Jelang Penutupan Pendaftaran Bacaleg, Tak Ada Satu Partai Datang ke KPU Jateng

Kantor KPU Jateng sepi dari aktivitas pendaftaran bacaleg DPRD tingkat
provinsi sejak kali pertama dibuka, Senin (16/7).

Semarang-Menjelang penutupan pendaftaran terakhir pada Selasa (17/7) besok, belum ada satu partai pun yang datang menyerahkan dokumen pendaftaran bakal calon legislatif (bacaleg) DPRD Jawa Tengah. 

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jateng Joko Purnomo mengatakan sejak awal dibuka sampai dengan sekarang, belum ada satupun partai politik (parpol) datang menyerahkan berkas pendaftaran bacaleg tingkat provinsi.

Menurutnya, KPU Jateng sudah memersiapkan segala sesuatu untuk melayani pendaftaran. Namun, karena belum ada yang datang setiap hari di aula lantai tiga kantor KPU masih sepi dari aktivitas pendaftaran.

"Sampai jam 4 sore ini belum ada partai politik yang mengajukan bakal calonnya. Tadi sebenarnya sudah ada salah satu partai yang datang ke sini, karena belum lengkap tidak jadi menyerahkan bakal calonnya. Dengan demikian, maka 16 partai bisa dipastikan besok pagi semua. Tapi kita berharap, jangan mengambil jam yang terlalu terakhir," kata Joko.

Lebih lanjut Joko menjelaskan, dari hasil konsultasi dengan sejumlah parpol di Jateng memang diketahui ada beberapa kendala. Mulai dari pengumpulan berkas pencalonan sampai dengan parpol masih disibukkan dengan pascapilkada serentak di Jateng.

Oleh karena itu, jelas Joko, meskipun seluruh parpol akan mendaftar pada hari terakhir, pihaknya sudah memersiapkan tim pendaftaran.

"Kita sudah siapkan tim sebanyak mungkin, untuk melayani kalau besok datangnya bareng-bareng. Tapi kita harapkan, daftarnya tidak di waktu terakhir," pungkasnya. (K-08)

Memahami Penerapan Zonasi Sekolah

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo berdialog dengan para siswa baru di
SMK N 1 Semarang, Senin (16/7). Foto: ISTIMEWA 

Semarang-Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), ada kebijakan baru yang diterapkan. Yakni dengan sistem zonasi.

Ternyata, masih banyak para orang tua calon siswa yang belum paham tentang zonasi. Hal itu terlihat, para orang tua berburu memasukkan anaknya ke sekolah favorit di kotanya.

Kepala Balai Pengembangan Pendidikan Menengah dan Khusus (BP2MK) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah Jasman Indradno mengatakan sebenarnya sekolah favorit tidak ada, karena setiap tahun ada rotasi guru ke sekolah lain. 

Menurutnya, dengan sistem zonasi sekolah itu, para siswa pintar akan tersebar dan tidak mengumpul di satu sekolah saja. Sehingga, persebaran antara siswa pintar dan kurang pintar diharapkan akan merata.

Jasman menjelaskan, sistem zonasi menekankan pada radius jarak antara domisili siswa dengan sekolah. Sehingga, lingkungan sekolah bisa lebih dekat dengan lingkungan keluarga. 

"Itu motifnya adalah pemerataan mutu dan kualitas pendidikan. Jadi, menghilangkan sekolah favorit dan sekolah pinggiran. Motivasinya seperti itu. Semua sekolah dibuat favorit. Yang di pelosok dan di kota. Maka dibuat pembagian persebaran siswa melalui sistem zonasi," Jasman, baru-baru ini.

Lebih lanjut Jasman menjelaskan, pembagian jarak atau radius untuk daerah reguler biasanya sekolah dasar (SD) maksimal sampai tiga kilometer. Sedangkan SMP antara 5-7 kilometer, dan SMA/SMK 9-10 kilometer.

"Jadi, kalau di Semarang misalnya rumahnya Banyumanik tidak perlu sekolah ke SMA 3 walau anaknya pintar. Di Banyumanik ada SMA 4 atau SMA 9, bisa dipilih. Demikian juga dengan daerah lain," ujarnya.

Jasman menjelaskan, di dalam aturan Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 Pasar 16 tentan Sistem Zonasi sudah diatur secara detil. Bahkan, batasan di luar zonasi juga sudah diatur untuk mengakomodir siswa yang rumahnya di luar jangkauan radius sekolah terdekat. (K-08)

Dinas Pendidikan Jateng Minta Sekolah Ajak Siswa Baru Perangi Narkoba

Para siswa baru di SMKN 1 Semarang sedang mengikuti upacara di
hari pertama sekolah. Foto: ISTIMEWA 

Semarang-Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah Gatot Bambang Hastowo mengatakan sejak beberapa tahun lalu, setiap sekolah di provinsi ini sudah mencanangkan zona integritas antinarkoba.

Menurutnya, kampanye melawan narkotika harus terus didengungkan dengan melibatkan para siswa. Mulai dari tingkat sekolah dasar (SD) sampai SMA sederajat.

Gatot menjelaskan, di masa awal tahun ajaran baru ini para siswa baru juga diminta bisa terlibat aktif di dalam upaya pencegahan peredaran narkotika masuk ke sekolah. Sehingga, upaya untuk memberantas dan memerangi peredaran narkoba di lingkungan sekolah bisa ditangkal.

"Di sekolah ada pembina OSIS, kami punya kasi kesiswaan. Sudah kami sinergikan bagaimana cegah dini peredaran narkoba. Di setiap sekolah juga sudah diberikan pemahaman dengan mendatangkan narasumber, agar siswa mengetahui tentang ciri-ciri anak yang kena narkoba," kata Gatot, Senin (16/7).

Lebih lanjut Gatot menjelaskan, para siswa baru yang masuk di lingkungan sekolah baru itu perlu dilakukan pembinaan dan pemdampingan. Terutama, dilakukan para guru bimbingan dan pengawasan (BP) serta pelibatan kakak kelas ke kegiatan yang positif.

"Kegiatan-kegiatan ekstra misalnya olahraga dan Pramuka perlu, untuk jad benteng para siswa dari pengaruh narkoba," ujarnya.

Sementara itu, Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Jatengg merangkum beberapa kota yang menjadi zona merah peredaran narkotika. Kota-kota itu, dinilai rawan dan sering terjadi transaksi narkotika.

Setidaknya ada enam kabupaten/kota di Jateng yang masuk zona merah peredaran narkoba. Yakni Kota Surakarta, Kota Semarang, Kabupaten Cilacap, Banyumas dan Purbalingga serta Kota Tegal. (K-08)

Ganjar: Investor Silakan Datang ke Jateng, Kami Siap Bantu

Gubernur Ganjar Pranowo menerima penghargaan dari Menteri
Perindustrian Airlangga Hartarto, sebagai provinsi terbaik di
bidang investasi. Foto: ISTIMEWA 

Semarang-Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan pemprov selama ini terus melakukan perbaikan, terkait dengan sistem pelayanan perizinan bagi investor untuk berinvestasi. 

Beberapa kebijakan dan aturan yang dianggap menghambat, jelas Ganjar, sudah dilakukan pemangkasan dan dihilangkan. Termasuk soal proses pengurusan perizinannya dipercepat. Bahkan, pemprov juga memberikan pendampingan kepada para investor.

Menurutnya, Jateng sekarang makin banyak dilirik investor. Mulai dari relokasi pabrik ke Jateng, maupun membuka industri baru.

Ganjar menjelaskan, salah satu terobosan di dalam memberikan pelayanan perizinan kepada calon investor dengan membuat Sistem Aplikasi Perizinan (SIAP) yang dirilis pada akhir 2017. Program layanan itu diberikan, sebagai komitmen dari mudah, murah dan cepat.

"Kita melakukan pendampingan, seandainya ada orang mau investasi dan dia bingung kita dampingi. Sehingga, cerita one stop service itu benar-benar kita laksanakan. Saya berharap, seluruh dunia atau masyarakat dari Indonesia, pengusahanya bisa maju itu engga perlu nanya dulu, engga perlu datang, cukup buka sistem informasinya," kata Ganjar, Senin (16/7).

Lebih lanjut Ganjar menjelaskan, yang masih menjadi keinginannya memerbaiki sistem informasi investasi di Jateng adalah mengakselerasikan antara kabupaten/kota dengan provinsi. Sehingga, para investor akan semakin mudah dan mengetahui kondisi investasi di Jateng.

"Kalau mau investasi tinggal apply lewat aplikasi dan saat calon investor datang sudah ada gambaran tempat di mana dan mau investasii apa," ujarnya.

Guna lebih meningkatkan kinerja dari pelayanan perizinan di Jateng, lanjut Ganjar, badan perizinan investasi provinsi hingga kabupaten/kota bisa membuat standar baku yang digunakan sebagai acuan baku regulasi pelayanan.

Diketahui, Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Jateng mendapat predikat terbaik se-Indonesia dengan merah penghargaan Investment Award 2018 dari Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto, belum lama ini. Selain pemprov, Kota Surakarta dan Kota Semarang juga mendapat penghargaan serupa kategori kota. Sedangkan Kabupaten Sragen juga meraih peringkat kedua kategori kabupaten. (K-08)

Jokowi Sebut Ancaman Terorisme Tidak Bisa Dianggap Remeh

Presiden Jokowi meminta masyarakat ikut membantu aparat di dalam
memberantaa aksi terorisme. Foto: ISTIMEWA 

Boyolali-Presiden Joko Widodo mengatakan permasalahan aksi-aksi terorisme yang ada di Indonesia, membutuhkan kerja sama antara masyarakat dan aparat keamanan untuk mengatasinya.

Menurutnya, kasus aksi terorisme yang terjadi di Yogyakarta dan Indramayu, Jawa Barat membuktikan jika masih ada pelaku-pelaku teror di Indonesia.

Jokowi menjelaskan, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri untuk mengatasi kasus terorisme di Tanah Air. Selama ini, pemerintah sudah melakukan berbagai cara untuk menyelesaikan masalah terorisme. Baik, dengan pendekatan lunak maupun keras.

"Kita harus sadar semuanya bahwa yang namanya terorisme masih ada di negara kita. Oleh sebab itu, saya minta seluruh masyarakat ikut bekerjasama dengan aparat untuk menyelesaikan masalah ini. Pemerintah saya kira sudah melakukan pendekatan, tapi sekali lagi ini merupakan ancaman yang harus diselesaikan dengan baik oleh aparat," kata Jokowi, Minggu (15/7).

Lebih lanjut Jokowi menjelaskan, pemerintah melalui aparat penegak hukum tidak segan-segan melakukan tindakan tegas terhadap para pelaku terorisme. Terlebih lagi, tindakan para teroris sudah menjadi ancaman yang harus segera diselesaikan.

"Oleh karena itu, saya minta masyarakat kerja sama dengan aparat untuk ikut menyelesaikan masalah ini," ujarnya.

Diketahui, terjadi penangkapan sejumlah orang terduga teroriis di Jalan Kaliurang KM9,5 Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta, Sabtu (14/7). Selang sehari, Polres Indramayu diserang dua orang tak dikenal dan diduga membawa bom panci. Beruntung, tidak terjadi ledakan. (K-08)