Rabu, 23 Januari 2019

Pemprov Upayakan Pencetakan KTP Elektronik Bisa Tuntas Sebelum Pemilu 2019

Sudaryanto
Kepala Dispermasdesdukcapil
Semarang-Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sudah meminta kepada Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil, untuk dikirim satu juta lembar blangko KTP elektronik. Sebab, di Jateng ada 834 ribu warga belum menerima kartu identitasnya meskipun sudah melakukan perekaman.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Jateng Sudaryanto mengatakan untuk proses perekaman KTP elektronik, di provinsi ini sudah mencapai 97 persen. Namun, beberapa daerah yang belum melakukan perekaman KTP elektronik juga masih cukup banyak.

Menurutnya, beberapa kabupaten/kota yang paling banyak warganya belum melakukan perekaman KTP elektronik adalah Kabupaten Brebes, Pemalang, Banyumas, Cilacap dan Kabupaten Tegal.

Sudaryanto menjelaskan, pihaknya menunggu kiriman blangko KTP elektronik dari Kemendagri agar semua warga yang wajib kartu identitas bisa terlayani.

"Upaya kita koordinasi dengan pemerintah pusat, karena cetak full ada di Kemendagri. Mudah-mudahan ke depan ini kita dapatkan, karena setiap minggu dua kali saya minta 40 ribu lembar. Biar pelayanan KTP itu dimonitor. Kita kan punya Sidasi, Sistem Data Informasi yang mana blangko KTP kosong bisa diketahui. Di tiap-tiap kabupaten/kota kita punya," kata Sudarwanto, Rabu (23/1).

Lebih lanjut Sudaryanto menjelaskan, pihaknya juga berupaya melakukan jemput bola terhadap warga yang belum melakukan perekaman KTP elektronik. Karena, data yang ada menyebutkan 201 ribuan jiwa warga Jateng belum rekam KTP elektronik. 

"Yang belum melakukan rekam KTP elektronik itu kebanyakan kerja jadi TKW atau TKI. Ada juga yang kerja di Jakarta tapi belum pulang ke Jawa Tengah," ujarnya.

Sudaryanto menjelaskan, dari 36,1 juta jiwa penduduk di Jateng yang wajib memiliki kartu identitas sebanyak 27 juta jiwa. Sedangkan warga yang sudah melakukan rekam KTP elektronik, sebanyak 26,7 juta jiwa. (K-08)

BPBD Jateng Minta Pemda Awasi Jembatan Yang Rawan Roboh Karena Usia

Hujan intensitas tinggi yang mengguyur Kota Semarang beberapa hari
lalu, mengakibatkan banjir di Jalan Kaligawe.
Semarang-Akibat hujan dengan intensitas tinggi di wilayah Kecamatan Sirampog, Kabupaten Brebes selama dua jam, mengakibatkan jembatan penghubung antara Desa Plompong dengan Desa Manggis terputus pada Senin (21/1) kemarin. Hal itu disebabkan debit air Sungai Keruh meningkat, dan membawa material batuan ukuran besar serta menghantam struktur jembatan.

Jembatan yang roboh atau patah akibat hujan deras tidak hanya di Brebes saja, namun di Kabupaten Semarang juga ada dan mengganggu aktivitas masyarakat setempat.

Kepala Pelaksana Harian BPBD Jawa Tengah Sarwa Pramana mengatakan untuk jembatan yang roboh di Brebes maupun di Kabupaten Semarang, pihaknya meminta dipasang jembatan darurat atau balley. Pemerintah daerah setempat atau BPBD bisa berkoordinasi dengan Kementerian PUPR, maupun dengan pemprov untuk peminjaman jembatan balley.

Menurut Sarwa, jembatan yang menjadi akses utama masyarakat jangan sampai terganggu dan berdampak pada perekonomian sekitar.

Sarwa menjelaskan, diperlukan adanya langkah strategis dari pemerintah daerah untuk mengawasi dan memantau setiap jembatan yang dianggap rawan roboh karena faktor usia. Sehingga, sebelum kejadian bencana jembatan roboh sudah diantisipasi sebelumnya.

"Sehingga, dengan curah hujan yang sekarang ini sampai awal Maret harapan saya teman-teman bisa memantau jembatan-jembatan yang rawan roboh karena faktor usia. Karena ketika roboh dan saat dilintasi, akan sangat rawan. Yang menjadi penting adalah dengan kondisi kayak begini harus secara cepat mengidentifikasi bukit-bukit yang rawan longsor juga," kata Sarwa, Rabu (23/1).

Lebih lanjut Sarwa menjelaskan, selain mengawasi jembatan yang rawan roboh, pihaknya juga meminta BPBD kabupaten/kota untuk mengidentifikasi bukit-bukit rawan longsor. Sehingga, kejadian longsor di Kabupaten Wonosobo tidak terjadi di daerah lain.

"Bukit-bukit yang tidak bahan pohonnya dan dijadikan alih fungsi lahan itu harus diwaspadai. Kejadian di Wonosobo karena bukitnya ditanami palawijo, dan sampai sekarang masih dilakukan proses evakuasi," jelasnya.

Sarwa menyebutkan, kejadian bencana alam yang terjadi selama musim hujan sekarang ini masih didominasi banjir dan melanda Kabupaten Kebumen dan Purworejo. Sedangkan bencana longsor terjadi di Wonosobo, dan mengakibatkan satu orang meninggal dunia. (K-08)

Pemprov Dukung PLN Kelola Energi Panas Bumi Gunung Ungaran

Gubernur Ganjar Pranowo berbincang dengan Direktur Energi Baru dan
Terbarukan PLN Djoko R Abumanan, tentang potensi panas bumi yang
ada di Gunung Ungaran, Kabupaten Semarang, kemarin.
Semarang-Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan sumber panas bumi yang ada di Gunung Ungaran sangat potensial, dijadikan Pembangkit Listrik Panas Bumi. Sehingga, sumber energi tidak lagi tergantung pada fosil yang makin menitip sumber dayanya.

Menurutnya, pengembangan energi baru terbarukan (EBT) yang ada di wilayah Jateng belum tergarap secara maksimal. Padahal, Jateng menyimpan potensi energi panas bumi yang cukup besar.

"Pengembangan panas bumi di wilayah kerja Gunung Ungaran. Ini potensinya bagus, dan saya setuju. Sebenarnya ketika bahan bakar minyak berkurang dan gas belum optimal serta batu bara ditakutkan mencemari, maka panas bumi yang paling tepat dan kita punya," kata Ganjar, Selasa (22/1).

Lebih lanjut Ganjar menjelaskan, yang perlu dilakukan sebelum mengelola potensi panas bumi di Gunung Ungaran adalah sosialisasi kepada masyarakat sekitar. Sehingga, masyarakat tidak salah persepsi tentang eksplorasi panas bumi.

Direktur Energi Baru Terbaru PLN Djoko R Abumanan menambahkan, pihaknya yang mendapat mandat untuk mengelola panas bumi Gunung Ungaran saat ini sedang melakukan identifikasi mitra yang akan digandeng untuk eksplorasi.

Djoko yang juga menjabat Regional Bisnis PLN Jawa Bagian Timur, Bali dan Nusa Tenggara menjelaskan, wilayah kerja panas bumi Gunung Ungaran menyimpan potensi energi terbarukan sebesar 55 MW.

"Ungaran yang akan digarap 55 MW, tapi potensinya itu P1 saja 110 MW. Kita tahap pertama ini 55 MW dulu, nanti bisa dikembangkan. Panas bumi ini kan energi bersih, energi yang tidak bersumber dari fosil," ujar Djoko.

Terpisah, Kepala Dinas ESDM Jateng Teguh Paryono menjelaskan, apabila PLN mampu mengelola potensi panas bumi yang ada di Gunung Ungaran sebesar 55 MW, maka mampu dimanfaatkan puluhan ribuan pelanggan. Sehingga, rasio elektrifikasi listrik di Jateng bisa tercapai 100 persen. 

Dengan mengelola energi panas bumi yang dimiliki provinsi ini, lanjut Teguh, akan mampu mewujudkan kedaulatan energi bagi bangsa. Sehingga, energi baru terbarukan sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat.

"Kita punya roadmap. Jadi, kalau satu pembangkit itu sudah menaikkan 12 persen. Bayangkan saja kalau dua pembangkit, sudah 24 persen. Padahal, selama ini kita pertumbuhan dalam satu tahun hanya 1-2 persen. Kita punya potensi di Ungaran, Lawu, Baturaden, Guci, Telomoyo dan Dieng," ucap Teguh. (K-08)