Bawaslu Jateng Tertibkan 28 Ribuan APK Terbukti Melanggar

Petugas Bawaslu Kabupaten Blora bersama instansi lain menertibkan
APK yang melanggar lokasi pemasangan. FOTO: ISTIMEWA

Semarang-Bawaslu Jawa Tengah selama 75 hari sejak dimulainya kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) 2019, sudah menertibkan 27.981 alat peraga kampanye (APK) yang diduga melanggar ketentuan. APK yang ditertibkan itu, tersebar di 35 kabupaten/kota di Jateng.

Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Jateng Anik Solihatun mengatakan pelanggaran APK yang ditertibkan itu, terdiri dari APK yang dipasang di tempat larangan, terpasang dibranding mobil kendaraan umum dan APK diduga mengandung materi yang dilarang.

Menurutnya, penertiban APK itu tidak hanya dilakukan Bawaslu kabupaten/kota saja, tapi juga melibatkan sejumlah instansi. Di antaranya Satpol PP, Dinas Perhubungan dan KPU setempat.

"Bawaslu Provinsi Jawa Tengah telah menindak dan menertibkan hampir 28 ribuan APK yang melanggar. APK yang melanggar itu tersebar di 35 kabupaten/kota di Jateng. Terdiri dari baliho, poster, umbul-umbul dan APK lainnya," kata Anik, Senin (10/12).

Lebih lanjut Anik menjelaskan, sesuai dengan UU Pemilu dan PKPU tentang kampanye, menyatakan beberapa ketentuan terkait pemasangan APK. Misalkan tempat pemasangan tidak boleh di rumah ibadah, rumah sakit dan lembaga pendidikan.

"Pemasangan APK dilakukan dengan memertimbangkan estika, estetika, kebersiham dan keindahan kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Adapun pemasangan APK di tempat milik perorangan atau lembaga swasta, maka harus izin si pemilik tempat tersebut," jelas Anik.

Oleh karena itu, lanjut Anik, Bawaslu Jateng mendesak peserta pemilu selalu taat pada aturan pemasangan APK. Sehingga, diharapkan tidak memasang APK di tempat larangan. (K-08)

Pemprov Jateng Berangkatkan 100 KK Transmigran ke Sumatera Barat

Gubernur Ganjar Pranowo memberikan pengarahan kepada para trans-
migran yang akan diberangkatkan ke Kabupaten Sijunjung di Balai
Transito Tugu Dinakertrans Jateng, Selasa (10/12).

Semarang-Pemprov Jawa Tengah memberangkatkan 100 kepala keluarga (KK) ke UPT Padang Tarok Sp. 1 Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat di Balai Transito Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Senin (10/12). Para transmigran yang diberangkatkan itu berasal dari 24 kabupaten di Jateng, di antaranya Kota Semarang, Kabupaten Brebes, Temanggung, Kota Surakarta dan Kabupaten Cilacap.

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengatakan sebelum berangkat ke lokasi transmigrasi, sebelumnya calon transmigran mendapat pelatihan keterampilan kerja di Balai Besar Latihan Masyarakat Yogyakarta selama sepekan. Sehingga, ketika berada di lokasi transmigrasi bisa segera menggarap lahan yang diberikan pemerintah seluas dua hektare. Berupa tanah pekarangan lengkap dengan rumah tinggal, dan satu hektare lahan garapan.

Menurutnya, untuk satu tahun pertama di lokasi transmigrasi, pemerintah juga memberikan jatah hidup berupa sembako yang dibagikan tiap bulannya.

Ganjar berharap, transmigran asal Jateng bisa betah berada di lokasi transmigrasi dan mampu mengelola lahan yang disediakan.

"Mudah-mudahan akan bisa membantu mereka dengan masa depan lebih baik. Indonesia juga akan diisi keragaman dari berbagai daerah. Mudah-mudahan ekonomi mereka juga akan lebih baik, setelah ikut transmigrasi," kata Ganjar.

Sementara itu, Kepala Dinakertrans Jateng Wika Bintang menambahkan, pihaknya sudah memberikan pembekalan bagi kaum pria berupa  keterampilan pertanian dan perkebunan. Sedangkan kaum perempuan, dilatih mengolah hasil panen pertanian atau perkebunan.

Menurutnya, pemprov masih akan mengirimkan lagi calon transmigran ke Sumatera Barat dan Sulawesi dalam waktu dekat.

"Masih ada 41 KK yang akan diberangkatkan dalam waktu dekat. 20 KK di antaranya berangkat ke Sijunjung, Sumatera Barat dan sisanya ke Sulawesi. Nanti, sampai akhir Desember 2018 sudah tercapai 170 KK kurang lebih 700 jiwa," ucap Wika.

Wika menjelaskan, dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan monitoring kepada warga Jateng yang mengikuti program transmigrasi. (K-08)

Gubernur Peringatkan Warga Tak Buang Sampah Sembarangan ke Sungai

Gubernur Ganjar Pranowo (kiri) berdialog dengan salah satu warga di
Sawah Besar, saat banjir menerjang kawasan permukiman akibat tum-
pukan sampah di bawah Jembatan Kaligawe.

Semarang-Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memeringatkan warga di sepanjang bantaran sungai, agar tidak membuang sampah sembarangan ke aliran sungai. Tidak hanya warga yang rumahnya di dekat aliran sungai, tapi masyarakat lain yang kebetulan melintas juga dilarang membuang sampah ke sungai.

Pernyataan itu ditegaskan Ganjar Pranowo, setelah mengetahui penyebab banjir yang menggenangi rumah warga di kawasan Sawah Besar karena penyumbatan sampah di jembatan Kaligawe.

Menurutnya, sampah-sampah yang menumpuk dan menyumbat di bawah jembatan Kaligawe menyebabkan aliran air tidak berjalan normal. Sehingga, luapan air dari Sungai Kanal Banjir Timur melimpas ke rumah-rumah warga yang ada di sekitarnya.

Ganjar menjelaskan, tindakan darurat yang dilakukan untuk membersihkan tumpukan sampah dengan mengerahkan alat berat dari Pemkot Semarang dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali-Juana. 

"Problem terbesar limpasan kemarin adalah jembatan ini tersumbat sampah yang masif. Limpasan kemarin sudah ketahuan, ternyata bukan bandang tapi karena sumbatan sampah. Maka, saya minta tolong dong sepanjang sungai ini ada pasar, jangan buang sampah sembarangan ke sungai. Mereka yang di hulu ada kasur, ada lemari ada kayu, stop buang sampah sembarangan ke sungai," kata Ganjar, Senin (10/12).

Lebih lanjut Ganjar menjelaskan, kampanye tidak membuang sampah ke sungai sudah terus dilakukan secara masif. Termasuk, dengan menggandeng organisasi kemasyarakatan untuk memonitor atau memeringatkan warga, agar tidak membuang sampah ke sungai.

"Siapa yang buang sampah sembarangan ditegur, tapi jangan kasar. Kasih tahu kalau buang sampah ke sungai itu bisa sebabkan banjir," ujarnya.

Sementara, terkait dengan kebutuhan logistik warga yang permukimannya terendam banjir di kawasan Kaligawe, sudah didirikan dapur umum dan juga posko kesehatan. Logistik berupa beras dan mi instan merupakan bantuan dan Pemkot Semarang dan BPBD Jateng, sedang ikan laut sebanyak dua kuintal berasal dari sumbangan pedagang di Pasar Kobong. (K-08)