnya.

Oleh karena itu, agar proses pemeriksaan dugaan pungli di kantor BPN atau instansi lain yang dilaporkan masyarakat, ia meminta dicantumkan identitas pelapornya. Sehingga, upaya memotong mata rantai pungli di setiap instansi bisa tuntas. (K-08)

Komisi ASN Jaring Kerja Sama Dengan Bawaslu Awasi Pelaksanaan Pilkada

Sofian Effendi
Kepala Komisi ASN
Semarang-Selama dua tahun ini Komisi Aparatur Sipil Negara (ASN) menjalin kerja sama dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), mengawasi pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) di seluruh Indonesia. 

Tahun ini, di 171 daerah yang menggelar pilkada serentak, Komisi ASN tidak hanya menggandeng Bawaslu saja tetapi juga sejumlah pihak untuk ikut mengawasi.

Ketua Komisi ASN Sofian Effendi mengatakan guna meningkatkan pengawasan pelaksanaan pilkada di 171 daerah, pihaknya mencoba menggandeng banyak pihak untuk ikut mengawasi, tidak hanya Bawaslu saja. Sebab, saat pilkada banyak penyalahgunaan dari para ASN dan kepala daerah atau petahana yang menggiring para ASN. Bahkan, penggunaan fasilitas negara dari ASN untuk mendukung salah satu pasangan calon (paslon). 

Menurutnya, sejumlah sanksi sudah dijatuhkan kepada para ASN yang memang terbukti melakukan pelanggaran. Mulai dari teguran, penurunan pangkat sampai pemecatan sebagai sanksi terberat. Namun, sanksi-sanksi yang sudah diberikan tersebut ternyata tidak membuat para ASN kapok. Terbukti, sampai dengan saat ini sudah ada 69 laporan pelanggaran dari para ASN yang diterima Bawaslu di sejumlah provinsi di Pulau Jawa.

"Menghadapi pilkada tahun ini dan pilpres tahun depan, merupakan tantangan besar bagi kita yang bertugas menjaga netralitas para ASN. Tahun ini ada 171 daerah yang menggelar pilkada, tidak mungkin Komisi ASN saja kita harus menjaring seluas-luasnya dengan pihak lain untuk mengawasi," kata Sofian di Semarang.

Sofian menegaskan, para ASN di 171 daerah yang menggelar pilkada untuk tetap menjaga netralitasnya. Sebab, jika ASN tidak netral, maka akan mengganggu pelayanan kepada masyarakat. 

"Mereka harus netral dari politik, harus netral untuk tidak memberikan preferensi politik. Kalau ini dilanggar, berarti sudah tidak netral lagi," pungkasnya. (K-08)