Bawaslu Jateng Tunggu Sikap Yang Akan Dikeluarkan Bawaslu RI Terkait Tabloid Indonesia Barokah

Komisioner Bawaslu Jateng Rofiudin (tengah) masih menunggu sikap
dari Bawaslu RI terkait peredaran tabloid Indonesia Barokah.

Semarang-Peredaran tabloid Indonesia Barokah yang tersebar ke sejumlah masjid di Jawa Tengah, mulai mengundang perhatian sejumlah pihak. Namun, Bawaslu Jateng tidak melakukan tindakan penyitaan terhadap tabloid tersebut dan menunggu sikap dari Bawaslu RI yang akan dikeluarkan dalam waktu dekat.

Koordinator Divisi Humas dan Hubungan Antarlembaga Bawaslu Jateng Rofiuddin mengatakan memang pihaknya tidak melakukan penyitaan, terhadap tabloid Indonesia Barokah yang sudah tersebut ke sejumlah masjid di provinsi ini. Hanya saja, pihaknya mendapat kiriman dari masjid yang kebetulan menerima tabloid Indonesia Barokah tersebut.

Menurutnya, Bawaslu Jateng masih menunggu arahan dari Bawaslu RI terkait pengambilan sikap nantinya mengenai tabloid Indonesia Barokah tersebut.

"Kami sudah koordinasi dengan Bawaslu RI, dan Bawaslu RI sepertinya juga dalam waktu dekat ini akan mengeluarkan sikap. Sehingga, dengan instruksi dari Bawaslu RI itu bisa menjadi acuan kami di daerah untuk bersikap. Memang kami menunggu sikap Bawaslu RI, karena ini terjadi di beberapa provinsi. Ada di Jawa Barat, Yogyakarta dan Banten juga. Hampir rata penyebaran tabloid ini," kata Rofi belum lama ini.

Lebih lanjut Rofi menjelaskan, pihaknya juga sedang menunggu hasil kajian dari Dewan Pers terkait isi dari tabloid Indonesia Barokah itu. Yakni, terkait dengan status media tersebut dan kontennya sesuai kaidah jurnalistik atau tidak.

"Apakah dari sisi konten juga mengandung unsur yang dilarang atau tidak. Kemudian, status hukumnya juga seperti apa," ujarnya.

Rofi menjelaskan, peredaran tabloid Indonesia Barokah tidak hanya di Jateng saja, tapi juga ada di Jawa Barat, Yogyakarta dan Banten.

"Memang yang pertama ditemukan di Blora, Jawa Tengah. Ada 600 eksemplar kalau tidak salah," jelasnya.

Bawaslu Jateng tetap meminta masyarakat untuk tenang, dan menjaga situasi kondusif di daerah masing-masing selama tahapan Pemilu 2019 berlangsung. (K-08)