Senin, 25 Februari 2019

Mensos Sebut Penyaluran Tahap I PKH di Jateng Capai Rp2 Triliun

Presiden Joko Widodo di sela penyerahan bantuan PKH dan BPNT bagi
warga miskin di Kavupaten Cilacap, Senin (25/2).
Semarang-Pemerintah pusat pada 2019 ini menyalurkan bantuan sosial untuk masyarakat miskin di Jawa Tengah, sebanyak Rp2 triliun. Bantuan yang diberikan meliputi bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Dari bantuan PKH secara nasional itu, 65 persennya mampu mengatasi kasus stunting berat.

Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan untuk di wilayah Jateng, dua program bantuan yang disalurkan tahun ini sebesar Rp2 triliun untuk PKH dan BPNT. Rinciannya, bantuan PKH sebesar Rp1,74 triliun dan BPNT mencapai Rp284 miliar.

Menurutnya, evaluasi dari Bank Dunia pada 2018 terbukti memberi kontribusi positif sebesar 10 persen pada peningkatan kualitas dan kuantitas masyarakat Indonesia.

Secara nasional, jelas Agus, penyaluran PKH pada 2018 sebesar 620 ribu penerima dan di tahun ini akan ditingkatkan menjadi 800 ribu.

"Realisasi penyaluran bantuan sosial PKH tahap I secara nasional per 21 Februari telah mencapai 99,72 persen. Berdasarkan evaluasi dari Bank Dunia per 2018, PKH berkontribusi positif sekitar 10 persen terhadap peningkatan kualitas dan kuantitas konsumsi per kapita. Termasuk, 65 persen dari pengurangan stunting berat dan 95 persen dari peningkatan partisipasi sekolah," kata Agus di sela penyaluran bantuan PKH dan BPNT di Kabupaten Cilacap, Senin (25/2).

Lebih lanjut Agus menjelaskan, dengan penyaluran PKH dan BPNT itu, diharapkan mampu meningkatkan harapan hidup bagi masyarakat miskin.

Presiden Joko Widodo yang hadir dalam acara penyaluran PKH dan BPNT di wilayah Jateng menyatakan, bantuan yang diberikan pemerintah diharapkan bisa membuat masyarakat sejahtera dan mandiri. Bantuan tersebut juga diharapkan, mampu mengatasi persoalan yang ada di tengah masyarakat.

Presiden Jokowi menjelaskan, PKH dan BPNT juga bisa untuk mengatasi permasalahan stunting akibat malnutrisi. Namun, bantuan yang diterima tidak boleh digunakan untuk membeli rokok, atau kebutuhan tidak penting lainnya.

"Agar anak-anak kita ini sehat-sehat, gizinya juga baik dan jadi anak-anak yang cerdas itu gunanya PKH. Dananya juga boleh untuk modal kerja, tapi engga boleh buat beli rokok," ujar Jokowi.

Presiden Jokowi menyatakan, pada April 2019 nanti juga akan dicairkan bantuan PKH dan BPNT tahap kedua.

OJK Jateng-DIY Upayakan Merger BPR Bermodal Kecil

Deputi Direktur  Manajemen Strategis, EapK dan Kemitraan Pemda Kan
reg 3 OJK Jateng-DIY Dedi Patria meminta BPR bermodal minim untuk
melakukan merger dengan BPR lainnya.
Semarang-Setiap bank perkreditan rakyat (BPR) wajib memenuhi aturan tentang kewajiban penyediaan modal minimum, yakni sebesar Rp3 miliar. Apabila tidak bisa memenuhi penyediaan modal minimum, maka Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong pelaku BPR bermodal minim kurang dari Rp3 miliar untuk merger atau bergabung.

Deputi Direktur Manajemen Strategis, EPK dan Kemitraan Pemerintah Daerah Kantor Regional 3 OJK Jateng-DIY Dedy Patria mengatakan sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 5/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum, jika masih ada BPR tidak bisa memenuhi syarat modal inti minimum diupayakan bergabung dengan BPR lain yang sama-sama bermodal kecil.

Menurutnya, untuk di wilayah Jateng-DIY ada sekira 60 BPR bermodal kecil dari 304 BPR tidak bisa memenuhi kewajibannya.

Apabila hingga akhir 2019 BPR bermodal kecil tetap belum bisa memenuhi kewajibannya, jelas Dedi, maka akan ada sanksi yang dijatuhkan. Yang paling berat adalah penurunan tingkat kesehatan, dan larangan membuka jaringam kantor.

"Ada upaya-upaya yang kita lakukan terhadap mereka. Untuk itu kita dorong mereka melakukan upaya nyata, misalnya action plan. Dari action plan bisa diketahui dari laba, investor yang eksisting dan mencari investor baru. Action plan itu kita pantau, kita tidak mau tiba-tiba sampai terakhir baru dilihat. Tapi, dari awal terus kita pantau," kata Dedi di Semarang.

Lebih lanjut Dedi menjelaskan, apabila seluruh BPR di kedua provinsi sudah bisa memenuhi syarat modal minimum Rp3 miliar terpenuhi, maka modal inti akan ditingkatkan lagi menjadi Rp6 miliar hingga akhir 2024 mendatang. Tujuannya, agar BPR di Jateng-DIY bisa menjalankan usahanya dan melayani masyarakat.

"Kami dari OJK akan melihat apa solusi untuk bank-bank yang tidak bisa memenuhi ketentuan ini. Jadi, harus ada solusi yang sifatnya memerkuat kondisi lembaga keuangan tersebut," pungkasnya. (K-08)

BEI Semarang Kelola 30 Galeri Investasi Untuk Tingkatkan Literasi Pasar Modal

Seorang investor sedang melihat perkembangan pasar modal.
Semarang-Literasi pasar modal di Jawa Tengah belum sebaik literasi keuangan lainnya, semisal gerakan menabung di bank. Pada 2018 saja, masyarakat di Jateng yang mengetahui tentang pasar modal baru di angka 4,4 persen dan sudah menggunakan produk pasar modal 1,14 persen.

Kepala Kantor BEI Perwakilan Semarang Fanny Rifqi mengatakan berkaitan dengan literasi pasar modal, pihaknya terus berupaya menggandeng sejumlah perguruan tinggi yang ada di wilayahnya. Yakni dengan mendirikan galeri investasi, agar mahasiswa dan masyarakat sekitar kampus melek akan pasar modal.

Menurutnya, masyarakat Jateng yang ada di wilayahnya harus terus teredukasi dan tersosialisasi tentang pasar modal. Sehingga, tidak hanya paham tentang produk perbankan umum saja tetapi juga soal pasar modal.

Fanny menjelaskan, pihaknya bekerjasama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) setempat untuk melakukan edukasi lewat sekolah pasar modal. Termasuk, membuka galeri investasi di perguruan tinggi yang saat ini berjumlah 30 buah.  

"total galeri investasi yang sudah kami kelola di Kota Semarang ada 20 galeri investasi. Kalau ditambah kota-kota di sekitar Semarang ada 10 galeri investasi. Jadi, total ada 30 galeri investasi yang sudah kami kelola," kata Fani, Senin (25/2).

Lebih lanjut Fanny menjelaskan, dengan membuka dan mengelola galeri investasi di lembaga pendidikan diharapkan bisa mendorong generasi muda melek akan pasar modal. Sebab, pada tahun ini pihaknya menargetkan muncul sebanyak sembilan ribu investor baru.

"Target ini naik jika dibanding tahun sebelumnya yang hanya tujuh ribu investor baru, tapi realisasinya mampu menggaet 11 ribu investor baru," jelas Fanny.

Sementara itu, lanjut Fanny, dari 24 perusahaan sekuritas yang ada di Kota Semarang terjadi transaksi sebesar Rp100 miliar per bulan setiap perusahaan sekuritas. Bahkan, juga ada satu perusahaan sekuritas yang mampu mencatatkan transaksi Rp300 miliar per bulannya. (K-08)

REI Jateng Siap Bangun Rumah Untuk Tentara

MR Prijanto
Ketua DPD REI Jateng
Semarang-Rumah menjadi kebutuhan primer bagi semua orang, tidak terkecuali anggota TNI yang ada di daerah. Setiap prajurit TNI harus mempunyai rumah, dengan dana perumahan lewat tabungan wajib perumahan (TWP). 

Ketua DPD Real Estat Indonesia (REI) Jawa Tengah MR Prijanto mengatakan pihaknya sudah bekerjasama dengan Kodam IV/Diponegoro melalui satuan wilayah masing-masing, untuk pembuatan rumah bagi prajurit TNI. Sebagai tahap awal di tahun ini, akan dibangun sekira sembilan ribu unit rumah.

Menurutnya, kerja sama pembuatan rumah bagi prajurit TNI menjadi tantangan tersendiri bagi para pengembang di tengah masih rendahnya daya beli rumah di Jateng. Sebab, dengan program pembuatan rumah untuk TNI bisa memacu gairah pengembang perumahan intensif menawarkan produk kepada calon konsumen. Terutama anggota TNI.

Saat ini, jelas Prijanto, satuan wilayah yang sudah sepakat untuk pembangunan rumah bagi anggota TNI di Kabupaten Magelang sebanyak 400 unit. Sedangkan daerah lainnya, di Solo Raya akan segera menyusul.

"Kalau enggak salah untuk Jawa Tengah punya alokasi yang cukup besar, terutama bagi anggota TNI di luar Polri. Untuk perumahan TNI ini punya skema bisa di atas Rp200 juta. Di Jawa Tengah sudah dibangun di Magelang. Dalam waktu dekat, akan keluar aturan bahwa semua tentara harus punya rumah," kata Prijanto, Senin (25/2).

Lebih lanjut Prijanto menjelaskan, rumah yang diperuntukkan anggota TNI itu adalah tipe 36 dengan harga di atas Rp185 juta. Bahkan, harganya juga akan menyesuaikan dengan tingkat kepangkatan anggota TNI maksimal perwira menengah berpangkat kolonel.

"Kalau jenderal kan engga boleh ikut ambil KPR. Ini untuk anggota TNI yang memang benar-benar belum punya rumah," jelas Prijanto.

Diketahui, REI mendapat penugasan dari pemerintah pusat bekerjasama dengan Mabes TNI untuk menyediakan rumah bagi prajurit. Pemerintah berupaya memercepat program penyediaan rumah bagi 275 ribu anggota TNI, dengan tujuan agar prajurit semakin berkonsentrasi dalam bekerja. (K-08)

Dinporapar Jateng Ajak Semua Elemen Ikut Tangani Persoalan Remaja Masa Kini

Kadinporapar Jateng Sinung Rachmadi akan berupaya memasifkan
kampanye revolusi mental untuk mencegah kenakalan remaja.
Semarang-Jagad media sosial belakangan ini diramaikan dengan fenomena kekerasan atau kenakalan yang dilakukan remaja sekarang, bahkan ada yang sampai berani menantang guru atau petugas kepolisian. Fenomena kenakalan remaja ini harus menjadi perhatian serius bagi semua pihak, melalui kampanye revolusi mental.

Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Dinporapar) Jawa Tengah Sinung Rachmadi mengatakan diperlukan adanya kampanye revolusi mental yang lebih masif, untuk mengatasi kenakalan remaja yang berujung pada degradasi moral. Bahkan, peran penting dari keluarga juga sangat dibutuhkan untuk menjaga pola emosional anak.

Menurutnya, perlu ada pendidikan karakter yang bisa mengolah emosional tidak hanya intelektual. Hanya saja, harus ada pelibatan dari semua pihak tidak hanya pemerintah saja.

Sinung menjelaskan, semua elemen di Jateng punya tanggung jawab yang sama untuk mengarahkan para remaja kepada kegiatan yang positif.

"Kami mengharapkan untuk ke depan, ini bisa menginisiasi sebagai sebuah tanggung jawab negara mengambil langkah awal. Kalau kami sikapnya hanya menunggu, maka yang lain juga sifatnya akan menunggu. Ayo, bersama-sama persoalan bangsa ini besar dan salah satunya adalah persoalan remaja," ujar Sinung, Sabtu (23/2).

Lebih lanjut Sinung menjelaskan, dinas yang dipimpinnya sebenarnya memiliki wadah untuk para remaja berkreasi melalui kegiatan positif.

Anggota Komisi E DPRD Jateng Abdul Hamid menambahkan, kampanye revolusi mental agaknya belum efektif dan menjadi solusi untuk mengatasi persoalan kenakalan remaja. Bahkan, belakangan semakin menjadi dengan munculnya sejumlah geng beranggota anak muda di Kota Semarang.

Menurutnya, pelibatan tokoh agama dengan sentuhan kekinian atau milenial bisa dilakukan melalui media sosial yang diakses remaja sekarang. Karena, sekarang juga banyak muncul fenomena hijrah anak muda yang ingin belajar agama. 

"Tapi sekarang bagaimana dakwah, pengajian dan kajian hadir dalam lingkungan mereka (milenial). Ya harus kreatif juga para pendakwah ini, harus bisa ngevlog dan bisa terkoneksi dengan media sosial serta bisa dinikmati anak muda," ujar Abdul.

Dengan memasuki dunia remaja masa kini lewat jejaring media sosial, jelas Abdul, maka para tokoh agama atau pendakwah akan bisa ikut melakukan perbaikan moral generasi penerus bangsa. (K-08)

Ganjar: Bawaslu Jateng Lampaui Kewenangannya Soal Pelanggaran Etika Kepala Daerah

Ganjar Pranowo
Gubernur Jateng
Semarang-Putusan yang diambil Bawaslu Jawa Tengah tentang deklarasi kepala daerah di provinsi ini mendukung pasangan presiden dan wakil presiden 01, dianggap Ganjar Pranowo merupakan putusan blunder. Sebab, putusan yang diambil itu bukan menjadi kewenangan dari Bawaslu Jateng dan seharusnya ranah dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) soal pelanggaran etika kepala daerah.

Ganjar Pranowo yang merupakan Gubernur Jateng itu mengatakan putusan pelanggaran etika dari kepala daerah, bukan kewenangan dari Bawaslu Jateng. Seharusnya, Bawaslu Jateng hanya perlu berkirim surat ke Kemendagri dan tidak membuat pernyataan di media.

Menurutnya, Bawaslu Jateng yang mengambil dasar Undang-Undang Pemda itu sudah salah langkah di dalam menyikapi pelaporan deklrasi kepala daerah yang dilakukan beberapa waktu lalu.

Ganjar menjelaskan, karena banyak pemberitaan yang kemudian muncul seolah menyudutkannya karena melanggar aturan, maka ia menyebut jika Bawaslu Jateng sudah offside.

"Tapi dia memberikan catatan, bahwa ini melanggar etika Undang-Undang Pemda. Lalu saya bertanya, kewenangan Bawaslu itu apa? Kalau kewenangan Bawaslu itu mengklarifikasi pelanggaran pemilu, maka dia harus berhenti di situ. Dalam hal dia menemukan yang lain, mestinya dia diam saja dan biar diserahkan kepada yang berwenang. Gak usah bicara melanggar," kata Ganjar di Puri Gedeh, Minggu (24/2) malam.

Lebih lanjut Ganjar menjelaskan, pada saat dirinya memenuhi panggilan dari Bawaslu Jateng sudah jelas bahwa putusan Bawaslu menyebut tidak ada pelanggaran pemilu di acara deklarasi kepala daerah itu. Sedangkan soal lain tidak pernah dibicarakan.

"Saya sampai menghubungi Bawaslu, bisa engga saya dapat salinan putusan plenonya. Karena ini menjadi diskursus di tingkat publik, dan merugikan saya. Bawaslu profesional sedikit dong," ujar Ganjar.

Sebelumnya, Bawaslu Jateng memutuskan jika deklarasi yang dilakukan kepala daerah di Jateng melanggar aturan UU Pemerintahan Daerah.

Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Jateng Sri Wahyu Ananingsih menyatakan mesti tidak ditemukan adanya pelanggaran pidana pemilu, namun kegiatan yang dilakukan para kepala daerah itu melanggar perundangan lainnya. Yakni UU tentang Pemda.

Oleh karenanya, dari bukti yang didapatkan Bawaslu terdapat indikasi pada pelanggaran etika sebagai kepala daerah.

"Kita arahkan ketika di video rekaman itu mengatakan, ada kepala daerahnya itu. Kemudian kita bidik bahwa itu gak sepatutnya diucapkan. Meski kita menghargai sikap politik kepala daerah, tapi tidak perlu diumumkan. Mereka itu kan juga terikat sumpah janji jabatan untuk seadil-adilnya," ujar Ana.

Pihak Bawaslu Jateng, jelas Ana, merekomendasikan pemberian sanksi melalui surat kepada Kemendagri.

"Mereka kan setelah itu, seperti ada di video yang diunggah Ganjar menyebut sedang bersama kepala daerah se-Jateng. Itu seharusnya tidak boleh," tegas Ana. (K-08)