Kamis, 05 Juli 2018

Ketum PP GP Anshor Serahkan Donasi ke Kapolda Jateng

Ketum PP GP Anshor H Yaqut Cholil Qoumas (kiri) menyerah-
kan donasi kepada Kapolda Jateng Irjen Pol Condro Kirono,
untuk keluarga anggota Brimob yang gugur di tragedi Mako
Brimob Kepala Dua Jakarta, Mei lalu. 
Semarang-Ketua Umum PP GP Ansor H Yaqut Cholil Qoumas menyerahkan donasi kepada Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Condro Kirono, untuk keluarga korban tragedi di Mako Brimob Kepala Dua, Kamis (5/7). 
Yaqut Cholil Qoumas mengatakan donasi tersebut merupakan hasil penggalangan dana dari kader Gerakan Pemuda Ansor DKI Jakarta, website kitabisa.com sejak 9 Mei 2018 lalu. Donasi yang diserahkan itu sebesar Rp133.685.979.

Dikutip dari rilis yang diterima kilas9.com, Yaqut menjelaskan, donasi tersebut merupakan bagian dari penghormatan kepada institusi Polri sebagai simbol penjaga nilai-nilai kemanusiaan di negara Indonesia. 
Menurutnya, donasi akan diberikan pada keluarga anggota polisi yang gugur dan berasal dari Jateng. Yakni di Kabupaten Kebumen, Magelang dan Brebes.
"Meski belum maksimal, tapi ini bentuk penghormatan kami pada Polri yang sudah menjaga keamananan sosial bangsa kita. Kita bisa bayangkan, kalau tidak ada Polri tentu tidak tahu apa yang terjadi," kata Yaqut. 
Lebih lanjut Yaqut Cholil menjelaskan, pihaknya tidak rela jika kehormatan bangsa dilecehkan.
Sementara itu, Ketua PP GP Ansor Korwil Jateng-DIY Mujiburrahman menambahkan, donasi tersebut sebagai bentuk kepedulian GP Ansor pada negara. 
"Polisi sebagai bagian dari aparatur negara, maka kita ikut merasakan derita polisi," ujarnya.
Kapolda Jateng Irjen Pol Condro Kirono menyatakan, penyerahan donasi nantinya akan diberikan secara simbolis pada pihak keluarga saat peringatan HUT Bhayangkara 11 Juli 2018 mendatang. Pihaknya mengapresiasi kepedulian masyarakat sipil terhadap tragedi Mako Brimob, dan polisi sebagai aparatur negara tak bisa kuat tanpa dukungan dari masyarakat.
"Tanggal 11 Juli kita ada upacara di Mapolda, nanti pihak keluarga akan kita undang dan sekaligus pemberian donasi dari Ansor. Donasi ini tentu akan memiliki kesan tersendiri bagi institusi Polri," ucap kapolda. (K-08) 

Polri Siap Cetak Calon Perwira Berkualitas di Masa Depan

Asisten Sumber Daya Manusia Polri Irjen Pol Arief Sulistyono (dua dari
kanan) menyaksikan dua orang calon taruna menandatangi pakta inte-
gritas dalam proses seleksi calon taruna Akpol, kemarin. 
Semarang-Pada tahun ini Akademi Kepolisian (Akpol) akan menerima 250 calon taruna dan taruni, dari 376 calon taruna yang dipanggil mengikuti seleksi di tingkat pusat. Seleksi akan dilakukan selama tiga pekan, di kompleks Akpol Semarang.

Asisten Sumber Daya Manusia Polri Irjen Pol Arief Sulistyono mengatakan selama tiga pekan itu, proses seleksi menggunakan sistem gugur dalam empat tahap pemulangan. Penilaian akan dilakukan langsung, dan hasilnya disampaikan kepada para orang tua calon taruna melalui aplikasi gawai.

Menurutnya, untuk proses seleksi di tingkat pusat akan lebih berat dibanding saat di daerah. Sehingga, sepanjang penyelenggaraan di Akpol dijamin akan transparan dan berkualitas. Karena, hasilnya nanti akan mendapatkan calon perwira yang berkualitas.

Oleh karena itu, selama penyelenggaraan berlangsung, Polri menjamin proses seleksi bersih dari unsur KKN dan intervensi.

"Ini merupakan sebuah komitmen dari kami semua, dan tentu harapan saya dengan mengucapkan komitmen seperti proses seleksi ini betul-betul kita jamin transparan dan obyektif. Ini jaminan untuk membangun organisasi kepolisian menjadi baik. Baik buruknya kinerja polisi itu 70 persen dipengaruhi bagaimana mencetak sumber daya manusianya," kata Arief saat berada di Akpol, kemarin.

Lebih lanjut Arief menjelaskan, saat proses seleksi di daerah pihaknya menemukan sejumlah pelanggaran pidana berupa penipuan dengan dalih bisa masuk ke Akpol mudah. Ada sembilan kasus yang saat ini sedang ditangani kepolisian setempat. Yakni wilayah Ambon, Bengkulu, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat dan Jawa Barat.

Para pelakunya, lanjut Arief berasal dari anggota Polri aktif, pecatan polisi dan juga sipil non-Polri.

"Semuanya sedang kita proses. Kami berupaya tidak ada kecurangan dan kita berusaha mencegah itu," tandasnya. (K-08)

Dengan CAS, Buwas Yakin Petani Bawang Bisa Sejahtera

Dirut Perum Bulog Budi Waseso (dua dari kanan) mendengarkan pen-
jelasan tentang mekanisme gudang penyimpanan bawang merah di
Brebes yang baru saja diresmikan, kemarin. 
Brebes-Perum Bulog membangun sarana penyimpanan bawang merah dengan Sistem Pengkondisian Udara atau Controlled Atmosphere Storage (CAS), di Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Sarana itu secara resmi, dibuka Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso, Rabu (4/7) kemarin.

Dirut Perum Bulog Budi Waseso mengatakan pembangunan sarana penyimpanan bawang merah dengan CAS itu, untuk mengembangkan bisnis Bulog dan dalam rangka menstabilkan harga serta pasokan bawang merah di tingkat produsen dan konsumen.

Menurut Buwas, dengan sistem tersebut bawang merah bisa disimpan tiga sampai enam bulan lamanya dengan nilai susut maksimal 10 persen.

Dengan adanya sarana gudang penyimpanan bawang merah dengan CAS, jelas Buwas, diharapkan bisa menjadi nilai tambah bagi para stakeholder. Terutama adalah para petani bawang merah di Kabupaten Brebes.

Buwas menjelaskan, sarana penyimpanan CAS memang tepat dibangun di Brebes sebagai sentra produksi bawang merah nasional. Sehingga, setiap panen raya para petani tetap mendapatkan harga yang pantas dan tidak lagi anjlook. 

"Bulog itu tujuannya bagaimana kita berpihak pada petani menyejahterakan petani, dengan menstabilkan stok produk bawang yang ada di Brebes. Sarana ini adalah untuk memertahankan kualitas maupun ketersediaan stok produk bawang. Pada akhirnya, kalau kualitas dan stok stabil maka akan ada kestabilan harga," kata Buwas.

Lebih lanjut mantan kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) itu menjelaskan, dengan adanya sarana penyimpanan itu Bulog akan menyerap hasil produksi petani dengan harga yang memungkinkan bagi petani menanam kembali.

"Penyerapan ke pasar akan kita atur bekerjasama dengan Kementerian Perdagangan," ujarnya.

Diketahui, sarana penyimpanan bawang merah itu memiliki luas tanah 7.830 meter persegi dan luas bangunan 3.686,81 meter persegi. Termasuk, luasan gudang jemur bawang seluas 391 meter persegi. Sarana penyimpanan bawang merah terbagi menjadi 20 kopel, dengan kapasitas simpan masing-masing sebanyak 13,6 ton konde askip (bawang dengan daun). Atau setara 16,32 ton rogol askip (bawang tanpa daun) di lokasi sentra produksi. (K-08)

Gubernur Sebut Tol Bawen-Yogya Punya Nilai Strategis Bagi Jateng

Ganjar Pranowo
Gubernur Jawa Tengah
Semarang-Pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), berencana membangun jalan tol Bawen-Yogyakarta sepanjang 73,194 kilometer. Proyek infrastruktur itu disambut positif Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Menurutnya, proyek jalan tol jelas sangat menguntungkan. Terlebih bagi wilayah Jateng. Sebab, akses transportasi dari Jateng ke Yogyakarta atau sebaliknya menjadi lebih cepat dan lancar.

Oleh karena itu, jelas Ganjar, proyek jalan tol itu diharapkan segera dikerjakan dan rampung tepat waktu. Pihaknya siap memberikan bantuan, terutama untuk pembebasan lahannya.

Menurut Ganjar, berdasarkan pengalaman di tol Trans Jawa, proses pembebasan lahannya terbilang cukup lama dan membuat proyek tidak berjalan sesuai jadwal. 

Sehingga, di proyek jalan tol Bawen-Yogyakarta ini proses pembebasan lahannya bisa lebih cepat. Karena, saat cuti di luar tanggungan negara kemarin ia menyebut sudah ada pembahasan mengenai penetapan lokasi tol Bawen hingga Sleman itu.

"Jadi, kita percepat yang membutuhkan tanda tangan penlok. Itu saya minta percepat semua. Nanti kita bantu. Pak Hanung sudah saya komunikasikan untuk berkoordinasi dengan pemerintah pusat, agar menyesuaikan dengan desain yang ada. Jalan tol ini akan membawa keuntungan dan manfaat bagi daerah, khususnya di Jawa Tengah," kata Ganjar, Kamis (5/7).

Lebih lanjut Ganjar menjelaskan, apabila tol Bawen-Yogyakarta rampung dikerjakan maka wilayah sekitar akan mendapatkan manfaat ganda. Misalnya Kabupaten Magelang dan Kota Magelang, Kabupten Wonosobo dan Temanggung. Sebab, akses transportasi akan lebih lancar. Karena, di wilayah-wilayah itu banyak perusahaan besar yang mengandalkan kelancaran transportasi.

"Yang terpenting adalah soal nominal ganti rugi atau ganti untung yang diberikan. Serta, ada pendekatan kepada para pemilik lahan dengan baik," pungkasnya. (K-08)

KPU Jateng Siap Coret Daftar Caleg Jika Punya Catatan Hitam

Joko Purnomo
Ketua KPU Jawa Tengah
Semarang-Hari kedua dibukanya pendaftaran bakal calon anggota legislatif tingkat provinsi, di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Tengah masih sepi, Kamis (5/7) pagi. Aktivitas pegawai dan petugas jaga masih biasa, serta belum tampak mobil partai politik masuk ke halaman kantor KPU di Jalan Veteran Semarang.

Ketua KPU Jateng Joko Purnomo mengatakan hingga sekarang, memang belum ada yang datang untuk melakukan pendaftaran. Dirinya memprediksi, jika para pendaftar akan datang di pertengahan masa pendaftaran.

Menurutnya, pada pendaftaran bacaleg untuk Pemilu 2019 persyaratannya sudah jelas. Yakni, melalui Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota. Di dalam aturan itu disebutkan beberapa poin yang bisa menggugurkan seseorang masuk dalam daftar caleg sementara.

Joko menjelaskan, salah satu larangannya adalah mantan narapidana bandar narkoba dan kasus korupsi. Apabila ada salah satu partai politik yang masih mengikutsertakan mantan koruptor atau bandar narkoba, maka pihaknya langsung menolak dan mencoretnya.

Sehingga, ia meminta setiap partai politik bisa mematuhi peraturan itu.

"Jadi, terkait dengan persyaratan tetap, sampai sekarang partai politik yang mengajukan bakal calon tidak diperbolehkan mengikutsertakan mantan narapidana. Di antaranya mantan narapidana bandar narkoba, kejahatan seksual anak dan kasus korupsi. Kalau ada yang melanggar, kita tidak terima, kita tolak," kata Joko, Kamis (5/7).

Lebih lanjut Joko juga mengingatkan, agar pendaftaran tidak dilakukan menjelang penutupan. Sebab, jika ada syarat calon kurang bisa merugikan yang bersangkutan. Diimbau, agar bisa melakukan pendaftaran sejak awal dibuka.

"Kami hanya menerima perbaikan kalau itu syaratnya bersifat administratif. Misal soal tes kesehatan yang mengharuskan dilakukan rumah sakit terakreditasi dari Kementerian Kesehatan," ujarnya.

Diketahui, pelaksanaan Pemilu 2019 akan dilakukan pada 17 April 2019 mendatang dan dilaksanakan secara serentak. Selain memilih anggota DPR, DPRD provinsi dan kabupaten/kota, juga pemilihan presiden/wakil presiden.

Pendaftaran bakal calon anggota legislatif, dimulai pada 4-17 Juli 2018 dan ditetapkan secara resmi sebagai calon pada 20 September 2018. Sedangkan untuk pendaftaran bakal calon presiden/wakil presiden, dilakukan pada 4-10 Agustus 2018. (K-08)