Kamis, 03 Januari 2019

Tingkatkan Layanan, PLN Luncurkan Aplikasi Khusus Pemantau Gangguan Listrik

General Manager PLN UID Jateng-DIY Agung Nugraha (tengah) didam-
pingi Manager UP2D Moses Allo (kiri) dan Senior Manager Distribusi
Budiono (kanan) saat meluncurkan inovasi layanan baru PLN.
Semarang-Manager Kantor PLN Unit Pelaksana Pengatur Distribusi (UP2D) Jawa Tengah-Yogyakarta Moses Allo mengatakan guna meningkatkan layanan kepada pelanggan di 2019, pihaknya membuat inovasi aplikasi yang bisa memudahkan masyarakat dan mengoptimalkan kinerja petugas dalam pendistribusian listrik kepada pelanggan.

Memasuki tahun baru ini, jelas Moses, pihaknya menyiapkan beragam inovasi guna meningkatkan pelayanan terhadap pelanggan. Salah satunya yang dilakukan Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Sukoharjo, melalui sistem aplikasi dispatcher dan web portal pencanangan smart feedeer/FDIR.

Menurutnya, Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Sukoharjo memiliki petugas khusus untuk mengoperasikan sistem/dispatcher di wilayah kerja Sukoharjo.

Dengan adanya dispatcher tersebut, kelas Moses, diharapkan bisa memercepat pemulihan gangguan di wilayah Sukoharjo dan sekitarnya.

"Selama ini, PLN UID Jateng-DIY telah memiliki 13 unit dispatcher area dan satu unit dispatcher APD," kata Moses dikutip dari rilis.

Lebih lanjut Moses menjelaskan, aplikasi web portal dan smart feeder bisa beroperasi secara otomatis untuk mengisolir gangguan dan memulihkan sistem 20 kV. Sehingga, gangguan ketenagalistrikan bisa diminimalisir menjadi dua menit saja.

Aplikasi web portal juga sangat membantu karyawan PLN, untuk memantau sistem ketenagalistrikan secara real-time. Tidak harus di kantor, tapi bisa dipantau melalui smartphone masing-masing pegawai.

"Melalui aplikasi web portal yang diluncurkan ini, kita dapat melihat kondisi beban puncak, daya mampu, pasokan dan cadangan secara realtime melalui aplikasi di ponsel pintar kita," tandasnya. (K-08)



Berdayakan Masyarakat Sekitar, TBBM Boyolali Raih Proper Emas dari Kementerian LHK

Menteri LHK Siti Nurbaya (kiri) menyerahkan Proper Emas 2018 ke
perwakilan Pertamina TBBM Boyolali di Jakarta belum lama ini.
Semarang-Pertamina Terminal BBM (TBBM) Boyolali mendapat penghargaan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) berupa Proper Emas 2018, dan diserahkan langsung Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar di Jakarta.

Unit Manager Communication & CSR MOR IV Jateng DIY Andar Titi Lestari mengatakan beberapa upaya pengembangan masyarakat secara berkesinambungan yang dilakukan TBBM Boyolali pada 2018 kemarin adalah pembentukan workshop Sriekandi Patra, dan Integrasi Program Edukasi berbasis lingkungan (Campbell II Edupark).

Workshop Sriekandi Patra, jelas Andar, merupakan pembinaan pelatihan membatik bagi kelompok penyandang disabilitas, sehingga bisa berkarya dan mandiri. Dari kegiatan membatik, kelompok Sriekandi Patra mampu menghasilkan satu motif khusus dan sudah mendapat hak paten. Yakni batik motif Lembu Patra, dengan capaian omset hingga Rp50 juta selama 2018. 

"Raihan Proper dengan kategori Emas ini yang menjadi penghargaan kali pertama diterima TBBM Boyolali setelah enam tahun berturut-turut mendapat kategori hijau sejak 2012. Sehingga, pencapaian ini menjadi kado akhir tahun bagi TBBM Boyolali," kata Andar dikutip dari rilis.

Lebih lanjut Andar menjelaskan, pengembangan lainnya yang dilakukan TBBM Boyolali adalah Campbell II Edupark. Yakni, upaya TBBM Boyolali untuk memberdayakan kawasan yang semula berupa lahan kritis menjadi sumber penghasilan bagi desa dan warga sekitar.

"TBBM Boyolali memberikan program edukasi tentang tenaga hidrolik dari kincir pompa hidrolik, edukasi peternakan sapi hingga mengolah limbah kotoran sapi menjadi biogas. Serta, edukasi Zero Waste dengan mengolah sampah menjadi bahan bakar alternatif," ujarnya.

Pertamina MOR IV, jelas Andar, akan terus meningkatkan pengelolaan lingkungan dan memberdayakan masyarakat berkelanjutan untuk menciptakan kemandirian serta peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat di sekitar unit operasi. Sehingga, pihaknya optimistis di tahun depan bisa meraih peringkat proper yang lebih baik. (K-08)

Kemenristekdikti Akan Cek Kebenaran Mahasiswa Indonesia Jadi Pekerja Paksa di Taiwan

M Nasir
Menristek Dikti
Semarang-Kabar adanya 300 mahasiswa asal Indonesia yang menjalani kerja paksa di Taiwan, akan ditelusuri Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

Menristekdikti M Nasir mengatakan ada dugaan, jika mahasiswa Indonesia yang menjalani kerja paksa itu tidak melalui program resmi pemerintah. Namun demikian, dirinya mengakui jika belum mendapatkan informasi yang valid tentang kebenaran berita tersebut.

Menurutnya, Indonesia dan Taiwan sebenarnya sudah memiliki kerja sama dan program pendidikan ada di dalamnya. Yakni program Taipei Economic and Trade Office (TETO).

"Saya belum dapat informasi. Yang kami dapatkan, karena masuk di Taiwan tidak melalui lembaga pendidikan tinggi atau riset pendidikan tinggi. Mereka datang sendiri, jadi tidak terkontrol dengan baik. Yang melalui Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi selalu saya dampingi, melalui TETO namanya," kata Nasir saat di Semarang, kemarin.

Nasir menjelaskan, meski ada dugaan mahasiswa Indonesia yang ke Taiwan tidak melalui jalur resmi dan menjalani kerja paksa, pihaknya tetap melakukan pengecekan kebenaran informasi tersebut. Pihaknya akan menghubungi TETO, untuk memastikan kebenarannya.

"Akan kami cek dan koordinasi dengan TETO. Tapi, informasi mengenai kerja paksa itu belum sampai ke saya karena memang tidak melalui Kemenristekdikti," jelasnya.

Menurut Nasir, pada tahun ini pihaknya akan mengirimkan 320 mahasiswa Indonesia untuk menempuh pendidikan di Taiwan.

Diketahui, Taiwan News, media lokal setempat mewartakan ada enam perguruan tinggi di Taiwan kedapatan memerkerjakan mahasiswa di pabrik-pabrik. Ada 300 mahasiswa Indonesia berusia di bawah 20 tahun yang sedang kuliah, dan dipaksa bekerja pada hari Minggu hingga Rabu mulai pukul 07.300 hingga 19.30 dengan waktu istirahat dua jam.

Para mahasiswa itu ditugasi mengepak 30 ribu lensa kontak sambil berdiri setiap harinya. Apabila mahasiswa itu menolak, maka pihak perusahaan akan memutus kerja sama dengan pihak kampus. (K-08)

Usai Libur Panjang, Bulog Semarang Salurkan 19 Ton Beras Medium di 6 Daerah

Pegawai Gudang Bulog Palebon Semarang sedang memeriksa kualitas
beras yang ada di gudang, Kamis (3/1).
Semarang-Mengakhiri libur panjang Tahun Baru 2019 dan mengantisipasi naiknya harga beras kelas medium, Perum Bulog Subdivre Semarang menggelar kegiatan Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH) di Gudang Bulog Palebon Semarang, Kamis (3/1).

Kepala Perum Bulog Subdivre Semarang Muchson mengakui, harga beras medium di pasaran saat ini belum menunjukkan kenaikan harga yang memberatkan masyarakat. Namun demikian, upaya menjaga pasokan dan stabilisasi harga beras medium tetap harus dilakukannya,

Menurutnya, kegiatan tersebut dilakukan secara serentak dilakukan di empat kabupaten dan dua kota yang merupakan wilayah dari Perum Bulog Subdivre Semarang. Yakni Kabupaten Demak, Grobogan, Kendal dan Semarang. Serta Kota Semarang dan Salatiga.

Muchson menjelaskan, kegiatan KPSH 2019 di enam daerah itu pihaknya menyalurkan 19 ton beras medium. Lokasi penyalurannya diarahkan ke pasar-pasar pencatat inflasi, rumah pangan kita (RPK) dan tempat strategis lainnya. Termasuk ke balai desa.

"Tujuannya adalah untuk melakukan stabilisasi harga, khususnya beras medium. Untuk kali ini, kegiatan KPSH 2019 mengisi atau menyalurkan beras medium di pasar-pasar pencatatan BPS. Di Kota Semarang ada di Relokasi Pasar Johar, Pasar Bulu, Pasar Gayamsari, Pasar Peterongan dan Pasar Karangayu," kata Muchson.

Lebih lanjut Muchson menjelaskan, pihaknya berkomitmen untuk menyalurkan beras medium ke pasar-pasar tradisional agar masyarakat mudah mendapatkan dengan harga terjangkau.

"Untuk wilayah Semarang, harga jualnya Rp8.100 per kilogram dari gudang. Kalau sampai ke tangan konsumen itu harganya Rp9 ribu per kilogram," ujarnya.

Sampai saat ini, lanjut Muchson, pihaknya sudah menyalurkan sebanyak 24.508 ton beras medium untuk wilayah Subdivre Semarang. Sedangkan di delapan gudang yang dimiliki, terdapat 50 ribu ton beras dan bisa dimanfaatkan hingga juni 2019 mendatang. (K-08)

KPU Jateng Beri Ruang Warga Yang Belum Masuk DPT Dengan Syarat Ini

Gubernur Ganjar Pranowo saat menerima kunjungan Ketua KPU Jawa
Tengah Sudrajat dan jajarannya, belum lama ini.
Semarang-Masyarakat Jawa Tengah yang belum terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum (Pemilu) 2019, masih bisa menggunakan hak pilihnya di tempat pemungutan suara (TPS) sesuai alamat tempat tinggalnya. Hal itu ditegaskan Koordinator Divisi Data dan Informasi KPU Jateng Paulus Widiantoro.

Menurutnya, KPU Jateng masih terus menyisir warga yang belum masuk DPT Pemilu 2019. Yakni, dengan secara masif melakukan sosialisasi hingga ke desa/kelurahan melalui KPU kabupaten/kota.

Paulus menjelaskan, pihaknya akan memudahkan pemilih yang belum masuk DPT untuk tetap bisa menggunakan hak pilihnya sesuai alamat tempat tinggal. Yakni, dengan menggunakan KTP dan melakukan pendaftaran sebelum hari pemungutan suara.

"Kita akan melakukan sosialisasi terkait bisa orang yang sudah terdaftar di suatu TPS, pada hari H karena suatu hal tidak bisa ada di TPS itu. Dia bisa mengurus pindah memilih dengan A-5. Secara masif teman-teman KPU kabupaten/kota sampai dengan PPS melakukan sosialisasi itu. Sedangkan orang yang belum masuk di DPT, dia bisa memilih menggunakan KTP di TPS sesuai dengan alamat KTP-nya. Syaratnya harus mendaftar dulu," kata Paulus, Kamis (3/1).

Lebih lanjut Paulus menjelaskan, bagi pemilih yang belum masuk DPT tapi sudah memiliki KTP elektronik maka proses pendaftaran dilakukan 30 hari sebelum hari pencoblosan. Hal itu dilakukan, untuk menghindari adanya penumpukan pendaftaran DPT baru.

"Kalau yang DPT tambahan dan menggunakan hak suara di luar TPS-nya, maka pemilih hanya mendapat surat suara sesuai daerah pemilih asal. Kalau beda kota atau beda dapil, maka dapatnya surat suara DPD dan presiden saja," tandasnya. (K-08)