Jumat, 20 Juli 2018

Aksi Cepat Tanggap Tahun Ini Distribusikan 62 Ribu Ekor Hewan Kurban

Branch Manager ACT Jateng Sri Suroto menjelaskan tentang program
Indonesia Berqurban yang menargetkan 62 ribu ekor setara kambing.
Semarang-Branch Manager Aksi Cepat Tanggap (ACT) Jawa Tengah Sri Suroto mengatakan pada tahun ini, pihaknya kembali menggelar program "Indonesia Berqurban". Tahun ini, targetnya ada 62 ribu ekor hewan kurban setara kambing, yang akan didistribusikan ke 34 provinsi dan 250 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Pihaknya, jelas Sri Suroto, juga membuka kesempatan kepada masyarakat yang akan berkurban untuk didistribusikan ke negara-negara rawan kelaparan dan konflik. Misalnya di kawasan Afrika, yaitu ke Somalia, Nigeria dan Sudan.

Menurutnya, penyaluran hewan kurban ke berbagai negara yang membutuhkan merupakn bagian dari diplomasi kemanusiaan internasional. 

Sri Suroto menjelaskan, untuk tahun ini hewan kurban tiga kali lebih banyak dari tahun sebelumnya. Pada 2017 kemarin, hewan kurban yang disalurkan sebanyak 21.250 ekor setara kambing dan tahun sebelumnya 17.600 ekor setara kambing.

"Insya Allah di tahun ini kita punya target 62 ribu ekor setara kambing, dan akan didistribusikan ke 34 provinsi dan 250 kabupaten/kota di Indonesia. Sampai ke pelosok negeri akan kita salurkan hewan kurban dari masyarakat. Dengan semangat kemerdekaan pula, kita juga akan berkontribusi penyaluran hewan kurban ke dunia internasional. Terutama ke negara miskin, kelaparan dan daerah konflik. Ini menjadi bagian dari diplomasi kemanusiaan internasional bangsa Indonesia," kata Sri Suroto, Jumat (20/7).

Sementara itu, Staf Program ACT Jatengg Giyanto menambahkan, untuk di wilayah Jateng akan disalurkan 1.500 ekor hewan kurban setara kambing. Hewan kurban itu akan disalurkan untuk 35 kabupaten/kota di Jateng, dan dibagi menjadi tujuh zona berdasarkan karesidenan.

"Kami akan salurkan ke daerah-daerah yang jarang ada kurban, terutama di daerah pelosok. Selain itu, ke daera yang sering terjadi bencana dan daerah kantong kemiskinan di Jateng," ujarnya. (K-08)

Cegah Intoleransi, Polda Jateng dan Kodam IV/Diponegoro Ajak Warga Nonton Film 22 Menit

Kapolda Jateng Irjen Pol Condro Kirono dan Pangdam IV/Diponegoro
Mayjen TNI Wuryanto, di tengah masyarakat usai menonton Film 22
Menit di Bioskop XXI DP Mall Semarang, Kamis (19/7) malam. 
Semarang-Intoleransi merupakan bibit dari munculnya kasus atau aksi terorisme, yang terjadi di Tanah Air. Untuk mencegah muncul dan berkembangnya bibit intoleransi, Polda Jawa Tengah bersama Kodam IV/Diponegoro mengajak masyarakat menonton film "22 Menit" di sebuah bioskop di kawasan Simpang Lima, Kamis (19/7) malam.

Menurut Kapolda Jateng Irjen Pol Condro Kirono, masyarakat harus berani menolak adanya paham radikalisme yang akan masuk ke wilayahnya. 

Condro mengatakan dengan bersatu padu menolak paham radikalisme, maka bibit intoleransi bisa dicegah. Sebab, masyarakat sudah paham dan mengetahui jika paham radikalisme atau intoleransi akan merusak bangsa.

"Tentunya dengan adanya film 22 menit ini, itu kan kejadian nyata ya yang terjadi di Thamrin, Jakarta. Kemudian difilmkan, itu mudah-mudahan penonton, masyarakat bersatu padu menolak segala bentuk radikalisme dan intoleransi. Karena toleransi merupakan bibit-bibit untuk radikalisme," kata Condro, Kamis (19/7).

Lebih lanjut kapolda menjelaskan, pihaknya sudah melakukan pemetaan terhadap daerah yang diduga menjadi tempat persembunyiaan dari para pelaku aksi teror.

"Kita kemarin mengamankan satu orang yang diduga terkait dengan kasus teror di Sleman, Yogyakarta," ujarnya.

Sementara itu, Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Wuryanto mendukung adanya film yang mengedukasi masyarakat untuk menolak paham radikalisme.

Menurutnya, seluruh masyarakat wajib menonton film itu karena memberikan pemahaman jika intoleransi menjadi akar dari paham radikalisme.

"Film 22 menit ini sangat bagus untuk ditonton semua kalangan masyarakat, semua lapisan masyarakat. Karena ini sebuah pembelajaran yang luar biasa, di situ kita melihat bahwa kelompok-kelompok radikal yang akhirnya menjadi kelompok teror itu betul-betul tidak mengenal peri kemanusiaan," ujarnya.

Diketahui, film "22 Menit" disutradarai Eugene Panji dan Myma Paramita itu mengangkat kisah nyata peristiwa bom bunuh diri yang dilakukan kelompok teroris di Kawasan MH Thamrin, pada Januari 2016. Film tersebut menggambarkan kesigapan aparat kepolisian dan keberanian masyarakat, di dalam menghadapi teror saat bom meledak. (K-08)

Pemprov Belum Deal Dengan Calon Investor Jateng Park

Semarang-Pembangunan Jateng Park yang merupakan proyek besar di Jawa Tengah kembali tertunda, karena belum ada satu investor mengikat kesepakatan dengan Pemprov Jateng.

Kepala Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Setda Jateng Peni Rahayu mengatakan pihaknya sudah beberapa kali, melakukan lelang terbuka untuk pembangunan wahana wisata di Hutan Penggaron, Desa Susukan, Kabupaten Semarang itu. Namun, pada lelang terakhir yang dilakukan dan diikuti tiga calon investor dinyatakan gagal lelang.

Menurutnya, ada syarat yang diajukan pemprov tidak terpenuhi. Salah satunya mengenai nilai share yang ditawarkan untuk PT Penggaron Sarana Semesta, selaku pengelola sekaligus pemilik lahan gabungan Pemprov Jateng dan Perum Perhutani.

Peni menjelaskan, penentuan calon investor memang mensyaratkan dari nilai investasi yang ditawarkan serta berapa besar sharing kepada pemprov. Pihaknya sudah beberapa kali merevisi besaran nilai investasi, dari semula Rp2 triliun menjadi Rp1,8 triliun.

Menurut Peni, satu calon investor masih diberikan kesempatan dan waktu untuk memertimbangkan syarat yang diajukan pemprov tersebut.

"Akhirnya kita melakukan penunjukkan langsung ke PT Haka Sarana Investama dari Kalla Group. Saya sudah beberapa kali diundang dan komunikasi di Kalla Group, sekarang dalam proses untuk menyusun deal share investasi dan keuntungannya. Tapi, kami belum berani menunjuk bahwa dia benar-benar yang menjadi investor di situ. Sebab, mereka saja belum mau menyebutkan berapa share yang kita minta tadi," kata Peni, baru-baru ini.

Lebih lanjut Peni menjelaskan, syarat yang diajukan kepada calon investor sebenarnya tidak baku dan bisa dikomunikasikan kembali. Misalnya untuk nilai investasi, bila di bawah atau di atas Rp1,8 triliun bisa disesuaikan dengan desain rencana pengembangan yang akan dilakukan.

"Masterplan dari pemprov yang dibuat bukan harga mati, terutama untuk nilai investasi juga kita sesuaikan dan bukan nilai akhir," ujarnya.

Diketahui, Hutan Penggaron di Kabupaten Semarang akan dikelola menjadi Obyek Wisata Jateng Park. Yakni, wisata edupark layaknya taman safari.

Dari 500 hektare lahan di Hutan Penggaron, yang dibutuhkan untuk pembangunan Jateng Park hanya 50 hektare saja. (K-08)

558 Bacaleg Perempuan Tercatat di Rekapitulasi Pileg DPRD Jateng 2019

Komisioner dan staf KPU Jateng saat melayani perwakilan parpol, saat
menyerahkan berkas para bacalegnya. 
Semarang-Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Tengah Joko Purnomo mengatakan tercatat ada 40,6 persen keterwakilan perempuan, dalam rekapitulasi bakal calon legislatif (bacaleg), untuk DPRD Jateng periode 2019-2024. Artinya, dari 1.374 orang yang mendaftar sebagai bacaleg, 558 orang di antaranya adalah perempuan.

Menurutnya, jumlah bacaleg dari kalangan perempuan cukup tinggi. 

Tingginya persentase keterwakilan perempuan untuk Pemilihan Legislatif 2019, jelas Joko, ada di daerah pemilihan (dapil) Jateng 6. Yakni mencapai 43,1 persen, sedangkan terendah ada di Dapil Jateng 1, hanya 37,3 persen saja.

Joko menjelaskan, dengan melihat persentase keterwakilan perempuan di setiap dapil itu menunjukkan jika posisi perempuan sangat menentukan. Apabila ada calon perempuan yang mundur atau syarat tidak lengkap, maka partai harus mencari gantinya.

"Kalau yang tidak memenuh syarat itu perempuan atau dia mundur dan menyebabkan kuota kurang dari 30 persen, baru boleh diganti. Tapi kalau tidak berpengaruh, ya tidak perlu diganti. Karena di dapil DPR RI, jumlah kursi dan dapilnya semua DPRD serta jumlah kursinya itu menjadi bagian tidak terpisahkan sesuai UU Nomor 7 Tahun 2017," kata Joko, Jumat (20/7).

Lebih lanjut Joko menjelaskan, sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, setiap partai politik mengajukan perempuan lebih dari batas minimal kuota yang ditentukan.

Sementara itu, lanjut Joko, dari hasil rekapitulasi yang dilakukan terhadap 16 partai politik, tidak semuanya memaksimalkan kuota yang tersedia. Yakni sebesar 120 orang. Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Perindo, PSI dan Partai Hanura tidak memaksimalkan kuota yang disediakan.

Ada satu partai yang paling sedikit mengajukan bakal calonnya, yakni PKPI. Partai tersebut hanya mengusung dua bacaleg, dan keduanya adalah perempuan. (K-08)

Bulog Siap Serap Gula Produksi Petani

Dua truk pengangkut tebu produksi rakyat sedang menurunkan muatan
di pabrik gula Blora. 
Semarang-Guna mengamankan harga gula lokal di tingkat petani dan harga di tingkat konsumen, Perum Bulog siap menyerap seluruh gula hasil produksi petani di Tanah Air. Hal itu dilakukan, juga dalam rangka penguatan stok gula nasional

Dikutip dari rilis yang diterima kilas9.com, Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso mengatakan pihaknya telah menerima penugasan dari pemerintah untuk menyerap produksi tebu rakyat, yang akan digiling di pabrik gula milik BUMN sesuai standar dan kualitas Standar Nasional Indonesia (SNI). 

Menurutnya, penugasan ini diputuskan dalam rapat joordinasi terbatas tingkat menteri bidang perekonomian pada 17 Juli 2018 dengan agenda pembahasan kebijakan gula dan beras.

Buwas menjelaskan, Bulog juga akan membeli dengan harga Rp9.700 per kilogramnya. 

"Menindaklanjuti hasil rapat koordinasi terbatas tersebut, kementerian BUMN memerintahkan kepada kami untuk segera melaksanakan penugasan pemerintah itu. Kami diminta untuk melakukan pembelian gula petani dengan harga netto sebesar Rp9.700 per kilogram sampai dengan April 2019 mendatang," kata Buwas. 

Lebih lanjut Buwas menjelaskan, dengan kebijakan ini dirinya berharap urusan pangan bisa dikendalikan pemerintah. 

"Hal ini sejalan dengan harapan bapak Presiden, agar ketahanan dan kedaulatan pangan Indonesia bisa terjamin," ujarnya. 

Sementara itu, keputusan rapat koordinasi terbatas tersebut langsung disosialisasikan dan mendapat sambutan baik dari Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI). (K-08)