Rabu, 27 Maret 2019

Asyik, Pakai Smartfren Bisa Dibawa ke 15 Negara di Kawasan Asia Pasifik

Semarang-Kabar baik bagi para pengguna Smartfren, yang terbiasa bepergian ke luar negeri. Terutama, ke kawasan Asia Pasifik.

Division Head of International Business Smartfren Djebeng Sakti Wibowo dalam rilis mengatakan kartu Smartfren sekarang, bisa dibawa dan dioperasikan di 15 negara di kawasan Asia Pasifik. Ke-15 negara itu di antaranya adalah Tiongkok, Korea Selatan, Jepang dan Thailand.

Menurutnya, bagi pengguna Smartfren sekarang sudah tidak perlu khawatir ketika ingin pergi liburan ke luar negeri.

Djebeng menjelaskan, Smartfren menghadirkan paket internasional roaming yang berlaku di 15 negara di kawasan Asia Pasifik. Paket tersebut akan memberikan kemudahan bagi pelanggan dalam memenuhi kebutuhan selalu terkoneksi dan berkomunikasi ketika berada di luar negeri.

"Paket internasional roaming kami hadirkan, agar para pelanggan tetap terkoneksi dan bisa berkomunikasi selama berada di luar negeri. Tahun lalu kami hadir di Singapura dan Malaysia, sekarang hadir di lebih banyak negara yang berada di kawasan Asia Pasifik," kata Djebeng.

Lebih lanjut Djebeng menjelaskan, paket internasional roaming Smartfren bisa diperoleh seharga Rp150 ribu dengan keuntungan kuota internet 4G sebesar 2GB berlaku selama tujuh hari. Paket ini bisa diperoleh pelanggan, baik ketika masih berada di Indonesia ataupun setelah di luar negeri.

"Mekanismenya pelanggan beli paket ketika masih di Indonesia ke Galeri Smartfren atau lewat aplikasi MySmartfren. Kalau pembeliannya sudah di luar negeri, bisa lewat website my.smartfren.com," jelasnya.

Djebeng mengingatkan kepada pelanggan, untuk menghindari terkena tarif harian (Paket Internet Smart Day Pass  IDR 70 ribu), pastikan pembelian paket menggunakan koneksi free WiFi di negara setempat. Selain itu, SIM card mendukung pengaktifan Internasional Roaming serta perangkat bisa digunakan di luar negeri. (K-08)

Pemprov Terima Laporan Ada ASN Menganut Paham Radikalisme

Gubernur Ganjar Pranowo (kiri) saat berbincang dengan sejumlah ASN
yang menerima surat keputusan purna tugas di Gradhika Bhakti Praja,
kemarin.
Semarang-Paham radikalisme masih mengakar di sejumlah wilayah di Jawa Tengah, tidak hanya masyarakat biasa tapi juga merembet ke aparatur sipil negara (ASN). Bibit-bibit radikalisme itu, sampai saat ini subur di Jateng.

Gubernur Ganjar Pranowo mengatakan dirinya masih mendapat laporan intelejen dan dari masyarakat, bahwa masih ada paham radikalisme di Jateng. Bahkan, sejumlah ASN juga diduga dan dilaporkan menganut paham itu.

Menurutnya, laporan-laporan dari masyarakat itu disampaikan lewat kanal LaporGub maupun media sosial yang dimilikinya.

Ganjar menjelaskan, dari sejumlah laporan itu ditemukan adanya ASN yang menempelkan bendera-bendera terlarang. Ada juga yang kemudian mengajarkan paham-paham itu, dan tidak sesuai dengan Pancasila. Bahkan, ada yang menuliskan ajaran-ajaran radikalisme di status media sosial. 

"Jadi, mereka masih menemukan obrolan-obrolan, bahwa beberapa orang itu menempelkan bendera-bendera yang dilarang. Terus kemudian, mereka juga menyampaikan kepada murid-murid ajaran tentang haluan yang tidak sesuai dengan Pancasila. Tanpa mereka sadar, barangkali menuliskan di medsosnya di WA Grup. Dari beberapa ini, kemudian tidak sadar kalau sebagian yang lain akhirnya tahu dan dilaporkan. Kita coba tegaskan kepada mereka, agar yang ada di Jawa Tengah loyal pada Pancasila," kata Ganjar, Rabu (27/3).

Ganjar lebih lanjut menjelaskan, beberapa ASN yang memang diduga masih menganut paham radikalisme telah dilakukan pemanggilan. Namun ketika diklarifikasi, yang bersangkutan mengelak menganut paham radikalisme.

"Saya tegaskan kepada ASN di Jateng harus loyal dan setia pada Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika dan UUD 1945. Kalau memang tidak setuju ya harus terbuka saja, datang ke kami sampaikan yang tidak setuju tapi jangan umpet-umpetan dan menyebarkan pada orang lain," tegasnya.

Terhadap ASN di Jateng yang diduga menganut paham radikalisme, lanjut Ganjar, akan mendapat pengawasan secara intensif. Namun, untuk ASN yang mengakui kesalahannya akan dilakukan pembinaan agar kembali setia kepada Pancasila. (K-08)

Ganjar: 2030 AKI di Jateng Bisa Sesuai SDGs

Gubernur Ganjar Pranowo memberikan sertifikat ODF kepada daerah
yang sudah 100 persen bebas buang air besar sembarangan.
Semarang-Ada banyak faktor yang menyebabkan turunnya angka kematian ibu (AKI), dan angka kematian bayi (AKB) di Jawa Tengah. Satu di antaranya adalah meningkatnya kesadaran masyarakat, dalam memerhatikan kesehatan ibu hamil.

Gubernur Ganjar Pranowo mengatakan AKI dan juga AKB di Jateng, terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Hal itu juga tidak lepas adanya program dari pemprov, lewat program Jateng Gayeng Nginceng Bareng Wong Meteng.

Pada masa kepemimpinannya, jelas Ganjar, memang fokus terhadap penurunan AKI maupun AKB. Terlebih lagi, target Sustainable Development Goals (SDGs) 2030 yang dicanangkan berada di bawah 70 per 100 ribu kelahiran hidup.

Menurutnya, terjadi penurunan yang cukup tajam terhadap AKI di Jateng sejak 2013 lalu. Pada 2013, tercatat AKI di Jateng mencapai 613 kasus dan saat ini 421 kasus AKI pada 2018. Sedangkan AKB juga mengalami penurunan, pada 2016 sebanyak 5.485 kasus dan saat ini 4.481 kasus di 2018.

"Kita itu targetnya turun, tapi SDGs lebih tinggi lagi. Angkanya 70 di tahun 2030, dan sekarang kita 79. Jadi, Insya Allah kita akan tekan lagi. Maka, Jateng Gayeng Nginceng Wong Meteng itu nampaknya mendapat perhatian tidak hanya nasional, tapi dunia. PBB juga sudah memberi pengakuan," kata Ganjar, Rabu (27/3).

Kepala Dinas Kesehatan Jateng Yulianto Prabowo menambahkan, dengan meningkatnya target pembangunan kesehatan di provinsi ini juga memberi dampak bagi kesehatan masyarakat. Hal itu terlihat, dari angka harapan hidup warga Jateng juga mengalami perubahan.

"Pada 2013, angka harapan hidup masyarakat Jateng 72,6 tahun dan dua tahun setelahnya menjadi 74,08 tahun. Ini akan terus kami tingkatkan," ujar Yulianto. (K-08)

Yulianto: Temuan Penderita TB di Jateng Masih Rendah

Semarang-Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan, Indonesia berada di peringkat ketiga negara yang memiliki beban penderita Tuberkulosis (TB) terbanyak setelah India dan Tiongkok. 

Kepala Dinas Kesehatan Jawa Tengah Yulianto Prabowo mengatakan penanggulangan penyakit TB merupakan salah satu program prioritas di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit, namun pada 2018 kemarin masih rendah angka temuan baru untuk pasien atau penderita TB di Jateng.

Menurutnya, salah satu permasalahan dalam program penanggulangan TB adalah Missing Cases atau adanya kesenjangan antara jumlah pasien TB yang ditemukan dan diobati dengan jumlah pasien yang dilaporkan.

Yulianto menjelaskan, data penemuan penderita TB di Jateng pada 2018 itu masih separuhnya. Sehingga, masih ada missing cases terhadap temuan penderita TB baru di Jateng.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan TB, lanjut Yulianto, diberlakukan setiap fasilitas kesehatan wajib memberikan pelayanan TB. Fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan TB, wajib mencatat dan melaporkan kasus TB yang ditemukan atau diobati.

"Kita angka temuan TB-nya baru 50 persen dari estimasi. Untuk Jawa Tengah estimasinya adalah 288 kasus per 100 ribu penduduk. Kita baru bisa menemukan separuhnya. Angka sucsess rate-nya juga rata-rata masih di bawah 90 persen," kata Yulianto, Rabu (27/3).

Lebih lanjut Yulianto menjelaskan, untuk bisa mencapai angka 90 persen dari estimasi yang ditetapkan, pihaknya berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan kabupaten/kota di provinsi ini. Sehingga, sisa pekerjaan yang ada bisa diselesaikan.

"Saya juga terus minta teman-teman di daerah terus masif dan kontinyu, untuk mengeliminasi TB. Harapan kita semua, target bisa tercapai," tandasnya. (K-08)