Jumat, 22 Februari 2019

Smartfren Hadirkan Aplikasi SmartMusic Untuk Cegah Pembajakan Musik

Deputy CEO Smartfren Djoko Tata Ibrahim (empat dari kanan) bersama Chief of Brand Smartfren Roberto Saputra (kacamata hitam) dan CEO Melon Indonesia Dedi Suherman (bertopi) hadir dalam acara peluncuran
aplikasi SmartMusic. 
Semarang-Dalam mendukung industri kreatif musik yang ada di Indonesia, Smartfren menghadirkan aplikasi SmartMusic. Aplikasi SmartMusic, merupakan upaya Smartfren untuk melawan pembajakan musik.

Deputy CEO Smartfren Djoko Tata Ibrahim mengatakan SmartMusic merupakan aplikasi yang dikembangkan developer asli Indonesia, dengan menghadirkan streaming musik sepuasnya mulai dari Rp1.000 untuk lebih dari enam juta lagu.

Menurutnya, Smartfren selalu mendukung dan memberikan motivasi bagi industri kreatif dalam negeri. Khususnya yang bidang permusikan.

Djoko menjelaskan, Smartfren bekerjasama dengan Melon Indonesia dalam menghadirkan aplikasi SmartMusic. Sehingga, para penikmat musik bisa menikmati musik pilihannya tanpa batas.

"Aplikasi SmartMusic menghadirkan pilihan lebih dari enam juta lagu yang bisa dinikmati pengguna. Dari jumlah tersebut, 70 persen di antaranya merupakan lagu hasil karya musisi dalam negeri. Kami menghadirkan paket streaming musik sepuasnya, mulai dari Rp1.000 selama satu hari hingga paket streaming musik sepuasnya selama sebulan cukup dengan Rp15 ribu," kata Djoko dikutip dari rilis.

Lebih lanjut Djoko menjelaskan, aplikasi SmartMusic bisa diunduh di Google Playstore. Setelah diunduh, pengguna cukup masuk ke menu MyProfile dan langsung memilih paket berlangganan yang diinginkan. 

"Dengan demikian, para pengguna bisa menikmati streaming musik dengan harga terjangkau, tanpa lag dan gangguan. Jadi tunggu apalagi, ayo dukung industri kreatif musik dalam negeri dengan tidak melakukan pembajakan," tandasnya. (K-08)


Masuk Era Revolusi Industri 4.0, Ganjar: Harus Ada Perubahan Kurikulum Pendidikan Juga

Gubernur Ganjar Pranowo saat berada di Kabupaten Jepara melihat
penyambungan listrik gratis.
Semarang-Revolusi industri 4.0 yang serba mesin dan digital, harus menjadi perhatian bagi semua pihak. Terutama kalangan pendidikan, di dalam menyiapkan anak didiknya bersaing di era revolusi industri 4.0 melalui perubahan kurikulum pendidikan.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan pihaknya berupaya mendorong adanya perubahan kurikulum pendidikan, sebagai modal dasar untuk menghadapi revolusi industri 4.0. Maka, sektor pendidikan juga harus diperbarui melalui kurikulumnya mengikuti perkembangan zaman.

Menurutnya, perubahan kurikulum pendidikan itu juga dalam rangka meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM). Sehingga, pembenahan SDM dalam negeri bisa untuk menghadapi revolusi industri 4.0.

Ganjar menjelaskan, ada dua pilihan dunia pendidikan menghadapi era revolusi industri 4.0. Yakni, mengikuti langkah revolusi atau memilih jalan evolusi. 

"Menghadapi revolusi 4.0 juga harus dengan revolusi, jangan evolusi. Maka kita menghadapinya dengan biasa-biasa saja, akibat yang ditanggung kita akan tertinggal. Kalau kita menghadapi dengan revolusi dan basisnya SDM. Ubah kurikulum dengan cepat, berikan insentif dengan sistem pendidikan yang baik. Kurikulumnya harus adaktif," kata Ganjar, Jumat (21/2).

Lebih lanjut Ganjar, pemprov juga akan mendorong pemerintah pusat segera mengambil keputusan politis terkait kebijakan pendidikan yang sejalan dengan kesiapan SDM menghadapi era revolusi industri 4.0.

"Seperti di SMK otomotif ketika praktik, maka mobil yang digunakan mestinya mobil terbaru bukan mobil keluaran lama. Jadi, biar mereka bisa bersaing dalam dunia pekerjaan," jelasnya.

Selain itu, lanjut Ganjar, pemprov juga siap untuk mendampingi para pelaku usaha kecil atau lulusan SMK di dalam mengakses permodalan. Termasuk peningkatan kapasitas sampai cara pemasarannya.

Terpisah, Deputi Bidang Pembangunan Bappenas Rudi Supriyadi Prawiradinata menjelaskan, komponen yang dibutuhkan untuk menunjang pertumbuhan industri 4:0 adalah kebutuhan tersier. Terutama di sektor jasa.

"Ini yang harus kita waspadai, maka infrastruktur disiapkan dan SDM serta jaringan internet juga disediakan. Karena semua akses yang menghubungkan, harus bisa dijangkau dengan mudah," ucap Rudi. (K-08)

Dewan Dorong Pemprov Jateng Perkuat Kawasan Regional Jadi Pusat Perekonomian Strategis

Gubernur Ganjar Pranowo saat berkeliling di desa wisata
dengan menggunakan sepeda.
Semarang-Pemprov Jawa Tengah yang berencana membentuk seribu desa wisata baru hingga lima tahun ke depan, mendapat sambutan positif dari kalangan anggota dewan. Sehingga, DPRD Jateng berupaya mendorong pemprov untuk bisa mewujudkan kawasan perekonomian strategis lewat rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) 2019-2023.

Anggota Komisi D DPRD Jateng Abdul Aziz mengatakan RPJMD 2019-2023 itu, saat ini telah memasuki tahap pembahasan besaran anggaran yang harus dikeluarkan. Dengan penyusunan RPJMD itu, diharapkan ada harapan untuk mewujudkan penguatan kawasan regional menjadi pusat perekonomian strategis.

Menurutnya, penguatan kawasan regional menjadi pusat perekonomian strategis bisa diwujudkan dengan memunculkan destinasi-destinasi desa wisata baru yang mampu memikat para wisatawan.

Abdul menjelaskan, meski tidak semua desa di Jateng bisa dijadikan desa wisata, namun ekonomi desa dengan potensi yang ada bisa dikembangkan. Sebab, anggaran yang dikeluarkan cukup besar.

"Di RPJMD ini yang disusun dan disodorkan kepada kami, kapasitas fiskal APBD Provinsi Jawa Tengah per 2023 total Rp30,4 triliun dari posisi 2019 sebesar Rp24,9 triliun. Jadi, setiap tahun ada kenaikan sekitar Rp1 triliun. Saat pembangunan sektor pendapatan kemarin itu, akan kita perkuat secara signifikan," kata Abdul Aziz, Jumat (22/2).

lebih lanjut Abdul Aziz menjelaskan, apabila seribu desa wisata bisa terbentuk, diri optimistis mampu mendukung perekonomian perdesaan di Jateng. Sehingga, pihaknya siap untuk meloloskan komitmen pemprov dari segi regulasi maupun politik anggarannya.

"Pembentukan kawasan strategis di desa memerlukan komitmen semua pihak, dari provinsi sampai ke pemerintah desa. Sehingga, ada sinergi saling mendukung terciptanya perekonomian di desa," jelasnya.

Diketahui, ada 7.809 desa di Jateng dan sebagian di antaranya terdapat desa potensial dikembangkan sebagai pusat perekonomian baru. Satu di antaranya adalah Desa Wisata Ponggok di Kabupaten Klaten, yang mampu menghasilkan Rp15 miliar per tahunnya. (K-08)