Rabu, 20 Februari 2019

KPU Jateng Hanya Atur Iklan Kampanye Untuk Calon DPD

Yulianto Sudrajat
Ketua KPU Jateng
Semarang-Masa kampanye para peserta pemilihan umum (Pemilu) 2019 yang dilakukan di media massa, baru bisa dilakukan 21 hari sebelum hari tenang atau batas akhirnya pada 13 April 2019. KPU Jawa Tengah juga telah melakukan sejumlah aturan, yang mengatur soal kampanye bagi calon anggota DPD peserta Pemilu 2019 di media massa.

Ketua KPU Jateng Yulianto Sudrajat mengatakan iklan kampanye bagi peserta Pemilu 2019 itu, di media massa baru bisa dilakukan pada 24 Maret 2019 nanti. Iklan kampanye itu sudah diatur di dalam Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye.

Menurutnya, KPU Jateng hanya akan memfasilitasi peserta pemilu kampanye di media massa untuk calon anggota DPD saja. Sedangkan partai politik (parpol) hingga calon presiden/wakil presiden, menjadi kewenangan dari KPU RI.

Yulianto menjelaskan, sebelum memfasilitasi iklan kampanye di media massa, KPU Jateng akan mengundang Bawaslu, calon anggota DPD dan juga media massa di provinsi ini.

"Jadi, pengaturan iklan kampanye kebetulan kita dikasih untuk iklan calon anggota DPD. Kalau partai politik akam dilakukan KPU RI, dan yang diatur iklan partainya sama iklan calon presiden dan wakil presidennya. Dalam pengaturannya nanti, akan kita tata sesuai dengan peraturan KPU, yaitu harus berimbang dan setara," kata Yulianto, Rabu (20/2).

Lebih lanjut Yulianto menjelaskan, untuk iklan kampanye calon anggota DPD, pihaknya menyerahkan isi atau konten dari iklan ke peserta pemilu. Setelah peserta pemilu menyerahkan isi iklan kampanye, maka KPU Jateng akan melakukan pemeriksaan.

"Kalau isi kampanyenya tidak melanggar undang-undang, maka lanjut ke pembagian iklan ke media massa di Jawa Tengah. Nanti, prosesnya ada di pengadaan barang dan jasa KPU provinsi," jelasnya.

Yulianto menyebutkan, KPU akan memfasilitasi tiga spot iklan berbeda bagi para peserta pemilu. Yakni media cetak, televisi dan radio. (K-08)

BPJS Kesehatan Terus Dorong Masyarakat Daftar Jadi Peserta JKN-KIS

Aris Jatmiko
Deputi Direksi BPJS Kesehatan
Jateng-DIY
Semarang-Sampai dengan Desember 2018 kemarin, jumlah kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) BPJS Kesehatan di wilayah Jawa Tengah-DIY, baru tercapai 79,12 persen. Jumlah itu terbilang masih sedikit, dan perlu adanya dorongan kesadaran untuk mendaftar menjadi peserta JKN-KIS.

Deputi Direksi BPJS Kesehatan Jateng-DIY Aris Jatmiko mengatakan pihaknya berupaya keras, untuk bisa mendorong masyarakat dan pengusaha bisa mendaftar menjadi peserta JKN-KIS. Termasuk, mendorong komitmen pemerintah daerah setempat di dalam mendukung kepesertaan program JKN-KIS.

Menurutnya, dukungan dan dorongan yang diperlukan dari pemerintah daerah adalah memberikan edukasi tentang manfaat dari program itu kepada masyarakat.

Aris menjelaskan, pihaknya juga menggandeng media massa untuk bersama melakukan sosialisasi kepada masyarakat, agar paham tentang program JKN-KIS. Karena, BPJS Kesehatan menganut sistem gotong royong membantu yang sakit.

"Perlu adanya kesadaran kita bersama, dan juga kita memiliki kemandirian untuk terus menerus mengedukasi betapa pentingnya menjadi peserta JKN-KIS. Karena kan kita tidak tahun, antara sehat dan sakit. Kalau untuk di Jawa Tengah dan DIY ini, tingkat kesadarannya para pengusaha semakin hari semakin baik," kata Aris, Rabu (20/2).

Lebih lanjut Aris menjelaskan, masyarakat harus segera melakukan pendaftaran menjadi peserta program JKN-KIS. Karena, bila belum terdaftar menjadi peserta BPjS akan kesulitan di dalam mengurus administrasi kependudukan dan sebagainya.

"Kini masyarakat bisa mendaftar lewat aplikasi Mobile JKN di handphonenya masing-masing, tak perlu datang ke kantor BPJS Kesehatan," tandasnya. (K-08)

Pemprov Jateng Dorong Dana Desa Dimanfaatkan Untuk Inovasi Menuju Desa Mandiri

Gubernur Ganjar Pranowo saat menyerahkan bantuan kepada warga di
Wisma Perdamaian, belum lama ini.
Semarang-Pemerintah pusat sudah menggelontorkan banyak dana untuk wilayah perdesaan, dan bisa dimanfaaatkan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Salah satunya, pemanfaatan dana desa untuk inovasi menuju desa mandiri.

Gubernur Ganjar Pranowo mengatakan pemanfaatan dana desa tidak hanya sekadar untuk pembangunan infrastruktur saja, melain juga sarana prasaran penunjang interaksi bagi warganya. Misalnya pembuatan aplikasi surat menyurat ke kelurahan atau balai desa, yang dilakukan salah satu daerah di wilayah Kedu.

Dengan aplikasi surat menyurat itu, jelas Ganjar, akan memudahkan warga desa mendapatkan pelayanan pengurusan adminitrasi lebih ringkas. Dan yang paling penting, bisa mencegah adanya praktik pungutan liar (pungli).

Menurutnya, dengan pemanfaatan dana desa yang diterapkan menjadi teknologi tepat guna bagi masyarakat akan memberikan pelayanan mudah, murah dan cepat di tingkat desa.

"Ketika kita membuat inovasi, justru kita harus memertimbangkan kearifannya. Orang bicara teknologi informasi, nyampe engga di mereka. Maka, ketika kemudian di tingkat lokal teknologi informasi tidak terjangkau harus ada penyampai pesan. Itu harus sampai di sana. Apakah di kelompok pengajian, di PKK atau karang tarunanya mereka bisa sampaikan inovasi ini harus betul-betul berbasis masyarakat dengan kearifan yang dimiliki," kata Ganjar, Rabu (20/2).

Lebih lanjut Ganjar menjelaskan, dana desa tidak otomatis membuat desa itu langsung maju dan tumbuh menjadi desa mandiri jika pemanfaatannya tidak tepat guna. Sehingga, pemerintah desanya harus bisa mengetahui apa yang dibutuhkan warga dengan perencanaan yang matang.

"Pemanfaatannya baik dan kalau butuh pendampingan ya kita bina. Jangan sampai KPK turun tangan dan aparat penegak hukum juga turun, kalau ada yang menyelewengkan dana desa," pungkasnya. (K-08)

PP Properti Pasang 4 Titik Kran Air Siap Minum di Taman Indonesia Kaya

Seorang warga sedang menikmati kran air siap
minum yang ada di Taman Indonesia Kaya.
Semarang-Air minum yang layak konsumsi menjadi kebutuhan mutlak bagi makhluk hidup, karena merupakan sumber penghidupan. Sehingga, kebutuhan air bersih yang siap minum bagi masyarakat sangat diperlukan. Terlebih lagi untuk daerah perkotaan, salah satunya Kota Semarang.

Direktur Utama PP Properti Taufik Hidayat mengatakan dalam upaya penyediaan air bersih siap minum bagi masyarakat Kota Semarang, pihaknya menempatkan kran air siap minum di Taman Indonesia Kaya, Rabu (20/2). Sebanyak empat kran air siap minum itu, diletakkan di empat titik di taman kota yang berdekatan dengan kantor gubernuran dan lapangan Simpanglima itu.

Menurutnya, penyediaan kran air siap minum itu merupakan program dari corporate soscial responsibility (CSR) dari proyek The Alton dan Payon Amartha.

Taufik menjelaskan, dengan penyediaan kran air siap minum itu bisa dimanfaatkan bagi masyarakat.

"PP Properti setiap tahun selalu melakukan itu (CSR), dan kali ini di Semarang. Kenapa di Semarang? Karena PP Properti ada beberapa proyek di Semarang, di Ngaliyan dan Tembalang. Ini adalah wujud terima kasih kami kepada masyarakat Kota Semarang," kata Taufik Hidayat.

Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi menambahkan, pemberian kran air siap minum menjadi pelengkap di Taman Indonesia Kaya yang merupakan taman kebanggaan warga kota. Sehingga, masyarakat yang sedang beraktivitas di areal publik tidak kesulitan menemukan air bersih siap minum.

Namun demikian, jelas Hendi, fasilitas yang ada tersebut harus bisa dirawat dengan baik agar bisa dimanfaatkan semua orang. 

"Kita bisa melakukan inovasi itu, tapi perawatannya yang agak lemah. Dengan CSR dari PP Properti ini, menurut saya sebagai pembelajaran bagi teman-teman PP Properti untuk melakukan perawatan terhadap fasilitas ini. Untuk pengamanannya, biar teman-teman dari Satpol PP yang akan menjaganya," ujar Hendi.

Lebih lanjut Hendi menjelaskan, masyarakat Kota Semarang juga bisa menjaga fasilitas publik yang sudah disediakan. (K-08)