Kilas9.com

Media merupakan perantara, atau pengantar pesan dalam sebuah proses komunikasi. Media online merupakan hal yang berkaitan dengan komunikasi, terutama pesan yang ingin disampaikan ke pembacanya. Harapannya, kehadiran kilas9.com bisa menambah informasi kepada masyarakat sebagai pembacanya. Salam.

KPU Jateng Targetkan NPHD Pilkada 2020 Sudah Diteken Awal Oktober Ini

Semarang-Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 di Jawa Tengah, tinggal menghitung bulan. Sejumlah persiapan sudah dilakukan, baik KPU kabupaten/kota maupun pemerintah daerah setempatnya.

Komisioner KPU Jateng Putnawati mengatakan sesuai dengan draf peraturan KPU yang ada, per 1 Oktober 2019 nanti masing-masing KPU kabupaten/kota dengan pemerintah daerahnya sudah melaksanakan penandatanganan Naskah Hibah Perjanjian Daerah (NPHD). Yakni, rancangan biaya dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 mendatang.

Menurutnya, setiap kabupaten/kota yang akan menyelenggarakan Pilkada Serentak 2020 mendatang harus sudah bisa menyelesaikan kesepakatan pembiayaan atau anggarannya di awal September 2019.

"Untuk Pilkada 2020, kemarin kita sudah mengadakan rapat koordinasi di 21 kabupaten/kota di Jawa Tengah. Dan dari 21 kabupaten/kota ini sudah melakukan koordinasi serta komunikasi dengan pemerintah daerah masing-masing, terkait dengan pengusulan rancangan anggaran belanja untuk Pilkada 2020. Di 21 kabupaten/kota ini ada yang masih berproses, dan beberapa juga sudah ada yang sepakat dengan pemerintah daerahnya terkait biayanya," kata Putnawati, Selasa (13/8).

Putnawati lebih lanjut menjelaskan, setelah proses kesepakatan NPHD selesai ditandatangani maka bisa memulai tahapan sosialisasi dan pemutakhiran data pemilih. Termasuk, soal pendistribusian logistik pilkada.

"Kami dari KPU Jawa Tengah, tugasnya hanya melakukan monitoring saja kepada KPU kabupaten/kota yang menyelenggarakan pilkada," jelasnya. 

Terpisah, Ketua KPU Kota Semarang Henry Casandra Gultom menyatakan jika pihaknya sudah mengajukan anggaran terkait pilkada ke pemkot. Anggaran yang diajukan sebesar Rp75 miliar, dan Pemkot Semarang hanya menyetujui Rp71,5 miliar.

"Anggaran yang kami ajukan ini, disesuaikan dengan rencana anggaran biaya tahapan Pilkada Serentak 2020. Dalam pelaksanaan pilkada nanti, ada pembentukan badan Ad Hoc yang sebelumnya tidak ada. Termasuk, pembuatan kota suara baru untuk TPS," ujar Nanda. (K-08)
Share on Google Plus

About kilas9.com

0 komentar:

Posting Komentar