Rabu, 30 Januari 2019

Kunjungi TPI Rembang, Sandiaga Terima Keluhan Dari Nelayan

Cawapres Sandiaga Uno ketika bertemu nelayan di TPI Tasikagung di
Kabupaten Rembang, Rabu (30/1).
Semarang-Calon Wakil Presiden Sandiaga Uno bersilaturahim dengan nelayan yang ada di TPI Tasikagung, Kabupaten Rembang, Rabu (30/1). Ratusan nelayan sudah menanti cawapres nomor urut 02 itu sejak pagi hari.

Bersama Ketua Jaringan Nelayan Indonesia Riyono, Sandiaga berdialog tentang seputar sulitnya kehidupan para nelayan saat ini. Sehingga, berdampak pada lingkungan nelayan sekitarnya.

Sandiaga mengatakan pemerintah harus hadir, ketika kelompok masyarakat terutama nelayan mengalami kesulitan. Sehingga, masyarakat tidak menanggung beban berat ketika ada regulasi yang memberatkan nelayan.

Menurutnya, salah satu keluhan yang disampaikan nelayan kepada dirinya adalah regulasi cantrang.

Sandiaga menjelaskan, dirinya bersama Prabowo Subianto akan berkomitmen untuk membenahi kehidupan nelayan di sejumlah daerah.

"Keluhan dari nelayan cantrang sudah kita terima, dan yang kita wujudkan bahwa ini adalah bagian daripada satu komitmen kami untuk menyejahterakan rakyat. Termasuk, dengan mengubah regulasi tentang cantrang. Kita jangan melihatnya di cantrannya saja, tapi satu keseluruhan yang dikeluhkan mereka," kata Sandiaga.

Lebih lanjut Sandiaga menjelaskan, selain mendengarkan keluhan nelayan, dirinya juga menyerap aspirasi dari petani garam dan petani tebu. Sehingga, usulan-usulan harus berorientasi pada ekonomi kerakyatan.

"Mereka menginginkan sebuah perubahan, mulai dari kepemimpinan, kebijakan dan juga harapan. Sehingga, fokus pembangunan ke depan nanti ada pada manusianya," ujar Sandiaga.

Kunjungan Sandiaga selain ke Kabupaten Rembang juga menyambangi masyarakat di Kabupaten Pati, yakni ke TPI II Juwana dan mengunjungi Pasar Juwana.

Selama di Pati, Sandiaga melakukan pertemuan dengan petani tebu, guru honorer dan perwakilan kelompok tani di kantor Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) di Kecamatan Wedarijaksa. (K-08)

Pemprov Jateng Sudah Distribusikan Cadangan Beras Untuk Korban Banjir


Gubernur Ganjar Pranowo menyapa warga Desa Karangasem Utara,
Kecamatan Batang, Kabupaten Batang yang daerahnya tergenang air
banjir, Rabu (40/1).
Semarang-Cadangan beras yang ada di gudang-gudang milik Perum Bulog siap, untuk memenuhi kebutuhan pangan para korban banjir. Sehingga, pemerintah daerah menjamin tidak ada warganya yang menjadi korban banjir tidak mendapat bantuan pangan.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan setiap terjadi bencana alam, maka cadangan beras yang dimiliki dikeluarkan untuk membantu masyarakat korban bencana banjir. Pernyataan itu dikatakannya ketika meninjau lokasi bencana banjir di Desa Karangasem Utara, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, Rabu (30/1).

Menurut Ganjar, setiap terjadi bencana alam, seluruh elemen yang ada di Jateng bergerak membantu. Sehingga, tidak ada masyarakat yang kesusahan mendapatkan bantuan pangan.

Ganjar menjelaskan, masyarakat juga diharapkan bisa bergerak bersama dengan membuat dapur umum di lingkungan masing-masing. Sehingga, bantuan pangan dari pemerintah atau lembaga tertentu bisa langsung dikelola bersama untuk dibagikan kepada masyarakat lainnya.

"Setiap bencana pasti butuh bantuan, tapi bantuan jangan sampai dijadikan satu persoalan yang akhirnya semua teriak saya belum dapat. Pada prinsipnya, pemerintah siap dengan bantuan yang dibutuhkan masyarakat. Intervensi pemerintah dalam setiap penanganan bencana SOP-nya sudah pasti. Cadangan beras kita selalu tersedia. Masyarakat juga harus bergotong royong ikut bergerak, karena ini bencana," kata Ganjar.

Lebih lanjut Ganjar menjelaskan, kebutuhan selain pangan atau kebutuhan strategis lainnya akan dipikirkan setelah banjir surut dan masyarakat kembali ke rumah masing-masing.

"Tadi ada yang minta kasur karena kasurnya basah kena banjir. Yang penting kebutuhan pokok dulu, dan korban bencana tidak kekurangan pangan, itu yang penting. Kasur suk tuku maneh nek wes aman," jelasnya.

Selain melakukan peninjauan ke lokasi banjir, Ganjar juga memberikan bantuan kepada masyarakat berupa mi instan, sarung, selimut dan kebutuhan lainnya. Ganjar juga menyerahkan bantuan uang tunai kepada kepala desa, agar digunakan untuk membeli beras dan dibagikan kepada warga yang benar-benar membutuhkan. (K-08)

Paguyuban Juru Parkir Semarang Deklarasikan Dukungan Untuk Jokowi-Ma'ruf Amin

Hendrar Prihadi menyapa salah satu peserta yang hadir dalam acara
Deklarasi Juru Parkir Kota Semarang untuk Jokowi-Ma'ruf Amin di
TBRS, Rabu (30/1).
Semarang-Paguyuban Juru Parkir Kota Semarang menyatakan dukungan untuk pasangan nomor 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin di Taman Budaya Raden Saleh (TBRS), Rabu (30/1). Sebanyak seribuan juru parkir dan masyarakat kelas bawah di Kota Semarang menyatakan dukungan untuk Jokowi, dengan disaksikan Ketua DPC PDIP Kota Semarang, Hendrar Prihadi.

Koordinator Paguyuban Juru Parkir Kota Semarang Setyawan mengatakan deklarasi yang dilakukan masyarakat kelas bawah terutama juru parkir itu, karena adanya pernyataan dari Capres Prabowo Subianto yang menyebut pendapatan juru parkir lebih banyak dibanding gaji dokter.

Menurutnya, yang dikatakan Prabowo itu bertolak belakang dengan kondisi di lapangan. Untuk pendapatan juru parkir di Kota Semarang saja, sebulannya sebesar Rp1,2 jutaan sampai Rp2 juta.

"Saya selaku wakil dari teman-teman bahwa kita menyatakan dukungan ke Pak Jokowi, karena teman-teman sudah banyak yang meminta berkumpul untuk menyatakan deklarasi bagi Pak Jokowi," kata Setiawan.

Hendrar Prihadi yang hadir di acara tersebut mengaku bangga karena adanya dukungan dari masyarakat bawah kepada Jokowi-Ma'ruf Amin. Sehingga, pada 17 April 2019 mendatang ia meminta para juru parkir bisa menggunakan hak suaranya.

"Masyarakat bisa memilih mana yang punya track record baik, dan mana yang hanya asal menjelekkan dan berbicara tanpa data yang jelas. Saya merasa yakin, bahwa hari ini Pak Jokowi masih unggul jauh di Kota Semarang pada khususnya. Karena, Pak Jokowi punya karakter yang jelas untuk melindungi dan mengayomi masyarakat," ucap Hendi.

Sementara itu, Hendrar Prihadi yang juga menjabat sebagai Wali Kota Semarang itu mengaku sudah mengambil cuti sebelum menghadiri deklarasi para juru parkir di Kota Semarang tersebut. Sehingga, tidak melanggar aturan yang sudah ditetapkan KPU dan Bawaslu. (K-08)

BI Jateng Sebut Kebijakan DP Nol Persen Kredit Kendaraan Untuk Tingkatkan Gairahkan Masyarakat

Kebijakan OJK DP nol persen untuk pembiayaan kredit kendaraan ber-
motor belum diterapkan lembaga pembiayaan atau diler kendaraan.
Semarang-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) belum lama ini, mengeluarkan aturan baru tentang kebijakan uang muka atau DP nol persen untuk kredit kendaraan bermotor. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah menyebut, aturan itu tidak akan menimbulkan risiko kredit macet karena sudah dipikirkan dari awal.

Kepala Advisory Group Pengembangan Ekonomi KPw BI Jateng Rahmat Dwisaputra mengatakan OJK tentu sudah memikirkan risiko dari aturan yang telah dikeluarkan itu, sehingga ada upaya meminimalisirnya. Hanya saja, perusahaan pembiayaan yang diperbolehkan menerapkan DP nol persen harus selektif terhadap calon debiturnya. Sehingga, dampak negatif dari aturan itu bisa ditekan.

Menurutnya, aturan yang dikeluarkan OJK juga tujuannya untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Sehingga, konsumsi masyarakat di sektor pembiayaan kredit kendaraan bermotor ada peningkatan. 

"Intinya untuk mendorong supaya ada pergerakan pertumbuhan ekonomi. Kalau OJK mengeluarkan kebijakan nol persen, supaya ada peningkatan konsumsi masyarakat di sektor pembelanjaan kendaraan bermotor," kata Rahmat, Rabu (30/1).

Rahmat juga meminta, ada persyaratan khusus yang harus dimiliki perusahaan pembiayaan untuk menerapkan DP nol persen. 

Terpisah, Regional Head Daihatsu Jateng-DIY David Gunawan menyatakan, pihaknya belum menerapkan kebijakan baru dari OJK itu dan masih memikirkannya.

Menurutnya, dari sisi penjualan tentu akan sangat bagus sebagai gimmick dalam program pembelian yang bisa dipilih masyarakat.

"Kalau terhadap DP nol persen, masih kami pelajari. Kalau bagi konsumen, tentu secara biaya itu membantu. Mungkin pembayarannya jadi lebih ringan. Tapi kalau kebijakan itu Bagus, ya tentu bisa menambah varian dari program pembiayaan Daihatsu," ucap David.

Diwartakan sebelumnya, OJK menerbitkan kebijakan DP nol persen dan akan diberikan kepada perusahaan pembiayaan yang memiliki tingkat kesehatan keuangan dengan kondisi minimum sehat dan mempunyai nilai rasio non performing financing (NPF) di bawah satu persen.

Perusahaan pembiayaan yang keuangannya sehat, akan memiliki prosedur tersendiri dalam menyetujui kredit pembiayaan nasabahnya. Sehingga, perusahaan tidak akan salah memilih calon debitur yang memiliki risiko kredit macet. (K-08)

Jateng Masih Kurang Tenaga Pengajar Untuk Madrasah

Gubernur Ganjar Pranowo saat membantu langkah KH Acmad,
mantan wagub di era Gubernur Mardiyanto, usai bertandang di
Puri Gedeh, belum lama ini.
Semarang-Kekurangan guru atau tenaga pengajar, tidak hanya dialami sekolah umum yang ada di pelosok Tanah Air. Namun, tenaga pengajar untuk madrasah di Jawa Tengah juga masih jauh dari ideal. Terutama, untuk mengajar di 306 madrasah berstatus negeri.

Kasi Pendidik dan Tenaga Pendidikan Bidang Pendidikan Madrasah Kanwil Kementerian Agama Jateng Siti Mutmainah mengatakan pihaknya harus mengontrak guru honorer, untuk bisa mencukupi kekurangan tenaga pendidik di madrasah. Sehingga, bisa memberikan pengajaran kepada siswa didik untuk memenuhi standar pendidikan dan bersaing dengan sekolah umum.

Menurutnya, guru madrasah yang berstatus pegawai negeri saat ini sebanyak 8.453 orang dan disebar di 306 madrasah negeri. Sedangkan guru honorer yang dikontrak, mencapai 2.975 orang.

Siti menjelaskan, jumlah itu untuk madrasah negeri saja masih dianggap kurang. Padahal, masih ada madrasah swasta yang tersebar di seluruh Jateng sebanyak 10.682 madrasah.

"Katakan misalnya untuk Jawa Tengah, sekolah dengan madrasah ada kuota berapa? Kuota itu ada di BAN. Kuota itu sangat tergantung dari anggaran pemerintah yang diberikan kepada BAN, dan kuota ini bukan berarti kesiapan dari sekolah atau madrasah. Pada prinsipnya kan ukuran untuk mutu madrasah kita sudah punya melalui BAN itu tadi," kata Siti, Rabu (30/1).

Oleh karena itu, jelas Siti, diperlukan adanya campur tangan dari pemerintah daerah setempat untuk bisa membantu dalam penyiapan kebutuhan guru madrasah.

Terpisah, Gubernur Ganjar Pranowo mengaku akan membantu tenaga pendidik di madrasah diniyah dalam hal pemberian insentif. Pemprov akan mengucurkan dana hibah sebesar Rp205 miliar, dan dibagikan kepada 170.949 orang. Baik guru madrasah, pengajar di TPQ dan pengasuh pondok pesantren.

Ganjar menjelaskan, pemberian dana tersebut sebagai bentuk dukungan pemprov terhadap kindisi guru madrasah. Tujuannya, agar kualitas guru madrasah semakin bermutu dan profesional dalam mendidik siswanya.

"Ini banyak guru yang mengajar agama, tapi semuanya bisa tercover Kementerian Agama. Kita mencoba untuk bisa sharing dengan Kementerian Agama, agar mereka-mereka ini bisa diperhatikan. Tentu kalau Kementerian Agama saja tidak cukup untuk menangani itu. Kita juga sudah coba membantu, salah satunya melalui Baznas," ucap Ganjar.

Lebih lanjut Ganjar menjelaskan, pola pencairannya nanti hampir sama dengan dana hibah lainnya melalu Kanwil Kementerian Agama Jateng. Para penerima dana hibah mendapatkan bantuan melalui rekening dan alamat, yang sebelumnya sudah didata. (K-08)