Rabu, 12 Desember 2018

BPN Prabowo-Sandi Pindahkan Markas Pemenangan ke Solo

Capres Prabowo Subianto saat kampanye di Kota Semarang baru-baru
ini.
Semarang-Ketua Badan Pemenangan Daerah (BPD) Prabowo-Sandi Jawa Tengah Abdul Wachid mengatakan sesuai instruksi dari pusat, maka markas pemenangan Prabowo-Sandi yang semula ada di Jakarta, dipindah ke Kota Surakarta. Empat lokasi dipilih menjadi lokasi markas pemenangan, di antaranya dekat dengan rumah Joko Widodo di Sumber, Banjarsari.

Menurutnya, hal itu menjadi strategi dari Ketua Tim Pemenangan Prabowo-Sandi, Djoko Santoso.

Abdul Wachid menjelaskan, empat posko yang dijadikan markas pemenangan itu akan dimanfaatkan sebagai tempat rapat koordinasi hingga logistik. Sehingga, seluruh tim pemenangan akan sering menggelar rapat di Solo.

"Pak Djoko itu orang Solo. Nanti akan heran juga, itu ada yang dekat dengan rumah Pak Jokowi dan hanya beberapa meter saja," kata Wachid, Rabu (12/12).

Lebih lanjut Wachid menjelaskan, dengan memboyong kantor dari Jakarta ke Solo, baik Prabowo maupun Sandi akan lebih sering datang ke Jateng. Termasuk, daerah-daerah pelosok yang belum dikunjungi lawan politik Prabowo-Sandi.

Sementara itu, Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Jateng pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin, Bambang Wuryanto menanggapi pemindahan posko markas pemenangan Prabowo-Sandi dengan santai.

Menurutnya, memindahkan posko markas pemenangan Prabowo-Sandi ke Solo merupakan hak dari tim Prabowo-Sandi.

Bambang Wuryanto menjelaskan, soal tempat dan jarak tidak berpengaruh terhadap kemenangan di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

"Monggo saja, mau pindah di mana pun itu hak Pak Sandi dan timnya," ucap Bambang Pacul. 
Bambang menjelaskan, posisi Jateng juga dianggap strategis bagi tim kampanye Jokowi-Ma'ruf Amin. Bahkan, Capres Jokowi juga menargetkan kemenangan antara 78-82 persen di provinsi ini. (K-08)

Bawaslu Jateng Minta KPU Segera Selesaikan Rekapitulasi DPT Hasil Perbaikan

Semarang-Rekapitulasi daftar pemilih tetap (DPT) hasil perbaikan tahap kedua, seharusnya sudah selesai pada 10 Desember 2018 pukul 00.00 wib. Namun kenyataan di lapangan, masih ada beberapa daerah di Jawa Tengah belum menyelesaikan rapat pleno penetapan DPT hasil perbaikan tahap kedua.

Komisioner Bawaslu Jateng Divisi Humas dan Hubungan Antar Lembaga M Rofiunddin mengatakan dari data yang masuk, baru sebagian saja kabupaten/kota di provinsi ini sudah menetapkan DPT hasil perbaikan tahap kedua. Alasan yang diterima Bawaslu, KPU di masing-masing kabupaten/kota mengalami gangguan saat mengunggah data ke sistem informasi data pemilih (SIDALIH) milik KPU RI.

Menurutnya, karena kesulitan memasukkan data ke SIDALIH tersebut, maka proses rekapitulasi DPT hasil perbaikan tahap kedua menjadi terhambat.

Rofi menjelaskan, sebenarnya rekapitulasi dan penetapan DPT hasil perbaikan kedua sudah selesai pada 10 Desember 2018 sesuai Peraturan KPU Nomor 11/2018.

"Rekapitulasi daftar pemilih tetap hasil penyempurnaan kedua, sampai tanggal 10 Desember baru 10 kabupaten/kota yang melakukan rapat pleno. Sedangkan yang 25 kabupaten/kota lainnya masih dalam proses. Kami juga sudah minta untuk dilakukan penundaan. Kami berharap, agar penetapan DPT ini bisa berjalan lancar dan Sidalih yang disediakan KPU RI bisa berjalan dengan baik," kata Rofi, Rabu (12/12).

Sementara itu, Ketua KPU Jateng Yulianto Sudrajat membenarkan adanya keterlambatan rekapitulasi DPT hasil perbaikan kedua. Keterlambatan itu karena server SIDALIH tidak lancar.

"Intinya, kalau rekapitulasi secara manual teman-teman KPU sudah siap. Sekarang, sedang kami upayakan proses upload data ke server. Mudah-mudahan lancar," ucap Yulianto.

KPU Jateng, jelas Yulianto, terus melakukan pemantauan server SIDALIH yang diakses KPU kabupaten/kota. Apabila masih ada kendala, maka rapat pleno penetapan DPT hasil perbaikan kedua akan diundur menjadi 13 Desember 2019. (K-08)

Terima Mobil Operasional, Bawaslu Jateng Minta Jajarannya Tingkatkan Kinerja Awasi Pemilu 2019

Division Head Nasmoco Rental Wisnu Wibowo (tiga dari kiri) secara
simbolis menyerahkan kuncil mobil operasional kepada Ketua Bawaslu
Jateng Fajar SAKA di Nasmoco Majapahit, Rabu (12/12).
Semarang-Mengawasi proses pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 dengan wilayah yang cukup luas, maka memerlukan dukungan kendaraan operasional yang memadai. Sehingga, Bawaslu Jawa Tengah memberikan kendaraan dinas bagi seluruh komisioner Bawaslu kabupaten/kota yang ada di provinsi ini.

Ketua Bawaslu Jateng Fajar SAKA mengatakan mobil operasional yang diberikan kepada setiap komisioner di 35 kabupaten/kota dan juga kepala sekretariat Bawaslu, akan menjadi kendaraan dinas dalam menjalankan fungsi pengawasan.

Menurutnya, beberapa daerah dengan geografis dan wilayah yang cukup luas, maka dukungan mobil operasional akan sangat membantu komisioner Bawaslu melakukan pengawasan pelaksanaan kampanye Pemilu 2019.

Hanya saja, jelas Fajar, meski mobil operasional yang dibagikan tidak menggunakan plat merah, namun para komisioner diminta tidak menyelewengkannya.

"Ini bagian dari fasilitasi pengawas pemilu. Saya sampaikan kepada Bawaslu masing-masing kabupaten/kota, kendaraan operasional ini meski platnya hitam tapi itu kendaraan dinas. Sehingga, itu harus digunakan semaksimal mungkin untuk kepentingan kedinasan. Yaitu, pengawasan Pemilu 2019. Harapan kami, tentu dengan adanya fasilitasi dari negara ini harus berdampak pada kinerja pengawasan," kata Fajar di sela penyerahan kendaraan operasional Bawaslu kabupaten/kota di Nasmoco Majapahit, Rabu (12/12).

Lebih lanjut Fajar menjelaskan, dengan dukungan mobil operasional ini jangan sampai membuat kinerja Bawaslu di daerah tidak lebih baik.

Sementara itu, Division Head New Ratna Motor Nasmoco Group Wisnu Wibowo menambahkan, pihaknya memenangkan tender yang dibuka Bawaslu Jateng untuk penyediaan kendaraan operasional. Total tender yang dimenangkan itu sebesar Rp21 miliar, dengan masa sewa pakai selama 20 bulan.

"jadi, Bawaslu itu hanya sewa pakai selama 20 bulan. Untuk urusan servis nanti bisa datang ke diler terdekat mengenai servis berkala, atau kalau ada kerusakan. Kita yang atasi semua, termasuk kalau ada kasus kecelakaan menimpa mobil itu," ucap Wisnu.

Menurut Wisnu, dari tender itu, pihaknya menyediakan 202 kendaraan operasional berupa Toyota Grand New Avanza dan Grand New Veloz. Penyerahan kendaraan operasional dilakukan dalam dua tahap, yang pertama 102 unit dan berikutnya 100 unit. (K-08)

Menkeu: Pemerintah Tetap Beri Perhatian Khusus Pada UMKM Lewat Kucuran Kredit Usaha

Menkeu Sri Mulyani tetap memberi perhatian serius ke pelaku UMKM
dalam hal permodalan melalui penyaluran kredit usaha rakyat.
Semarang-Pemerintah menyadari, jika pelaku UMKM menjadi pilar perekonomian kerakyatan di Indonesia. Sehingga, perhatian pemerintah kepada pelaku UMKM tidak akan berkurang.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan untuk di Jawa Tengah saja, pelaku UMKM cukup banyak dan memberi kontribusi bagi perekonomian daerah sekitar.

Menurutnya, sudah cukup banyak bantuan yang diberikan kepada pelaku UMKM untuk bisa meningkatkan usahanya. Salah satunya, melalui bantuan pembiayaan lewat kredit usaha.

Sri Mulyani menjelaskan, dengan bantuan kredit usaha yang diberikan tersebut, diharapkan bisa menjadikan pelaku UMKM terus bertahan. 

"UMKM kan pelaku ekonomi yang sangat penting di dalam perekonomian kita, dan pemerintah melakukan berbagai macam program untuk membantu UMKM. Termasuk dari kredit usaha rakyat, yang kita harapkan bisa mencapai volumenya di atas Rp100 triliun dengan subsidi mendekati Rp20 triliun untuk suku bunganya. Kita juga telah memiliki kredit ultra mikro yang jumlahnya akan mencapai Rp10 triliun dalam empat tahun ini, melalui pusat investasi pemerintah," kata Sri Mulyani, Rabu (12/12).

Lebih lanjut Sri Mulyani menjelaskan, apabila perekonomian tetap stabil dan menunjukkan peningkatan, maka akan muncul kesempatan kerja.

Namun demikian, ia tetap meminta kepada para pelaku UMKM untuk bisa meningkatkan basis usahanya. Terlebih lagi, kemajuan teknologi sekarang ini juga harus diikuti para pelaku UMKM.

"Dengan perekonomian digital, maka memungkinkan UMKM mampu untuk berkoneksi kepada market yang jauh lebih efektif," tandasnya. (K-08)

Pemerintah Tetap Jaga Stabilitas Ekonomi di Tahun Politik

Menkeu Sri Mulyani menjelaskan jika pemerintah optimistis, pada 2019
kondisi ekonomi dalam negeri tetap stabil.
Semarang-Meski tahun depan sudah masuk tahun politik, namun pemerintah memberi penjaminan jika perekonomian di 2019 tetap stabil. Hal itu dikatakan Menteri Keuangan Sri Mulyani ketika memberikan pidato perekonomian tentang Prospek Bisnis dan Investasi Jawa Tengah 2019 di Aston Hotel and Convention Centre Semarang, Rabu (12/12).

Menurutnya, pemerintah akan tetap memberikan jaminan keamanan bagi masyarakat, pengusaha dan juga investor yang akan berinvestasi di dalam negeri.

Sri Mulyani menjelaskan, ada beberapa momentum perekonomian yang berdampak bagi pertumbuhan ekonomi Tanah Air. Di antaranya investasi dan ekspor yang tetap akan dijaga di tahun depan.

Sehingga, lanjut Sri Mulyani, pemerintah optimistis jika ekonomi dalam negeri tetap tumbuh 5,3 persen dan konsumsi juga tumbuh lima persen.

"Kita berharap tahun depan tetap akan tumbuh di 5,3 persen. Namun, kita juga melihat berbagai risiko yang harus kita waspadai. Seperti kebijakan momentum di Amerika yang menaikkan suku bunga, dan kemudian menciptakan capital outflow, itu juga harus kita waspadai untuk 2019. Perang dagang yang mungkin belum akan selesai, dan ini akan menimbulkan ketidakpastian akan berdampak pada ekspor kita. Termasuk, pelemahan ekonomi Tiongkok serta geopolitik dan volatilitas," kata Sri Mulyani.

Lebih lanjut Sri Mulyani menjelaskan, masyarakat dan juga calon investor yang akan berinvestasi di dalam negeri tidak perlu khawatir dan panik terhadap momentun tahun politik mendatang. Sebab, 2019 dan 2018 juga tidak terlalu berbeda suhu politiknya. 

"Dinamikanya sama-sama tinggi. Tapi masyarakat tidak perlu resah, pemerintah tetap memberikan jaminan investasi," pungkasnya. (K-08)