Selasa, 08 Januari 2019

Bulog Semarang Siapkan Stok Beras 100 Ton Untuk Tanggap Bencana

Sejumlah pekerja terlihat sedang mengangkut beras di gudang Bulog
untuk dipindah ke truk sebelum didistribusikan.
Semarang-Jawa Tengah merupakan supermarket bencana, karena cukup banyak bencana alam yang ada di provinsi ini. Mulai dari banjir, tanah longsor, angin puting beliung, hingga letusan gunung api.

Karena cukup banyak ancaman bencana alam di Jateng, maka perlu ada stok kebutuhan pangan yang cukup ketika terjadi bencana dan penetapan status tanggap darurat. Salah satunya adalah stok untuk beras yang ada di gudang Bulog.

Kepala Subdrive Bulog Semarang Muchson mengatakan pihaknya memiliki 100 ton beras cadangan pemerintah, yang bisa digunakan untuk para korban bencana alam. Stok beras itu tersimpan, di gudang Bulog Kota Semarang, Kabupaten Demak, Grobogan, Kendal, Kabupaten Semarang dan Kota Salatiga.

Menurutnya, kepala daerah bisa meminta kepada Bulog beras cadangan pemerintah itu ketika terjadi bencana alam dan membutuhkan distribusi logistik.

Muchson menjelaskan, untuk memudahkan pengambilan stok beras cadangan pemerintah saat terjadi bencana, pihaknya tidak akan memersulit. Hanya saja, status tanggap darurat dan jumlah korban sudah ditetapkan dinas terkait. 

"Stok beras cadangan pemerintah untuk bencana alam, setiap kabupaten/kota mempunyai 100 ton. Sesuai dengan Peraturan Kemensos Nomor 20 Tahun 2012, bahwa bupati/wali kota itu berwenang, untuk menyalurkan 100 ton beras tersebut dengan persyaratan ada status darurat bencana. Hal itu dinyatakan dinas terkait, yang menerapkan berapa jumlah korbannya. Sehingga, bisa diketahui berapa kebutuhan tonase berasnya," kata Muchson belum lama ini.

Muchson lebih lanjut menjelaskan, pada 2018 kemarin pihaknya sudah mengeluarkan stok beras cadangan pemerintah untuk korban bencana banjir. Yakni warga di Kabupaten Semarang, Demak, Grobogan dan Kota Semarang.

"Totalnya ada 20 ton beras yang sudah disalurkan untuk korban banjir, dan itu atas permintaan bupati/wali kota setempat," pungkasnya. (K-08)

Gerindra Jateng Tak Beri Bantuan Hukum Terhadap Caleg Yang Tertangkap Karena Narkoba

Sekretaris DPD Partai Gerindra Jateng Sriyanto Saputro
memberi keterangan kepada media soal caleg yang di-
tangkap polisi karena kedapatan memakai narkoba.
Semarang-DPD Partai Gerindra Jawa Tengah tidak akan melakukan pendampingan hukum, terhadap calon anggota legislatif (caleg) yang tertangkap polisi karena kasus narkoba. Hal itu ditegaskan Sekretaris DPD Jateng Sriyanto Saputro, menanggapi ada caleg DPRD Kota Semarang yang ditangkap polisi dalam sebuah penggerebekan pada Minggu (6/1) malam kemarin.

Menurut Sriyanto, pihaknya akan tetap menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan mengedepankan asas praduga tak bersalah.

Sriyanto mengatakan bila memang terbukti bersalah dan melanggar peraturan partai, maka akan ada mekanisme dari partai. Mulai dari sanksi pencabutan kartu anggota (KTA), hingga pemecatan yang dijatuhkan dari DPP Partai Gerindra.

"Kaitannya dengan korupsi dan narkoba, dari partai kami tidak pernah melakukan pendampingan. Karena, dua hal itu bagi partai itu termasuk cukup berat. Tapi yang pasti, lagiagi kami harus tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Kita tidak bisa kemudian memvonis sendiri. Pasti proses hukum akan berjalan kan, ya kita ikuti seperti apa," kata Sriyanto, Selasa (8/1).

Lebih lanjut Sriyanto menjelaskan, caleg DPRD Kota Semarang yang diduga mengonsumsi narkoba dan ditangkap polisi berinisial ABP itu berstatus anggota dan bukan kader Partai Gerindra meski memiliki KTA. Sebab, yang bersangkutan belum mengikuti mekanisme untuk menjadi kader.

"Di Gerindra ada yang namanya anggota dan kader. Kalau kader itu sesuai AD/ART, harus sudah mengikuti pendidikan di Hambalang," jelas Sriyanto.

Namun demikian, Sriyanto mengakui jika ABP merupakan caleg potensial Partai Gerindra karena masih berusia muda. (K-08)

Rumah Sakit Tak Tereakreditasi Bisa Layani Peserta JKN, Asal Komitmen Urus Akreditasi

Aris Jatmiko
Deputi Direksi BPJS Kesehatan Jateng-DIY
Semarang-Status akreditasi bagi rumah sakit merupakan perlindungan pemerintah terhadap masyarakat, untuk mendapat pelayanan kesehatan yang layak dan bermutu. Sehingga, rumah sakit yang terakreditasi bisa memberikan jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat sesuai standarisasi.

Deputi Direksi BPJS Kesehatan Jateng-DIY Aris Jatmiko mengatakan ramainya pemberitaan tentang rumah sakit putus kontrak dengan BPJS Kesehatan, sudah dibahas Kementerian Kesehatan dengan BPJS Kesehatan. Pada intinya, pemerintah tetap berkomitmen untuk memberikan pelayanan kesehatan yang layak dan berkualitas kepada masyarakat.

Menurutnya, bagi rumah sakit yang putus kontrak karena masa akreditasinya sudah habis tetap bisa melayani peserta JKN. Hanya saja, BPJS Kesehatan dan Kementerian Kesehatan memberi batasan waktu hingga 30 Juni 2019 untuk mengurus akreditasi. 

"Dengan adanya kesepakatan menteri kesehatan dan juga dirut BPJS Kesehatan itu, untuk sementara rumah sakit-rumah sakit yang belum direkomendasikan, belum akreditasi dan sudah habis masa akreditasinya diberikan toleransi sampai dengan 30 Juni 2019. Tentu dengan komitmen. Kalau dia belum mau komitmen sampai 30 Juni 2019 untuk pelaksanaan akreditasi, kami tidak bisa mentolerir," kata Aris saat ditemui di kantornya, Selasa (8/1).

lebih lanjut Aris menjelaskan, seluruh pegawai BPJS Kesehatan kabupaten/kota segera melakukan sosialisasi kepada rumah sakit setempat tentang komitmen akreditasi dan perpanjangan masa kontrak bagi rumah sakit yang kontraknya sudah habis.

"Draf kerja sama bisa segera ditandatangani, asal ada komitmen dari rumah sakit itu untuk mengurus akreditasi. Yang penting paling lambat 30 Juni 2019," jelasnya.

Aris menyatakan, aturan rumah sakit harus terakreditasi tidak ada kaitannya dengan desifit anggaran dari BPJS Kesehatan. Proses pembayaran klaim rumah sakit tetap berjalan, sesuai dengan ketentuan dari Perpres Nomor 82 Tahun 2018. (K-08) 

Ganjar: Mohon Maaf SKTM Tidak Lagi Jadi Syarat Daftar Sekolah

Gubernur Ganjar Pranowo akan menghapuskan syarat SKTM sebagai
salah satu unsur bisa diterima di sekolah.
Semarang-Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) pada penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2018 kemarin menimbulkan polemik, tahun ini akan dihapuskan. Karena di lapangan, banyak siswa dari keluarga mampu atau kaya ikut beramai-ramai mengurus surat tersebut di kelurahan. Padahal, surat tersebut diperuntukkan bagi siswa tidak mampu.

Pemprov Jateng, jelas Ganjar, akan menghapuskan SKTM dalam persyaratan penerimaan PPDB untuk menghindari polemik. Penghapusan SKTM dalam syarat PPDB tahun ini, merupakan hasil evaluasi sektor pendidikan di Jateng pada 2018. Dalam evaluasi itu disoroti mengenai zonasi, kurikulum dan persyaratan.

Menurutnya, dari evaluasi yang menghasilkan tiga poin itu diharapkan bisa melahirkan sistem informasi pendidikan yang akuntabel.

"Saya sudah rapat kemarin dengan Dinas P dan K, ada beberapa yang kita minta untuk direview. Yang pertama adalah segera membuat sistem informasi pendidikan secara keseluruhan, dan kedua saya akan merespon PPD tahun lalu dan sudah banyak pada kita. Ketiga, kita atur zonanya dan persyaratannya, termasuk SKTM. Kita sudah melakukan pengkajian dan penyiapan, untuk memisahkan syarat dan ketentuan SKTM di dalam penerimaan. Sehingga, kalau tidak mampu ya kasih beasiswa tapi tidak bisa memilih sekolah," kata Ganjar, Selasa (8/1).

Ganjar lebih lanjut menjelaskan, dengan tidak lagi menjadikan SKTM sebagai syarat pendaftaran sekolah, maka pemprov tidak lagi dipusingkan adanya laporan SKTM palsu sebagai tambahan nilai siswa diterima di sekolah favorit.

"Mohon maaf, SKTM tidak bisa lagi jadi syarat daftar sekolah. Siswa yang nilainya kurang tidak bisa lagi pakai SKTM, apalagi memilih sekolah," tandasnya. (K-08)

Pertamina dan Carfix Kerja Sama Tingkatkan Penjualan Fastron

Pertamina Lubricant yang diwakili Sales Region Manager Putu Denik
Suastika (dua dari kiri) dan Dirut PT Meka Adi Pratama Joko Tri (dua
dari kanan) menjalin kerja sama penjualan pelumas Fastron.
Semarang-Sales Region Manager IV Pertamina Lubricants Putu Denik Suastika mengatakan pihaknya terus berupa, untuk membangun jejaring dengan bengkel-bengkel besar yang ada di Tanah Air guna meningkatkan penjualan pelumas produksi Pertamina. Salah satunya adalah pelumas Fastron, yang diperuntukkan bagi kendaraan roda empat.

Menurutnya, selama ini penjualan pelumas produk Pertamina dipandang cukup bagus dan sudah diterima masyarakat Indonesia maupun mancanegara. Dalam sebulan, setidaknya terjual 2.100 Kilo Liter (KL) pelumas Pertamina beragam varian.

Namun demikian, jelas Putu Denik, yang paling penting adalah dengan menjalin kerja sama dengan bengkel-bengkel besar akan mampu mencegah adanya peredaran pelumas palsu dan merugikan konsumen.

"Kita selalu sarankan masyarakat pengguna pelumas, untuk selalu membeli oli di bengkel-bengkel yang tepercaya. Istilahnya, mempunyai brand image yang bagus di masyarakat," kata Putu Denik usai penandatangan kerja sama dengan PT Meka Adi Pratama, Senin (7/1) sore kemarin.

Sementara itu, Direktur Utma PT Meka Adi Pratama (Carfix Group) Joko Tri Sanyoto menambahkan, pihaknya turut mendukung upaya Pertamina Lubricants dalam upaya pencegahan peredaran pelumas palsu yang merugikan konsumen.

"Yang umumnya, konsumen itu pengetahuan tentang oli sangat terbatas. Buat kami, yang penting adalah oli-oli mana yang bisa kita pastikan kualitasnya dan bisa memenuhi spesifikasi mobil-mobil zamannya. Karena mobil lama dengan mobil baru afa perbedaan grade-nya," ujar Joko. (K-08)