Selasa, 10 Juli 2018

Polda Jateng Bongkar Penipuan Kosmetik Palsu Lewat Jaringan Online

Direktur Reserse Krimsus Kombes Pol Hendra Suhartiyono (tengah)
menunjukkan sampel kosmestik ilegal yang berhasil disita, Selasa (10/7).
Semarang-Aparat Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah membongkar praktik penjualan kosmestik ilegal, yang ada di wilayah Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang. Polisi mengamankan seseorang yang diduga sebagai pemilik barang atau gudang, yang digerebek petugas.

Direktur Reserse Krimsus Polda Jateng Kombes Pol Moh. Hendra Suhartiyono mengatakan pihaknya yang mendapat informasi adanya produk kosmestik ilegal beredar di Semarang dan dijual secara online, langsung melakukan pelacakan melalui patroli siber dan menemukan beberapa akun Instagram yang tertaut satu dengan lainnya.

Menurutnya, akun-akun itu menjual kosmestik dan parfum. 

Setelah bekerjasama dengan salah satu korban, jelas Hendra, petugas berniat membeli kosmestik dan parfum. Pelaku akhirnya mengirimkan nomor telepon dan diminta menghubungi via Whatsapp.

Kemudian, lanjut Hendra, setelah terjadi proses transaksi jual beli, petugas mendatangi toko yang dimaksud.

"Pelaku menjual kosmetik secara online. Ternyata memang benar, barang-barang yang dijual tidak terdaftar di BPOM. Setelah korban melapor ke kami dan kembangkan laporan, kami coba membeli produknya. Ternyata benar, barangnya palsu. Ternyata, menjual kosmestik palsu dan melanggar UU Perlindungan Konsumen dan UU Kesehatan," kata Hendra di sela gelar perkara di kantornya, Selasa (10/7).

Lebih lanjut Hendra menjelaskan, selain mengamankan seseorang yang diduga pemilik, petugas juga menyita ratusan dus berisi kosmestik ilegal di toko dan gudang di Pedurungan sebagai barang bukti.

Ia juga meminta kepada masyarakat, agar tidak mudah percaya terhadap produk kosmestik yang dijual secara online dengan harga murah. 

"Jika tidak sesuai dengan dosis dan aturan pakainya, akan berbahaya bagi pemakai atau konsumen," pungkasnya. (K-08)

Mabes Polri Akan Fasilitasi Calon Taruna Yang Gagal Untuk Masuk Bintara Tanpa Tes

As SDM Polri Irjen Pol Arif Sulistyanto mengarahkan catar tidak lolos,
bisa daftar ke bintara Polri tanpa tes, Selasa (10/7).
Semarang-Mabes Polri akan memberikan tiket emas kepada para calon taruna (catar) yang tidak lolos masuk di Akademi Kepolisian (Akpol), untuk langsung diterima di sekolah bintara. Sebab, dari 376 catar yang dipanggil ikut seleksi tingkat pusat hanya 250 catar dinyatakan diterima.

Asisten SDM Polri Irjen Pol Arif Sulistyanto mengatakan setiap tahap seleksi yang dilakukan di Akpol, pihaknya melakukan pemulangan terhadap catar bila dianggap tidak memenuhi syarat. Salah satunya di pemulangan tahap pertama saat pemeriksaan administrasi dan kesehatan, Selasa (10/7).

Mantan kapolda Kalimantan Barat itu, di seleksi kesehatan ada tujuh catar yang dinyatakan gugur dan dikembalikan ke polda masing-masing. Di antaranya dari Polda Metro Jaya, Polda Jateng dan Polda Papua Barat.

Arif Sulistyanto menjelaskan, dari 376 catar nanti akan diterima 250 catar saja. Catar yang dinyatakan gugur di tahap akhir, akan mendapat tiket langsung tanpa tes ke sekolah Bintara Polri. 

Sedangkan di setiap tahapan pemulangan, lanjut Arif, pihaknya menyediakan tim psikolog untuk memberikan pendampingan kepada catar yang dinyatakan tidak memenuhi syarat.

"Yang jelas bahwa proses pemeriksaan kesehatan dan seluruh proses seleksi di tingkat pusat ini, dilakukan lebih ketat daripada di polda. Contoh pemeriksaan kesehatan, jauh lebih ketat dengan melibatkan dokter-dokter spesialis yang dimiliki Polri," kata Arif.

Lebih lanjut Arif menjelaskan, dengan semakin ketat proses seleksi di tingkat pusat, maka akan didapat calon-calon perwira yang berkualitas.

Sementara, Karodal Pers SDM Brigjen Pol Sudarsono menambahkan, dalam proses rekrutmen catar di Akpol pihaknya menjamin transparansi dan akuntabilitas. Bahkan, penilaian dari setiap tes atau seleksi akan disampaikan kepada orang tua catar lewat aplikasi di jejaring online. 

"Kami pastikan jika semua tahapan yang dilalui bersifat terbuka dan tidak mengenal titipan," ujarnya. (K-08)

Ganjar: Tolong Orang Tua Jangan Ajari Anak Untuk Berbohong Demi Masuk Sekolah Negeri

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo saat berjalan di
kampung dengan ditemani beberapa anak. Foto:
ISTIMEWA 
Semarang-Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meninjau proses verifikasi pendaftaran sekolah tingkat sekolah menengah atas negeri (SMAN) di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jateng, Selasa (10/7).

Ganjar Pranowo mengatakan dari penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ajaran 2018/2019 yang mendaftar, sebanyak 62.456 calon siswa diketahui menggunakan surat keterangan tidak mampu (SKTM).

Menurutnya, dari jumlah calon yang menggunakan SKTM tersebut, dinyatakan lolos menggunakan SKTM sebanyak 26.507 calon siswa.

Ganjar menjelaskan, melihat kondisi tersebut, artinya lebih dari separuh pendaftar menggunakan SKTM dicoret dari bursa pendaftaran. Sehingga, SKTM yang digunakan adalah asli tapi palsu alias aspal.

Padahal, jelas Ganjar, jika melihat dari daya tampung semua sekolah negeri di Jateng, jumlah pendaftar masih belum mencukupi.

Daya tampung SMAN se-Jateng, lanjut Ganjar, sebesar 113.325 siswa sedangkan yang mendaftar ada 113.092 siswa. Sehingga, Jateng kekurangan 233 siswa.

Oleh karena itu, karena persoalan SKTM menimbulkan permasalahan saat pendaftaran sekolah, maka harus ada perbaikan.

"Kita melakukan pendidikan pada dua hal, satu orang tua murid tolong jangan didik anak berbohong hanya karena pengen dapat sekolah tertentu. Pemerintah akan bantu, yang tidak dapat sekolah akan kita salurkan. Pemerintah juga punya keinginan, agar sekolah swasta juga terisi nantinya.
Ini yang penting juga kan, jadi tidak semua ke sini. Ini juga mendidik kami bekerja profesional, sehingga bisa memberi layanan yang terbaik," kata Ganjar.

Lebih lanjut Ganjar menjelaskan, karena banyak masukan soal SKTM aspal dari masyarakat, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jateng harus lebih serius melakukan verifikasi kepada calon siswa.

"SKTM itu peraturan menteri. Aturan siswa miskin minimum 20 persen, tapi tidak diatur maksimalnya. Kalau seperti itu, serahkan kepada kami biar kami yang atur," ujarnya.

Tahun depan, lanjut Ganjar, ia memastikan sistem penerimaan siswa diubah. Siswa miskin atau tidak mampu, akan diatur dengan persyaratan lebih jelas.

"Saya akan ketemu dengan menteri, sistemnya harus diubah. Engga bisa seperti ini," pungkasnya. (K-08)

Sudirman: Soal Gugatan Kita Serahkan ke Pimpinan Partai Koalisi

Sudirman-Ida menyerahkan sepenuhnya kepada pimpinan partai politik
koalisi, jika akan mengajukan gugatan hasil pilkada ke MK. 
Semarang-Calon Gubernur (Cagub) Sudiman Said usai bertemu dengan seluruh relawan mandiri di Patra Convetion and Hotel, disinggung soal akan menggugat hasil Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Tengah ke Mahkamah Konstitusi (MK) diserahkan ke para pimpinan partai politik (parpol) koalisi. 

Menurutnya, dalam pilgub kemarin memunculkan sejumlah catatan-catatan pembelajaran. Sehingga, perlu dipikirkan untuk perbaikan dan penyempurnaan penyelenggaraan demokrasi di Jateng. 

Sudirman menjelaskan, ada beberapa catatan yang sudah dibuat tim sukses dan juga tim advokasi sepanjang tahapan pilgub dimulai hingga hari pemungutan suara. Yakni soal Daftar Pemilih Tetap (DPT) bermasalah, terbatasnya sosialisasi pasangan calon (paslon) yang merugikan salah satu pihak dan munculnya sejumlah tekanan kepada sejumlah pihak tertentu.

Oleh karena itu, lanjut mantan menteri ESDM itu, seluruh data dan catatan serta temuan itu sudah dilaporkan ke pimpinan parpol koalisi untuk dijadikan masukan. 

Namun demikian, dari seluruh hasil yang disampaikan itu bukan berarti pihaknya tidak menerima kekalahan.

"Tentu saja menggugat atau tidak itu tergantung dari keputusan pimpinan partai koalisi. Tapi kiita sedang memberikan catatan temuan-temuan dari tim advokasi. Tentu akan dipertimbangkan banyak hal, persyaratan-persyaratan dan bukti pendukung. Sekali lagi kita serahkan pada pimpinan partai koalisi nanti," kata Sudirman, Senin (9/7).

Lebih lanjut Sudirman menjelaskan, dirinya bersama pasangannya, Ida fauziyah serta para relawan berkomitmen memberikan manfaat kepada seluruh warga Jateng.

"Sejak awal kami berdua niatnya adalah menebarkan kebaikan dan kemanfaatan bagi warga Jawa Tengah," ujarnya.

Sebelumnya, DPP Partai Gerindra memertimbangkan menggugat Pilgub Jabar dan Jateng ke MK. Alasannya, ada perbedaan tipis dari hasil perolehan suara dan memungkinkan diuji ke MK. (K-08)

Sekda: Ayo Tingkatkan Ronda Cegah Terorisme

Sekda Jateng Sri Puryono mengingatkan warga, agar meningkatkan
giat ronda di lingkungan sekitar untuk cegah pelaku teror masuk. 
Semarang-Sekretaris Daerah Jawa Tengah Sri Puryono mengaku prihatin, dengan adanya aksi terorisme dan radikalisme yang terjadi di semester pertama tahun ini. Meskipun kejadian tidak berada di wilayahnya, namun menimbulkan perasaan takut dan khawatir di Jateng.

Menurutnya, untuk mengantisipasi adanya pelaku terorisme atau radikalisme masuk ke provinsi ini, di setiap daerah mulai dari lingkungan terkecil meningkatkan kewaspadaan.

Para pengurus RT dan RW di masing-masing wilayah, jelas Sri, bisa mengaktifkan kembali kegiatan sistem keamanan lingkungan (siskamling). Mulai dari camat sampai dengan lurah, bisa mengkoordinir warganya melalui kegiatan pos ronda.

Apabila ada warga atau pendatang baru belum melapor 1x24 jam, jelas sekda, perangkat RT dan RW setempat wajib mendatangi yang bersangkutan. Apabila kesulitan melakukan pendataan, bisa meminta bantuan aparat Bhabinsa maupun Bhabinkamtibmas.

"Masyarakat ayo kita harus tingkatkan kewaspadaan dan tingkatkan aktivitas ronda. Tingkatkan aktivitas di kampung dalam mengawasi warganya, berikan hal yang baik. Tapi jangan diberikan yang kontraproduktif. Saya di beberapa forum juga sampaikan imbauan kepada pemeluk agama apapun, jangan resah dan khawatir. Pemerintah bersama TNI/Polri siap mengamankan tempat ibadah," kata Sri Puryono, Selasa (10/7).

Lebih lanjut Sri Puryono menjelaskan, lebih baik semua terdata secara detail di perangkat setempat. Sehingga, bisa dilakukan pendeteksian dan antisipasi sejak dini bila ada gangguan. 

Menurutnya, kamtibmas akan terwujud bila terjadi peran serta aktif dari masyarakat sekitar. Oleh karena itu, masyarakat harus membantu aparat TNI/Polri dalam menjaga keamanan.

"Masyarakat tak perlu takut, namun tetap terus tingkatkan kewaspadaan. Lapor jika ada hal-hal yang mencurigakan dan mengarah pada gangguan keamanan," pungkasnya. (K-08)