Rabu, 01 Agustus 2018

Dinkes Boyolali Libatkan Masyarakat Sukseskan Program Germas

Kepala Dinkes Jateng dr Yulianto Prabowo (kanan) berdialog dengan
Kepala Dinkes Boyolali dr Ratri S. Survivalin tentang kegiatan Germas. 
Semarang-Kepala Dinas Kesehatan Jawa Tengah dr Yulianto Prabowo, M.Kes mengatakan kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) akan berhasil, jika seluruh elemen masyarakat ikut dilibatkan. 

Menurut Yulianto, ada banyak cara yang bisa dilakukan sebagai sarana untuk mengampanyekan program Germas kepada masyarakat. Bahkan, melibatkan seluruh elemen yang ada di masyarakat juga sangat dibutuhkan.

Oleh karena itu, jelas Yulianto, karena fokus pemerintah ingin mewujudkan Indonesia sehat, maka masyarakat juga harus diajak berpartisipasi.

"Contoh Sukma Desi dan Sukma Koboi di Kabupaten Boyolali ini contoh yang bagus, menggerakkan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan. Jadi, partisipasi masyarakat semuanya diajak untuk membantu mengubah perilaku masyarakat untuk hidup sehat," kata Yulianto.

Kepala Dinkes Boyolali dr Ratri S. Survivalina menambahkan, untuk mengubah perilaku hidup sehat diperlukan peran aktif dari masyarakat. Sehingga, elemen atau kelompok-kelompok masyarakat di Boyolali harus dilibatkan.

"Jadi, untuk menyelesaikan masalah kesehatan, ternyata tidak bisa hanya tenaga kesehatan saja. Kita harus melakukan upaya-upaya untuk memberdayakan masyarakat, supaya mau berperilaku hidup sehat. Sehingga, salah satu strategi yang kita laksanakan dengan memerbanyak kader-kader kesehatan di Boyolali," ujarnya.

Ratri menjelaskan, di Boyolali pihaknya sekarang sudah memiliki kader-kader kesehatan dari kaum muda dan tersebar di level desa. Yakni dikenal dengan sebutan Sukma Desi atau sukarelawan muda desa siaga dan Sukma Koboi atau sukarelawan mud komunitas Boyolali. (K-08) 

Hari Ini KPU Jateng Mulai Cek Perbaikan Syarat Bacaleg

Semarang-Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Tengah Joko Purnomo mengatakan mulai 1-7 Agustus 2018, pihaknya akan memeriksa kelengkapan berkas syarat dari para bakal calon legislatif (Bacaleg) tingkat provinsi. Sebelumnya, KPU Jateng mengembalikan berkas syarat pencalonan karena masih ada yang dianggap belum lengkap.

Menurut Joko, pengembalian berkas syarat dari bacaleg sudah dilakukan seluruh partai politik (parpol) pada 31 Juli 2018. Kebanyakan, berkas syarat calon yang tidak lengkap adalah surat keterangan kesehatan dari rumah sakit dan surat keterangan dari pengadilan.

Joko menjelaskan, pada masa pendaftaran calon banyak yang dinyatakan belum memenuhi syarat (BMS). Hal itu disebabkan, surat keterangan kesehatan dari rumah sakit tidak disertakan rekam medik.

Namun, lanjut Joko, setelah KPU RI mengeluarkan aturan baru, maka syarat penyertaan rekam medik tidak diperlukan lagi. Sehingga, semua bacaleg dinyatakan memenuhi syarat.  

"Kalau yang dicoret tidak memenuhi syarat karena mantan napi korupsi di Jateng ada dua bacaleg. Ditambah bacaleg yang di bawah umur. Yang dicoret karena mantan napi korupsi itu dari Partai Hanura dan Gerindra. Setelah ini kita verifikasi hasil perbaikan sampai 7 Agustus, baru kita susun DCS untuk diumumkan kepada masyarakat," kata Joko, Rabu (1/8).

Lebih lanjut mantan ketua KPU Wonogiri itu, setelah pemeriksaan berkas kelengkapan syarat bacaleg selesai, maka akan dilakukan penyusunan daftar calon sementara (DCS) pada 8-12 Agustus 2018. Nantinya, pengumuman dan masukan dari masyarakat mengenai susunan DCS akan dilakukan mulai 12-21 Agustus 2018.

"Penetapan DCT akan kami lakukan pada 20 September 2018 nanti," tandasnya. (K-08)

BI Akan Cabut Izin dan Tarik EDC Jika Ada Toko Kenakan Surcharge

Kepala Kantor Perwakilan BI Jateng Hamid Ponco Wibowo (kanan)
menyerahkan bantuan kepada pengurus Masjid At Taqwa, kemarin. 
Semarang-Kepala Kantor Bank Indonesia Perwakilan Jawa Tengah Hamid Ponco Wibowo mengancam akan mencabut izin dan menarik alat electronic data capture (EDC), bagi toko atau tempat usaha yang mengenakan biaya tambahan atau surcharge kepada konsumennya.

Menurut Ponco, perbankan atau toko usaha yang menerapkan surcharge akan dikenakan teguran dan sanksi.

Ponco menjelaskan, biasanya para pemilik toko akan membebankan biaya tambahan sebesar 1,5-2 persen kepada konsumen yang berbelanja menggunakan kartu kredit atau kartu debit.

"Kita terus pantau dan monitor. Kalau kayak kartu kredit itu tidak perlu surcharge sebenarnya. Kita akan berikan teguran kepada perbankannya dan merchant-nya sebagai mitranya, kalau ketahuan masih mengenakan charge kepada konsumen. Tapi, saya kira mestinya bank juga harus aktif memberikan sosialisasi kepada mitranya bahwa surcharge itu ilegal. Dan saya pikir sekarang ini tentunya sudah tidak sebanyak kayak dulu, karena kalau bank masih mengenakan surcharge itu justru akan merugikan pihak perbankan," kata Ponco, saat memberikan bantuan kepada pengurus Masjid At Taqwa, Tambak Aji, Selasa (31/7).

Lebih lanjut Ponco menjelaskan, bagi masyarakat yang merasa dirugikan dengan tambahan surcharge tersebut bisa melapor ke BI dan akan ditindaklanjuti.

"Silakan konsumen melapor ke kita kalau menjadi korban surcharge dari pelaku usaha. Kita tidak segan untuk mencabut izin merchant tersebut, jika terbukti melanggar," ujarnya.

Diketahui, berdasarkan Peraturan BI Nomor 11/11/PBI/2009 dan diubah PBI Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), surcharge merupakan tindakan ilegal.

Penerbit kartu wajib menghentikan kerja sama dengan toko, yang merugikan pemegang maupun penerbit kartu kredit. (K-08)

Pemprov Jateng Siapkan Rp200 Miliar Untuk Bangun 10 Tower Rusunawa

Seorang pengunjung sedang bertanya pada sales tentang produk dari
rumah yang sedang ditawarkan di Property Expo Semarang di Atrium
Mal Ciputra. 
Semarang-Pemprov Jawa Tengah pada 2020 mendatang, akan membangun 10 twin block rumah susun sederhana sewa (rusunawa) di Kota Semarang. Proyek itu membutuhkan dana sebesar Rp20 miliar per towernya, dan setiap tower bisa dihuni 70 kepala keluarga (KK).

Kepala Seksi Perumahan Umum Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Jateng Suprapta mengatakan dengan membangun rusunawa tersebut, maka menjadi solusi untuk penyediaan tempat tinggal bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di bawah Rp1 juta per bulan.

Menurutnya, masih banyak warga Jateng yang memerlukan bantuan untuk bisa mempunyai tempat tinggal layak. 

Oleh karena itu, jelas Suprapta, pemprov akan mengupayakan rumah layak huni berupa rusunawa bagi MBR di Jateng. Sehingga, warga yang tidak memiliki rumah bisa berkesempatan mendapatkan rumah dengan harga terjangkau.

"Kurang dari Rp1 juta tidak mungkin diakomodir pihak bank, sehingga masyarakat yang tidak bankable dan tidak punya pekerjaan tetap harus kita pikirkan. Kita punya grand design membuatkan rusunawa yang nanti lokasinya di Muktiharjo Lor dan Plamongansari. Sedangkan rumah khusus nelayan dan pekerjaan informal, kita dorong ke Jepara," kata Suprapta, Rabu (1/8).

Lebih lanjut Suprapta menjelaskan, selain membangun rusunawa di Kota Semarang yang bisa menampung 700 KK, pihaknya juga akan membangun hunian serupa di wilayah Jepara. Yakni diperuntukkan bagi kelompok nelayan dan pekerja informal.

Suprapta menjelaskan, dengan melokalisir hunian kelompok nelayan dan pekerja informal, maka bisa mencegah permukiman kumuh dan menyiasati mahalnya harga tanah.

"Saat ini, kami sedang mendata aset pemprov berupa tanah yang nganggur untuk dijadikan hunian bagi MBR. Kalau pakai aset kabupaten/kota, dikhawatirkan akan kesulitan dan rawan pelanggaran hukum," tandasnya. (K-08)

Polda Jateng Amankan Jaringan Begal Antarprovinsi Yang Menyamar Jadi Polisi

Kapolda Jateng Irjen Pol Condro Kirono (tiga dari kiri) menunjukkan
barang bukti berupa seragam Polri yang digunakan tersangka untuk
melancarkan aksi begalnya, Rabu (1/8).
Semarang-Jajaran Direktorat Reskrim Umum Polda Jawa Tengah menangkap jaringan penjahat jalanan atau yang dikenal dengan sebutan begal, dengan jumlah tersangka mencapai 10 orang. Mereka merupakan tiga kelompok yang berbeda, dan sudah melakukan serangkaian aksi perampokan di jalur pantura.

Kapolda Jateng Irjen Pol Condro Kirono mengatakan ketiga kelompok begal tersebut, tidak saling mengenal satu dengan yang lain. Satu di antaranya dikenal dengan sebutan kelompok Palembang-Lampung.

Menurutnya, modus yang digunakan para tersangka adalah dengan berpura-pura menjadi sebagai anggota polisi sedang bertugas.

Kapolda menjelaskan, sasaran dari para pelaku begal itu adalah kendaraan roda empat jenis mobil boks. Sebab, mobil boks tersebut diperkirakan membawa barang-barang yang mudah dijual.

Dari hasil kejahatan para pelaku tersebut, jelas Condro, total kerugian para korbannya mencapai Rp1,6 miliar.

"Itu di wilayah mulai dari pantura Lamongan, Jawa Timur sampai ke Batang dan Pekalongan serta Slawi baru masuk ke Bandung, Jawa Barat. Mereka melakukan dengan menyaru sebagai seorang petugas polisi. Sasarannya sudah jelas, sudah diketahui, yaitu mobil boks yang diperkirakan memuat barang-barang berharga," kata kapolda saat gelar perkara di Mapolda, Rabu (1/8).

Lebih lanjut Condro meminta kepada masyarakat, agar berhati-hati saat melintas di jalan, terutama jalanan yang sepi dan jauh dari keramaian. Karena, pelaku kejahatan akan memanfaatkan lokasi sepi untuk melakukan tindak kejahatan.

Bahkan, ia juga mengimbau masyarakat tidak mudah percaya dengan adanya seorang polisi yang melakukan pemeriksaan atau razia sendirian di jalan. 

"Kalau razia resmi dari kepolisian itu, selalu dilengkapi dengan mobil polisi dan tanda pemberitahuan ada kegiatan kepolisian," pungkasnya. (K-08)