Selasa, 15 Januari 2019

Ganjar: Kartu Tani Jateng Bisa Bantu Petani Yang Butuh Pendampingan

Gubernur Ganjar Pranowo melihat komoditas cabai
merah yang akan dijual untuk ASN Pemprov Jateng.
Semarang-Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan kartu tani yang sudah diterapkan itu, merupakan solusi paling tepat untuk mengendalikan stabilitas harga dan komoditas pertanian. Karena, dengan kartu tani itu, pemerintah ikut campur tangan dalam pengendalian harga di pasaran.

Menurutnya, kartu tani tidak hanya berbicara soal pupuk saja tapi juga merupakan data aktivitas pertanian yang ada di Jateng.

Ganjar menjelaskan, dengan kartu tani yang sudah diterima para petani di provinsi ini bisa merekam aktivitas pertanian sejak pembelian bibit hingga masa panennya. Jika data pertanian itu terekam, maka bisa dipantau dan dikontrol harganya.

"Sebenarnya kartu tani saya itu tidak hanya sekadar cerita tentang pupuk, itu cerita para petani. Hari ini baru ketahuan kan, kawan-kawan maka saya tanya anda tanam apa, di mana, kapan, komoditasnya apa. Ini untuk ngecek, sehingga nanti tiga bulan ke depan saya bisa pantau, oh ada pemupukan di sana," kata Ganjar, Selasa (15/1).

Lebih lanjut Ganjar menjelaskan, dengan kartu tani maka tidak ada keluhan dari petani di lapangan. Termasuk, keluhan petani cabai yang merasa harga cabainya anjlok saat panen. 

"Ironisnya, ternyata banyak petani tidak tahu harga cabai di pasaran. Sehingga, mereka mau saja dibeli murah para tengkulak," jelas Ganjar.

Oleh karena itu, pemprov meminta para kelompok tani di Jateng wajib memasang aplikasi SiHaTi untuk mengetahui harga komoditas di pasaran. (K-08)

6,9 Juta Rokok Ilegal Dimusnahkan Bea Cukai Semarang

Kantor Bea dan Cukai Semarang memusnahkan rokok ilegal hasil
operasi selama tiga tahun, Selasa (15/1).
Semarang-Rokok merupakan barang kena pajak yang harus membayar cukai kepada negara, sebagai penerimaan pajak. Apabila produsen atau pabrik rokok tidak membayar cukai, maka dianggap memproduksi rokok palsu.

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Semarang dalam tiga tahun terakhir ini, melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap produk rokok yang diproduksi di wilayah Kota Semarang, Kota Salatiga, Kabupaten Semarang, Demak, Kendal dan Grobogan. Hasilnya, masih banyak beredar rokok-rokok yang diketahui tanpa cukai.

Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Semarang Iwan Hermawan mengatakan selama kurun waktu tiga tahun, pihaknya berhasil menyita 6,9 juta batang rokok ilegal atau tanpa cukai di sejumlah wilayah. Potensi kerugian negara yang bisa diselamatkan sebesar Rp3 miliar lebih.

Menurutnya, kebanyakan rokok ilegal yang disita itu berjenis sigaret kretek mesin berbagai merek dan sigaret kretek tangan.

Iwan menjelaskan, kebanyakan hasil operasi juga saat pengangkutan dari daerah asal ke trmpat tujuan. Karena, wilayah Semarang dan sekitarnya merupakan daerah perlintasan dari Jawa Barat ke Jawa Timur atau dari Jawa Tengah menuju Sumatera di daerah sentra transmigrasi.  

Oleh karena itu, sebagai tindak lanjutnya, hasil operasi selama tiga tahun ini dimusnahkan dengan cara dibakar dan ditimbun di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Jatibarang, Kota Semarang.

"Total keseluruhan untuk rokok sekitar 6,9 juta batang. Ini merupakan hasil penindakan kantor Bea Cukai Semarang dari 2015 sampai 2018. Rokok atau barang kena cukai yang berbentuk hasil tembakau, selain pungutan cukai juga melekat pajak rokok dan PPn hasil tembakau. Karena, pajak rokok peruntukkannya juga sampai ke pemerintah daerah. Kebanyakan penindakan saat pengangkutan dari daerah asal, melintas wilayah Semarang," kata Iwan di sela pemusnahan rokok ilegal di halaman belakang kantornya, Selasa (15/1).

Lebih lanjut Iwan menjelaskan, pihaknya berupaya memberikan jaminan dan perlindungan kepada masyarakat dan industri dalam negeri. Termasuk, dalam mengamankan hak-hak keuangan negara.

"Kegiatan penindakan bidang cukai ini menjadi kontributor tercapainya target Bea Cukai Semarang Rp2,5 triliun dari target yang ditetapkan.   Yakni, Rp2,3 triliun di 2018," pungkasnya. (K-08)

Kemendikbud Sekolahkan Guru SMK Agar Keahliannya Meningkat

Siswa SMK Negeri 3 Semarang sedang praktik magang di bengkel.
Semarang-Presiden Joko Widodo pada tahun ini mulai mencanangkan pembangunan sumber daya manusia (SDM), agar bisa berkualitas dan memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja. Salah satu upayanya, dengan meningkatkan kualitas guru pendidik di tingkat SMK.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendi saat kunjungan kerja ke Semarang belum lama ini mengatakan kebutuhan guru SMK secara nasional, mencapai 91 ribu orang. Jumlah itu dianggap dianggap ideal, dalam rangka menyukseskan program revitalisasi SMK.

Menurutnya, guru-guru yang mampu untuk membentuk karakter siswa dan menyiapkan siswa terjun ke dunia kerja adalah guru produktif. Artinya, guru yang mempunyai spesifikasi keahlian di bidang tertentu.

Muhadjir menjelaskan, selama ini kebutuhan akan guru produktif untuk SMK sulit terpenuhi. Bahkan, saat ini jumlahnya baru mencapai 45 persen dari total guru SMK yang ada. 

"SMK kita butuh guru produktif, artinya yang punya kecakapan dan kemahiran itu sekitar 90 ribu. Sementara, kondisi SMK kita itu guru produktifnya baru 45 persen dari total guru. Guru-guru yang punya keahlian adaptif kita sekolahkan lagi, biar mereka menguasai bidang keahlian produktif. Jumlahnya kalau engga salah kira-kira 15 ribu guru," kata Muhadjir.

Lebih lanjut Muhadjir menjelaskan, sebagai upaya mengisi ketersediaan guru produktif di SMK, pihaknya mengangkat kurang lebih 72 ribu guru produktif melalui mekanisme pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

"Karena dengan PPPK itu, mereka yang sudah pernah bekerja dan punya pengalaman kerja bidang industri bisa kita rekrut jadi guru. Jadi, kita rekrut orang-orang yang berasal dari dunia industri dan usaha menjadi guru kontrak di SMK," jelasnya.

Muhadjir menjelaskan, dengan rekrut orang-orang yang sudah berpengalaman di bidang tertentu diharapkan bisa mentransfer dan mendidik siswa SMK siap menghadapi dunia kerja. Sebab, para siswa sudah mempunyai keahlian dan berdaya saing. (K-08)

Apindo Jateng Lebih Utamakan Pekerja Dengan Kompetensi Mumpuni

Dua orang mekanik sedang memerbaiki mobil milik konsumen.
Semarang-Kompetensi atau daya saing para pencari kerja sekarang ini lebih kompleks, dan tidak hanya sekadar mengandalkan ijazah dari sebuah perguruan tinggi ternama. Tenaga kerja dengan keterampilan yang mumpuni dan dibutuhkan dunia kerja, sangat mudah terserap di dunia industri.

Ketua Apindo Jawa Tengah Frans Kongi mengatakan para pengusaha sekarang, mulai memilih tenaga kerja yang siap pakai dan siap diserap di dunia industri. Sehingga, pengusaha sekarang tidak perlu lagi melakukan proses pemagangan atau menyekolahkan calon tenaga kerjanya.

Menurutnya, dunia industri sekarang ini lebih mengedepankan tenaga kerja terampil dan mengutamakan kualitas untuk bersaing di pasar dunia.

Frans menjelaskan, Indonesia seharusnya bisa meniru Jerman dan Swis yang menjadi negara industri maju dan berkembang. Karena, pendidikan vokasinya dihargai sangat tinggi dibandingkan sekadar lulusan universitas ternama. 

Sementara di dalam negera, lanjut Frans, justru menghargai lulusan dengan ijazah sarjana. Sedangkan lulusan vokasinya, dihargai lebih rendah dan bertolak belakang dengan negara-negara industri maju.

"Secara ideal, kita membutuhkan tenaga kerja yang siap pakai di dalam arti punya kompetensi dan punya kemampuan teknik. Kami membutuhkan tenaga kerja yang mau kerja keras, punya motivasi tinggi untuk bekerja dan melihat sebagai pengabdian kepada bangsa dan negara. Itu idealnya kita butuh yang seperti itu. Kami dari dunia usaha selalu membina tenaga kerja, untuk bisa terampil dan mengasah keterampilannya," kata Frans saat dihubungi, Selasa (15/1).

Lebih lanjut Frans menjelaskan, apabila pengusaha merekrut tenaga kerja belum terampil, maka ada biaya ekstra yang harus dikeluarkan. Yakni, memberikan keterampilan tambahan bagi tenaga kerja yang sudah direkrut.

"Jadi, kami lebih melihat kompetensi tenaga kerja yang kami terima. Dia mampu kerja atau tidak? Karena dari situlah imbalan kerja yang akan dia peroleh," ujarnya. 

Oleh karena itu, lanjut Frans, para pengusaha menginginkan pemerintah lebih mengedepankan pendidikan atau sekolah vokasi yang mampu menghasilkan tenaga kerja siap pakai. (K-08)