Selasa, 13 November 2018

Menaker Tegaskan Penetapan UMP Tidak Berat Sebelah

Sejumlah buruh ketika melakukan aksi di depan kantor gubernuran 
Semarang-Menteri Tenaga Kerja M Hanif Dhakiri mengatakan jika penetapan upah minimun provinsi (UMP) 2019 yang sudah dilakukan, telah sesuai dengan PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

Menurutnya, skema di dalam PP Nomor 78 Tahun 2015 itu telah disesuaikan dengan pertumbuhan ekonomi dan laju inflasi di Tanah Air.

Hanif menjelaskan, melalui skema yang dirumuskan itu akan memudahkan pengusaha merencanakan keuangan dan mencegah industri tumbang karena banyak PHK. Sehingga, dengan adanya rumusan upah di PP Nomor 78 Tahun 2015, pemerintah menjamin adanya kenaikan upah bagi buruh tiap tahunnya. 

"Intinya gini, bahwa kenaikan upah yang menggunakan skema PP Nomor 78/2015 itu menggunakan formula yang sudah sangat win-win. Baik untuk pengusaha, pekerja maupun calon pekerja. Karena kalau kenaikan upah tiba-tiba melejit menjadi unpredictable, pasti akan menimbulkan kegoncangan industrial," kata Hanif, Selasa (13/11).

Lebih lanjut Hanif menjelaskan, dengan rumusan PP tentang pengupahan itu juga mampu membuat para pihak lebih tenang. Para calon buruh yang akan masuk ke dunia kerja juga sudah punya gambaran, upah yang akan diterimanya.

"Upah pekerja itu naik setiap tahun, tidak perlu khawatir. Teman-teman tidak usah demo tiap hari, panas-panasan," ujarnya.

Terpisah, Ketua Aliansi Buruh Berjuang Jateng, Nanang Setyono menyatakan, untuk penetapan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2019 bisa naik 25 persen.

"Kami mendesak pak gubernur, agar menetapkan UMK 2019 naik 25 persen. Jika tetap mengacu pada PP 78, kami akan tempuh PTUN," ucap Nanang. (K-08)

Menaker Dorong Pengusaha Ikut Kembangkan Investasi SDM

Menaker M Hanif Dhakiri saat memberi sambutan di acara pemberian
sertifikat kompetensi di BBPLK Semarang, Selasa (13/11).
Semarang-Pengembangan sumber daya manusia (SDM) di Tanah Air melalui investasi SDM sangat penting, dalam rangka pemenuhan atau ketersediaan SDM yang andal dan terserap dunia usaha. Hal itu ditekankan Menteri Tenaga Kerja M Hanif Dhakiri penyerahan sertifikat kompetensi 2018 di BBPLK Semarang, Selasa (13/11).

Menurutnya, ketersediaan SDM yang andal dan siap kerja melalui investasi SDM menjadi skala prioritas kementeriannya. Namun demikian, ia juga meminta keterlibatan dunia usaha untuk ikut melakukan investasi SDM.

Hanif menjelaskan, guna memersiapkan SDM melalui investasi SDM perlu ada perubahan dalam sistem pendidikan dan pelatihan kerja. Sehingga, investasi SDM benar-benar berbasis pada demand driven, fokus, masif dan merata.

Kalau keempat hal tersebut tidak terpenuhi, lanjut Hanif, maka akan terjadi gap atau kesenjangan antardaerah.

"Investasi SDM ini memang memerlukan dukungan penuh dari industri atau sektor swasta, agar ada percepatan investasi SDM bisa dilakukan. Maka, kita juga mendorong kepada pemda untuk memberi insentif pada dunia usaha yang melakukan investasi SDM. Baik melalui pemagangan atau training," kata Hanif.

Hanif lebih lanjut menjelaskan, untuk melakukan investasi SDM, pihaknya menitikberatkan pada tiga isu utama sebagai rencana kerja pemerintah di tahun depan. Yakni kualitas, kuantitas dan persebaran yang dianggap memiliki peran penting.

"Kalau investasi SDM berhasil dilakukan, maka tenaga kerja Indonesia akan mempunyai skil yang dibutuhkan perusahaan. Karena, kebutuhan tenaga kerja yang terlatih kita sangat besar sekali, tapi SDM yang ada relatif terbatas," ujarnya.

Oleh karena itu, lanjut Hanif, tidak hanya pemerintah saja tapi kalangan pengusaha juga bisa melakukan investasi SDM untuk masa mendatang. (K-08)

Bea Cukai Tanjung Emas Musnahkan Barang Impor Hasil Tegahan

Seorang petugas kejaksaan menunjukkan senjata air soft gun impor
yang dimusnahkan di TPA Jatibarang, Selasa (13/11).
Semarang-Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas Semarang memusnahkan barang-barang tidak dikuasai dan barang milik negara eks Kepabeanan dan Cukai di TPA Jatibarang Semarang, Selasa (13/11). 

Pemusnahan barang-barang tersebut bertujuan, melindungi masyarakat dan lingkungan dari barang-barang impor yang mungkin berbahaya. Sehingga, Bea dan Cukai memusnahkan barang-barang impor sebanyak 15 truk dengan masing-masing truk seberat tujuh ton atau setara nilai Rp332 juta.

Pelaksana harian Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas Semarang Isnu Irwantoro mengatakan ada kurang lebih lima ribuan barang impor, yang dimusnahkan dan merupakan hasil dari upaya pentegahan dari unit pengawasan.

Menurutnya, pemusnahan barang tidak dikuasi itu dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan dari pejabat Bea dan Cukai yang menyatakan kondisi barang atau sifatnya mudah rusak atau mudah busuk. Sehingga, dimungkinkan akan berbahaya bagi lingkungan sekitar dan harus dilakukan pemusnahan.

Isnu menjelaskan, sebagian besar barang-barang impor yang dimusnahkan itu menyalahi aturan masuk atau masuk kategori larangan terbatas. Di antaranya juga, karena importir tidak bisa menunjukkan dokumen perizinan dari instansi terkait.

Selain itu, barang milik negara dan barang tidak dikuasai memerlukan pengawasan dan pemeliharaan yang membutuhkan biaya tidak sedikit. Sehingga, pihaknya mengajukan pemusnahan.

"Barang-barang tersebut rerata sebagian besar adalah hasil penegahan dari unit pengawasan, karena terhadap pelaksanaan importasi barang itu ada ketentuan larangan terbatas. Misalnya makanan dan minuman, obat-obatan, bibit tanaman dan sebagainya. Ini persyaratan dari instansi terkait, dan barang-barang tersebut tidak memiliki persyaratan. Baik yang diberitakan tidak benar maupun diberitakan tapi tidak memiliki persyaratan," kata Isnu.

Lebih lanjut Isnu menjelaskan, sebagian barang-barang itu masuk melalui Pelabuhan Tanjung Emasn Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani, maupun dari perusahaan jasa titipan dan penyelenggara pos.

"Masih ada barang di gudang pabean yang disimpan berupa kapas, dan akan dilakukan pemusnahan," ujarnya.

Diharapkan, lanjut Isnu, dengan pemusnahan barang-barang impor yang tidak memenuhi persyaratan itu, masyarakat bisa mengetahui jika barang impor masuk tanpa syarat sudah dilakukan pemusnahan. (K-08)

Jasa Marga Siapkan Tempat Untuk Pelaku UMKM di 30 Rest Area

Menteri BUMN Rini Soemarno saat meninjau Rest Area 597B. Foto: IST
Semarang-Jasa Marga melalui kelompok usahanya Jasamarga Properti, akan mengelola 30 tempat istirahat dan pelayananan atau lebih dikenal dengan rest area di ruas jalan tol Tran Jawa. Dari 30 rest area yang dikelola Jasa Marga, akan menyediakan lahan khusus bagi para UMKM di daerah sekitar.

Menteri BUMN Rini Soemarno saat mengunjungi Rest Area 597B dalam rangka Ekspedisi Tembus Tol Trans Jawa didampingi Direktur Utama Jasa Marga Desi Arryani mengatakan lahan untuk pelaku UMKM di rest area itu, guna mewujudkan keberadaan jalan tol yang turut mendorong peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sekitar.

"Sesuai aturan yang berlaku, maka Jasa Marga akan menyiapkan 30 persen areal komersil di rest area untuk UMKM. Dan itu memang diutamakan bagi warga sekitar. Hal itu bertujuan, untuk memacu roda perekonomian masyarakat setempat," kata Rini dikutip dari rilis ,Senin (12/11) kemarin.

Lebih lanjut Rini menjelaskan, dengan melibatkan pelaku UMKM bisa berjualan di rest area, maka potensi ekonomi daerah sekitar juga bisa terangkat. Masyarakat pengguna jalan tol juta tidak kesulitan, ketika menginginkan membeli oleh-oleh.

Sementara itu, Direktur Operasi I Jasa Marga Mohammad Sofyan menambahkan, sebanyak 30 rest area yang menyediakan lahan khusus bagi UMKM tersebut, akan disebar di sejumlah jalan tol yang dikelola Jasa Marga maupun kelompok usahanya.

"Jalan tol dimaksud adalah Jalan Tol Purbaleunyi, Palikanci, Batang-Semarang, Semarang-Solo, Solo-Ngawi, Ngawi-Kertosono, Surabaya-Mojokerto, Pandaan-Malang, Gempol-Pasuruan, Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi, Balikpapan-Samarinda dan Manado-Bitung," ujar Sofyan.

Menurutnya, sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tentang Tempat istirahat dan Pelayanan pada jalan tol, rest area di jalan tol yang telah beroperasi disediakan lahan untuk UMKM dan koperasi sebanyak 20 persen. Sedangkan untuk jalan tol baru, penyediaan lahannya sebesar 30 persen.

Jasamarga Properti, lanjut Sofyan, telah mengalokasikan komposisi tenant melalui desain yang telah dipersyaratkan Peraturan Menteri PUPR tersebut. Jasa Marga juga terus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di sekitar jalan tol, dengan memaksimalkan rest area sebagai tempat untuk mengembangkan UMKM rintisannya.

"Untuk rest area yang secara khusus berkonsep UMKM sedang dibangun di KM 360B jalan tol Batang-Semarang. Rest area itu merupakan joint venture antara PT PP, PT PP Properti, Jasamarga Properti dan PTPN IX. Rencananya, rest area itu akan memiliki alokasi tenant hingga 70 persen untuk UMKM," ucapnya.

Diketahui, Presiden Joko Widodo saat meresmikan jalan Tol Pejagan-Pemalang Seksi III dan IV belum lama ini meminta, agar pelaku UMKM diberi ruang di rest area jalan tol. Terutama untuk pelaku UMKM kuliner, kerajinan hingga oleh-oleh. (K-08)

Menteri BUMN Cek Kesiapan Tol Trans Jawa

Menteri BUMN Rini Soemarno (empat dari kiri) sebelum memulai per-
jalanan Ekspedisi Tembus Tol Trans Jawa, kemarin. Foto: ISTIMEWA
Semarang-Guna melihat kesiapan tol Trans Jawa yang akan digunakan saat libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) Menteri BUMN Rini Soemarno dengan ditemani Direktur Utama Jawa Marga Desi Arryani, melakukan espedisi tembus tol Trans Jawa dari Surabaya menuju Jakarta, Senin (12/11).

Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan dirinya ingin meninjau langsung, kondisi terkini proyek jalan tol Trans Jawa. Ada beberapa titik yang menjadi fokus dalam tinjauan tersebut, di antaranya adalah Jembatan Kali Kuto, Jembatan Kali Kenteng dan tempat rest area.

Menurutnya, terkoneksinya Pulau Jawa melalui jalan tol akan memberikan dampak positif bagi perekonomian. 

Ia menjelaskan, yang paling utama adalah menekan biaya logistik menjadi lebih murah karena akses transportasi lebih cepat dan efisien. Sehingga, akan menggerakan kegiatan perekonomian di daerah yang dilalui ruas tol Trans Jawa. 

"Tol Trans Jawa adalah jalur yang dinantikan lebih dari 20 tahun, karena memang sudah dicanangkan sejak lama. Tol Trans Jawa mulai dari Merak sampai Surabaya harus bisa diresmikan pada Desember 2018, hingga kemudian tersambung sampai dengan Banyuwangi. Saya berterima kasih sekali kepada Jasa Marga, Waskita Karya dan para BUMN Karya juga para kontraktor lainnya yang sudah bekerja keras," kata Rini sesaat sebelum memulai flag off Ekspedisi Tembus Tol Trans Jawa di Gerbang Tol Waru Gunung, Jalan Tol Surabaya-Mojokerto.

Dikutip dari rilis, dengan adanya jalan tol, lanjut Rini, lokasi-lokasi dekat pintu keluar masuk jalan tol akan berkembang cepat sebagai kawasan bisnis. Baik industri perdagangan, jasa keuangan dan perbankan serta sebagainya. Tol Trans Jawa juga akan meningkatkan pertumbuhan kawasan properti di sekitarnya.

Direktur Utama Jasa Marga Desi Arryani menambahkan, waktu tempuh Jakarta-Surabaya atau sebaliknya yang biasanya mencapai 20 jam perjalanan akan terpangkas dengan adanya Tol Trans Jawa. Yakni, waktu tempuhnya bisa berkurang menjadi 10-12 jam.

"Waktu tempuh menjadi lebih singkat berkat adanya Tol Trans Jawa. Dari Jakarta sampai ke Surabaya sekitar 800 kilometer, kalau dipacu dengan kecepatan 100 kilometer per jam mungkin hanya delapan jam. Tapi kan tetap perlu beristirahat pengendaranya, jadi ya bisa 10 sampai 12 jam lah paling lama," jelas Desi.

Diketahui, penyelenggaraan Ekspedisi Tol Trans Jawa ini merupakan inisiasi Kementerian BUMN bekerjasama dengan sejumlah BUMN. Sebelumnya, Kementerian BUMN juga telah melaksanakan Ekspedisi Tembus Tol Trans Sumatera pada akhir Agustus 2018 kemarin. (K-08)