Pemprov Ajak Pengusaha Ikut Tekan Angka Kemiskinan di Jateng

Wagub Taj Yasin mengajak kalangan swasta di Jawa Tengah, untuk
ikut berkontribusi dalam pengurangan angka kemiskinan.

Semarang-Upaya pengurangan angka kemiskinan di Jawa Tengah terus dilakukan pemprov dengan berbagai cara, termasuk dengan menggandeng pihak swasta untuk ikut berkontribusi. Sebab, penurunan angka kemiskinan tidak lepas dari andil dunia usaha melalui bantuan sosial perusahaan atau tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (TJSLP).

Wakil Gubernur Taj Yasin mengatakan pemprov tidak akan berhasil menurunkan angka kemiskinan, tanpa bantuan dari pihak swasta. Meskipun, pada 2017-2018 kemarin persentase penurunan angka kemiskinan di Jateng tertinggi secara nasional.

Menurutnya, sampai dengan Maret 2018 saja angka penduduk miskin di Jateng sebesar 3,6 juta orang atau 11,19 persen. Sebelumnya, masih berada diangka 14,48 persen pada 2013.

Taj Yasin menjelaskan, untuk menurunkan angka kemiskinan di Jateng sesuai dengan target yang diharapkan, maka perlu ada dukungan dan bantuan dari pihak swasta. Yakni, melalui dana bantuan perusahaan yang diarahkan lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.

"Untuk mengentaskan kemiskinan, kami ingin fokus. Jadi, memang TJSLP itu harus diarahkan tidak bisa seperti biasanya yang diarahkan perusahaan masing-masing. Kami ingin bantuan dari perusahaan itu kita yang arahkan, sesuai kebutuhan masyarakat. Sehingga, pengentasan kemiskinan bisa secara fokus. Baik lokasinya, daerahnya dan orangnya. 14 zona merah kemiskinan ini nanti kita akan bagi tiap tahunnya, berapa satu tahunnya. Kalau tahun kemarin lima kabupaten/kota," kata Yasin, Kamis (24/1).

Lebih lanjut Taj Yasin menjelaskan, pengusaha swasta di Jateng diharapkan keseriusannya untuk berperan di dalam mendukung program pemerintah dalam pengentasan kemiskinan.

"Sasarannya nanti yang bisa kita arahkan ke swasta itu misalnya membuka lapangan pekerjaan, dan juga membangun sarana prasarana penunjang. Sebab, kita juga harus melihat apa yang dibutuhkan masyarakat. Karena, penanganan kemiskinan di setiap daerah berbeda," jelasnya.

Sementara, Sekda Jateng Sri Puryono menambahkan, memang diperlukan sinergi yang baik dengan melibatkan akademisi, pemerintah, dunia usaha, media dan masyarakat. (K-08)