Rabu, 11 April 2018

Sudirman: Lewat Pedagang, Kita Coba Turunkan Angka Kemiskinan di Jateng

Cagub Sudirman Said bersama Gus Yusuf di sela kampanyenya.
Foto: ISTIMEWA 
Semarang-Berdasarkan data, jumlah pedagang pasar di Jawa Tengah sebanyak kurang lebih tujuh juta orang. Jumlah itu masih dianggap kurang untuk bisa mendorong pengentasan kemiskinan di provinsi ini.

Calon Gubernur (Cagub) Sudirman Said mengatakan banyak cara yang bisa dilakukan, untuk mengurangi angka kemiskinan di Jateng. Salah satunya, dengan memberdayakan dan menambah jumlah pedagang di provinsi ini.

Menurutnya, dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Jateng jumlah penduduk miskin sebanyak 12,34 persen. Namun, jika semakin banyak pedagang atau wirausaha baru tumbuh, maka target menurunkan angka kemiskinan menjadi enam persen dalam lima tahun bisa terwujud.

Hanya saja, jelas Sudirman, upaya tersebut bisa terwujud jika semua pihak memberi dukungan. Mulai dari pemerintah, pengusaha dan juga masyarakatnya. Dengan demikian, upaya menyejahterakan masyarakat Jateng bisa tercapai.

"Negara ini tegak karena tiga pilar. Yang pertama adalah pemerintahan bersih dan jujur melayani masyarakat, kedua pelaku ekonominya tanggung jawab dan mau berusaha keras. Sedangkan pilar ketiga adalah masyarakat sipil yang terdiri dari media, partai politik dan LSM. Kalau mau kemiskinan diturunkan dari sekarang 12,34 persen dan masih ada 15 kabupaten masuk daerah sangat miskin, maka jumlah pedagang atau wirausahanya harus ditambahkan. Menumbuhkan banyak orang mau membuka usaha," kata Sudirman di Semarang.

Lebih lanjut Sudirman menjelaskan, upaya lainnya yang akan dimaksimalkan adalah melalui program yang digulirkan pasangannya, Ida Fauziyah. Yakni dengan membuat program sejuta wirausaha perempuan atau Setara.

Menurut Sudirman, dari seluruh pedagang yang ada di Jateng sekira 65 persennya adalah kalangan perempuan.

"Kami bersama parpol komit untuk memberi perhatian kepada para pedagang dan wirausaha. Sebab, di dalam mengurus pemerintahan, sebenarnya yang paling diperhatikan adalah lapisan paling bawah. Kalau yang di atas itu hanya tinggal memberi peraturan yang jelas arahnya ke mana dan mereka akan jalan sendiri," tandasnya. (K-08)

Ganjar: Saya Minta Kelompok Petani Jateng Susun RDKK Untuk Petakan Kebutuhan Pupuk

Cagub Ganjar Pranowo ketika menerima dukungan dari relawan di
Kabupaten Banyumas, belum lama ini. Foto: ISTIMEWA 
Grobogan-Persoalan yang masih dihadapi para petani di Jawa Tengah adalah kebutuhan pupuk bisa terpenuhi. Karena, kendala yang dihadapi adalah cara petani di dalam mendapatkan pupuk.

Oleh karena itu, Calon Gubernur (Cagub) Ganjar Pranowo meminta para petani yang ada di Jateng untuk membentuk kelompok, agar bisa mendapatkan alokasi pupuk bersubsidi.

Menurutnya, bila petani belum masuk di kelompok petani, maka belum bisa mengajukan rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK). Sebab, alokasi pupuk bersubsidi bisa diterima bila petani memiliki kelompok.

"Kalau belum mendaftar kelompok segera mendaftar, kalau belum ada RDKK segera hubungi penyuluhnya, sehingga semua bisa terdata dengan baik. Sebenarnya pupuk bersubsidi itu didasarkan pada RDKK dan RDKK itu adalah kelompok. Maka kalau pribadi tidak bisa," kata Ganjar di Grobogan.

Namun demikian, lanjut politikus PDI Perjuangan, petani yang baru membentuk kelompok akan segera didata agar bisa diajukan masuk dalam tambahan alokasi pupuk bersubsidi. Setelah para petani membentuk kelompok, diharapkan tidak ada lagi keluhan tentang pupuk bersubsidi. Terlebih lagi, dengan bantuan dari Kartu Tani yang bisa membantu petani dalam mengajukan alokasi pupuk bersubsidi.

"Kelak kemudian hari data petani bisa menjadi proyeksi kapan panen, kapan butuh pupuk dan dijual," ujarnya.

Diwartakan sebelumnya, di Jateng banyak petani yang mengeluh sulit mendapatkan pupuk bersubsidi. Sebab, diakui jatah dari pemerintah pusat berkurang. Untuk pupuk Urea, Jateng hanya mendapat jatah 92,80 persen dari kebutuhan. Sedangkan SP-36 (48,48 persen), ZA (62,5 persen) dan NPK Phonska (48,5 persen) serta Organik (24,6 persen). (K-08)

Cegah Ikan Tak Layak Konsumsi, Balai Karantina Ikan Gelar Sosialisasi ke Masyarakat

Petugas dari BKIPM Semarang menjelaskan kepada seorang pengun-
jung tentang ciri ikan yang layak konsumsi di Java Supermal. 
Semarang-Guna mencegah peredaran ikan tidak layak konsumsi di pasaran, Balai Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu (BKIPM) Semarang menggelar sosialisasi kepada masyarakat ke sejumlah pasar moderen dan tradisional di Kota Semarang, kemarin. 

Kepala Seksi Pengawasan Pengendalian dan Informasi BKIPM Semarang Widodo Nugroho Subari mengatakan kegiatan tersebut dalam angka Bulan Bhakti Karantina dan Mutu Hasil Perikanan 2018, sehingga pihaknya menggelar sosialisasi tentang ikan dan produk olahan ikan kepada masyarakat. Yakni melalui kegiatan BKIPM Goes to Market.

Menurutnya, masyarakat perlu mendapat sosialisasi tentang cara memilih ikan segar agar tidak tertipu karena diberi bahan pengawet. Dengan sosialisasi tersebut, masyarakat bisa mendapatkan ikan segar yang bermutu serta layak dikonsumsi.

Widodo menjelaskan, ciri-ciri memilih ikan segar adalah melihat warna kulit yang terlihat terang dan cerah. Kemudian, daging ikan bila ditekan terasa keras dan tidak berbau busuk.

"Kita perkenalkan bagaimana cara memilih ikan yang baik. Mulai dari memilih ikan, udang, cumi maupun kerang. Kegiatan ini kita lakukan di bulan bhakti, dan dilakukan di pasar tradisional dan moderen. Kalau di luar bulan bhakti kita lakukan yang namanya monitoring kesegaran ikan, residu dan bahan berbahaya. Itu setahun bisa tiga kali," kata Widodo.

Lebih lanjut Widodo menjelaskan, pihaknya akan terus melakukan sosialisasi dan monitoring tentang ikan layak konsumsi di masyarakat. Bahkan, dalam setahun kegiatan tersebut dilakukan selama tiga kali.

"Lokasi yang kita lakukan monitoring adalah daerah pesisir yang biasa jadi sentral penjualan ikan," pungkasnya. (K-08)

KPU Jateng Akui Ada Lelang Tambahan Untuk APK

Puluhan mahasiswa Islam Semarang ketika berunjuk rasa di kantor
KPU Jateng, kemarin.
Semarang-Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Tengah Joko Purnomo mengakui, jika di beberapa daerah di provinsi ini banyak yang belum terpasang alat peraga kampanye (APK) Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2018.

Menurutnya, ada sebagian APK yang terpaksa dilakukan lelang tambahan karena pihak pemenang lelang tidak bisa memenuhi standar dari KPU saat proses pencetakan. Sehingga, sebagian APK harus ditarik lagi dan batal dipasang.

Joko mengakui, sebenarnya ada ratusan APK yang terdiri dari baliho dan spanduk yang siap dipasang di 35 kabupaten/kota di Jateng. Namun karena harus ditarik dan lelang ulang, maka APK tersebut belum bisa dipasang.

"Untuk bahan kampanye kita ada satu yang harus lelang tambahan. Leaflet dari salah satu pemenan yang sudah didistribusikan sebagian kita tolak dan dikembalikan tidak kiita bayar. Kita putus kontaknya karena tidak sesuai dengan yang kita siapkan. Jadi, leaflet sebagian kita lelang ulang dan kita gunakan lelang cepat," kata Joko di Semarang.

Lebih lanjut mantan ketua KPU Wonogiri itu menjelaskan, apabila pada proses lelang tambahan sudah ada pemenang lelangnya, maka diminta bisa bekerja cepat sampai dengan pendistribusian APK. Apabila lelang tambahan selesai, maka sebelum akhir April 2018 sudah bisa didistribusikan dan dipasang di semua daerah di Jateng.

"Untuk Pilgub ada tiga item APK yang kita garap, mulai dari umbul-umbul, spanduk dan baliho serta leaflet," ujarnya.

Sebelumnya, puluhan mahasiswa dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Kota Semarang berunjuk rasa di kantor KPU Jateng, kemarin.

Kedatangan puluhan mahasiswa itu, memertanyakan kinerja KPU Jateng yang dinilai lambat dalam memasang APK Pilgub 2018 hingga 1,5 bulan lamanya. (K-08)

Hadapi Revolusi Industri 4.0, Ini Kata Para Cagub Jateng

Para cagub Jateng saat menghadiri diskusi yang diadakan DPP Apindo
di Hotel Patra Semarang, kemarin. 
Semarang-Indonesia akan memasuki revolusi industri 4.0, atau yang biasa dikenal dengan istilah otomasi industri berbasis robot. Salah satu sektor industri di dalam negeri yang akan dipacu untuk implementasi revolusi industri 4.0, yakni sektor tekstil dan produk tekstil (TPT) di Jawa Tengah. 

Banyak pihak terutama pengusaha yang mengkhawatirkan akan memicu dampak negatif, misalnya akan memunculkan pemutusan hubungan kerja pegawai dalam jumlah besar.

Calon Gubernur (Cagub) Ganjar Pranowo mencoba ikut memikirkan konsekuensi dari kemajuan industri 4.0 tersebut, dengan melakukan pendekatan kemanusiaan.

Beberapa pengusaha di Jateng yang diajak berbicara tentang revolusi industri 4.0 mengaku, belum terlalu memikirkannya. Meskipun diakui, ada salah satu perusahaan rokok terbesar di provinsi ini sudah menerapkan teknologi moderen. Namun nyatanya, pekerja atau buruh kasar yang bertugas meracik rokok "lintingan" tetap dipertahankan.

Menurut Ganjar, yang terpenting adalah hubungan antara pengusaha dan pekerjanya tetap terjalin dan tidak menimbulkan gejolak karena adanya PHK masal.

"Sekarang kita masuk di industri 4.0, ramelah semua. Saya tanya, ayo siapa yang mau ganti dengan otomasi? Ternyata engga ada meskipun Djarum sudah melakukannya denggan Djarum Oase. Tapi yang buruh lintingnya dipegang karena ini kemanusiaan yang adil dan beradabnya berjalan. Mudah-mudahan relasi ini kita jaga, investasi tetap tumbuh dan semua bisa measakan. Ojo mlumpat dhuwur-dhuwur ndak tibo," kata Ganjar di Semarang.

Sementara, Cagub Sudirman Said juga punya pendapat tentang revolusi industri 4.0 di Jateng.

Menurutnya, revolusi industri 4.0 merupakan kemajuan zaman yang tidak bisa dihindari. Meskipun tidak dalam waktu dekat, namun pengusaha yang menginginkan efisiensi akan memilih menerapkan otomasi industri.

"Betul itu mungkin belum akan terjadi setahun dua tahun ke depan, tapi itu pasti akan datang dalam artian pengusaha pasti akan memilih cara-cara yang lebih efisien. Tentu kita sudah mulai merasa bahwa otomasi itu punya dampak pada penyediaan lapangan kerja, oleh karena itu peta jalan harus dibuat bagaimana menyiapkan tenaga kerja untuk bertransisi yang baik supaya teman-teman pengusaha punya pedoman," ujarnya.

Namun demikian, jelas mantan menteri ESDM itu, agar tidak terjadi PHK masal perlu ada upaya penyiapan tenaga kerja dialihkan ke sektor pekerjaan lain. Sehingga, tidak terjadi persoalan baru di Jateng.

Diwartakan sebelumnya, Kementerian Perindustrian telah menetapkan industri TPT Jateng sebagai salah satu sektor yang akan menjadi percontohan implementasi industri 4.0 di Tanah Air. (K-08)