Jumat, 19 Oktober 2018

Jokowi: Jalan Tol Untuk Konektivitas Daerah Tingkatkan Daya Saing Negara

Presiden Jokowi memberikan keterangan kepada media usai bertemu
Pengasuh Ponpes Girikesumo, Mranggen, Demak, Jumat (19/10).
Demak-Pembangunan infrastruktur yang sedang dikebut di dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo, untuk meningkatkan daya saing negara di era global. Pernyataan itu dikatakan Presiden Jokowi, usai mengunjungi Pondok Pesantren Girikesumo, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, Jumat (19/10).

Menurut Jokowi, selama kepemimpinannya telah fokus pada pembangunan infrastruktur. Khusus untuk di Jawa Tengah, beberapa proyek infrastruktur sudah ada yang selesai dan sebagian selesai akhir tahun ini.

Presiden Jokowi menjelaskan, untuk pembangunan jalan tol Bawen-Yogya yang ramai karena ditolak DPRD Jateng akan segera memberikan keputusan dalam waktu dekat. Karena, jalan tol Bawen-Yogya juga menjadi salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN).

"Bawen-Yogya masih dalam proses studi dan akan segera kita putus. Karena apapun, sekali lagi connectivity yang namanya infrastruktur itu akan memerkuat daya saing dan kompetisi negara ini untuk bersaing di dalam era globalisasi," kata Jokowi.

Lebih lanjut Jokowi menjelaskan, beberapa proyek jalan tol di Jateng yang sudah selesai adalah tol Pejagan-Pemalang. Sedangkan tol Batang-Semarang akan selesai November 2018 mendatang, dan dilanjut tol Salatiga-Solo.

"Jalan tol ini akan menghubungkan Jakarta hingga Surabaya dan menggerakkan perekonomian daerah sekitar. Pada akhirnya apa, daya saing negara bisa meningkat," tandasnya. (K-08)

Presiden Jokowi Terus Berkomitmen Beri Perhatian kepada Kalangan Santri

Presiden Joko Widodo usai bertemu dengan KH Munif, Pengasuh Pon-
dok Pesantren Girikesumo, Mranggen, Jumat (19/10) petang. 
Demak-Kalangan pondok pesantren dan kalangan santri akan mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat, dalam upayanya membangun sumber daya manusia. Hal itu ditekankan Presiden Joko Widodo saat bersilturahim dengan pengasuh Pondok Pesantren Girikesumo, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak KH Munif Muhammad Zuhri, Jumat (19/10) petang.

Menurut Jokowi, pemerintah pusat akan berkonsentrasi pada pembangunan sumber daya manusia setelah empat tahun terakhir ini fokus pada pembangunan infrastruktur.

Jokowi menjelaskan, pembangunan sumber daya manusia sangat penting untuk menghadapi persaingan global dan kompetisi antarnegara. Sehingga, negara yang kuat harus mempunyai pondasi sumber daya manusia cukup kuat.

Oleh karena itu, di momentum peringatan Hari Santri Nasional pada 22 Oktober nanti di Surakarta, pemerintah akan memberikan fokus perhatian dan komitmen kepada para santri di pondok pesantren. 

"Yang jelas ke depan kita ingin memberikan perhatian kepada pondok pesantren dan kepada santr dalam rangka pembangunan sumber daya manusia yang akhlakul kharimah. Manusia Indonesia yang mempunya keterampilan tinggi dan bisa berkompetisi dengan negara-negara lainnya," kata Jokowi.

Lebih lanjut Jokowi menjelaskan, dengan perhatian dan komitmen yang diberikan kepada pemerintah untuk kalangan santri, diharapkan bisa mempunyai keahlian dan keterampilan berkompetisi di dunia luar.

"Kalau punya keterampilan yang baik, akhlakul kharimah baik, maka Indonesia jadi negara kuat," tegasnya.

Sementara itu, dalam momentum pertemuan dengan KH Munif, Jokowi mendapatkan pesan kebangsaan dan ketatanegaraan. Bahkan, Presiden Jokowi juga diberi hadiah berupa tongkat dari KH Munif. (K-08)

Miris, Masih 50 Persen Warga Jepara BAB Sembarangan

Gubernur Ganjar Pranowo berdialog dengan warga Kabupaten Jepara
tentang pentingnya kesehatan lingkungan. 
Semarang-Pada 2019 mendatang, diharapkan Kabupaten Jepara bisa bebas buang air besar (BAB) sembarangan. Sehingga, lingkungan di Jepara bisa bersih. 

Kepala Seksi Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan Jepara Muslimin mengatakan untuk mewujudkan bebas BAB sembarangan, pihaknya terus melakukan verifikasi ke 185 desa dan kelurahan. 

Menurutnya, lingkungan yang bersih akan menentukan kesehatan masyarakat sekitarnya dan mencegah mewabahnya penyakit.

Oleh karena itu, jelas Muslimin, pihaknya akan mengubah perilaku masyarakat untuk menerapkan jamban sehat melalui sanitasi total berbasis masyarakat (STBM). Sehingga, perilaku buang air besar sembarangan bisa berkurang.

"Kabupaten Jepara saat ini memang persentasenya masih di bawah 50 persen. Diharapkan, pada 2019 sudah 100 persen ODF. Karena, kalau buang air besar sembarangan itu banyak penyakit yang ditimbulkan. Ini adalah cara bagaimana mengubah perilaku masyarakat, dan cukup sulit," kata Muslimin baru-baru ini.

Lebih lanjut Muslimin menjelaskan, pihaknya terus melakukan pendekatan kepada masyarakat untuk memberikan pengertian, agar buang air besar di jamban sehat yang dilengkapi septic tank.

"Mengubah perilaku masyarakat ini susah, dan itu tantangan buat kita," pungkasnya. (K-08) 

DPRD Jateng Arahkan Reaktivasi Jalur KA Semarang-Yogya

Ketua Fraksi PPP DPRD Jateng Abdul Aziz meminta pemerintah, agar
mereaktivasi rel kereta api dibanding membangun jalan tol Bawen ke
Yogya. 
Semarang-Ketua Fraksi PPP DPRD Jawa Tengah Abdul Aziz tetap pada pendiriannya, menolak pembangunan jalan tol Bawen-Yogya dengan alasan hilangnya 350 hektare lahan basah dan rawan gempa.

Abdul Aziz yang juga mantan ketua Pansus Ranperda Revisi RTRW Jateng itu menjelaskan, ada alternatif lain yang bisa mendorong pergerakan perekonomian di wilayah Jateng. Salah satunya adalah reaktivasi rel kereta api.

Menurutnya, dewan tetap fokus pada penataan dan pengembangan transportasi masal atau mass based transportation.

Abdul Aziz menyebutkan, transportasi masal berupa kereta api memang harus digalakkan. Selain menghemat konsumsi bahan bakar secara komulatif, juga menghemat anggaran pemerintah.

Alasan tersebut, lanjut Abdul Aziz, membuat dewan tetap tidak akan merevisi Perda RTRW lagi. Tidak akan ada perubahan, meskipun jalan tol Bawen-Yogya masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN).

"Kita ini sudah seharusnya serius dengan transportasi yng berbasis masal. Jalan tol itu sifatnya adalah transportasi yang berbaasis privat, karena kendaraan pribadi yang akan melewatinya. Tapi kalau komitmenya itu awalnya adalah mass based transportation, maka yang rel kereta api saja. Kan rel kereta apinya sudah ada sebelumnya," kata Abdul Aziz, Jumat (19/10).

Abdul Aziz lebih lanjut menjelaskan, dengan membangun transportasi masal itu juga akan mengurangi beban jalan. Selain itu juga, mampu mengurangi kepadatan kendaraan di jalan.

"Konsumsi bahan bakar juga bisa dihemat, karena kendaraan yang memakai BBM tdak terlalu banyak," tandasnya. (K-08)

Komisi Informasi Jateng Dorong Keterbukaan Informasi Publik Sampai ke Kabupaten

Semarang-Ketua Komisi Informasi Jawa Tengah Sosiawan meminta kepada pemerintah kabupaten/kota, untuk menerapkan keterbukaan informasi publik. Sehingga, keterbukaan informasi publik yang sudah dilakukan pemprov dengan baik bisa ditiru kabupaten/kota.

Menurutnya, pemkab/pemkot di Jateng perlu didorong untuk bisa lebih terbuka dan transparan dalam pengelolaan informasi publiknya. Termasuk, bagaimana mengelola anggaran dengan memertanggungjawabkan anggaran kepada publik. Sehingga, bisa tercapai akuntabilitas publik.

Sosiawan menjelaskan, selama ini keterbukaan informasi publik di tingkat kabupaten/kota memang masih minim. Sebab, masih banyak sengketa informasi yang masuk berasal dari kabupaten/kota.

"Bahwa keterbukaan informasi publik itu bisa menjangkau seluruh wilayah Jawa Tengah, terutama di tingkat kabupaten/kota. Perlu Komisi informasi mendorong pemerintahan di kabupaten/kota supaya bisa terbuka dan transparan di seluruh kinerjanya," kata Sosiawan, Jumat (19/10).

Lebih lanjut Sosiawan menjelaskan, sejak 2014 hingga 2018 sengketa informasi publik dari kabupaten/kota masih didominasi pelaksanaan keterbukaan atau transparansi informasi. Totalnya mencapai 248 laporan.

Sementara, Gubernur Ganjar Pranowo meminta Komisi Informasi Jateng bisa mendorong keterbukaan informasi publik di tingkat kabupaten/kota. Bahkan, tidak hanya kabupaten/kota tapi sampai ke tingkat desa.

"Saya berharap bisa menjadi stimulan untuk bisa mendorong keterbukaan informasi. Ini inline dengan misi pemerintah yang transparan dan akuntabel. Saya juga dorong ini kalau bisaa mentriger sampai tingkat kabupaten/kota dan desa," ujarnya.

Menurut Ganjar, keterbukaan informasi publik selaras dengan misi pemprov terkait pemerintahan yang transparan dan akuntabel. (K-08)

Terima Rp2 Miliar, Pengurus Masjid dan Makam Kadilangu Demak Segera Renovasi Bangunan

Yang Mulia Megah Seri Raja Muhammad Amin Ibni Yang Mulia Datu
Raja Azhar (tengah) menyerahkan sumbangan kepada perwakilan
pengurus Makam Sunan Kalijaga, Kamis (18/10) malam. 
Demak-Panembahan Ahli Waris Sunan Kalijaga Raden Rahmat mengatakan pengurus Masjid dan Makam Kalijaga di Kadilangu, Kabupaten Demak akan segera melakukan renovasi setelah menerima sumbangan dari bangsawan asal Malaysia, Kamis (18/10) malam. Untuk Masjid Kalijaga, upaya yang dilakukan mengganti sirap atau atap masjid yang sudah rusak. 

Mbah Rahmat, panggilan akrabnya menjelaskan, bantuan sumbangan yang diterima sebesar Rp900 juta ini merupakan tahap kedua, karena sebelumnya pada akhir Agustus 2018 juga sudah diterima sumbangan sebesar Rp100 juta. Sehingga, total sumbangan yang diterima untuk masjid dan makam masing-masing sebanyak Rp1 miliar.

Menurutnya, sumbangan yang diterima itu nantinya akan digunakan untuk memerbaiki atas masjid yang sudah rusak serta penggantian beberapa bagian makam yang telah lapuk.

Mbah Rahmat, panggilan akrabnya menjelaskan, pelaksanaan perbaikan masjid dan makam akan dilakukan segera dalam waktu dekat secara bersamaan. Bahkan, agar sumbangan bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin tenaga kerjanya dari kalangan internal dan bisa dipertanggungjawabkan.

"Masing-masing itu dapat Rp1 miliar, tetapi untuk masjid rencana kita gunakan mengganti atapnya. Jadi sirap masjid itu biayanya kurang lebih Rp2 miliar. Jadi, nanti mungkin dari sarehan (makam) itu ada sisa dibantukan untuk masjid. Nanti akan dikerjakan internal sendiri secara transparan tidak dimonopoli," kata Mbah Rahmat.

Proses pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, jelas Mbah Rahmat selalu dilaporkan kepada pemberi sumbangan. Yakni ke keluarga bangsawan Malaysia, melalui Yayasan Kesultanan Raja Sakti At Thomim Al Akbar Sunan Kalijaga. Apabila perbaikan masjid dan makam selesai, rencananya Yang Mulia Datu Tuan Raja Azhar akan diundang untuk melihat secara langsung.

Sementara, perwakilan keluarga bangsawan Malaysia, Yang Mulia Megah Seri Raja Muhammad Amin Ibni Yang Mulia Datu Tuan Raja Azhar menambahkan, proses perbaikan dan renovasi makam serta masjid diserahkan sepenuhnya kepada para pengurus. Sehingga, pihaknya tidak ada intervensi apapun.

Untuk pengawasannya akan kita tempatkan perwakilan ke makam dan masjid di Demak. Mereka nanti memantau dan akan melaporkan perkembangannya," jelasnya. (K-08) 

REI Upayakan Tahun Ini Bisa Sumbang 230 Ribu Rumah di Program Sejuta Rumah Jokowi

Pasar properti di Jawa Tengah masih belum stabil dan belum nampak
pergerakan positif. 
Semarang-Program sejuta rumah yang dicanangkan pemerintahan Presiden Joko Widodo, telah berlangsung sejak awal pemerintahannya. 

Ketua Badan Diklat DPP Real Estat Indonesia (REI) Soejadi mengatakan setiap tahunnya, REI mendapat jatah untuk ikut menyukseskan program sejuta rumah dari Presiden Jokowi.

Namun, jelas Soedaji, dari program sejuta rumah setiap tahunnya, belum bisa terpenuhi 100 persen. 

"DPP REI dapat jatah 25 persen dari program sejuta rumah atau lebih pasnya itu angkanya 230 ribu unit, dan tersebar di seluruh Indonesia. Tapi, realisasinya sampai dengan bulan kemarin belum bisa memenuhi target dan baru 60 persennya. Jadi, ini sedang diupayakan bisa tercapai. Tapi, tahun kemarin saja dari program sejuta rumah pemerintah juga baru merealisasikan 60 persen," kata Soejadi, Jumat (19/10).

Soejadi lebih lanjut menjelaskan, ada beberapa kendala yang membuat program sejuta rumah tidak tercapai. Di antaranya soal perizinan dan kemampuan daya beli masyarakat.

"Kendala-kendala sudah dicarikan solusinya. Perizinannya juga sudah dipangkas, dari sebelumnya bisa setahun sekarang cukup 42 hari," jelasnya.

Hanya saja, lanjut Soejadi, terkait daya beli masyarakat, terutama kalangan buruh masih sulit untuk diangkat. Terlebih lagi, bagi pekerja dengan pendapatan kurang dari Rp2 juta per bulannya.

"Kalau pendapatan tidak ada Rp2 juta, maka sepertiganya untuk angsuran rumah tidak ada Rp700 ribu. Padahal, idealnya KPR itu Rp800 ribuan. Ini tentu sangat berat," ujar Soejadi.

Oleh karena itu, lanjut Soejadi, diperlukan adanya kemudahan yang diberikan kalangan perbankan kepada masyarakat pekerja atau masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). (K-08)