Senin, 08 April 2019

Mau Manfaat Tambahan Dari Kartu BPJS Kesehatan, Jangan Nunggak Bayar Iuran

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Semarang Agus Purwono (kiri) me-
nandatangani perjanjian kerja sama manfaat tambahan dengan mitra
BPJS Kesehatan, Senin (8/4).
Semarang-Kartu Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) BPJS Kesehatan tidak hanya bisa dinikmati untuk fasilitas kesehatan saja, tapi juga manfaat lainnya. Misalnya, penggunaan kartu JKN untuk menikmati fasilitas pendukung yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Semarang Agus Purwono mengatakan kartu JKN-KIS tidak hanya digunakan bisa digunakan untuk memeriksa kesehatan, tapi juga bisa memberi manfaat lainnya kepada masyarakat. Manfaat tambahan itu bisa dinikmati peserta JKN-KIS, jika mampu menunjukkan kartu JKN ke merchant yang sudah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.

Menurutnya, promo yang diberikan merchant mitra BPJS Kesehatan itu bisa menjadi perangsang bagi peserta JKN-KIS jika menunggak pembayaran. Karena, jika menunggak pembayaran kartunya tidak bisa digunakan.

Oleh karena itu, jelas Agus, mengingat banyaknya manfaat tambahan yang bisa dinikmati para peserta JKN-KIS, diharapkan tidak ada lagi tunggakan pembayaran iuran setiap bulannya.

"Memang sudah saatnya BPJS Kesehatan memberikan pelayanan dari berbagai sisi, ya. Artinya, menjadi peserta JKN ini juga memberi manfaat lain selain menggunakan untuk fasilitas kesehatan," kata Agus di sela penandatanganan perjanjian kerja sama dengan sejumlah mitra di kantornya, Senin (8/4). 

Lebih lanjut Agus menjelaskan, dengan banyaknya mitra BPJS Kesehatan memberikan manfaat tambahan bagi peserta JKN-KIS akan mendongkrak jumlah kepesertaan di wilayah Kota Semarang dan Kabupaten Demak.

Hotel Manager Neo Semarang Candi, Ibnoe Ichwan Chambali menambahkan, pihaknya sudah lama menjalin kerja sama dengan BPJS Kesehatan. Kerja sama itu dirasa cukup memberi keuntungan, karena mampu meningkatkan okupansi setiap bulannya.

"Dengan semakin banyak jaringan itu, sangat menguntungkan. Itu juga akan meningkatkan okupansi kita," ujar Ibnoe. (K-08)

Puskesmas Harus Miliki Peralatan Kesehatan Memadai Untuk Tingkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat

Kadinkes Jateng Yulianto Prabowo (kiri) meminta Dinas Kesehatan di
kabupaten/kota untuk menginventarisir peralatan kesehatan yang ada
di puskesmas.
Semarang-Puskesmas di Jawa Tengah harus memanfaatkan teknologi tepat guna, yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan. Pernyataan itu dikatakan Kepala Dinas Kesehatan Jateng Yulianto Prabowo saat membuka pertemuan penerapan aspak pada penyusunan kebutuhan spa fasyankes di Hotel Dafam Semarang, Senin (8/4).

Kadinkes Jateng Yulianto Prabowo mengatakan sesuai dengan Permenkes Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas, maka fasilitas kesehatan tingkat pertama itu memiliki peran penting dalam sistem kesehatan nasional. Sehingga, puskesmas harus memiliki peralatan dan sarana prasarana serta sumber daya manusia yang mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Puskesmas, jelas Yulianto, merupakan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama yang lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat di daerah kerjanya. 

Menurutnya, untuk mencapai tujuan penyelenggaraan kesehatan yang diharapkan diperlukan adanya inventarisir semua alat kesehatn dan sarana prasarana serta sumber daya manusia.

Yulianto menjelaskan, jika semua puskesmas di Jateng memiliki alat pendukung kesehatan yang memadai dan berkualitas, maka pelayanan kesehatan kepada masyarakat juga semakin baik. Ditambah lagi, dukungan sarana dan prasarana yang lengkap di setiap puskesmas di Jateng.

"Puskesmas harus punya alat emergency dan diagnostik, misal tensimeter dan stetoskop serta alat-alat laboratorium. Termasuk, alat-alat untuk kesehatan masyarakat, misal alat foging dan alat pengecekan kualitas air. Termasuk, peralatan rawat inap bagi puskesmas yang punya fasilitas rawat inap," kata Yulianto.

Lebih lanjut Yulianto menjelaskan, pelayanan kesehatan yang diberikan puskesmas kepada masyarakat mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pencatatan, pelaporan dan dituangkan dalam suatu sistem.

"Puskesmas bertujuan mewujudkan masyarakat yang memiliki perilaku sehat, dan mampu menjangkau pelayanan kesehatan bermutu," pungkasnya. (K-08)


Bawaslu RI Imbau Peserta Pemilu Tak Gunakan Hari Tenang Untuk Kampanye di Medsos

Ketua Bawaslu RI Abhan akan mengawasi pelanggaran
pemilu di masa tenang nanti.
Semarang-Masa tenang Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 akan dimulai pada 14-16 April, dan seluruh peserta pemilu dilarang memanfaatkan hari tenang untuk berkampanye. Terlebih lagi, kampanye di media sosial. Sehingga, Bawaslu RI akan berkirim surat kepada semua platform media sosial untuk tidak memposting kampanye di masa tenang.

Ketua Bawaslu RI Abhan mengatakan larangan berkampanye di media sosial, juga berlaku untuk iklan kampanye yang sifatnya komersial atau berbayar. Apabila masih ada iklan kampanye atau posting kampanye di media sosial, pihaknya akan meminta pengelola platform media sosial untuk menghentikan iklan itu.

Menurutnya, Bawaslu akan melakukan pencegahan potensi pelanggaran yang bisa terjadi selama masa tenang Pemilu 2019.

Abhan menjelaskan, Bawaslu tidak bisa melarang jika individu mengunggah suatu ajakan atau kampanye di media sosial sepanjang itu bukan iklan berbayar. Sebab, hal itu tidak bisa dibatasi karena menyangkut kebebasan berpendapat yang dilindungi Undang-Undang Dasar (UUD).

"Ketika masa tenang itu, semua bentuk kampanye dan metode apapun dilarang. Pada 14, 15 dan 16 April itu tidak boleh ada kampanye dalam bentuk apapun. Termasuk yang ada di media sosial. Ya tentu kami mengimbau kepada seluruh peserta pemilu, tim kampanyenya tidak melakukan kampanye di masa tenang meski melalui media sosial," kata Abhan di Semarang.

Abhan lebih lanjut menjelaskan, apabila postingan kampanye dilakukan tim kampanye atau peserta pemilunya maka bisa dilakukan penindakan.

"Setiap bentuk pelanggaran akan dilaporkan, baik pada Kemkominfo maupun pada platform media sosial terkait untuk diturunkan. Kalau tidak juga melakukan take down, kami akan rekomendasikan Kemkominfo untuk ambil tindakan," jelasnya.

Abhan menjelaskan, pelanggaran konten kampanye di media sosial tidak hanya menyangkut hukum pemilu saja tapi juga peraturan lainnya. Yakni UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan juga KUHP. (K-08)