Rabu, 05 Desember 2018

BI Prediksi Inflasi Akhir Tahun Lebih Tinggi Dibanding November 2018

Kepala KPw BI Jateng Hamid Ponco Wibowo (kanan) menyatakan jika
inflasi di Jateng tahun depan masih terjaga.
Semarang-Laju inflasi Jawa Tengah hingga akhir tahun nanti, diperkirakan masih berada pada koridor yang ditargetkan. Yakni sebesar 3,5 persen plus minus satu persen.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jateng Hamid Ponco Wibowo mengatakan hingga November 2018 kemarin, inflasi Jateng mencapai 0,24 persen dengan penyumbangnya komoditas bawang merah. Secara kumulatif, Januari-November 2018 laju inflasinya sebesar 2,37 persen atau 3,10 persen year on year.

Menurutnya, inflasi akhir tahun nanti akan lebih tinggi bila dibanding November kemarin.

"Kami optimistis bahwa inflasi masih dalam range 3,5 persen plus minus satu persen. Jadi, Insya Allah kita bisa maintance sesuai dengan target yang kita tetapkan. Untuk Desember tentu ada inflasi, karena ada liburan hari keagamaan. Tetapi overall, masih dalam target yang ditentukan. Ada kemungkinan inflasinya di atas November ya, karena yang memengaruhi itu tiket angkutan udara," kata Ponco, Rabu (5/12).

Lebih lanjut Ponco menjelaskan, pada tahun depan laju inflasi juga diperkirakan masih sama dengan 2018. Yakni 3,5 persen plus minus satu persen, mengikuti laju inflasi nasional.

"Inflasi nasional masih menjadi barometer. Itu seiring dengan terjaganya tekanan harga dari sisi permintaan, ekspektasi inflasi, stabilnya nilai tukar Rupiah dan administered prices," ujarnya.

Ponco memerkirakan, prospek ekonomi Indonesia pada umumnya dan Jateng pada khususnya akan lebih di tahun depan. Sehingga, diproyeksikan kondisi perekonomian Jateng akan tumbuh lebih tinggi di rentang 5,3-5,7 persen di tahun depan.

"Percepatan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah itu salah satunya dipengaruhi konsumsi konsumsi, dan investasi yang tetap kuat di tahun depan," tandasnya. (K-08)

BI Dorong Daerah di Jateng Contoh Kota Solo Dalam Peneran Transaksi Nontunai

Kepala KPw BI Jateng Hamid Ponco Wibowo meminta ke
pemkab/pemkot segera menerapkan transaksi nontunai.
Semarang-Penggunaan transaksi nontunai merupakan salah satu sistem pembayaran, yang saat ini tengah dikembangkan untuk kelancaran, efisiensi dan keamanan dalam bertransaksi. Yakni melalui Gerbang Pembayaran Nasional (GPN), dan pengembangan uang elektronik.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah Hamid Ponco Wibowo mengatakan berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/8/PBI/2017 tentang Gerbang Pembayaran Nasional, menjadi regulasi dalam menerakan gerakan nontunai. Sehingga, pemkab/pemkot di Jateng yang belum menerapkan pembayaran nontunai bisa menerapkannya.

Menurut Ponco, kebijakan sistem pembayaran nontunai merupakan instruksi dari pemerintah pusat dan seluruh daerah harus mampu menerapkannya.

Ponco menjelaskan, bagi daerah yang belum menerapkan sistem pembayaran nontunai harus bisa meniru daerah lainnya. Karena, dengan sistem pembayaran nontunai, maka pendapatan daerah tidak terjadi kebocoran. Sehingga, pendapatan daerah bisa meningkat tajam.

"Tentu dengan deklarasi gerakan nontunai ini, menjadi komitmen bagi setiap kepala daerah untuk bisa melakukan hal yang sama. Kita terus berupaya untuk bisa dengan elektronifikasi ini, sehingga ada manfaat yang diperoleh," kata Ponco, Rabu (5/12).

Lebih lanjut Ponco menjelaskan, dengan semakin banyak daerah yang menerapkan sistem pembayaran nontunai, maka akan mengurangi jumlah uang kartal beredar di masyarakat. Sehingga, juga meminimalkan adanya peredaran uang palsu.

"Ada banyak manfaat yang bisa didapatkan dari sistem transaksi nontunai. Tidak hanya bagi pemerintah saja, tapi juga bagi masyarakat," ujar Ponco.

Oleh karena itu, lanjut Ponco, pihaknya akan terus mendorong bagi daerah di Jateng untuk bisa segera mengimplementasikan elektronifikasi transaksi nontunai. (K-08)

Pemprov Jateng Ajak Kabupaten/Kota Terapkan Transaksi Nontunai

Gubernur Ganjar Pranowo dan Kepala KPw BI Jateng Hamid Ponco
Wibowo foto bersama dengan 35 bupati/wali kota usai tanda tangan
komitmen transaksi nontunai di Hotel Gumaya Semarang, Rabu (5/12).
Semarang-Upaya mencegah kebocoran dana dalam praktik korupsi terus dilakukan Pemprov Jawa Tengah, agar tidak ada lagi kepala daerah atau pejabat di provinsi ini yang terjerat kasus korupsi dan berurusan dengan penegak hukum. Hal itu ditegaskan Gubernur Ganjar Pranowo di sela penandatanganan Deklarasi Komitmen Transaksi Nontunai Pemda di Hotel Gumaya Semarang, Rabu (5/12).

Menurutnya, ada banyak upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah praktik atau tindakan korupsi. Salah satunya, dengan menggunakan transaksi nontunai dalam setiap pembayaran proyek atau kontrak kerja pemerintah dengan penyedia jasa.

Ganjar menjelaskan, untuk di wilayah Jateng sudah banyak kabupaten/kota yang menerapkan transaksi nontunai. Beberapa di antaranya, dianggap cukup berhasil. Sehingga, bagi kabupaten/kota lainnya yang belum menerapkan transaksi nontunai, diharapkan bisa segera melakukannya. 

"Kota Solo, Kota Magelang dan Kota Salatiga. Tapi, Kabupaten Pati satu-satunya yang sekarang lumayan melebar di banyak sektor. Setelah ada political will, SDM disiapkan. Cukup dengan statement saja, yang ini besok nontunai gitu. Lalu berikutnya adalah alat, sehingga tidak ada uang yang beredar," kata Ganjar.

Lebih lanjut Ganjar menjelaskan, beberapa celah yang bisa ditutup dari tindakan korupsi adalah pembayaran pajak kendaraan dan retribusi parkir.

"Kalau bisa menggunakan cara nontunai seperti ini, maka pemasukan akan lebih tinggi karena tidak kebocoran," ujarnya.

Sementara itu, jelas Ganjar, untuk mengedukasi kepada masyarakat lebih mengenal dan menerapkan pembayaran nontunai, maka sosialisasi dan edukasi harus terus dilakukan. Termasuk, dengan memberikan insentif bagi warga yang dengan kesadaran sendiri menggunakan nontunai. (K-08)

PTPN IX Terima Apresiasi Dari BPJS Kesehatan Cabang Semarang

Bimantoro
Kepala BPJS Kesehatan Semarang
Semarang-Kepala BPJS Kesehatan Kantor Cabang Semarang Bimantoro memberi penghargaan kepada PTPN IX, karena mampu melaksanakan Instruksi Presiden 8 Tahun 2017 tentang Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.
Menurutnya, sesuai dengan aturan yang telah berlaku, maka setiap warga negara wajib memiliki jaminan kesehatan. Pemberi kerja, baik instansi pemerintah atau swasta juga diwajibkan mendaftarkan pekerja dan seluruh anggota keluarganya dalam program JKN.
Menurutnya, PTPN IX per Desember 2018 telah mendaftarkan pekerja dan anggota keluarganya sebanyak 23.600 peserta dan pensiunan beserta istri/suami sebanyak 8.553 peserta. Karena banyaknya jumlah peserta yang didaftarkan ke program JKN, tentu patut diapresiasi.
"Kami sangat mengapresiasi PTPN IX atas patuhnya pada ketentuan kepesertaan JKN-KIS. Semoga, dengan ikutnya PTPN IX pada program JKN bisa memotivasi BUMN lainnya, agar ikut mendaftarkan seluruh pekerjanya sebagai peserta JKN," kata Bimantoro dikutip dari rilis.
Lebih lanjut Bimo menjelaskan, dengan telah didaftarkannya seluruh karyawan PTPN IX masuk menjadi peserta program JKN, maka perusahaan sudah mengalihkan segala risiko pembiayaan pelayanan kesehatan apabila pekerja dan anggota keluarganya jatuh sakit. Sehingga, bagi perusahaan akan berdampak pada peningkat an produktivitas pekerja. (K-08)

Dinas Pusdataru Optimalisasi Pompa Banjir di Kaligawe

Sejumlah pengendara sepeda motor menerabas genangan banjir di
bawah jembatan tol Muktiharjo di Jalan Kaligawe, Rabu (5/12).
Semarang-Jalan Kaligawe yang tergenang banjir sejak tiga hari kemarin, hampir menyebabkan kelumpuhan jalur transportasi darat dari Kota Semarang ke Kabupaten Demak maupun sebaliknya. Sehingga, Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang (Pusdataru) Jawa Tengah memasang sejumlah pompa air berkapasitas dua ribu liter per detik.

Pelaksana tugas Kepala Dinas Pusdataru Jateng Lukito mengatakan penambahan pompa air itu, berada di sekitaran Jalan Kaligawe. Terutama, yang ada di aliran Sungai Sringin dan Tenggang.

Menurutnya, untuk meminimalkan genangan air di Jalan Kaligawe itu, maka posko-posko banjir yang mengoperasikan pompa air harus dioptimalkan.

"Posko banjir kita sudah mulai, peralatan berat juga sudah disiagakan dan siap dimobilisasi kalau dibutuhkan. Baik dari kami maupun dari BBWS, sudah kita koordinasikan semuanya. Tanggul yang rawan kritis sudah diperbaiki kalau memang itu kewenangan kami, karena keterbatasan dana. Hanya yang penting sekarang adalah kita siaga menghadapi musim hujan," kata Lukito, Rabu (5/12).

Lebih lanjut Lukito menjelaskan, yang saat ini ada pompa air di Jalan Kaligawe sebatas berkapasitas 100 liter per detik. Sehingga, butuh waktu lama untuk menyedot air banjir.

"Penyebab lainnya itu, ternyata banyak saluran air yang tersumbat sampah. Ini tantangan kita untuk menyelesaikannya," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali-Juwana, Ruhban Ruzziyatno ketika dihubungi terpisah menjelaskan, pihaknya memerbantukan dua unit pompa mobile dengan kapasitas masing-masing dua ribu kubik per detik. Kedua pompa itu disiagakan di lokasi genangan, dengan harapan bisa membantu proses penyedotan air.

"Kami susulkan dua pompa mobil untuk membantu menyedot genangan air di Kaligawe. Saya juga sudah perintahkan lima pompa di Genuk difungsikan," ucap Ruhban.

Dirinya berharap, seluruh pompa yang ada di Kaligawe dan Genuk bisa optimal untuk menangani banjir. Sehingga, jalur transportasi darat bisa lancar. (K-08)