Jumat, 05 April 2019

Pewarta Semarang Demo Ajak Masyarakat Ikut Perangi Hoax di Pemilu 2019

Pewarta Semarang yang tergabung dalam Sindikat Anti Hoax Jateng
melakukan aksi simpatik di Jalan Pahlawan, Jumat (5/4).
Semarang-Pemilu 2019 ramai dipenuhi dengan informasi-informasi hoax atau ujaran kebencian, dan membuat masyarakat bingung membedakan berita yang sebenarnya. Oleh karena itu, pewarta Semarang yang tergabung dalam Sindikat Anti Hoax Jawa Tengah menggelar aksi simpatik di Jalan Pahlawan mengajak masyarakat ikut memerangi konten hoax, Jumat (5/4).

Koordinator Sindikat Anti Hoax Jateng Agus Hermanto mengatakan selama masa pemilu ini, banyak informasi hoax tersebar di media sosial (medsos) dan paling banyak melalui Facebook. Konten-konten hoax yang disebar lewat medsos itu akan semakin gencar menyerang masyarakat, hingga memasuki hari tenang nanti pada 14-16 April 2019.

Menurutnya, masyarakat diminta tidak mudah terhasut dengan informasi-informasi hoax sepanjang berlangsungnya pemilu tahun ini.

Agus menjelaskan, para pewarta Semarang berupaya sesuai dengan perannya untuk membentengi masyarakat dari paparan hoax. Sehingga, masyarakat lebih memercayai pemberitaan yang dibuat sesuai dengan kaidah jurnalistik.

"Para jurnalis ini juga memiliki tanggung jawab yang besar, untuk berperan dalam kegiatan itu. Sehingga, pesta demokrasi nanti benar-benar bisa berjalan sesuai dengan amanat konstitusi. Pemilu juga bisa berlangsung dengan lancar, aman dan kondusif. Sehingga, mampu menghasilkan wakil-wakil rakyat dan pemimpin bangsa yang yang dipercaya dan membawa kebaikan untuk Indonesia lima tahun ke depan," kata Agus.

Lebih lanjut Agus menjelaskan, pada hari tenang nanti masyarakat juga bisa menjaga jari-jarinya untuk tidak ikut menyebarkan konten hoax lewat medsos yang dimilikinya.

"Paling penting itu saring sebelum disharing. Jadi, biar tidak ikut menyebarkan hoax untuk mengklarifikasi berita itu dulu," jelasnya.

Ketua Forum Wartawan Pemprov dan DPRD Jateng Damar Sinuko menambahkan, Jateng merupakan wilayah yang strategis untuk penyebaran hoax. Sebab, menjadi sasaran dari kemenangan para pasangan calon (paslon) di pemilihan presiden.

"Kita prihatin, karena hoax ini begitu masif beredar di media sosial. Bahkan, kabar hoax terbaru ada server KPU yang disetting untuk memenangkan salah satu pasangan calon. Ini hoax yang luar biasa," ucap Damar.

Oleh karena itu, lanjut Damar, sebagai pewarta juga berkewajiban untuk memerangi hoax dengan menyajikan berita sesuai fakta sebenarnya. (K-08)

BNN Jateng Amankan Uang Rp8 Miliar Hasil Tindak Pidana Narkotika

Kepala BNNP Jateng Brigjen Pol Muhamad Nur (dua dari kanan) saat
gelar kasus pencucian tindak pidana narkotika jaringan Sancai, Jumat
(5/4).
Semarang-Uang sebanyak Rp8 miliar diamankan BNN Jawa Tengah, dan merupakan uang hasil pencucian tindak pidana narkotika. Uang itu didapatkan dari dua orang pelaku pengedaran narkoba, yang dikendalikan seorang napi di Lapas Nusakambangan.

Kepala BNN Jateng Brigjen Pol Muhamad Nur mengatakan kasus itu terungkap, ketika petugas mengamankan seorang pengedar sabu bernama Deden Kosasih pada November 2017 dan berkembang dengan penangkapan Fachrul Razi di Kalimantan Tengah. Kedua pelaku pengedar sabu ini merupakan satu sindikat, yang dikendalikan Sancai dari Lapas Nusakambangan.

Menurutnya, jaringan Sancai ini satu demi satu sel pengedarnya berhasil ditangkap petugas BNN Jateng.

Nur menjelaskan, dari tangan Fachrul Razi diamankan uang tunai sebanyal Rp1,8 miliar lebih dan juga tiga unit mobil serta dua sepeda motor serta sertifikat tanah. Sehingga, total aset dari pencucian tindak pidana narkotika itu sebesar Rp8 miliar.

"Jadi, sekali lagi ini hasil koordinasi dengan BNNP Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Misalnya aset tanah dan rumah di Kalimantan Tengah akan kita datangi dan disita. Total semuanya ada Rp8 miliar, baik uang tunai maupun yang berupa barang," kata Nur usai gelar perkara di kantornya, Jumat (5/4).

Lebih lanjut Nur menjelaskan, pihaknya masih mengembangkan kasus itu karena masih ada pelaku lain belum tertangkap. Yakni, bos dari pemilik sabu dan juga teman kerja Sancai.

"Yang berinisial MM ini kan lari ke Thailand, dan kita akan coba menangkapnya. MM ini teman sekolah Sancai dulu," jelasnya.

Sementara, untuk tersangka atas nama Fachrul Razi saat ini ditahan di BNN Jateng dan dijerat dengan UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU. (K-08)

Pascaputusan MK, Gubernur Ingatkan KPU Untuk Sosialisasikan Aturan Baru

Gubernur Ganjar Pranowo meminta KPU Jateng melakukan sosialisasi
tentang penggunaan suket pengganti KTP elektronik sebagai sarana
untuk mencoblos di Pemilu 2019.
Semarang-Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait penggunaan surat keterangan (suket) pengganti KTP elektronik untuk mencoblos di Pemilu 2019, sudah berlaku final dan harus disosialisasikan kepada masyarakat. Baik KPU RI maupun KPU yang ada di kabupaten/kota, harus menyesuaikan aturan baru itu.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan putusan yang dikeluarkan MK itu, sangat adil dan progresif di dalam menjembatani masyarakat yang akan menggunakan hak pilihnya namun tidak memiliki KTP elektronik. Dengan adanya putusan dari MK itu, maka masyarakat yang sudah melakukan perekaman dan memiliki suket pengganti KTP elektronik bisa menggunakan hak pilihnya.

Menurutnya, penggunaan suket sebagai pengganti KTP elektronik bisa menjadi solusi bagi masyarakat yang akan menyalurkan hak suaranya di tempat pemungutan suara (TPS). 
"Saya meminta kepada teman-teman KPU dan Bawaslu, untuk memberi informasi-informasi pascaputusan MA. Nah, syarat-syarat ini kalau bisa sekarang disosialisasikan. Maka, publik menjadi tahulah untuk syarat-syarat yang belum terpenuhi, apakah saya masih tetap bisa menggunakan hak pilih saya," kata Ganjar, Jumat (5/4).

Lebih lanjut Ganjar menjelaskan, KPU tingkat provinsi maupun kabupaten/kota harus bisa menjelaskan kepada masyarakat yang ingin menyalurkan hak suara di TPS menggunakan suket pengganti KTP elektronik.

Komisioner KPU Jateng Diana Ariyanti menambahkan, pihaknya akan menyesuaikan putusan dari MK terkait penggunaan suket pengganti KTP elektronik untuk mencoblos di Pemilu 2019. Hal itu menyusul adanya putusan judicial review UU Pemilu di MK, yang membolehkan suket pengganti KTP elektronik dipakai untuk mencoblos. 

"KTP elektronik atau suket yang dikeluarkan Disdukcapil, bukan kepala desa atau camat. Penggunaannya hanya di daerah setempat, sesuai dengan alamat pemilik KTP berasal. Jadi, kami sampai hari ini masih mengacu pada putusan MK itu," ujar Diana.

Menurutnya, putusan MK sudah final dan setara dengan undang-undang. Sehingga, sudah tidak keraguan lagi.

"Sebelumnya warga yang punya hak pilih tapi tidak terdaftar di DPT harus menunjukkan KTP elektronik, jika mau menggunakan hak pilihnya," pungkasnya. (K-08)

REI: Banyak Pengembang Belum Berani Bangun Rumah Untuk MBR

Pengunjung Mal Ciputra melihat maket perumahan yang ditawarkan di
Property Expo Semarang ketiga.
Semarang-Keputusan pemerintah yang akan menaikkan harga rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), terus ditunggu para pengembang rumah murah itu. Karena, seharusnya para pengembang sudah bisa membangun rumah dan menjualnya dengan harga terbaru.

Ketua DPD Real Estat Indonesia (REI) Jawa Tengah MR Prijanto mengatakan banyak pengembang rumah subsidi di provinsi ini yang kemudian memilih menunda membangun rumah murah, dengan alasan harga jualnya belum masuk. Karena, jika menjual dengan harga lama maka margin yang didapat sangat sedikit.

Menurutnya, dengan harga masih sama para pengembang akan mengurangi margin karena harga tanah sudah naik tapi harga rumah belum naik.

Prijanto menjelaskan, bagi developer yang masih mempunyai stok rumah 2018, sekarang kesempatan untuk dihabiskannya dengan harga lama. Harapannya, pada April 2019 ini ada penyesuaian harga yang dikeluarkan pemerintah.

"Dari pemerintah itu kenaikan harga yang harusnya sudah bisa diberikan pada Januari-Maret ini, tapi belum keluar. Kalau Jawa Tengah ini harga untuk rumah MBR itu Rp130 juta per unit. Lima tahun yang lalu naiknya lima persen, dan tahun ini lebih dari lima persen. Perkiraan kami, harga rumah untuk MBR tahun ini bisa sampai Rp140 juta per unit," kata Prijanto, Jumat (5/4).

Lebih lanjut Prijanto menjelaskan, apabila pemerintah sudah memutuskan kenaikan harga untuk rumah subsidi dan telah diberlakukan, akan memberikan gairah bagi pengembang rumah murah kembali membangun rumah bagi MBR.

Sementara, untuk lokasi di Jateng yang masih bisa dikembangkan untuk pembangunan rumah subsidi ada di beberapa kabupaten/kota. Misalnya di wilayah Banyumas Raya, Solo Raya dan di Kabupaten Kendal. 

"Kalau wilayah Semarang, sudah pasti tidak ada lagi lahan yang bisa dipakai untuk pembangunan rumah bersubsidi. Tapi kalau Kedungsapur, yang cocok ya wilayah Demak atau kendal," pungkasnya. (K-08)

Dinkes Jateng Tes Kebugaran Bagi PNS di Lingkungan Pemprov

Sejumlah PNS di lingkungan Pemprov Jateng mengikuti tes kebugaran
yang diadakan Dinkes Jateng di GOR Tri Lomba Juang, Jumat (5/4).
Semarang-Dengan menggunakan metode rockport, Dinas Kesehatan Jawa Tengah melakukan tes kebugaran kepada pegawai negeri sipil (PNS) di dua organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan pemprov di GOR Tri Lomba Juang, Jumat (5/4). Dua OPD yang dilakukan tes kebugaran adalah Bappeda dan Inspektorat Wilayah Jateng. Tes dilakukan, untuk mengukur tingkat kebugaran jasmani berdasarkan umur peserta tes.

Kepala Bappeda Jateng Prasetyo Aribowo mengatakan dalam tes kebugaran yang dilakukan Dinas Kesehatan, ia mendapatkan nilai cukup. 

Prasetyo yang sekarang berusia 58 tahun ini berusaha menjaga kebugaran jasmaninya, di tengah kesibukan pekerjaan. Sebab, dengan tuntutan pekerjaan yang makin berat harus ditunjang dengan kebugaran jasmani.

"Tujuannya yang pertama ngetes kebugaran saya, dan kedua ikut memotivasi staf untuk hidup sehat, bugar serta tetap menjaga kesehatan. Upaya promotif itu penting, karena makin bugar maka penyakit menghindar. Sehingga, tindakan kuratif makin turun dan masyarakat makin sehat," kata Prasetyo.

Lebih lanjut Prasetyo menjelaskan, meski usia sudah tidak lagi muda, namun dirinya tetap berupaya menjaga kebugaran dengan rajin berolahraga.

"Paling tidak seminggu tiga kali, durasi sekitar 30 menit," ujarnya.

Staf Dinas Kesehatan Jateng Bidang Kesehatan Masyarakat Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olahraga, Indiyah menambahkan, setiap peserta tes kebugaran akan dinilai berdasarkan usia. Sehingga, dengan melakukan pengukuran kebugaran jasmani akan bisa mengetahui tingkat kebugaran masing-masing individu.

"Sehingga, kita bisa mengetahui tingkat kebugaran masing-masing, dan nanti akan diberikan rekomendasi untuk jenis latihan apa atau olahraga apa yang harus dilakukan setiap minggunya. Jadi, olahraga itu intinya adalah berbeda di setiap individu sesuai dengan status kebugaran kita masing-masing," jelas Indiyah.

Indiyah menjelaskan, apabila status kebugarannya relatif lebih baik, maka akan banyak olahraga yang bisa dilakukan. Namun, jika tingkat kebugarannya kurang, sebaiknya jangan memaksakan diri untuk berolahraga setiap hari. (K-08)