Kamis, 12 Juli 2018

PLN Beri Beasiswa Rp2,7 Miliar ke SMA Pradita Dirgantara

Direktur Human Capital Management PLN Muhammad Ali (kiri) mem-
berikan beasiswa secara simbolis kepada perwakilan SMA Pradita
Dirgantara Boyolali, kemarin. Foto: ISTIMEWA 
Boyolali-PT PLN kembali memberikan bantuan pendidikan berupa beasiswa, sebagai bentuk kepedulian di dunia pendidikan. Bantuan beasiswa pendidikan diberikan kepada SMA Pradita Dirgantara Boyolali, Rabu (11/7) kemarin.

Direktur Human Capital Management PLN Muhammad Ali dalam rilis yang diterima kilas9.com mengatakan bantuan beasiswa yang diberikan sebesar Rp2,760 miliar, dan diberikan secara simbolis kepada sekolah boarding school tersebut. Sekolah itu berlokasi di depan Bandara Internasional Adi Soemarmo, Boyolali.

Menurutnya, bantuan beasiswa itu merupakan wujud kepedulian PLN di bidang pendidikan. Bantuannya berupa sarana dan prasarana sekolah, dengan 150 siswa sebagai angkatan pertamanya. Karena, sekolah itu untuk memersiapkan siswa menjadi perwira TNI/Polri di bidang penerbangan dan sekolah pilot.

"PLN akan terus berkontribusi di bidang pendidikan, demi mencerdaskan kehidupan bangsa dan menciptakan generasi muda yang unggul dan berkarakter kebangsaan. Untuk itu, PLN memberikan bantuan pendidikan di bidang sarana dan prasarana untuk SMA Pradita Dirgantara. Kami mengucapkan selamat dan sukses atas peresmian sekolah ini, semoga SMA ini bisa mencetak pemuda-pemudi Indonesia berakhlak mulia, cakap, kreatif, berkarakter dan mandiri," kata Muhamad Ali.

Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menyatakan, SMA Pradita Dirgantara didirikan karena terinspirasi dari sebuah lagu anak. Selain itu, nama Pradita artinya pandai atau cerdas dan Dirgantara adalah angkasa.

Dengan berdirinya SMA Pradita Dirgantara, bisa terlahir Habibie-Habibie baru di Indonesia yang akan menjawab tantangan teknologi kedirgantaraan.

"Ada sebuah lagu yang dipopulerkan adik kita Joshua Suherman, yang liriknya Cita-citaku..Ingin jadi profesor..Bikin pesawat terbang..Seperti pak Habibie. Dari lirik lagu tersebut, ada satu pemikiran bagaimana kita bisa mendidik dan mencetak seorang yang cerdas menjadi benteng Pancasila. Nantinya, bisa menjaga kedaulatan dan menjaga keutuhan NKRI yang berkarakter dirgantara," ujar panglima.

Sementara itu, turut hadir dalam peresmian SMA Pradita Dirgantara adalah Presiden ketiga B.J Habibie, 

Dalam sambutannya, ia pesan bahwa iman dan takwa serta ilmu pengetahuan harus berjalan beriringan.

"Pendidikan setinggi apapun, kalau tidak menghasilkan apapun maka tidak ada gunanya. Menghasilkan apapun, tapi tidak disertai imtak juga tidak ada gunanya. Jadi imtak dan iptek harus berjalan bersama," tutur Habibie. (K-08)

Dinas Pendidikan Jateng Minta Siswa Baru Saat Daftar Ulang Buat Surat Pernyataan Tak Pakai SKTM Aspal

Semarang-Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah Gatot Bambang Hastowo mengatakan pengumuman Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online 2018, sudah diumumkan pada Rabu (11/7) malam tepat pukul 23.55 wib. Sehingga, pada pagi harinya di masing-masing sekolah para orang tua siswa bisa melihat hasil pengumuman tersebut.

Menurutnya, setelah dinyatakan diterima di sekolah negeri, maka calon siswa diwajibkan melakukan daftar ulang.

Dalam proses daftar ulang itu, jelas Gatot, selain diminta melampirkan dokumen pendukung, calon siswa juga harus membuat surat pernyataan. Yakni, bersedia dikembalikan kepada orang tua jika di kemudian hari Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dilampirkan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

"Kalau sudah dimulai proses belajar mengajar tahun ajaran baru, ada yang terbukti pakai SKTM tidak sesuai dengan kondisi riil, aturannya dikeluarkan atau dikembalikan pada orang tua. Jadi, kalau kita mau melaksanakan aturan ya harus dikembalikan. Karena orang tua sudah buat surat penyataan. Bahkan, saat daftar ulang nanti juga saya minta untuk buat surat penyataan lagi," kata Gatot, Kamis (12/7).

Lebih lanjut Gatot menjelaskan, pada masa akhir proses pendaftaran PPDB online tingkat SMA/SMK negeri, pihak sekolah diminta melakukan verifikasi terhadap SKTM hingga menjelang penutupan.

"Semua sekolah sudah kami perintahkan dan mereka melaksanakannya. Kalau masih ada informasi dari masyarakat tentang SKTM, akan kami tindak lanjuti ke sekolah," ujarnya.

Sementara itu, lanjut Gatot, terkait dengan pelaksanaan PPDB online 2018 bisa dikatakan lancar tanpa hambatan jaringan. Para calon siswa bisa melakukan pendaftaran secara online, di wifi corner, toko modern penyedia jaringan internet maupun di rumah.

"Kalau kesulitan menginput data, bisa datang ke sekolah dan dibantu," tandasnya. (K-08)

Kanwil Pajak Jateng I Dorong Pengusaha UMKM Manfaatkan Tarif PPh 0,5 Persen

Kepala Kanwil DJP Jateng I Irawan meminta pelaku UMKM, agar bisa
memanfaatkan penurunan tarif PPh final UMKM. 
Semarang-Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I per 31 Desember 2017 mencatat, jumlah pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sebanyak 4,3 juta dengan potensi pajak Rp2 triliun.

Namun, yang terdaftar dan sudah membayarkan pajak penghasilan (PPh) finalnya baru 100 ribu pelaku UMKM dengan setoran pajak sebesar Rp281 miliar.

Kepala Kanwil DJP Jateng I Irawan mengatakan pihaknya terus mendorong penerimaan pajak dari sektor UMKM. Upaya yang dilakukan, dengan penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang PPh Final UKM. 

Menurutnya, penerapan tarif 0,5 persen PPh final UMKM itu berlaku efektif mulai 1 Juli 2018.

Irawan menjelaskan, meskipun tarif pajak UMKM diringankan bukan berarti setoran pajak akan berkurang. Namun, justru untuk memberikan kesempatan kepada pelaku UMKM berkembang. 

Oleh karena itu, dengan kemudahan yang diberikan tersebut, diharapkan para pelaku UMKM bisa memanfaatkannya.

"Pengusaha UMKM untuk bisa memanfaatkan penurunan tarif ini, dengan cara segera mendaftar ke kantor pelayanan pajak terdekat. Jadi, nanti bayar pajak di bulan Juli-Agustus 2018 dengan tarif setengah persen. Dengan adanya penurunan tarif ini, jumlah UMKM yang daftar dan banyak PPh finalnya jumlahnya lebih besar. Sehingga, penurunan tarif ini tidak menurunkan jumlah setoran tapi justru menaikkan setoran," kata Irawan di Bandungan, kemarin.

Lebih lanjut Irawan menjelaskan, dengan kebijakan ini juga diharapkan bisa mendorong pelaku UMKM lebih memberikan kontribusi terhadap kegiatan ekonomi. Sehingga, perekonomian di wilayah Jateng bisa terus tumbuh positif.

Sementara itu, lanjut Irawan, guna menarik minta pelaku UMKM mendaftar dan membayar PPh finalnya, Kanwil DJP Jateng I menggandeng sejumlah pihak ikut terlibat.

"Kerja sama dengan Dinas Koperasi dan UMKM, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di Jateng. Jadi, kita sama-sama sosialisasikan aturan ini. Biar nanti UMKM paham dan segera daftar serta bayar pajaknya," pungkasnya. (K-08)

Gubernur: Generasi Muda Jateng Terancam Dengan Peredaran Narkoba

Kepala BNN Provinsi Jateng Brigjen Pol Tri Agus Heru (kiri) menunjuk-
kan barang bukti berupa sabu asal Tiongkok yang masuk ke Jateng. 
Semarang-Presiden Joko Widodo sudah menyatakan perang terhadap narkoba, karena Indonesia sudah masuk darurat peredaran narkoba. Sehingga, setiap daerah diminta menggalang kesatuan dan kekuatan untuk bersama memberantas peredaran narkotika.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan sudah saatnya memang, semua elemen masyarakat terlibat membantu aparat penegak hukum untuk memberantas peredaran narkoba di wilayah Jateng.

Menurutnya, Jateng juga sudah bisa dikategorikan darurat narkoba. Sebab, hampir setiap hari atau setiap pekan, pihak kepolisian atau Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Jateng menangkap pelaku peredaran narkotika. Terakhir, ditangkapnya seorang kurir sabu asal Thailand di Bandara Internasional Ahmad Yani Semarang.

Ganjar menjelaskan, dari sekian kasus peredaran narkoba yang ditangani kepolisian dan BNN, kebanyakan pelaku mengakui jika segmentasi pembelinya adalah kalangan pelajar dan mahasiswa.

"Ada 27 persen dari 300 ribuan korban peredaran narkoba itu adalah pelajar dan mahasiswa. Artinya, generasi muda kita di Jawa Tengah terancam. Secara nasional, kurang lebih 50 orang per hari meninggal dunia karena narkoba. Kondisi ini mendorong keseriusan kita semua, untuk peduli terhadap narkoba. Dan ini tidak bisa diselesaikan BNN sama polisi saja. Maka, masyarakat dan kelompok agama serta semua pihak mesti ikut. Kalau tidak, makin bahaya," kata Ganjar usai memimpin upacara Hari Anti Narkotika Internasional, Kamis (12/7).

Oleh sebab itu, lanjut Ganjar, upaya pemberantasan terhadap peredaran narkoba harus masif dengan pelibatan berbagai pihak.

Dirinya sebagai gubernur, di dalam pengelolaan pemerintahan harus mendisiplinkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). Apabila ada pegawai yang terlibat narkoba, hukuman yang layak adalah dipecat bukan penurunan pangkat atau hukuman ringan. Sehingga, akan memunculkan efek jera bagi yang lain.

"Tahun lalu yang dicopot dan saya tanda tangani itu ada satu orang," pungkasnya. (K-08)