Jumat, 06 April 2018

DKP Jateng Tegaskan Produk Ikan Kaleng Makarel Aman Dikonsumsi

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Jateng Lalu M Syafriadi menga-
jak masyarakat untuk kembali mengonsumsk ikan kaleng yang sempat
ramai karena diduga mengandung parasit cacing, Jumat (6/4).
Semarang-Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Jawa Tengah membagikan ratusan lebih produk ikan kaleng makarel secara gratis kepada masyarakat Kota Semarang, Jumat (6/4). Bahkan, tidak hanya membagikan tetapi juga diikuti dengan makan olahan produk ikan kaleng makarel bersama.

Kepala DKP Jateng Lalu M. Syafriadi mengatakan melalui kegiatan tersebut, pihaknya ingin memberikan informasi yang benar kepada masyarakat tentang produk ikan kaleng makarel.

Oleh karena itu, jelas Syafriadi, untuk menepis keraguan masyarakat tentang produk olahan ikan kaleng makarel yang disebut mengandung parasit cacing pihaknya mengajak masyarakat kembali mengonsumsi ikan kaleng. Hal itu juga berkaitan dengan upayanya menggalakkan masyarakat gemar makan ikan.

"Kita ingin memertegas bahwa apa yang diinfokan kepada masyarakat lewat BPOM terkait dengan kandungan cacing yang ada di produk kaleng. Bahwa proses yang dilalui sudah benar, yaitu menerapkan ISO-22000. Di samping itu juga, ini sudah aman karena proses memasak selama empat jam dengan suhu 140 derajat celcius," kata Lalu.

Produk olahan ikan kaleng makarel yang sempat ramai
karena diduga mengandung parasit cacing. 
Lebih lanjut Syafriadi menjelaskan, kegiatan mengajak masyarakat mulai gemar makan ikan juga dalam rangka meningkatkan konsumsi makan ikan di Jateng. Sebab, pada 2017 kemarin tingkat konsumsi ikan di provinsi ini masih jauh dari target nasional.

"Pada tahun kemarin tingkat konsumsi makan ikan Jateng baru 26,71 kilogram per kapita per tahun, padahal target nasional adalah 43 kilogram per kapita per tahun," ujarnya.

Sementara, perwakilan dari PT Maya Food sebagai distributor sekaligus produsen dari produk ikan kaleng makarel Botan, Jones Simbolon menambahkan, akibat dari informasi yang beredar belakangan ini membuat proses produksi berhenti. Bahkan, pihaknya juga sempat menarik produk yang sudah beredar di pasaran.

Namun demikian, yang paling dirugikan adalah para pekerja. Karena, hampir 400 karyawan dirumahkan hingga persoalan selesai.

"Dampak daripada itu, akhirnya sampai hari ini kita tetap belum ada kegiatan proses produksi. Kami masih menunggu keputusan dari pemerintah yang menyatakan permasalahan sudah selesai," ujarnya.

Diwartakan sebelumnya, Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) menyatakan ada 27 produk olahan ikan makarel dalam kaleng yang diduga mengandung parasit cacing. (K-08)

Ponco: Sudah Saatnya Perbankan Berbenah Sambut Digital Ekonomi

Bank Indonesia menggelar diskusi tentang digital ekonomi dengan
peserta sejumlah dosen dan dekan fakultas ekonomi di seluruh Indonesia. 
Semarang-Era moderen sekarang ini membuat sejumlah sektor usaha berbenah, untuk menghadapi tantangan digitalisasi ekonomi. Tidak terkecuali adalah kalangan perbankan.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah Hamid Ponco Wibowo mengatakan pihak perbankan sekarang ini, dituntut untuk bisa mengadopsi teknologi yang sedang berkembang. Yakni teknologi di bidang perbankan. Salah satunya adalah digitalisasi ekonomi.

Menurutnya, beberapa bank besar di Tanah Air sudah banyak yang menerapkan digitalisasi ekonomi. Misalnya dengan menyiapkan perangkat atau infrastruktur di kantor, yang tujuannya untuk mengurangi tenaga manusia dalam melayani nasabah.

Kondisi tersebut, diakui Ponco, merupakan salah satu bentuk dari transformasi digital ekonomi yang ada di Indonesia.

"Bicara tentang pengembangan digital ekonomi, kalau kita lihat sekarang ini sebenarnya sangat demikian pesatnya. Kami merasa bahwa sekarang saatnya mulai berbenah. Bahkan, beberapa bank besar di Pulau Jawa atau Indonesia sudah mulai mengurangi jumlah personel yang ada di depan dan diganti dengan mesin," kata Ponco.

Lebih lanjut Ponco menjelaskan, BI sebagai regulator berupa mengatur kelancaran sistem pembayaran yang ada di Indonesia.

"Digitalisasi ekonomi ini sesuatu yang tidak bisa kita hindari," ujarnya.

Oleh karenanya, lanjut Ponco, di dalam menghadapi tantangan di era digital dibutuhkan persiapan dan respon untuk menjawabnya. (K-08)

Tak Sampai 10 Persen Pelaku UKM Manfaatkan Jualan Online

Dody Budi Waluyo
Asisten Gubernur BI
Semarang-Asisten Gubernur Bank Indonesia Dody Budi Waluyo mengatakan pemanfaatan ekonomi digital pada masa sekarang ini akan terus dioptimalkan, sehingga menjadi sumber dari pertumbuhan ekonomi baru. Hal itu dikatakannya, ketika membuka diskusi "Ekonomi Digital, Tantangan dan Peluang Dari Sisi Regulasi, Ekonomi, Sosial dan Budaya" di Kantor Perwakilan BI Jawa Tengah, belum lama ini.

Menurutnya, sampai dengan saat ini belum ada 10 persen pelaku usaha mikro kecil (UKM) di Indonesia yang sudah memanfaatkan jaringan online untuk berjualan. Padahal, pada saat sekarang ini ekonomi sudah berkembang pesat.

Dody menjelaskan, seharusnya para pelaku UKM sudah sejak jauh hari telah memanfaatkan digital ekonomi untuk mengembangkan usahanya. Sebab, masyarakat moderen lebih mengutamakan hal praktis di dalam memenuhi kebutuhannya.

Oleh karena itu, jelas Dody, digitalisasi ekonomi adalah suatu keniscayaan yang tidak bisa dihindari.

Bahkan, bank sentral juga terus mengembangkan diri untuk menjawab tantangan dari teknologi yang ada sekarang tentang digitalisasi ekonomi.

"Produk UKM yang dijual lewat online tidak sampai 10 persen dari total transaksi perdagangan yang terjadi. Kalau melihat pear to pear landingnya, baru sekitar 15-20 persen. Ini adalah satu konsekuensi dari ekonomi digital," kata Dody.

Lebih lanjut Dody menjelaskan, para pelaku UKM diminta bisa segera beralih ke pemasaran online. Karena, perkembangan digitalisasi ekonomi tidak bisa dilawan.

"Sudah saatnya memang para pelaku UKM merambah dunia digitalisasi ekonomi," ujarnya.

Namun demikian, lanjut Dody, pihaknya juga tetap mewaspadai dampak dari digitalisasi ekonomi. Salah satunya adalah penggunaan Bitcoin.

Meskipun BI sudah menegaskan penggunaan Bitcoin dilarang dalam setiap transaksi di dalam negeri, namun masyarakat tetap perlu diedukasi dampak negatif dari digitalisasi ekonomi. (K-08)

Dewan: Bangunan Dan Wakaf Yang Belum Dibebaskan di Tol Batang-Semarang Harus Segera Tuntas

Salah satu ruas jalan di tol Batang-Semarang yang sedang dikerjakan.
Foto: ISTIMEWA 
Semarang-Pembangunan tol Trans Jawa yang melintas di Jawa Tengah, harus bisa segera selesai sebelum memasuki masa arus mudik dan balik Lebaran tahun ini.

Wakil Ketua Komisi D DPRD Jateng Hadi Santoso mengatakan, untuk ruas tol Batang-Semarang yang masih menyisakan persoalan adalah pembebasan lahan dan bangunan wakaf.

Menurutnya, harus ada solusi untuk pemindahan bangunan wakaf yang berupa sekolah atau tempat ibadah. Sebab, sebenarnya lahan pengganti sudah disiapkan tinggal proses negosiasi dengan pihak warga untuk memindahkan bangunan sekolah dan tempat ibadah tersebut. 

"Jadi di situ memang masih ada beberapa bidang tanah yang saat ini belum dikerjakan. Bidang tanah itu lebih pada wakaf dan tanah desa. Ada SD, ada MI dan ada juga masjid. Kalau tidak salah hitungan 16 bangunan yang belum dieksekusi. Yang tanah perseorangan semua sudah selesai," kata Hadi di Semarang.

Lebih lanjut politikus Partai Keadilan dan Sejahtera (PKS) itu menjelaskan, proyek jalan tol Batang-Semarang tersebut pengerjaannya harus bisa cepat dan semua masalah pembebasan rampung. Karena, jalan tol merupakan salah satu solusi untuk mengurangi volume kendaraan yang ada di jalur pantura.

"Secara keseluruhan perkembangan yang dicapai sebenarnya sudah bagus. Kami berharap semua pekerjaan bisa berjalan semestinya dan tidak ada hambatan," ujarnya.

Diwartakan sebelumnya, ruas jalan tol Batang-Semarang memiliki panjang 75 kilometer dan menghubungkan wilayah Kabupaten Batang dengan Kota Semarang. Ruas tol Batang-Semarang merupakan bagian dari jalan tol Trans Jawa, yang menghubungkan Merak, Banten sampai dengan Banyuwangi, Jawa Timur. (K-08)