Bawaslu Jateng Sebut Politik Uang Selama Pemilu 2019 Masih Cukup Banyak

Ketua Bawaslu Jateng Fajar SAKA membuka diskusi evaluasi kinerja
Bawaslu selama Pemilu 2019 di Hotel Patra Semarang, Selasa (27/8).

Semarang-Tahapan Pemilu 2019 sudah selesai, dan seluruh gugatan pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK) juga telah selesai diputuskan. Dari seluruh tahapan itu, Bawaslu Jawa Tengah memberi catatan jika pelanggaran politik uang masih terjadi di Pemilu 2019.

Komisioner Bawaslu Jateng Rofiuddin mengatakan pelanggaran politik uang memang patut diduga banyak terjadi di lapangan, namun karena terbentur dengan keterbatasan jumlah anggota menjadi kendala tersendiri. Akibatnya, Bawaslu tidak bisa menjangkau secara keseluruhan. Pernyataan itu dikatakannya usai diskusi soal evaluasi Bawaslu Jateng tentang pelaksanaan Pemilu 2019 di Patra Convention & Hotel Semarang, Selasa (27/8).

Rofi menjelaskan, kendala lainnya dalam pengungkapan kasus politik uang adalah mengenai tidak banyak orang yang mau menjadi saksi. Termasuk, tidak ada orang yang mau melaporkan kasus politik uang kepada Bawaslu kabupaten/kota maupun provinsi.

Menurutnya, kasus politik uang akan menciderai proses demokrasi yang sedang dibangun.

"Kalau merujuk pada data penanganan pelanggaran, kasus politik uang itu masih cukup banyak. Dari 13 kasus pelanggaran, enam di antaranya dugaan politik uang. Tiga di antaranya diputus bebas, dan sisanya terbukti. Jadi, politik uang masih menjadi momok yang menurut saya harus kita perangi secara bersama-sama," kata Rofi.

Lebih lanjut Rofi menjelaskan, pada pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 di Jateng mendatang diharapkan masyarakat lebih agresif dan bersama Bawaslu untuk memerangi politik uang. Karena, sepragmatis apapun masyarakat jika tidak ada yang memberikan uang maka politik uang tidak akan terjadi.

"Oleh karena itu, butuh komitmen di tingkat masyarakat dan elite politik. Elite politik lebih bisa menjadi panutan, dan tidak melakukan politik uang," jelasnya.

Rofi menyatakan, untuk di wilayah Jateng, pihaknya menggelar Kampung Anti Politik Uang yang tujuannya untuk mencegah adanya praktik tersebut di pesta demokrasi rakyat. (K-08)