Selasa, 29 Januari 2019

Terkait Deklarasi 31 Kepala Daerah, Bawaslu Jateng Akan Kumpulkan Bukti Ada Dugaan Kampanye Atau Tidak

Ganjar Pranowo menunjukkan sebuah lukisan dengan wajah Jokowi.
Semarang-Bawaslu Jawa Tengah masih mengumpulkan bukti-bukti, apakah kegiatan deklarasi yang dilakukan 31 kepala daerah di Jateng untuk mendukung Capres Joko Widodo dan Cawapres Ma'ruf Amin mengandung unsur kampanye atau tidak. Apabila dalam kajian ditemukan unsur kampanye, maka masuk kategori pelanggaran.

Koordinator Divisi Humas dan Hubungan Antarlembaga Bawaslu Jateng Rofiuddin mengatakan setiap kegiatan kampanye, maka harus mengantongi Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) yang dikeluarkan kepolisian dan ditembuskan ke KPU dan Bawaslu.

Menurutnya, untuk kegiatan deklarasi dukungan kepada Jokowi-Ma'ruf Amin yang dilakukan 31 kepala daerah di Jateng, pihaknya tidak menerima STTP tersebut.

"Prinsipnya, semua kegiatan kampanye harus ber-STTP. Kalau kegiatan deklarasi kemarin kami tidak menerimanya," kata Rofi, Selasa (29/1).

Lebih lanjut Rofi menjelaskan, apabila pelanggarannya sebatas administrasi saja, maka cukup ditangani Bawaslu. Namun, jika ada pelanggaran pidananya, ditangani Gakkumdu.

"Saat ini kami gali dulu data dan faktanya di lapangan," ucap Rofi.

Terpisah, Ganjar Pranowo menanggapi enteng pihak yang akan melaporkan dirinya ke Bawaslu Jateng terkait deklrasi dukungan untuk Jokowi-Ma'ruf Amin beberapa waktu lalu. 

Ganjar yang juga menjabat Gubernur Jateng itu menjelaskan, apa yang dilakukannya bersama beberapa kepala daerah murni sebagai kader partai pendukung pasangan nomor 01 itu.

"Nggak bolehnya di mana? Saya kader partai, dan lainnya juga kader partai pendukung Jokowi. Lalu, pelanggarannya di mana," ujar Ganjar.

Ganjar memersilakan pihak yang akan melaporkan ke Bawaslu, untuk menunjukkan pelanggaran yang dilakukan. 

Sebelumnya diwartakan, Juru Bicara Badan Pemenangan Prabowo-Sandi Jateng, Sriyanto Saputro berencana akan mengadukan kegiatan deklarasi 31 kepala daerah ke Bawaslu. Salah satu faktornya, akan menanyakan terkait izin dan aturannya.

"Kalau memang kader ya sah saja. Ini bukan berarti melarang, harapan kami sesuai aturan," ujar Sriyanto. (K-08)

Ganjar Pesan ke Bupati/Wakil Bupati Magelang Untuk Tingkatkan Mitigasi Bencana

Gubernur Ganjar Pranowo melakukan salam komando terhadap Bupati
MagelangMTerpilih Zaenal Arifin usai pelantikan, Selasa (29/1).
Semarang-Jawa Tengah yang cukup banyak bencana alamnya, harus bisa dimitigasi dan dipetakan sejak dini. Pemetaan atau mitigasi bencana itu, paling tidak bisa dilakukan kepala daerahnya masing-masing. Hal itu dipesankan Gubernur Ganjar Pranowo ketika melantik Bupati Magelang Terpilih Zaenal Arifin dan Wakil Bupati Terpilih Edi Tjahyana di Gradhika Bhakti Praja, Selasa (29/1).

Gubernur Ganjar Pranowo mengatakan karena bupati merupakan petahana, maka program kerjanya harus lebih berbasis masyarakat dan mulai bekerja tancap gas. Terutama, dalam hal mitigasi bencana alamnya.

Menurutnya, Kabupaten Magelang juga memiliki karakteristik bencana yang berbeda dengan daerah lainnya. Terutama keberadaan Gunung Merapi.

Ganjar menjelaskan, mitigasi bencana yang berbasis masyarakat juga harus bisa diterapkan dan diketahui masyarakat hingga ke pelosok desa. Bahkan, pengembangan daerah-daerah yang menjadi tempat pengungsian juga harus semakin diperbanyak. 
"Untuk melakukan mitigasi bencana, bupati dan wakilnya harus bisa memetakan dan membenahi perangkatnya. Jadi, bencana ini karena lagi musim, agar ada kesiapsiagaan. Karena ada contoh menarik yang bagus di Kabupaten Magelang, sister villages namanya. Itu desa kembar yang pada saat terjadi bencana, masyarakatnya akan ngungsi ke desa yang satunya," kata Ganjar.

Ganjar lebih lanjut menjelaskan, pesan lain yang disampaikan kepada bupati/wakil bupati Kabupaten Magelang adalah soal integritas aparatur sipil negara (ASN) dan juga pemberantasan praktik korupsi melalui jual beli jabatan.

"Integritas ini saya tekankan betul, jangan ada korupsi dan OTT. Mitigasi korupsi harus dilakukan, tidak boleh ada suap atau pungli," ujarnya.

Sementara, Bupati Zaenal Arifin menyatakan akan menjalankan tugas sebagai bupati untuk periode kedua lebih baik lagi.

"Apa yang disampaikan bapak gubernur akan kami laksanakan. Di periode kedua ini, kami ingin membuat Kabupaten Magelang semakin maju," ucap Zaenal. (K-08)

Pemprov Inginkan Pengusaha di Jateng Perhatikan Keselamatan Kerja Karyawannya

Gubernur Ganjar Pranowo menyerahkan bantuan santunan ke ahli waris
pekerja yang meninggal dunia di apel K3 di Lapangan Simpanglima.
Semarang-Dunia kerja terus mengupayakan terciptanya lingkungan kerja yang aman, sehat dan sejahtera serta bebas dari kecelakaan kerja. Para pengusaha bersama buruhnya harus terlibat aktif, untuk terwujudnya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di tempat kerjanya.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan tidak hanya pengusaha atau pemberi kerja yang harus mewujudkan budaya K3, namun elemen pekerja dan masyarakat sekitar juga ikut terlibat aktif dan bertanggungjawab. Karena, budaya K3 sangat penting untuk menghindarkan pekerja dari cidera atau meninggal dunia ketika sedang bekerja.

Menurutnya, dengan mewujudkan budaya K3 di lingkungan kerjanya, maka dunia kerja akan berlangsung aman dan produktif. Sebab, semua sistem berjalan dengan baik dan terlatih dalam memahami budaya K3. 

Oleh karena itu, jelas Ganjar, perlu disosialisasikan mengenai pentingnya budaya K3 untuk menumbuhkan kesadaran keselamatan kerja.

"Maka saya katakan tadi, kalau mereka mengerti dan terlatih serta peralatan cukup, Insya Allah tidak akan terjadi kecelakaan kerja. Sebenarnya ada minimum standar yang kita berikan, bahasanya sertifikasi. Sehingga, ada proses dalam meraih sertifikasi itu," kata Ganjar usai uapacara Peringatan Bulan K3 di Lapangan Simpanglima Semarang, Selasa (29/1).

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jateng Wika Bintang menambahkan, kesadaran budaya K3 sudah dicanangkan pemerintahkan tercapai pada 2020 mendatang. Sehingga, pemerintah di daerah bersama elemen pengusaha dan pekerja bergerak bersama untuk mewujudkan cita-cita tersebut.

"Dari 2017 ke 2018 ada penurunan angka kecelakaan kerja sebesar 40 persen. Dari 3.083 kasus menjadi 1.468 kasus. Rerata karena kecelakaan lalu lintas, baik saat berangkat atau pulang kerja," ucap Wika.

Lebih lanjut Wika menjelaskan, para pengusaha di Jateng diwajibkan mengikutsertakan seluruh pekerjanya di program jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan. Apabila pengusaha tersebut menolak, maka akan diberikan sanksi sosial yang sudah ditetapkan.

"Sudah ada enam perusahaan di Jawa Tengah yang direkomendasikan pencabutan pelayanan publik tertentu, karena mereka tidak mendaftarkan karyawannya di BPJS Ketenagakerjaan. Rekomendasi itu kami layangkan ke PTSP untuk diputuskan pengurusan izin usaha," tegasnya. (K-08)

Pemprov Jateng Pastikan Korban Banjir Dapat Bantuan Selama di Pengungsian

Gubernur Ganjar Pranowo perintahkan seluruh elemen di daerah yang
terdampak banjir untuk membantu logistik warga, Selasa (29/1).
Semarang-Sejumlah wilayah di Jawa Tengah mulai tergenang banjir, akibat intensitas curah hujan yang terus tinggi dalam beberapa hari ini. Tercatat, ada enam kabupaten/kota di Jateng yang terendam banjir. Yakni Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, Batang, Kendal, Kudus dan Pati.

Gubernur Ganjar Pranowo mengatakan ribuan korban banjir di sejumlah kabupaten/kota itu, saat ini sudah dievakuasi dan diungsikan ke tempat yang aman. Selain itu, seluruh perangkat di daerah juga diminta bergerak cepat untuk membantu warga yang terdampak banjir.

Menurutnya, dengan semua unsur di daerah bergerak cepat, maka warga tidak merasa terisolasi.

"Saya sudah perintahkan, satu yang paling utama adalah pastikan mereka mendapat jaminan logistik dulu dan jaminan kesehatan. Setelah itu, baru kita urus yang lain. Imbauan ini sudah dilaksanakan, dan setiap saat mereka laporan pada saya. Mudah-mudahan hujan tidak terlalu tinggi, meski BMKG memeringatkan kita kira-kira sampai pertengahan Februari masih ada hujan," kata Ganjar, Selasa (29/1).

Lebih lanjut Ganjar menjelaskan, bagi masyarakat yang wilayah terdampak banjir dan belum mendapat bantuan dari instansi terkait bisa melapor ke BPBD setempat. Melalui akun media sosialnya, ia juga memersilakan warga untuk melapor jika belum ada bantuan logistik yang datang.

Kepala Pelaksana Harian BPBD Jateng Sudaryanto menambahkan, bantuan logistik sudah dikirimkan ke daerah terdampak banjir. Termasuk, para relawan dan personel BPBD di daerah juga telah mendirikan dapur umum.

"Bantuan yang dikirimkan itu meliputi bahan pangan, makanan siap saji, air mineral, perlengkapan bayi dan selimut. Beberapa desa yang terkena banjir juga ada yang sudah surut airnya," ucap Sudaryanto. (K-08)