Rabu, 03 April 2019

AHY: Bagi-bagi Kursi Menteri Sekarang Bisa Lukai Rakyat

Agus Harimurti Yudhoyono memberi keterangan kepada media terkait
bagi-bagi kursi menteri.
Semarang-Komandan Satuan Tugas Bersama Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menanggapi penyataan bagi-bagi jatah menteri dari koalisi pantai pengusung Prabowo-Sandiaga. Bagi-bagi jatah menteri untuk saat ini belum penting dibicarakan, dan dikhawatirkan bisa melukai hati rakyat.

Menurutnya, Partai Demokrat ingin fokus memenangi Pemilu 2019. Terutama, memerbesar perolehan suara di tingkat nasional maupun kabupaten/kota.

AHY menjelaskan, untuk bagi-bagi jatah menteri di antara partai pendukung Prabowo-Sandiaga belum perlu dibicarakan sekarang. Baik mengenai jumlah porsinya, maupun di pos apa saja ungensinya belum terlihat saat ini. Namun, bila pemilu sudah selesai dan telah diketahui pemenangnya, maka bisa untuk dibicarakan.

Menurutnya, Partai Demokrat siap mendukung pemerintahan baru yang lebih adaptif dan efektif dalam menjalankan birokrasi pemerintahan terbuka, transparan, akuntabel dan melayani rakyat.

"Sampai dengan hari ini Partai Demokrat belum merasa menjadikan itu sebagai urgensi, karena yang harus diperjuangkan terlebih dulu adalah segala permasalahan rakyat pada hari ini dan lima tahun mendatang. Itulah ikhtiar politik sampai 17 April nanti. Kami ingin lebih memahami apa yang diharapkan rakyat, dan sekaligus Partai Demokrat ingin menghadirkan solusi melalui 14 Prioritas Demokrat untuk rakyat," kata AHY ketika kunjungan ke Kota Semarang, belum lama ini.

Lebih lanjut AHY menjelaskan, sebenarnya rakyat berharap para politisi dan elite tidak berpikir terlebih dulu tentang bagi-bagi jabatan maupun bagi-bagi kekuasaan. Tetapi, rakyat mengharap apa yang bisa diperbaiki untuk kondisi kehidupan sampai lima tahun mendatang.

"Sekali lagi, Partai Demokrat ingin benar-benar fokus memerjuangkan kondisi rakyat hari ini. Sehingga, masyarakat kita terpuaskan," jelasnya.

Sebelumnya, Direktur Media dan Komunikasi BPN Prabowo-Sandi, Hashim Djojohadikusumo menyatakan jika dua partai pengusung telah berdiskusi tentang jatah menteri. PAN akan mendapatkan jatah tujuh kursi menteri, dan PKS mendapat enam kursi. Sedangkan Demokrat masih dipertimbangkan. (K-08)

DPRD Jateng Ajak Masyarakat Hindari Perpecahan di Pemilu 2019

Ketua DPRD Jateng Rukma Setyabudi (kiri) mengajak masyarakat untuk
tidak mudah terpancing dengan isu hoax selama Pemilu 2019.
Semarang-Menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 yang kurang beberapa hari lagi, masyarakat harus bisa cerdas dan bijak di dalam menyikapi segala persoalan tentang perbedaan pilihan. Karena, yang namanya pesta demokrasi harus disambut dengan suka cita dan gembira.

Ketua DPRD Jawa Tengah Rukma Setyabudi mengatakan tahapan kampanye yang sudah dimulai sejak September 2018 kemarin, telah menguras banyak tenaga dan pikiran seluruh rakyat Indonesia. Sehingga, panjangnya masa Pemilu 2019 ini membuat para peserta pemilu berupaya meraih hati rakyat dengan berbagai cara.

Menurutnya, sebagai bangsa yang menjunjung tinggi gotong royong dan sikap saling toleransi jangan sampai terpecah belah karena persoalan perbedaan pilihan di Pemilu 2019.

Rukma menjelaskan, meski ada perbedaan pilihan jangan membuat persaudaran menjadi putus. Terutama, soal perbedaan pilihan presiden yang paling menonjol bila dibanding perbedaan pilihan partai politik maupun calon anggota legislatif. 

"Beda pilihan di pesta demokrasi hal yang biasa. Jangan memaksakan kehendak kepada orang lain, dan tidak mengancam serta tidak money politic. Jangan juga pakai hoax, dan membenturkan isu SARA demi kepentingan sesaat. Ini yang rugi adalah bangsa dan negara kita. Kita harus sadar itu, dan kita sambut pesta demokrasi dengan hati senang dan gembira," kata Rukma di sela menjadi pembicara dalam diskusi "Kampanye Damai dan Pendidikan Politik" di Hotel Gets Semarang, Selasa (2/4).

Lebih lanjut Rukma menjelaskan, apabila sampai terjadi perpecahan karena hanya perbedaan pilihan maka bangsa Indonesia mengalami kemunduran dan kerugian. Sehingga, baik peserta pemilu maupun masyarakat harus bersama mewujudkan pemilu yang berintegritas dan berkualitas.

"Masyarakat tidak hanya semata jadi ajang mobilitas politik, tapi juga harus jadi ajang pendidikan politik. Sehingga, walau berbeda politik atau pilihan tidak sampai mengganggu persaudaraan," tandasnya. (K-08)

Pemprov Siap Bantu Pendistribusian Logistik Jika KPU Hadapi Kesulitan

Gubernur Ganjar Pranowo (kiri) bersama Ketua DPRD Rukma Setyabudi
(kanan) memimpin rapat Fokopimda membahas kesiapan Pemilu 2019
di Puri Gedeh, Selasa (2/4) sore. 
Semarang-Pemprov Jawa Tengah siap membantu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam proses pendistribusian surat suara untuk Pemilu 2019, jika terdapat hambatan atau kesulitan. Sebab, jika pelaksanaan pemilu di Jateng akan ikut membantu membangun bangsa dan negara.

Gubernur Ganjar Pranowo mengatakan persoalan kekurangan dan pengiriman logistik, secepatnya mendapat penanganan dan tidak ada masalah di Jateng. Hal itu ditegaskan ketika memimpin rapat bersama jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Puri Gedeh, Selasa (2/4) sore.

Menurutnya, rapat forkopimda itu untuk memastikan pelaksanaan Pemilu 2019 di Jateng sudah siap dan tidak ada kendala. Termasuk, memetakan kerawanan di masa kampanye hingga hari tenang sampai pencoblosan dan penghitungan suara.

Ganjar menjelaskan, pelaksanaan pemilu tinggal beberapa hari lagi dan harus dipastikan semuanya lancar. Baik dari KPU, Bawaslu dan TNI/Polri bersama pemerintah daerah siap mengawal pesta demokrasi rakyat sukses tanpa persoalan. 

"Tentu yang menjadi perhatian kita adalah logistik. Kita pastikan distribusi logistik semua aman. KPU sudah menyampaikan kepada saya, dan memang logistik siap untuk didistribusikan. Ya Alhamdulillah KPU dan Bawaslu di Jawa Tengah ini, prinsipnya mereka sudah siap. Dukungan keamanan dari Polri juga sudah siap pasukannya," kata Ganjar.

Ganjar lebih lanjut menjelaskan, beberapa daerah yang belum lengkap logistiknya akan terus dikawal agar aman. Jaminan dua hari yang diberikan KPU semua logistik sudah terpenuhi, harus benar-benar terkirim dengan aman.

"Pihak KPU sudah memastikan, dalam dua hari semua selesai. Jadi, kita harap semuanya bisa terpenuhi sebelum hari H-nya," jelasnya.

Ketua KPU Jateng Yulianto Sudrajat menambahkan, kendala selain surat suara yang sudah terselesaikan adalah perekrutan petugas KPPS di seluruh kabupaten/kota. Totalnya sebanyak 115.391 orang, dan sudah mendapat pelatihan sebelum melaksanakan tugas di hari pencoblosan berlangsung. (K-08)

Bawaslu Jateng Catat Masih Ada Kekurangan 3,3 Juta Surat Suara

Semarang-Meskipun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Tengah memastikan logistik untuk Pemilu 2019 sudah didistribusikan ke daerah, namun ada kekurangan surat suara sebanyak 3,3 juta lembar. Bawaslu Jateng mencatatnya, kekurangan itu terjadi di beberapa wilayah di provinsi ini. Sehingga, KPU Jateng diminta bisa segera memenuhi kebutuhan surat suara yang kurang itu.

Komisioner Divisi Humas dan Hubungan Antarlembaga Bawaslu Jateng Rofiuddin mengatakan total ada 3.342.987 lembar surat suara, yang masih kurang di sejumlah kabupaten/kota di provinsi ini. Padahal, pelaksanaan hari pencoblosan tinggal beberapa hari lagi.

Menurutnya, belum lengkapnya logistisk surat suara di Jateng itu karena disebabkan beberapa hal.

Rofi menjelaskan, beberapa kabupaten/kota di Jateng yang surat suaranya belum lengkap terdapat di Kabupaten Sukoharjo sebanyak 878.111 surat suara, Wonogiri ada 453.449 surat suara dan Sragen juga ada 322.941 surat suara. Sementara, Kabupaten Grobogan juga ada kekurangan surat suara sebanyak 241.565 lembar, Boyolali ada 217.408 lembar dan Kabupaten Magelang sebanyak 173.772 lembar.

Sedangkan kabupaten lainnya, lanjut Rofi, kekurangan surat suara hanya dikisaran puluhan ribu dengan kebutuhan logistik surat suara di Jateng untuk Pemilu 2019 mencapai 142 juta surat suara.

"Beberapa hari menjelang pemungutan suara yang tinggal beberapa hari ini, situasi pemenuhan surat suara di Jawa Tengah masih ada kekurangan sekitar 3,3 juta. Kekurangan itu tersebar di seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah. Kekurangan surat suara itu berbagai sebab, satu karena memang hitungan percetakan surat suara tidak sesuai. Ada juga surat suara yang tidak lolos sortir, dan karena memang sampai hari ini dari percetakan belum mengirimkan surat suara," kata Rofi, Rabu (3/4).

Rofi lebih lanjut menjelaskan, kekurangan surat suara di beberapa kabupaten/kota itu beragam jenisnya. Yang paling banyak adalah surat suara untuk pemilihan anggota legislatif kabupaten/kota, sehingga KPU harus memastikan kebutuhan logistik itu terpenuhi.

"Sesuai ketentuan, distribusi logistik pemilu harus memenuhi prinsip tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas dan efisien," jelasnya.

Oleh karena itu, jelas Rofi, mendekati hari H pencoblosan surat suara harus sudah terkirim ke tingkat kelurahan/desa hingga tempat pemungutan suara (TPS) setempat. (K-08)

KPU Jateng Pastikan Logistik Pemilu 2019 Sudah Terdistribusi Sampai ke TPS H-1

Semarang-Seluruh logistik Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 yang ada di masing-masing KPU kabupaten/kota, siap untuk segera didistribusikan hingga ke tempat pemungutan suara (TPS) maksimal H-1 sebelum hari pencoblosan. Termasuk di wilayah paling jauh dan terluar di wilayah Jawa Tengah, yaitu Karimunjawa Jepara dan Kampung Laut Cilacap.

Komisioner KPU Jateng Diana Ariyanti mengatakan logistik untuk Pemilu 2019 sudah bisa dipastikan terpenuhi, dan tinggal proses pendistribusian hingga ke tingkat kelurahan/desa di seluruh wilayah di provinsi ini. Hingga sampai ke TPS, maksimal H-1 sebelum hari pencoblosan.

Menurutnya, dari seluruh logistik yang ada memang masih ada kekurangan surat suara dari proses sortir. Karena, ditemukan banyak surat suara rusak dan tidak layak pakai.

Diana menjelaskan, beberapa wilayah wilayah yang logistiknya belum 100 persen selesai sudah diupayakan pengiriman dari Jakarta. Bahkan, pihaknya juga telah mengirim tim ke Jakarta untuk pengawalannya hingga ke kabupaten/kota di Jateng yang belum 100 persen logistiknya.

"Dari 35 kabupaten/kota, kebutuhan logistik persiapan pada 17 April, surat suara sebagian besar sudah masuk kotak dan siap pendistribusian. Memang masih ada yang proses pengiriman tambahan kekurangan dari proses sortir surat suara rusak, dan ini tinggal nunggu. Kira-kira tidak ada lima persen. Setelah semua logistik siap dikirim ke PPS, dan sampai ke TPS maksimal H-1," kata Diana, Rabu (3/4).

Lebih lanjut Diana menjelaskan, ada enam daerah di Jateng masih belum 100 persen kebutuhan logistiknya. Yakni surat suara untuk anggota legislatif di daerah masing-masing, yaitu Kabupaten Pati, Klaten, Sukoharjo, Grobogan, Sragen dan Wonogiri.

"Prinsip, kami sudah siap untuk pemilu. Hanya memang tinggal kendala sedikit itu, dan dua hari kami pastikan kebutuhan logistik sudah terpenuhi," jelasnya.

Sebelumnya, Bawaslu Jateng mencatat jika provinsi ini masih ada kekurangan surat suara sebanyak 3,3 juta lembar. Kekurangan surat suara tersebut, terjadi hampir di seluruh kabupaten/kota di Jateng. (K-08)