Selasa, 19 Februari 2019

Anggota Polri Rentan Terkena Serangan Jantung

Petugas RS Bhayangkara Awaluddin Djamin Polda Jateng menerima
pendaftaran pasien.
Semarang-Menjaga kesehatan merupakan kunci dari hidup sehat, dan harus diterapkan semua orang. Tak terkecuali bagi para aparat penegak hukum, terutama anggota Polri. Sebab, anggota polisi ternyata rentan terhadap serangan penyakit jantung.

Kepala Pusat Kedokteran dan Kesehatan (Kapusdokkes) Polri Brigjen Pol Arthur Tampi mengatakan angka kematian akibat serangan jantung yang menimpa anggota polisi cukup tinggi, setelah faktor kecelakaan lalu lintas dan bunuh diri. Kebanyakan, serangan jantung karena faktor usia.

Namun, lanjut Arthur, seiring perkembangan zaman sekarang ini faktor usia tidak hanya sebagai penentu utama. Karena, pola atau perilaku hidup tidak sehat banyak diterapkan anggota Polri.

Oleh karena itu, jelas Arthur, RS Bhayangkara Polda Jawa Tengah yang sudah dilengkapi fasilitas Cath Lab bisa dimanfaatkan untuk mendeteksi dan pencegahan anggota Polri terkena serangan jantung. Sebab, Cath Lab ini digunakan sebagai alat pemeriksaan visualisasi arteri jantung dan bilik jantung serta mengobati stenosis atau kelainan yang ditemukan.

"Kita pahami bersama bahwa sepekan 2-3 anggota Polri yang mengalami serangan jantung. Di Rumah Sakit Bhayangkara ini ada alat yang kita siapkan, untuk mendeteksi dan mencegah kelainan jantung khususnya kepada anggota Polri. Memang angka kejadiannya semakin lama semakin tinggi," kata Arthur di sela peresmian penggunaan nama Awaluddin Djamin sebagai nama baru RS Bhayangkara Polda Jateng, Selasa (19/2).

Lebih lanjut Arthur menjelaskan, Cath Lab ini mampu menghasilkan gambar 3D dan minim radiasi, sehingga memudahkan dokter untuk melakukan pengobatan terhadap anggota Polri yang terkena penyakit jantung.

"Setiap anggota Polri dan keluarganya yang membutuhkan fasilitas Cath Lab ini tidak dipungut biaya alias gratis. Semoga, dengan penambahan alat di RS Bhayangkara Polda Jawa Tengah bisa untuk menekan angka serangan jantung bagi anggota Polri," jelasnya.

Sementara, selain serangan jantung, penyakit lain yang potensial menyerang anggota Polri di wilayah Pantura, lanjut Arthur, adalah katarak. Ditambahnya kamar operasi mata di RS Bhayangkara Polda Jateng juga diharapkan bisa membantu tidak hanya anggota polisi saja tapi juga masyarakat sekitar. (K-08)

21.441 Warga Jateng Pindah TPS

KPU Jateng menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih
tambahan tahap pertama Pemilu 2019 di Hotel Aston, Selasa (19/2).
Semarang-Pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya tidak di tempat asal sesuai KTP-nya, masih dimungkinkan mengurus ke KPU setempat minimal 30 hari sebelum hari pencoblosan. Untuk Pemilu 2019 ini, diketahui ada 21.441 warga di Jawa Tengah yang mengurus surat pindah untuk tetap bisa menggunakan hak suaranya.

Ketua KPU Jateng Yulianto Sudrajat mengatakan dari 27.896.902 pemilih yang tercatat di daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2019, sebanyak 21.441 pemilih mengurus surat pindah TPS dari daerah asalnya ke tempat yang baru. Kebanyakan, alasan pemilih berpindah lokasi TPS adalah karena bekerja dan sedang menempuh pendidikan.

Menurutnya, para pemilih yang akan mengurus kepindahan TPS bisa mengajukan ke KPU kota tujuan minimal 30 hari sebelum hari pencoblosan. Tujuannya, agar KPU bisa menyiapkan logistik dan tidak terjadi pemilih ganda di TPS yang berbeda.

Yulianto menjelaskan, para pemilih cukup membawa kartu identitas atau KTP ke kantor KPU tujuan dan sudah tercatat di DPT asal. Sehingga, KPU kota tujuan akan mengeluarkan surat keterangan atau A5 yang akan digunakan sebagai undangan menggunakan hak suara di TPS yang sudah dipilih.

"Hari ini kita rekap di tingkatan provinsi jumlah pemilih yang masuk di daftar pemilih tambahan, itu ada 21.441 pemilih. Mereka itu tersebar di 523 kecamatan, 3.711 desa/kelurahan dan di 96.271 TPS. Bagi warga yang ingin menggunakan hak suara di TPS lain, kami sarankan segera mengurus A5," kata Yulianto usai penetapan daftar pemilih tambahan di Hotel Aston Semarang, Selasa (19/2).

Lebih lanjut Yulianto menjelaskan, dengan diketahui banyaknya warga yang akan menggunakan hak suara di tempat lain bukan di TPS asal, maka juga bisa mencegah adanya pemilih ganda di Pemilu 2019.

"Kita masih ada kesempatan lagi di tahap kedua untuk penyempurnaan daftar pemilih tambahan. Kita juga akan jemput bola ke kampus dan pesantren, karena di sana kan juga cukup banyak pemilih yang dari luar kota. Biar mereka bisa menggunakan hak pilihnya," jelas Yulianto.

Yulianto berharap, masyarakat juga bisa melakukan pengecekan namanya di DPT melalui website KPU. Sehingga, jika ada yang namanya belum masuk ke DPT bisa segera melapor ke pihak kelurahan atau KPU setempat. (K-08)

Kemepora Tunjuk Jateng Jadi Tuan Rumah ASEAN School Games 2019

Sekretaris Kemenpora Gatot S Dewa Broto ditemani Gubernur Ganjar
Pranowo menjelaskan soal kegiatan ASEAN Student Games 2019.
Semarang-Jawa Tengah dipilih Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) menjadi tuan rumah ASEAN School Games (ASG) ke-11 2019, yang rencananya akan diadakan pada 17-25 Juli 2019 mendatang. Event olahraga skala Asia Tenggara itu, diikuti para pelajar dari Indonesia, Thailand, Singapura, Filipina, Brunei, Laos, Myanmar dan Kamboja.

Sekretaris Kemenpora Gatot S Dewa Broto mengatakan pesta olahraga pelajar se-ASEAN itu akan memertandingkan sembilan cabang, di antaranya atletik, bulutangkis, pencak silat dan sepak takraw. Direncanakan, ada 1.600an atlet yang datang dari negara-negara anggota ASEAN, dan masih ditambah 1.200an panitia, dewan hakim, wasit dan petugas lapangan serta rombongan menteri dari 10 negara.

Menurutnya, seluruh anggaran penyelenggaraan akbar level Asia Tenggara yang tergabung dalam ASEAN itu akan ditopang pemerintah pusat.

Gatot menjelaskan, gelaran ASEAN Student Games 2019 ini meski tidak semegah penyelenggaraan Asian Games dan Asian Para Games 2018, namun diharapkan bisa menyuguhkan sesuatu yang istimewa bagi para tamu negara.

"Kami ingin apa yang dilakukan Jawa Tengah bukan eventnya Jawa Tengah, tapi eventnya Asia Tenggara itu menjadi tindak lanjut dari Asian Games dan Asian Para Games 2018. Memang kita tidak ingin semewah Asian Games dan Asian Para Games 2018, tapi mendorong jangan sampai event itu diadakan hanya di Jakarta tapi juga di daerah-daerah lain," kata Gatot saat di Semarang.

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menambahkan, para pelajar di provinsi ini diminta bisa ikut berparisipasi demi suksesnya Asian Student Games 2019. Serta, dukungan masyarakat juga dibutuhkan untuk memberi semangat kepada atlet yang bertanding. 

Pemprov, jelas Ganjar, juga mendorong pelaku usaha kreatif untuk bisa menyiapkan souvenir yang bisa dijual kepada para tamu dari negara-negara sahabat.

"Dan ini kan pelajar, ya. Karena pelajar itu usia-usia milenial yang mereka bisa kita ajak bagaimana menyambut dan berpartisipasi. Isu apa yang ingim kamu bawa, sehingga tidak melulu sport tapi juga perdamaian dan persahabatan. Bisa saling menghormati antarbangsa dan negara," ujar Ganjar.

Ganjar juga berharap, dengan banyaknya tamu dari negara ASEAN datang ke Jateng bisa meningkatkan kunjungan ke destinasi pariwisata di provinsi ini. Misalnya ke Lawangsewu, Museum KA Ambarawa, Candi Borobudur dan Kota Lama Semarang serta Kelenteng Sam Poo Kong. (K-08)

Bawaslu Jateng Ajukan 15 ASN Untuk Diberi Sanksi Karena Tak Netral

Rofiuddin
Komisioner Bawaslu Jawa Tengah
Semarang-Bawaslu Jawa Tengah memberikan rekomendasi kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), untuk menjatuhkan sanksi terhadap pegawai negeri sipil (PNS) yang diduga tidak netral selama masa kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. ASN yang diduga tidak netral itu sebanyak 15 orang, dan tersebar dari 35 kabupaten/kota di Jateng.

Komisioner Divisi Humas dan Hubungan Antarlembaga Bawaslu Jateng Rofiuffin mengatakan dari hasil pengawasan yang dilakukan di lapangan aparat Bawaslu kabupaten/kota, diketahui ada 15 ASN tidak netral di Pemilu 2019. Sehingga, ke-15 ASN itu layak mendapat sanksi yang direkomendasikan Bawaslu.

Menurutnya, sanksi yang dijatuhkan berdasarkan hasil kajian dari KASN sesuai tingkat kesalahannya. Paling rendah adalah sanksi administrasi.

Rofi menjelaskan, temuan ketidaknetralan ASN yang ada di 35 kabupaten/kota di Jateng itu sudah terjadi sejak menjelang dimulainya kampanye hingga saat ini. Untuk saat ini, dugaan pelanggaran ASN yang tidak netral itu sudah diproses di Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) di masing-masing kabupaten/kota.

"Di Jawa Tengah ada 15 ASN yang dinilai tidak netral di Pemilu 2019. Kami, Bawaslu Jateng bersama Bawaslu kabupaten/kota sudah memberi rekomendasi kepada Komisi Aparatur Sipil Negara untuk memberikan sanksi kepada 15 ASN yang tidak netral tersebut. Ke-15 ASN yang tidak netral tersebut tersebar di 35 kabupaten/kota dengan berbagai modus," kata Rofi, Selasa (19/2).

Lebih lanjut Rofi menjelaskan, ke-15 ASN yang tidak netral itu ada di 13 kabupaten/kota di Jateng. Mulai dari kepala sekolah dasar negeri, sampai dengan pejabat di sebuah dinas.

"Sesuai dengan ketentuan, Bawaslu meminta KASN untuk memberikan sanksi kepada ASN yang tidak netral tersebut. Modus tidak netral para ASN itu beragam, mulai dari ajakan, memposting di media sosial hingga keterlibatan ASN mendukung salah satu calon presiden," jelasnya.

Oleh karena itu, lanjut Rofi, Bawaslu Jateng mendesak para ASN di provinsi ini selalu menjaga sikap dan tetap netral selama Pemilu 2019. Bahkan, di aturan perundangan juga telah disebutkan jika ASN harus netral dan tidak boleh terlibat dalam politik praktis.

"Setiap ASN tidak boleh berpihak dari segala bentuk pengaruh apapun, dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. ASN juga harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik," pungkasnya. (K-08)