Minggu, 30 Desember 2018

Perempuan Sadar Kesehatan Reproduksi Ikut Awasi Pemilu 2019

Semarang-Dalam rangka ikut melakukan pengawasan pemilu di tahun politik 2019, para perempuan yang tergabung di Forum Kesetaraan dan Keadilan Gender (FKKG) Jawa Tengah bekerjasama dengan Bawaslu turut mengampanyekan pengawasan di Pemilu 2019.

Ketuai FKKG Jateng Indra Kertati mengatakan kaum perempuan, juga perlu dilibatkan dan terlibat secara aktif, dalam pengawasan jalannya Pemilu 2019. Kehadiran perempuan untuk mengawasi pemilu, agar tidak keliru memilih calon dan memantau kejujuran pelaksanaan Pemilu 2019.

"Bahwa pemilu harus sukses menyejahterakan perempuan, sebagai lambang kemakmuran. Perempuan sebagai ibu yang mendasari kebahagiaan keluarga, bagian terkecil sebuah negara," kata Indra baru-baru ini.

Koordinator Divisi Humas dan Hubungan Antarlembaga Bawaslu Jateng Rofiuddin menambahkan, kalangan perempuan juga memiliki peran aktif untuk mengawasi semua tahapan Pemilu 2019. Sehingga, dengan FKKG Jateng, melakukan upaya sosialisasi pengawasan partisipatif kepada ibu-ibu pedagang di Pasar Karangayu Semarang.

Menurutnya, sosialisasi pengawasan tahapan pemilu yang diberikan kepada ibu-ibu pedagang dianggap penting. Sebab, yang bersangkutan sering bertemu atau berkomunikasi dengan berbagai kalangan. Termasuk, para calon anggota legislatif (caleg) atau calon presiden dan wakil presiden yang melakukan kampanye di pasar.

"Ibu-ibu pedagang punya peranan yang sangat penting pada pemilu mendatang, karena selain pemilih, mereka juga bisa menjadi pengawas pesta demokrasi. Mereka bergelut dengan banyak orang hampir tiap hari, sehingga arus informasi tentang apapun di pasar sangat luar biasa," ujarnya.

Oleh karena itu, jelas Rofi, Bawaslu Jateng berharap ibu-ibu pedagang dalam menentukan pilihan politiknya mendatang bisa independen dan mandiri. Serta, mau melaporkan berbagai pelanggaran pemilu yang diketahuinya.

     "Pemilu 2019 sangat penting, karena yang dipilih adalah kepala negara dan wakil rakyat. Kita harus hati-hati dalam menentukan pilihan," tandasnya. (K-08)

Johar Lin Ditangkap Satgas Mafia Bola, Asprov PSSI Jateng Tidak Beri Bantuan Hukum

Semarang-Sekretaris Asprov Jawa Tengah Purwidyastanto mengatakan pihaknya tidak akan memberikan bantuan hukum, atas ditangkapnya Johar Lin Eng, Ketua Asprov Jateng. Sebab, kasus itu dianggap sebagai masalah pribadi.

Menurutnya, kasus yang membelit Johar Lin tidak melibatkan organisasi. 

"Kasus Pak Johar kan masalah personal, yang mendampingi tentu terpisah dari organisasi," kata Purwidyastanto belum lama ini.

Purwidyastanto menjelaskan, ia dan anggota lainnya lebih memilih konsentrasi menyelesaikan tanggung jawab pekerjaan di PSSI Jateng. Sehingga, kasus permintaan uang sebesar Rp500 juta untuk menjadi tuan rumah Liga 3 2018 adalah murni masalah pribadi. 

"Ini kasus pribadi, bukan asprov Jateng. Kami lebih konsen memajukan sepak bola Jawa Tengah. Produk-produk kompetisi harus kita jaga," tegasnya.

Diwartakan, Ketua Asprov PSSI Jateng yang juga menjabat Anggota Komite Eksekutif PSSI, Johar Lin Eng, ditangkap Satuan Satgas Anti Mafia Bola Polda Metro Jaya. Johar diduga terlibat kasus pengaturan skor, pada kompetisi yang digelar Liga Indonesia Baru (LIB). 

Johar ditangkap di areal terminal kedatangan Bandara Halim Perdanakusuma, usai perjalanan dari Solo. (K-08)

Ganjar: Mafia Bola Kotori Prestasi Atlet Hebat

Gubernur Ganjar Pranowo menanggapi kasus
mafia bola yang dianggap mengotori prestasi
atlet di Tanah Air.
Semarang-Belum lama ini, satgas Anti Mafia Bola menangkap Ketua Asprov PSSI Jawa Tengah, Johar Ling Eng, dengan dugaan melakukan tindak pidana penyuapan.

Gubernur Ganjar Pranowo mengatakan ditangkapnya ketua Asprov PSSI Jateng itu merupakan pukulan telak bagi Jateng.

Menurutnya, tangan-tangan kotor yang bermain di dunia olahraga harus disikat.

"Sudah sikat saja. Cari jejaringnya, agar olahraga kita menjadi lebih baik," kata dia, baru-baru ini.

Lebih lanjut Ganjar menjelaskan, kasus mafia bola sudah menjadi rahasia umum. Namun dianggap seperti orang buang angin, yang baunya ke mana-mana tapi tidak ada yang bisa membuktikan.

Dengan penyidikan dari kepolisian ini, jelas Ganjar, diharapkan bisa menjadi awal kebangkitan olahraga Tanah Air.

"Pengungkapan kasus mafia bola ini merupakan momentum untuk memerbaiki dunia persepakbolaan Tanah Air. Praktik-praktik kotor, tidak jujur, tidak fair juga bisa mengancam masa depan olahraga di Indonesia.
Mari kita jujur dan buka-bukaan, agar semuanya berjalan sesuai aturan," tegasnya.

Diwartakan sebelumnya, kasus mafia bola diduga melibatkan Ketua Asprov PSSI Jateng Johar Ling Eng di Jakarta, Kamis (27/12) kemarin. Johar yang juga Anggota Exco PSSI itu ditangkap, karena diduga terlibat dalam pengaturan skor pertandingan sepak bola. (K-08)

Jateng Kirim Relawan dan Logistik ke Daerah Terdampak Tsunami Selat Sunda

Gubernur Ganjar Pranowo menunjukkan bantuan logistik yang akan di
kirim ke daerah terdampak bencana tsunami Selat Sunda.
Semarang-Pemprov Jawa Tengah melalui BPBD setempat, mengirim para relawan dan bantuan logistik korban tsunami Selat Sunda di Banten dan Lampung, belum lama ini.

Kepala Pelaksana Harian BPBD Jawa Tengah Sarwa Pramana mengatakan jumlah relawan yang diberangkatkan sebanyak 49 orang, dan bantuan yang diserahkan sebesar Rp492 juta. Yakni terdiri dari makanan siap saji, pakai, terpal atau matras dan masker. 

"Mereka akan bertugas sampai 31 Desember. Selain relawan yang dikirim juga ada bantuan logistik dan membantu pendistribusian di Kabupaten Pandeglang Banten," kata Sarwa. 

Gubernur Ganjar Pranowo menyatakan, pengiriman relawan dan bantuan logistik kr daerah terdampak tsunami Selat Sunda merupakan kepedulian dan saling tolong menolong antarmasyarakat. 

Tim penanggulangan bencana Jateng, jelas Ganjar, cukup aktif di dalam bertindak ketika terjadi bencana. Sehingga, tidak memerlukan instruksi turun tangan saat terjadi bencana.

Bahkan, lanjut Ganjar, ia telah mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo, ketika rehabilitasi rekonsiliasi berat ada pilihan yang bisa dilakukan melalui konsep APBD gotong royong. Yakni, setiap kabupaten/kota atau provinsi yang mampu sesuai kondisi anggarannya, bisa menyumbang kepada wilayah terdampak bencana. 

"Dan itu bagian dari kegotongroyongan, dan itu boleh. Itulah yg membikin nanti saudara-saudara kita akan merasa mongkok (bahagia). Dia tidak menderita sendirian, yang lain pun ikut merasakan," ujarnya. 

Menurut Ganjar, saat penanggulangan bencana gempa bumi dan tsunami di Palu dan Sigi beberapa waktu lalu sudah diterapkan APBD gotong royong. Namun, bentuknya saat itu berupa hibah.

"Tinggal kita legalkan saja dengan pola-pola seperti itu. Sehingga, dengan daerah yang maaf, kaya, terus kemudian mereka punya kapasitas fiskal untuk membantu, kan baik ini," pungkasnya. (K-08)