Selasa, 04 Desember 2018

Gubernur Serahkan Kasus Bupati Jepara ke Penegak Hukum

Gubernur Ganjar Pranowo menyerahkan kasus yang menimpa Bupati
Jepara Ahmad Marzuqi ke penegak hukum.
Semarang-Kantor Bupati Jepara Ahmad Marzuqi digeledah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (4/12) siang. Namun, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo belum mengetahui kabar tersebut.

Ganjar Pranowo mengatakan ia belum mendengar kabar tersebut, karena memang KPK tidak perlu melakukan laporan kepada dirinya.

Menurut Ganjar, ia meminta proses hukum berjalan sesuai koridor dan tidak ada intervensi dari siapapun.

Ganjar mengaku belum paham, tentang detil dari KPK melakukan penggeledahan di kantor bupati Jepara tersebut. Termasuk, berkaitan dengan kasus hukum apa.

"Ya kalau sudah penegakan hukum sih, kita serahkan pada penegak hukum saja apa yang terjadi. Atau itu mungkin kasus yang lama dulu ya, biarkan berproses saja mudah-mudahan ditemukan bukti yang benar. Kalau itu kaitannya dengan kasus yang dulu sih, saya pernah nanya sama beliau apa sebenarnya yang terjadi apakah benar duit banpolnya diselewengkan. Atau barang kali, ada pencatatan yang keliru. Saya kira pak bupati bisa menjelaskan," kata Ganjar, Selasa (4/12).

Lebih lanjut Ganjar menjelaskan, sebagai atasan dari bupati Jepara, dirinya menyerahkan sepenuhnya kepada KPK proses hukumnya.

"Kalau kasus lama, ya biarkan berproses dulu," ujarnya.

Diketahui, petugas KPK melakukan penggeledahan di kantor Bupati Jepara Ahmad Marzuqi selama dua jam lamanya. Personel KPK yang terdiri dari lima orang itu, tidak hanya menggeledah kantor bupati tapi juga rumah dinasnya. 

Saat keluar dari dari kantor bupati, petugas KPK membawa barang yang ditempatkan di kardus dan koper.

Informasi yang diterima, KPK melakukan penggeledahan berkaitan dengan perkara praperadilan kasus Banpol PPP 2011 hingga 2013 sebesar Rp79 juta. Ahmad Marzuqi sebagai tersangkanya, karena saat itu menjabat ketua DPC PPP Jepara. Namun, saat sidang praperadilan, kasus itu dimenangkan Ahmad Marzuqi. (K-08)

Perlancar Jalan Kaligawe Karena Banjir, Pemprov Tambah 6 Pompa Air

Gubernur Ganjar Pranowo saat meninjau banjir di bawah jembatan tol
Muktiharjo, Kaligawe, Selasa (4/12).
Semarang-Pemprov Jawa Tengah menambah enam pompa yang ada di Jalan Kaligawe, untuk mengatasi banjir sejak Senin (3/12) kemarin. Pompa berkapasitas antara 5.000-11 ribu meter kubik itu, diharapkan bisa menyelesaikan dan mengatasi banjir di jalan nasional tersebut.

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengatakan upaya penanganan dan percepatan banjir di Kaligawe sangat dibutuhkan, agar tidak mengganggu aksebilitas masyarakat dan distribusi barang. Sebab, Jalan Kaligawe merupakan penghubung antarwilayah di jalur pantura.

Menurutnya, yang paling parah terjadi genangan banjir ada di bawah jembatan tol Muktiharjo.

Ganjar menjelaskan, percepatan di Jalan Kaligawe tepatnya di bawah jembatan tol itu, agar arus lalu lintas tidak terjadi kemacetan parah. Sehingga, dengan menyedot genangan air dan membuang ke sungai menuju laut diharapkan bisa membuat arus lalu lintas lancar kembali.

"Sekarang kita sudah standby-kan enam pompa baru, mudah-mudahan bisa on semuanya. Mudah-mudahan, tindakan darurat ini bisa menyelesaikan tindakan-tindakan darurat yang sekarang kita lakukan. Mudah-mudahan, pompa bisa menyelesaikan, termasuk yang sudah macet kita panggilkan derek. Kalau perlu, dereknya stand by di sini," kata Ganjar saat melakukan pengecekan rumah pompa di Kaligawe, Selasa (4/12).

Lebih lanjut Ganjar menjelaskan, untuk jangka panjang, maka upaya normalisasi aliran Sungai Kanal Banjir Timur harus segera diselesaikan. Sehingga, percepatan normalisasi yang sekarang dilakukan harus selesai sesuai jadwal.

"Maka, kita minta bantuan masyarakat yang ada di sekitar proyek BKT yang belum pindah, tolong bantu pemerintah. Biar kita bisa menyelesaikan banjir dan rob. Kita butuh dukungan masyarakat soal itu," ujarnya.

Sementara itu, warga di Kelurahan Tambakrejo, Kecamatan Gayamsari yang tergenang banjir selama dua hari mulai mendirikan dapur umum di rumah salah satu warga. Sejumlah logistik makanan yang merupakan bantuan dari BPBD Kota Semarang, diolah untuk dibagikan kepada warga. (K-08)

PP Properti Selesaikan Topping Off Tower 1 Amartha View

Manajemen PP Properti menggelar tasyakuran di sela topping off pem-
bangunan Tower 1 Amartha View belum lama ini.
Semarang-Project Director Amartha View Avartment Siswady Djamaluddin mengatakan pihaknya sebagai salah satu anak perusahaan BUMN sebagai pengembang apartemen Amartha View, melakukan topping off pembangunan tower 1 belum lama ini.

Menurutnya, salah satu proyek yang sedang dikerjakan adalah Apartemen Amartha View berlokasi di Ngaliyan-Semarang. Hal itu sebagai bukti komitmen terhadap konsumen, pihaknya melakukan topping off Tower 1 Apartemen Amartha View.

"Dengan ini, kami berharap dapat menepati janji kami berikutnya, yaitu handover pada awal tahun 2019 dan memberikan tempat tinggal baru kepada konsumen Amartha View Avartment," kata Siswady dikutip dari rilis.

Lebih lanjut Siswady menjelaskan, topping off juga merupakan titik awal bagi pihaknya yang telah menjalin kerja sama dalam melaksanakan pembangunan Tower 1 Amartha View Avartment.

"Kami juga mengundang anak yatim dari panti asuhan untuk berbagi, sebagai salah satu wujud rasa syukur kami kepada Tuhan Yang Maha Es," pungkasnya. (K-08)

OJK Siap Beri Pendampingan ke Pemprov Jateng Dalam Pembuatan Ranperda Obligasi Daerah

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso memberi keterangan
kepada media terkait asistensi ke Pemprov Jateng dalam pembuatan
ranperda tentang obligasi daerah.
Semarang-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) siap memberikan pendampingan atau asistensi, untuk Pemprov Jawa Tengah di dalam membuat rancangan peraturan daerah (ranperda) tentang obligasi daerah. Sebab, jika ranperda tentang obligasi daerah jadi, maka Jateng akan menjadi provinsi pertama percontohan pemanfaatan obligasi daerah.

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan pihaknya memang sejak awal, sudah melakukan asistensi kepada Pemprov Jateng terkait pemanfaatan obligasi daerah. Sehingga, di awal pertemuan dengan Gubernur Ganjar Pranowo, OJK juga telah memberikan masukan dan saran tentang keuntungan dari obligasi daerah.

Menurutnya, Pemprov Jateng sudah memahami tentang manfaat dan keuntungan adanya obligasi daerah. Langkah berikutnya adalah, menyamakan persepsi dengan DPRD setempat yang dituangkan dalam bentuk peraturan daerah.

Wimboh menjelaskan, apabila ranperda tentang obligasi daerah sudah bisa terealisasi, maka pada 2019 mendatang Jateng sudah mendapat pembiayaan dari pasar modal.

"Obligasi daerah lebih banyak nanti kita bantu dalam hal memberikan penjelasan, bahwa obligasi daerah ini pada akhirnya itu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana yang nanti bisa memerlancar aktivitas ekonomi dan distribusi produk," kata Wimboh, belum lama ini.

Lebih lanjut Wimboh menjelaskan, persoalan infrastruktur yang akan dimasukkan dalam obligasi daerah nanti akan dinilai dari perusahaan pemeringkat efek Indonesia (Pefindo). Hal itu juga dilakukan, untuk memilai rating pemerintah daerah.

"Infonya nanti Pemprov Jateng akan menerbitkan Rp1,2 triliun, dengan tahap pertama Rp600 miliar. Penawaran katanya akan dibuka awal Januari 2019," ucap Wimboh.

Terpisah, Gubernur Ganjar Pranowo mengaku akan menjadikan obligasi daerah sebagai salah satu sumber pembiayaan untuk proyek infrastruktur di provinsi yang dipimpinnya.

"Kita sedang persiapkan perangkat aturannya bersama DPRD," ujar Ganjar. (K-08)

BPBD Jateng Imbau PSDA dan PU Sigap Setelah Banjir Bersihkan Sampah di Sungai

Kalahar BPBD Jateng Sarwa Pramana meminta PSDA dan PU segera
turun ke lapangan, untuk membersihkan sampah yang menyumbat di
saluran air setelah banjir surut.
Semarang-Hujan deras yang mengguyur beberapa daerah di Jawa Tengah, dilaporkan terjadi bencana banjir. Tidak hanya di Kota Semarang, tapi juga di Kabupaten Demak, Grobogan dan Kendal serta di Klaten.

Kepala Pelaksana Harian BPBD Jateng Sarwa Pramana mengatakan curah hujan yang mengguyur di sebagian besar wilayah di provinsi ini, dengan intensitas sedang hingga lebat dan disertai angin kencang. Beberapa daerah yang belum siap dengan datangnya musim hujan dan langganan banjir, akan menerima dampaknya.

Menurutnya, data yang diterima sejak siang hingga petang, Senin (3/12) kemarin di Jateng, beberapa daerah dilanda banjir. Kebanyakan adalah daerah perkotaan.

Sarwa menjelaskan, banjir yang melanda kawasan perkotaan itu terjadi karena drainase atau gorong-gorong tidak baik dan penuh sampah. Hal itu juga tidak lepas dari campur tangan masyarakat, yang berperilaku membuang sampah sembarangan. Sehingga, gorong-gorong atau pintu-pintu air tersumbat tumpukan sampah.

"Pertama disebabkan karena tidak ada normalisasi drainase di perkotaan, yang kedua perilaku membuang sampah masih sembarangan. Sehingga, setiap terjadi hujan, pintu-pintu jembatan pasti penuh sampah. Ada sampah yang dibuang tidak semestinya, misalnya kasur bekas, bantal bekas, kayu dan batang bambu. Hampir di semua daerah pasti ditemukan," kata Sarwa, Selasa (4/12).

Lebih lanjut Sarwa menjelaskan, pemerintah daerah setempat melalui Dinas PSDA dan juga Pekerjaan Umum (PU) harus sigap setelah hujan reda dan banjir surut untuk melakukan pembersihan tumpukan sampah di saluran air atau di gorong-gorong. Sehingga, ketika hujan kembali turun dengan intensitas sedang atau lebat, minimal sudah bisa memerlancar saluran air.

"Dinas PSDA dan PU harus cepat turun pada saat selesai hujan dan banjir surut, untuk membersihkan sampah di pintu air atau gorong-gorong. Supaya, air bisa lancar kembali," ujarnya.

Sarwa juga mengingatkan kepada pemerintah daerah setempat di daerah langganan banjir, agar selalu mengecek kekuatan tanggul di aliran sungai. Sehingga, kemungkinan tanggul jebol dan banjir bandang sudah bisa diantisipasi sebelum terjadi. (K-08)